Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.083
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan AMNESTI : Jurnal Hukum RIO LAW JURNAL El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Prosiding University Research Colloquium Jurnal SUTASOMA Jatijajar Law Review
Rahmad, Noor
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Socialization regarding Sexual Violence at Gombong Muhammadiyah High School: Sosialisasi mengenai Kekerasan Seksual di SMA Muhammadiyah Gombong Rahmad, Noor; Setiyawan, Deni; Akbar, Tian Khusni
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 18th University Research Colloquium 2023: Bidang Pengabdian Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini kasus kekerasan seksual pada anak marak terjadi di berbagai tempat. Dua pertiga terjadi dalam lingkungan keluarga atau sekelilingnya dan 75% korbannya adalah anakanak perempuan. Hal ini akan berdampak pada kondisi psikis dan fisik anak hingga dewasa kelak. Lemahnya sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan seksual dan pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kondisi masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan seks pada anak usia dini menjadi alasan untuk dilakukannya kegiatan parenting sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, beberapa upaya penanggulangan seperti pemutaran video dokumenter tentang bahaya kejahatan seksual pada anak, penyuluhan anti kejahatan/kekerasan seks, pengetahuan tentang deteksi dini pedofil, termasuk penyuluhan kesehatan mental pada anak Metode pelaksanaan pendidikan anti kekerasan seksual berupa penyuluhan dan pelatihan yang bertumpu pada prinsip-prinsip bahwa pemberdayaan adalah proses kolaboratif sehingga dalam pelaksanaanya harus melibatkan masyarakat sebagai partner. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Tingkat kesadaran masyarakat juga merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi suatu perubahan yang diharapkanKekerasan seksual adalah tindakan melanggar yang mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, atau segala bentuk eksploitasi seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius pada korban, termasuk gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, dan depresi, yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Upaya pencegahan kekerasan seksual dan pendidikan yang lebih baik tentang persetujuan, batasan seksual, serta hak-hak individu adalah kunci untuk mengurangi kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering kali terkait dengan stigma dan ketidaksetaraan gender, yang mempersulit korban untuk melaporkan dan mencari bantuan. Masyarakat memiliki peran kunci dalam mendukung korban dan berkontribusi pada pencegahan kekerasan seksual dengan mempromosikan budaya persetujuan dan melaporkan perilaku yang mencurigakan.
KOLERASI ANTARA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DAN OPTIMALISASI HUKUM DI INDONESIA Rahmad, Noor; Shinta Oliviyana Anggita
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 4 No 1 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v4i1.408

Abstract

Law enforcement is a fundamental component in realizing the ideal of a rule of law state, as mandated by Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of Indonesia. However, the legal effectiveness of law enforcement is not solely determined by legal norms or the performance of law enforcement officers. It is also strongly influenced by the adequacy of facilities and infrastructure that support the entire enforcement process. This study aims to examine how such facilities and infrastructure affect the effectiveness of law enforcement in Indonesia and to evaluate the government’s efforts in strengthening the national legal infrastructure. Using a qualitative method with a literature study approach, the research draws on law books, legislation, and academic journals related to public policy and law enforcement. The findings reveal that limited facilities and infrastructure contribute to delays in investigations, unequal access to justice particularly in remote areas and the suboptimal use of digital technology. Although the government has introduced innovations such as e-court, e-prosecution, and e-policing, their implementation remains inconsistent across regions. Therefore, a comprehensive national strategy is required to develop an integrated and modern legal infrastructure capable of supporting justice, certainty, and the overall effectiveness of law enforcement.
PERAN ICC DALAM MELINDUNGI HAK ATAS KESEHATAN DI TENGAH KEJAHATAN KEMANUSIAAN Rahmad, Noor; Asmarayani, Rahyuni Meylani; Alvionesti, Renvila Nevila
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1949

Abstract

Konflik bersenjata modern dan kejahatan terhadap kemanusiaan kerap disertai dengan penghancuran sistem kesehatan, penyerangan fasilitas medis, serta pembatasan akses layanan kesehatan bagi penduduk sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan, sebagai bagian fundamental dari hak asasi manusia, sering kali menjadi sasaran langsung dalam situasi kejahatan kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak atas kesehatan, serta menilai peran International Criminal Court (ICC) dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana internasional terhadap tindakan yang berdampak pada kesehatan publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah Statuta Roma, instrumen hukum internasional terkait, serta kajian literatur dan praktik ICC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak atas kesehatan tidak diatur secara eksplisit dalam Statuta Roma, ICC memiliki potensi strategis dalam melindungi hak tersebut melalui penafsiran progresif, penuntutan individu pelaku, serta mekanisme reparasi bagi korban. Namun, efektivitas peran ICC masih menghadapi tantangan yurisdiksi, dinamika politik, dan kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan interpretasi hukum dan kerja sama multidisipliner.Kata Kunci: ICC, hak atas kesehatan, kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum pidana internasional, perlindungan kesehatan publik.
Co-Authors , Eren Arif Budiman Absori Absori Akbar, Tian Khusni Alvionesti, Renvila Nevila Arifah, Kuni Nasihatun Asmarayani, Rahyuni Meylani Budiman, Eren Arif Daud, Brian Septiadi Dewi, Marsela Artika Sari Diana Novita Hadi, Ismet Hafis, Wildan Muhammad Ramli Prasojo, Radityo Dwi Rizqi, Aditya Maulana Setiyawan, Deni Shinta Oliviyana Anggita