Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementation of Electronic Land Service System on the Effectiveness of Land Deed Officials in South Jakarta Alifa, Alifa; Sudiro, Ahmad
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i2.45645

Abstract

The development of information technology in the land sector has encouraged the birth of a digitalization policy for services by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) through the implementation of the Electronic Land Service System. This innovation is intended to increase transparency, speed, and accuracy in the land administration process, especially for Land Deed Officials (PPAT) who are at the forefront of land rights transfer services. This study aims to examine the influence of the Electronic Land Service System on the effectiveness of PPAT work in the South Jakarta Administrative City area. The study uses an empirical approach with quantitative and qualitative methods, where data is obtained through distributing questionnaires and interviews with active PPATs. The results of the analysis show that the implementation of the Electronic Land Service System has a positive impact on work time efficiency, document accuracy, and increased service satisfaction. However, a number of obstacles were still found, such as lack of technical training and limited system accessibility under certain conditions. Based on these findings, optimization of digital infrastructure and increased user capacity are needed so that the Electronic Land Service System can run more optimally and sustainably in supporting PPAT performance and quality public services.
Legal Protection for Injured Parties in Goods and Services Procurement Agreements Alifa, Alifa; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Rechtsvinding Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i1.761

Abstract

The procurement of products and services is an important component of economic activities, both in the public and private sectors. Nevertheless, in practice, legal complications often arise, which can hinder the progress of the project and result in financial losses for all parties. Administrative errors, violations of the law, and differences in contract interpretation that result in disputes are some of them. The purpose of this study is to investigate the legal protections afforded to aggrieved parties in procurement agreements. The expected result is a reduced risk of disputes and increased transparency and effectiveness in the procurement process through an understanding of the legal aspects that govern procurement. Legal protection in disputes over the procurement of goods and services was analyzed using a qualitative method with an analytical descriptive approach in this study. Data was collected from primary legal sources, including statutes, regulations, and court rulings, as well as secondary sources, including academic journals, books, and research reports. The findings of the study show that the procurement of goods and services still faces a range of challenges, including regulatory uncertainty and less transparent practices, which hinder legal protection. Therefore, the mechanism for procurement of goods and services needs to         be improved to increase effectiveness and fairness in resolving disputes.
Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Deposito Syariah Alifa, Alifa; Ainol, Ainol; Prasetyandari, Cici Widya
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.660

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan deposito syariah di Indonesia pada periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia. Analisis dilakukan melalui regresi linier berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan kedua variabel independen terhadap pertumbuhan deposito syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik inflasi maupun suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito syariah, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan deposito syariah lebih dipengaruhi oleh faktor non-makroekonomi, seperti kepercayaan terhadap prinsip syariah, loyalitas nasabah, serta kualitas layanan perbankan. Implikasi dari hasil ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah dan regulator dalam merancang strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik pasar syariah.
Inovasi Varian Rasa Cimplo sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Workshop Kuliner Kekinian Pratiwi, Rina Ari; Alimna, Fika; Negarawati, Esa; Ramadhani, Nurhalimah; Hernawati, Rita; Maula, Ripdatul; Alifia, Tasya; Afika, Ayu; Janan, Nabila; Rahmanto, Agus; Ahyar, Aldi Musthofainal; Habibah, Fadiyah Putri Nur; Rosidah, Rosidah; Alifa, Alifa; Vidiati, Cory
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 1 (2025): Bulan September
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i1.451

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh mahasiswa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon (UI BBC) di Desa Durajaya, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon pada tanggal 03 Agustus 2025. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan pelatihan mengenai inovasi varian rasa Cimplo sebagai produk kuliner kekinian yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan Karang Taruna, mahasiswa, dan masyarakat.Metode pelaksanaan berupa workshop yang meliputi pemaparan materi, demonstrasi pembuatan, dan diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengolah Cimplo menjadi berbagai varian rasa modern, terciptanya ide usaha kecil kreatif berbasis pangan lokal, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya inovasi kuliner untuk mendukung ekonomi masyarakat. Kegiatan yang diikuti oleh 26 peserta ini mendapatkan respons positif dari warga, khususnya generasi muda, dan diharapkan menjadi langkah awal bagi mahasiswa KPM UI BBC dalam mendorong wirausaha kuliner yang sesuai dengan tren pasar kekinian sehingga rasa cimplo itu tidak menonton terutama untuk para remaja – remaja yang lebih dominan suka jajanan modern.
Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Alifa, Alifa; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31740

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kliennya, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Namun, beberapa regulasi seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 43 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, dan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 mewajibkan Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagai pelapor, serta mengidentifikasi potensi konflik hukum terkait kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan profesinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris sebagai pelapor perlu diperjelas untuk mendukung penegakan hukum tanpa melanggar asas kerahasiaan jabatan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perlu ada penguatan peran Notaris melalui peraturan yang lebih jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi potensi konflik antara kewajiban melaporkan dan perlindungan atas rahasia klien. Kesimpulannya, pengaturan hukum yang jelas mengenai kewajiban pelaporan oleh Notaris dapat mengurangi potensi penyalahgunaan profesi dalam tindak pidana pencucian uang. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi Notaris dalam menjalankan perannya sebagai pelapor untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan keuangan di Indonesia.