Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.267
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Supremasi PAMPAS: Journal of Criminal Law RIO LAW JURNAL Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Karya Abdi Masyarakat Ipso Jure
Liyus, Herry
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Memperdagangkan Satwa yang Dilindungi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Hutauruk, Jasa Alex Parlinggoman; Hafrida, Hafrida; Liyus, Herry
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1719

Abstract

The aim of this research is to analyze and discover the criminal liability arrangements for perpetrators of trafficking in protected animals in Indonesia, and to find out and analyze the criminal liability of perpetrators of trafficking in protected animals from the perspective of laws and regulations in Indonesia. The problems of this research are 1) How is the criminal responsibility regulated for perpetrators of trafficking in protected animals in Indonesia? 2) What is the criminal liability of perpetrators of trafficking in protected animals from Indonesian laws and regulations perspective of? This research is a normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research show that firstly, the regulation of criminal liability for perpetrators of trafficking in protected animals in Indonesia is specifically regulated in legislation in the field of conservation of biological resources and ecosystems, which emphasizes criminal liability for perpetrators with imprisonment and fines. Secondly, criminal liability for perpetrators of trafficking in protected animals from the perspective of laws and regulations in Indonesia, must be carried out by making efforts to amend the Law on Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, in order to create regulatory efforts that meet the characteristics of criminal liability, namely the existence of balance. between law and morals, holistic justice enforcement, flexibility in legal interpretation, community participation, and prevention aspects.
Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Serangan Malware dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Nurjanah, Afifah Ayu; Liyus, Herry
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i2.39732

Abstract

The aim of this research is 1) The purpose of this study was to determine the regulation regarding legal protection for victims of Artificial Intelligence (AI) abuse against Malvare attacks from the perspective of current applicable laws and regulations, as well as to determine the legal policy regarding the regulation for victims of Artificial Intelligence (AI) abuse in the future. With the formulation of the problem, namely: 1) what is the form of legal protection for victims of Artificial Intelligence (AI) abuse against Malvare attacks based on laws and regulations; 2) what is the legal policy regarding the regulation for victims of Artificial Intelligence (AI) abuse in the future. This type of research is normative juridical. The results of the study indicate that legal protection for victims of AI abuse, especially in cases of Malware attacks, is still ineffective in Indonesia. Although there are existing regulations, such as Article 28 D Paragraph (1) of the 1945 Constitution which guarantees the right to legal protection. However, its implementation is not yet clear and comprehensive. Furthermore, the implementation of the Electronic Information and Transactions Law classifies AI as an Electronic Agent, so that AI has not been grammatically mentioned in the regulation. The criminal law policy on protection for victims of AI abuse against Malware attacks in Indonesia is not yet concrete and firm in making improvements or making special regulations regarding AI which regulate provisions regarding clear and binding limitations in the processing of this artificial intelligence work system. The policy regarding AI must be strictly regulated regarding criminal sanctions for Malware attacks that utilize artificial intelligence, and provide an explanation in the rules related to protection for victims of AI abuse in the form of Malvare attacks to prevent and overcome these crimes, as well as provide the rights that victims must obtain from AI abuse. Abstrak Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) terhadap serangan Malware dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, serta untuk mengetahui mengenai kebijakan hukum terhadap pengaturan bagi korban penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) di masa mendatang. Dengan rumusan masalah yakni : 1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) terhadap serangan Malware berdasarkan Peraturan Perundang-Undanga; 2) bagaimana kebijakan hukum terhadap pengaturan bagi korban penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) di masa mendatang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan AI khususnya pada kasus serangan Malware masih belum efektif di Indonesia. Meskipun terdapat regulasi yang ada, seperti Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas perlindungan hukum. Akan tetapi, penerapannya belum jelas dan komperhensif. Selanjutnya, implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggolongkan AI sebagai Agen Elektronik, sehingga AI belum disebutkan secara gramatikal pada aturan tersebut. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan bagi korban penyalahgunaan AI terhadap serangan Malware di Indonesia belum bersifat konkrit dan tegas dalam melakukan suatu perbaikan atau pembuatan peraturan khusus mengenai AI yang didalamnya mengatur tentang ketentuan mengenai batasan-batasan secara jelas dan mengikat dalam pengolahan system kerja kecerdasan buatan ini. Kebijakan mengenai AI harus diatur secara tegas mengenai sanksi pidana pada serangan Malware yang memanfaatkan kecerdasan buatan, dan memberikan penjelasan dalam aturan terkait perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI berupa serangan Malware untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut, serta memberikan hak-hak yang harus didapatkan korban dari penyalahgunaan AI.
Validitas Bukti Digital Closed Circuit Television Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Indonesia Setiawan, M Nanda; Lasmadi, Sahuri; Sudarti, Elly; Liyus, Herry; Putra, Akbar Kurnia
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i2.12661

Abstract

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah membawaa perubahan besar dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya melalui pemanfaatan rekaman Closed Circuit Television sebagai alat bukti elektronik. Artikel ini menganalisis keabsahan rekaman CCTV dalam praktik peradilan pidana Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur alat bukti elektronik, legitimasi hukum terhadap rekaman CCTV telah diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronikdan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Pengakuan ini didukung oleh konsep functional equivalent approach, yang menempatkan bukti elektronik setara dengan alat bukti konvensional. Namun, keabsahan rekaman CCTV sangat bergantung pada keaslian, integritas, serta prosedur perolehan dan penyajian yang sesuai dengan hukum acara pidana, termasuk aspek forensik digital dan chain of custody. Tantangan utama meliputi sinkronisasi regulasi, pemahaman teknis aparat penegak hukum, dan perlindungan hak asasi. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknis, serta harmonisasi antara KUHAP dan UU ITE untuk mengoptimalkan penggunaan CCTV sebagai alat bukti yang sah, efektif, dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.Kata Kunci: Validitas: alat bukti elektronik; Digital Forensik; Hukum Pidana
Sanksi Pidana Denda Terhadap Streaming Ilegal Film Bajakan: Analisis Komparatif Negara Indonesia dan Jerman Tsamara Anjani Aufa; Liyus, Herry; Wahyudhi, Dheny
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.47908

Abstract

This thesis aims to examine the regulation of criminal sanctions in the form of fines for the illegal act of accessing pirated films in Indonesia and Germany. The research questions addressed in this thesis are: 1. How are criminal sanctions in the form of fines for the illegal act of accessing pirated films regulated in Indonesia and Germany?, 2. What are the similarities and differences in these regulations between the two countries? The research method used in this thesis is normative juridical, employing statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources. The collected legal materials are analyzed by identifying, systematizing, and interpreting them in accordance with the topic under study. The findings of this thesis show that: 1. Criminal sanctions in the form of fines for accessing pirated films in Indonesia are regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright, with the specific amount of the fine clearly stipulated. In contrast, in Germany, such sanctions are regulated under the Urheberrechtsgesetz (German Copyright Law). However, the exact amount of the fines is not specified within that law,but rather governed under the Strafgesetzbuch (German Criminal Code) through a system of daily fines. 2. The regulation of criminal fines in Germany includes a more detailed mechanism, such as allowing installment payments of daily fines and avoiding immediate imprisonment as a substitute penalty. This differs from Indonesia, where imprisonment may be directly imposed as an alternative punishment. ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan antara negara Indonesia dan Jerman. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah:  1)Bagaimana pengaturan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan  yang diterapkan oleh Indonesia dan Jerman? 2)Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Jerman? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder., dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi,   mensistematisasi, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dihimpun dengan topik yang dikaji. Temuan skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) Sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan jumlah denda yang telah ditentukan secara khusus pula dalam Undang-Undang ini. Sedangkan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan di Jerman diatur di dalam Urheberrechtsgesetz atau Undang-Undang Hak Cipta Jerman namun pengaturan jumlah denda yang dikenakan kepada pelanggar tidak diatur secara khusus sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta Indonesia melainkan diatur di dalam Strafgesetzbuch atau Kitab Undang-Undang Pidana Jerman dalam bentuk denda harian. 2) Pengaturan Pidana Denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan diatur dengan lebih rinci dengan memberikan mekanisme angsuran dalam pembayaran denda harian dan tidak langsung menjatuhkan pidana kurungan sebagai pidana pengganti seperti Indonesia.
PRINSIP PLEA BARGAINING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA Wahyudhi, Dheny; Rahayu, Sri; Sudarti, Elly; Liyus, Herry
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.22592

Abstract

Upaya pembaharuan hukum pidana terus dilakukan tidak hanya terhadap hukum pidana materil akan tetapi juga terhadap hukum pidana formil, pembaharuan dimaksudkan agar terhadap perkara pidana dapat diselesaiakan secara efektif dan efisien, khusus terhadap pembaharuan hukum pidana formil dalam hal memangkas proses beracara yang lama dan bertele-tele sehingga terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga diperlukan solusi dalam mengatasi hal tersebut salah satunya dengan menyadur penyelesaian perkara pidana melalui plea bargaining. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul prinsip plea bargaining dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan, perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Selanjutnya dianalisis melalui tahapan interprestasi, penilaian, penelitian, dan evaluasi. Dan terakhir disimpulkan dalam bentuk perskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya prinsip plea bargaining dapat diterapkan di dalam system peradilan Pidana Indonesia hal ini sesuai dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam RKUHAP pengadopsian plea bargaining pengakuan bersalah melalui jalus khusus yang dilaksanakan secara terbatas.
The Concept of Bargaining for Punishment in Resolving Corruption Cases Drived by Technological Developments Gussman, Angga Aldilla; Usman, Usman; Sudarti, Elly; Lasmadi, Sahuri; Liyus, Herry
Ipso Jure Vol. 1 No. 11 (2024): Ipso Jure - December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/1dmfwz07

Abstract

The development of information technology has provided new challenges in the fight against corruption, especially in terms of technology-based crimes that are difficult to detect. This research aims to analyze the application of the concept of bargaining for punishment in handling digital corruption cases and evaluate the challenges and benefits arising from its application. The method used in this research is a literature study and analysis of applicable legal concepts in the context of technology-based crimes. The results show that the application of this mechanism can accelerate the process of disclosing corruption cases involving technology, by offering incentives to reduce sentences to defendants who are willing to cooperate. However, the application of this concept also faces a number of challenges, such as the potential for abuse of the justice system, the complexity of obtaining valid evidence, and the need for regulatory updates and capacity building of law enforcement agencies. Overall, while bargaining for punishment offers great potential to accelerate the disclosure and recovery of state losses, its success relies heavily on the integrity of the legal system and strict oversight.
Co-Authors Akbar Kurnia Putra Andi Najemi, Andi Azhari Ritonga, Yudhy Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudi Gussman, Angga Aldilla Hafrida Hartati Hartati Hutauruk, Jasa Alex Parlinggoman Ivan Fauzani Raharja Khoirunnisya Khoirunnisya, Khoirunnisya Lilik Purwastuti Mahendra, Bovin Tri Munandar, Tri Imam Nurjanah, Afifah Ayu Rahayu , Sri Rahkmawaty, Dessy Rakhmawati, Dessy Ramadani, Atifa Awdia Reza Saputra, Fahreyz Sahuri Lasmadi Setiawan, M Nanda SRI RAHAYU Sudarti . Tsamara Anjani Aufa Ubaidila, Atta Syach Usman Usman Yadi, Insya