Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Memperdagangkan Satwa yang Dilindungi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Hutauruk, Jasa Alex Parlinggoman; Hafrida, Hafrida; Liyus, Herry
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1719

Abstract

The aim of this research is to analyze and discover the criminal liability arrangements for perpetrators of trafficking in protected animals in Indonesia, and to find out and analyze the criminal liability of perpetrators of trafficking in protected animals from the perspective of laws and regulations in Indonesia. The problems of this research are 1) How is the criminal responsibility regulated for perpetrators of trafficking in protected animals in Indonesia? 2) What is the criminal liability of perpetrators of trafficking in protected animals from Indonesian laws and regulations perspective of? This research is a normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research show that firstly, the regulation of criminal liability for perpetrators of trafficking in protected animals in Indonesia is specifically regulated in legislation in the field of conservation of biological resources and ecosystems, which emphasizes criminal liability for perpetrators with imprisonment and fines. Secondly, criminal liability for perpetrators of trafficking in protected animals from the perspective of laws and regulations in Indonesia, must be carried out by making efforts to amend the Law on Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, in order to create regulatory efforts that meet the characteristics of criminal liability, namely the existence of balance. between law and morals, holistic justice enforcement, flexibility in legal interpretation, community participation, and prevention aspects.
Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Serangan Malware dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Nurjanah, Afifah Ayu; Liyus, Herry
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i2.39732

Abstract

The aim of this research is 1) The purpose of this study was to determine the regulation regarding legal protection for victims of Artificial Intelligence (AI) abuse against Malvare attacks from the perspective of current applicable laws and regulations, as well as to determine the legal policy regarding the regulation for victims of Artificial Intelligence (AI) abuse in the future. With the formulation of the problem, namely: 1) what is the form of legal protection for victims of Artificial Intelligence (AI) abuse against Malvare attacks based on laws and regulations; 2) what is the legal policy regarding the regulation for victims of Artificial Intelligence (AI) abuse in the future. This type of research is normative juridical. The results of the study indicate that legal protection for victims of AI abuse, especially in cases of Malware attacks, is still ineffective in Indonesia. Although there are existing regulations, such as Article 28 D Paragraph (1) of the 1945 Constitution which guarantees the right to legal protection. However, its implementation is not yet clear and comprehensive. Furthermore, the implementation of the Electronic Information and Transactions Law classifies AI as an Electronic Agent, so that AI has not been grammatically mentioned in the regulation. The criminal law policy on protection for victims of AI abuse against Malware attacks in Indonesia is not yet concrete and firm in making improvements or making special regulations regarding AI which regulate provisions regarding clear and binding limitations in the processing of this artificial intelligence work system. The policy regarding AI must be strictly regulated regarding criminal sanctions for Malware attacks that utilize artificial intelligence, and provide an explanation in the rules related to protection for victims of AI abuse in the form of Malvare attacks to prevent and overcome these crimes, as well as provide the rights that victims must obtain from AI abuse. Abstrak Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) terhadap serangan Malware dalam perspektif Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, serta untuk mengetahui mengenai kebijakan hukum terhadap pengaturan bagi korban penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) di masa mendatang. Dengan rumusan masalah yakni : 1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) terhadap serangan Malware berdasarkan Peraturan Perundang-Undanga; 2) bagaimana kebijakan hukum terhadap pengaturan bagi korban penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) di masa mendatang. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan AI khususnya pada kasus serangan Malware masih belum efektif di Indonesia. Meskipun terdapat regulasi yang ada, seperti Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas perlindungan hukum. Akan tetapi, penerapannya belum jelas dan komperhensif. Selanjutnya, implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggolongkan AI sebagai Agen Elektronik, sehingga AI belum disebutkan secara gramatikal pada aturan tersebut. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan bagi korban penyalahgunaan AI terhadap serangan Malware di Indonesia belum bersifat konkrit dan tegas dalam melakukan suatu perbaikan atau pembuatan peraturan khusus mengenai AI yang didalamnya mengatur tentang ketentuan mengenai batasan-batasan secara jelas dan mengikat dalam pengolahan system kerja kecerdasan buatan ini. Kebijakan mengenai AI harus diatur secara tegas mengenai sanksi pidana pada serangan Malware yang memanfaatkan kecerdasan buatan, dan memberikan penjelasan dalam aturan terkait perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI berupa serangan Malware untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut, serta memberikan hak-hak yang harus didapatkan korban dari penyalahgunaan AI.
Sanksi Pidana Denda Terhadap Streaming Ilegal Film Bajakan: Analisis Komparatif Negara Indonesia dan Jerman Tsamara Anjani Aufa; Liyus, Herry; Wahyudhi, Dheny
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.47908

Abstract

This thesis aims to examine the regulation of criminal sanctions in the form of fines for the illegal act of accessing pirated films in Indonesia and Germany. The research questions addressed in this thesis are: 1. How are criminal sanctions in the form of fines for the illegal act of accessing pirated films regulated in Indonesia and Germany?, 2. What are the similarities and differences in these regulations between the two countries? The research method used in this thesis is normative juridical, employing statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources. The collected legal materials are analyzed by identifying, systematizing, and interpreting them in accordance with the topic under study. The findings of this thesis show that: 1. Criminal sanctions in the form of fines for accessing pirated films in Indonesia are regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright, with the specific amount of the fine clearly stipulated. In contrast, in Germany, such sanctions are regulated under the Urheberrechtsgesetz (German Copyright Law). However, the exact amount of the fines is not specified within that law,but rather governed under the Strafgesetzbuch (German Criminal Code) through a system of daily fines. 2. The regulation of criminal fines in Germany includes a more detailed mechanism, such as allowing installment payments of daily fines and avoiding immediate imprisonment as a substitute penalty. This differs from Indonesia, where imprisonment may be directly imposed as an alternative punishment. ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan antara negara Indonesia dan Jerman. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah:  1)Bagaimana pengaturan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan  yang diterapkan oleh Indonesia dan Jerman? 2)Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Jerman? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder., dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi,   mensistematisasi, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dihimpun dengan topik yang dikaji. Temuan skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) Sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan jumlah denda yang telah ditentukan secara khusus pula dalam Undang-Undang ini. Sedangkan sanksi pidana denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan di Jerman diatur di dalam Urheberrechtsgesetz atau Undang-Undang Hak Cipta Jerman namun pengaturan jumlah denda yang dikenakan kepada pelanggar tidak diatur secara khusus sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta Indonesia melainkan diatur di dalam Strafgesetzbuch atau Kitab Undang-Undang Pidana Jerman dalam bentuk denda harian. 2) Pengaturan Pidana Denda atas perbuatan ilegal akses film bajakan diatur dengan lebih rinci dengan memberikan mekanisme angsuran dalam pembayaran denda harian dan tidak langsung menjatuhkan pidana kurungan sebagai pidana pengganti seperti Indonesia.
PRINSIP PLEA BARGAINING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA Wahyudhi, Dheny; Rahayu, Sri; Sudarti, Elly; Liyus, Herry
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.22592

Abstract

Upaya pembaharuan hukum pidana terus dilakukan tidak hanya terhadap hukum pidana materil akan tetapi juga terhadap hukum pidana formil, pembaharuan dimaksudkan agar terhadap perkara pidana dapat diselesaiakan secara efektif dan efisien, khusus terhadap pembaharuan hukum pidana formil dalam hal memangkas proses beracara yang lama dan bertele-tele sehingga terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga diperlukan solusi dalam mengatasi hal tersebut salah satunya dengan menyadur penyelesaian perkara pidana melalui plea bargaining. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul prinsip plea bargaining dalam penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan, perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Selanjutnya dianalisis melalui tahapan interprestasi, penilaian, penelitian, dan evaluasi. Dan terakhir disimpulkan dalam bentuk perskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya prinsip plea bargaining dapat diterapkan di dalam system peradilan Pidana Indonesia hal ini sesuai dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam RKUHAP pengadopsian plea bargaining pengakuan bersalah melalui jalus khusus yang dilaksanakan secara terbatas.
The Concept of Bargaining for Punishment in Resolving Corruption Cases Drived by Technological Developments Gussman, Angga Aldilla; Usman, Usman; Sudarti, Elly; Lasmadi, Sahuri; Liyus, Herry
Ipso Jure Vol. 1 No. 11 (2024): Ipso Jure - December
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/1dmfwz07

Abstract

The development of information technology has provided new challenges in the fight against corruption, especially in terms of technology-based crimes that are difficult to detect. This research aims to analyze the application of the concept of bargaining for punishment in handling digital corruption cases and evaluate the challenges and benefits arising from its application. The method used in this research is a literature study and analysis of applicable legal concepts in the context of technology-based crimes. The results show that the application of this mechanism can accelerate the process of disclosing corruption cases involving technology, by offering incentives to reduce sentences to defendants who are willing to cooperate. However, the application of this concept also faces a number of challenges, such as the potential for abuse of the justice system, the complexity of obtaining valid evidence, and the need for regulatory updates and capacity building of law enforcement agencies. Overall, while bargaining for punishment offers great potential to accelerate the disclosure and recovery of state losses, its success relies heavily on the integrity of the legal system and strict oversight.
Problematika Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Putra Sayfan, Heggel; Liyus, Herry; Arfa, Nys
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.49726

Abstract

The phenomenon of sexual gratification has not been explicitly regulated within the Indonesian legal system, despite its practical occurrence and its potential to undermine the integrity and independence of public officials. This regulatory gap creates uncertainty in legal qualification and poses evidentiary challenges, particularly when gratification is provided in the form of non-material sexual services. This study aims to analyze the legal status of sexual gratification within Indonesian positive law and to formulate an argumentative legal construction to qualify it as a corruption offense under Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by an extensive interpretative analysis of the elements of gratification. The findings indicate that the phrase “other facilities” in Article 12B of the Anti-Corruption Law can be interpreted systematically and teleologically to encompass sexual gratification as a form of non-material benefit that may influence the independence of public officials. However, the absence of an explicit definition results in normative ambiguity and evidentiary difficulties, particularly in proving the causal relationship between the provision of sexual services and the abuse of authority. The scientific contribution of this study lies in formulating a juridical construction of sexual gratification as part of non-material gratification within the corruption framework, while also proposing qualification parameters consisting of the element of provision, positional relationship, and the intent to influence decision-making. This study concludes that sexual gratification may be qualified as a corruption offense through an extensive interpretation of Article 12B of the Anti-Corruption Law and recommends normative clarification to ensure legal certainty and enhance the effectiveness of law enforcement against non-material forms of corruption. ABSTRAK Fenomena gratifikasi seksual belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, padahal praktiknya berpotensi merusak integritas dan independensi penyelenggara negara. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian dalam kualifikasi yuridis serta hambatan pembuktian ketika gratifikasi diberikan dalam bentuk layanan seksual yang bersifat non-materiil. Penelitian ini bertujuan menganalisis status gratifikasi seksual dalam hukum positif Indonesia dan merumuskan konstruksi argumentatif untuk mengualifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai analisis penafsiran ekstensif terhadap unsur gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “fasilitas lainnya” dalam Pasal 12B UU Tipikor secara sistematis dan teleologis dapat ditafsirkan mencakup gratifikasi seksual sebagai keuntungan non-materiil yang memengaruhi independensi pejabat publik. Namun demikian, tidak adanya definisi eksplisit menyebabkan ambiguitas norma serta problematika pembuktian, terutama terkait pembuktian hubungan kausal antara pemberian layanan seksual dan penyalahgunaan kewenangan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perumusan konstruksi yuridis gratifikasi seksual sebagai bagian dari gratifikasi non-materiil dalam rezim korupsi, sekaligus menawarkan parameter kualifikasi yang meliputi unsur pemberian, relasi jabatan, dan tujuan memengaruhi keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gratifikasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi melalui penafsiran ekstensif Pasal 12B UU Tipikor, serta merekomendasikan penegasan normatif guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap bentuk korupsi non-materiil.
Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pramudya, Tika Roesvita; Sudarti, Elly; Liyus, Herry
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.5110

Abstract

This study aims to identify and analyze the forms of abuse of authority committed by Commitment-Making Officials (PPK) in government procurement of goods and services, as well as their criminal liability for corruption offenses. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that government procurement is one of the sectors most vulnerable to corruption. Abuse of authority by PPK may occur during project planning, procurement system selection, tender processes, the exercise of official authority, and budget management and disbursement. Common forms of misconduct include pre-arranged project allocations to certain vendors before budget approval, document manipulation, improper preparation of the Owner’s Estimate (HPS), price mark-ups, bribery, manipulation of tender winner selection, and falsification of bidding and project handover documents. Regarding criminal liability, a PPK may be held criminally responsible when their actions cause losses to state finances. Criminal responsibility is based on the existence of an unlawful act (*actus reus*) and a guilty mind (*mens rea*), whether committed intentionally or through negligence. Therefore, abuse of authority that results in financial losses to the state may serve as a basis for criminal prosecution under anti-corruption laws.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Penghasutan Di Media Sosial Menurut Peraturan Perundang undangan Di Indonesia Simbolon, John Freddy; Hafrida; Liyus, Herry
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.5150

Abstract

The development of information and communication technology, particularly social media, has significantly influenced patterns of social interaction, including the emergence of various forms of crime, one of which is the dissemination of incitement. This type of crime has the potential to disrupt public order and trigger social conflict if not properly addressed through adequate legal instruments. This study aims to analyze the regulation of criminal liability for perpetrators of incitement dissemination on social media under Indonesian laws and to examine future criminal law policies related to such liability. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that regulations concerning criminal liability for the dissemination of incitement on social media are governed by several laws, including the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). However, there are still weaknesses in the application and interpretation of legal norms, particularly regarding the limits of incitement and the element of fault. Furthermore, future criminal law policies should be directed toward legal reforms that are more adaptive to technological developments, clarify the formulation of offenses, and balance law enforcement with the protection of freedom of expression. Thus, criminal liability for perpetrators of incitement dissemination on social media is expected to be implemented effectively, fairly, and with legal certainty.