Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Halu Oleo Legal Research Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora
Tatawu, Guasman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Analisis Hukum Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Ali, Umar; Tatawu, Guasman; Sinapoy, Muhammad Sabaruddin
Halu Oleo Legal Research Vol 1, No 3 (2019): Halu Oleo Legal Research: Volume 1 Issue 3
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v1i3.9876

Abstract

Aspek perizinan spektrum frekuensi Radio sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi merupakan konsep perizinan yang mengedepankan prosedur administrasi dan mendorong pembinaan dan pertumbuhan telekomunikasi yang sehat, lebih efisien dan dapat meningkatkan pendapatan Negara Bukan Pajak. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio terletak pada aspek administrasi dan ekonomi, ini terbukti dengan adanya unsur perizinan, dan biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa izin dikeluarkan oleh Menteri, dilakukan dengan prinsip sederhana, transparan dan tepat waktu. Dari aspek pengendalian sendiri selain sanksi administrasi berupa pencabutan izin, pelanggar juga dapat dikenakan pidana jika penyelenggaraan telekomunikasi belum mendapat izin dari Menteri. Maka terhadap penyelenggara telekomunikasi baik itu instansi pemerintah, swasta, maupun perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi secara tegas dan diwajibkan memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
Analisis Hukum Pengujian Peraturan Desa Asri, Asri; Tatawu, Guasman; Jafar, Kamaruddin
Halu Oleo Legal Research Vol 2, No 1 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 1
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v2i1.11762

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengujian pembatalan peraturan desa, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengujian peraturan dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didasarkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan desa. Hasil penelitian bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan kewenangan konstitusional dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Dan selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah ditentukan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Kemudian dalam Pasal (2) ayat UU Kekuasaan Kehakiman telah ditentukan juga kewenangan Mahkamah Agung secara enumeratif yakni: a) mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, b) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, c) kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN HOAX TERKAIT VAKSIN COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL DI KELURAHAN NAMBO KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI Tatawu, Guasman; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Hasima, Rahman
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1014.77 KB) | DOI: 10.52423/anoa.v2i3.22009

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah penyebaran hoax terkait vaksin covid-19 melalui media sosial. Solusi permasalahan yang ditawarkan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat di Kelurahan Nambo mengenai pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan memanfaatkan media sosial sehingga dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat, dan 2) Berpartisipasi langsung dalam pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan cara sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik Universitas Halu Oleo terkait pentingnya vaksin covid-19 dan juga dibuat dalam bentuk poster agar membantu dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksin covid-19 sehingga terhindar dari penyebaran hoax vaksin covid-19. Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan di Kelurahan Nambo Kecamatan Nambo Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa peserta KKN Tematik telah melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat dalam menyelesaian persoalan penanganan dan pencegahan hoax vaksin covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dengan tetap menerapan protokol kesehatan serta membuat poster terkait hoax seputar vaksin covid-19 yang disampaikan dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi sehingga terhindar dari penyebaran hoax vaksin covid-19 antara lain: a) Sosialisasi kebijakan pemerintah tentang vaksinasi Covid-19, b) Sosialisasi mengenai Pentingnya Vaksin Covid-19, c) Sosialisasi Pencegahan hoax seputar vaksin covid-19, d) Sosialisasi cerdas dalam menggunakan media sosial, e) Sosialisasi Mengenai Penerapan Protokol Kesehatan, f) Sosialisasi Tentang 3T (Testing, Tracing, Treatment), g) Sosialisasi Gerakan Menggunakan Masker, h) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan i) Sosialisasi Penerapan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
OPTIMALISASI PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA EDUKASI DALAM UPAYA MEMINIMALISIR DAMPAK COVID-19 DI SULAWESI TENGGARA Tatawu, Guasman; Intan, Nur; Sirjon, Lade; Hasima, Rahman; Sulihin, La Ode Muhamad
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.105 KB) | DOI: 10.52423/anoa.v2i1.14873

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat melalui media sosial sebagai sarana edukasi dalam upaya meminimalisir dampak covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Program kerja yang dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik adalah sebagai berikut: 1) sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan Covid-19 seperti penerapan social distancing atau physical distancing dan penerapan new normal serta cara menggunakan masker dalam bentuk poster dan 2) membagikan masker, hand sanitizer serta sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada masyarakat bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia di Kota Kendari. Semua program tersebut disampaikan dengan cara memanfaatkan media sosial instagram sebagai sarana edukasi dalam upaya meminimalisir dampak covid-19. Hasil kegiatan menunjukan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam upaya mencegah dan meminimalisir dampak covid-19 di Sulawesi Tenggara baik dan kegiatan pengabdian penanggulangan covid-19 ini sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat  Sulawesi Tenggara dalam mencegah penyebaran covid-19.
Peran dan Strategi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat di Indonesia Irama, Oma; Sensu, La; Tatawu, Guasman
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23000

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Apa peran dan strategi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat dalam paradigma hukum di Indonesia dan Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Kebijakan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi independen dalam masyarakat Indonesia yang pluralisme. Metode Penelitian ini adalah metode dengan pendekatan Yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kesimpulan penelitian ini adalah Nahdlatul Ulama pimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme yang berdasar atas syariat Islam ala Ahl al-Sunnah wal-Jamā’ah. Bukti sikap nasionalis yang tunjukkan Nahdlatul Ulama’ adalah peristiwa dimana sebelum negara Republik Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi Kyai-Kyai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis.
Analisis Hukum Maladministrasi Pembentukan Desa Definitif pada Pemerintahan Kabupaten Konawe Masrun, Irwan; Dewa, Muhammad Jufri; Tatawu, Guasman
Halu Oleo Legal Research Vol 3, No 3 (2021): Halu Oleo Legal Research: Volume 3 Issue 3
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/holresch.v3i3.23004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rezim perkembangan pembentukan desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta untuk menganalisis implikasi norma atas pembentukan desa yang maladministrasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan penelitian yang meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis yang bersifat preskriptif. Rezim perkembangan pembentukan desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengalami beberapa perubahan terkait kebijakan hukum pembentukan desa sebelum berlakunya undang-undang tentang desa pembentukan desa menjadi kewenangan Pemerintah Tingkat II yang kemudian kewenangan pembentukan Desa harus melalui keputusan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya pembentukan Desa diatur kembali dan kewenangan pembentukan desa dikembalikan kepada Pemerintah Daerah namun belum mengatur tentang syarat jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga sebagai syarat pembentukan. Setelah berlakunya Undang-Undang Desa pembentukan Desa telah diatur pada level peraturan undang-undang dimana syarat dan ketentuan pembentukan desa tertuang di dalam pasal 8 ayat 3 huruf b ke 6. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal implikasi atas norma pembentukan desa yang maladministrasi maka pembentukan desa sebagai norma perintah merupakan suatu hak dimana pemerintah daerah dapat membentuk desa yang harus didahului desa persiapan selama 5 tahun dengan syarat dan ketentuan dan pembentukannya mengacu pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 6 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terhadap norma larangan atas pembentukan desa di Kabupaten Konawe dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembentukan desa telah melanggar norma larangan karena tidak memenuhi syarat pembentukan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Raising Legal Awareness on the Importance of Trademark Registration for Household Product Protection Hasima, Rahman; Tatawu, Guasman; Sulihin, La Ode Muhamad; Isnayanti, Isnayanti
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v5i1.28271

Abstract

This writing aims to enhance the legal awareness of home industry actors in Tombawatu Village, Konawe Regency, regarding the importance of trademark registration for legal protection and certainty. Despite being a tourism area with many home industry businesses, the awareness of trademark registration among entrepreneurs remains low. The objectives of this community service activity were to improve the understanding of business actors about trademark registration and its legal benefits. The methodology employed in this study involved several stages. The first stage was the preparation phase, which included a location survey and determining the target audience. The second stage was the implementation phase, which consisted of a pre-test, delivery of material through lectures and discussions, followed by a post-test to assess the level of understanding of the participants. The community service activities used a lecture and discussion method conducted through direct face-to-face interaction with the community. The results showed a significant improvement in legal awareness among the participants regarding trademark registration and its procedures. Before the legal counseling, 80% of the participants had low legal awareness. After the counseling session, 60% of participants demonstrated a high level of understanding, while 20% showed a very high level of understanding, and none had a low level of understanding. This indicates a successful increase in legal awareness and understanding of trademark registration among the home industry entrepreneurs in Tombawatu Village.
Co-Authors Abidin, Yessinia Bela Ali, Umar Amiruddin, Rahmi Paramitha Asri asri Dewa, Muhammad Jufri Handrawan, Handrawan Heryanti Heryanti Irama, Oma Isnayanti, Isnayanti Jafar, Kamaruddin La Ode Muhamad Sulihin Lade Sirjon Masrun, Irwan Musdar, Musdar Nur Intan, Nur Rahman Hasima Ridawati, Ridawati Risnawati, Evi Rompo, Iksan Safwan, Muhamad Ikbal Sensu, La Sinapoy, Muh. Sabaruddin Sinapoy, Muhammad Sabaruddin Sirjon, Lade Sucipto, Markus Iman Sumarfa, Sumarfa Tomalili, Rahmawati Ukkas, Rustam