Articles
<![CDATA[Izin Pertambangan Rakyat Dalam Konteks Penerapan Sanksi Pidana ]]>
<![CDATA[Citranu Citranu]]>
<![CDATA[ Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAHN Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perizinan pertambangan rakyat dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak memiliki izin pertambangan rakyat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah izin pertambangan rakyat di dapat melalui permohonan kepada menteri, dan diberikan di dalam wilayah pertambangan rakyat yang sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan sanksi pidana kurungan yang diberikan kepada pelaku lebih ringan akan tetapi pidana denda diperbesar, atau lebih mengutamakan pembayaran denda dan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan pidana.]]>
<![CDATA[Nilai-Nilai Hukum Agama Hindu Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 ]]>
<![CDATA[Citranu Citranu]]>;
<![CDATA[Ni Wayan Eka Sumartini]]>
<![CDATA[ Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAHN Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/sd.v5i2.888
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Nilai Hukum Agama Hindu Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19, metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Nilai hukum Agama hindu yang tercantum baik dalam kitab Weda, Panaturan maupun tercermin melalui ritual-ritual tertentu seperti semedi, puasa maupun menyepi merupakan cara umat hindu melaksanakan kewajiban agamanya kepada Tuhan yang maha kuasa. Ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah kepada sang mencipta merupakan sumber dari kesadaran hukum yang paling tinggi dan yang paling utama, sehingga manusia menyadari hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Di Polsek Kahayan Tengah Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau ]]>
<![CDATA[Citranu]]>
<![CDATA[ Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4351
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang penyelesaian perkara pidana melalui mediasi sebagai wujud penerapan prinsip keadilan restorative. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan mengetahui bagaimana prosedur penerapan prinsip keadilan restorative oleh Polsek Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa tidak semua perkara pidana dapat dilakukan mediasi dan diterapkan keadilan restoraive melainkan hanya perkara pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun, delik aduan, delik anak dan pelanggaran serta pertimbangan sosial yang mempengaruhinya. Sedangkan pertimbangan pelaksanaan prosedur mediasi dan penerapan keadilan restorative dilakukan dengan cara gelar perkara, dan selanjutnya apabila telah memenuhi syarat perundang-undangan maka keadilan restorative dapat dilaksanakan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DANA DESA ]]>
<![CDATA[-, Citranu]]>
<![CDATA[ Belom Bahadat Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/bb.v11i2.716
<![CDATA[The purpose of this paper is to find out the application of good governance principles in village government. This paper uses a normative legal research method, namely by applying a statutory and conceptual approach. The legal source used are primary legal source, secondary legal source and tertiary legal source. Analysis of legal source using descriptive analysis. The result of this paper is that the implementation of authority in the village government must be based on the principle of good governance which pays attention to legal certainty, expediency and justice in order to achieve the ideals of the state in the welfare of the people]]>
<![CDATA[Termination of Prosecution Based on Restorative Justice At the Kapuas District Attorney's Office ]]>
<![CDATA[Citranu, Citranu]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 5 (2024): JHK-August ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Hafasy Dwi Nawasena ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61942/jhk.v1i5.225
<![CDATA[: The purpose of this study is to determine the procedure for termination of prosecution through the application of restorative justice at the Kapuas District Attorney's Office and to assess whether the rights and legal interests of victims have been fulfilled in the process. This research uses empirical legal research method by collecting primary data, and secondary data. The results of this study show that the application of restorative justice at the Kapuas State Attorney's Office is in accordance with what is stipulatedin the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The process of terminating prosecution through restorative justice goes through several stages of verification and tiered assessment, starting from the analysis of requirements by the Kapuas District Attorney's Office, further verification by the Central Kalimantan High Prosecutor's Office, to the final decision approved by the Attorney General's Office through the Deputy Attorney General for General Crimes. The fulfilment of the victim's legal rights and interests in the application of restorative justice depends entirely on the victim's consent to the actions taken by the perpetrator. This is important because the fulfilment of the victim's rights is the main condition for achieving peace. If the rights of the victim have been fulfilled, a peace agreement will automatically be born, so that the process of termination of prosecution through restorative justice can be implemented effectively.]]>
<![CDATA[OBJEKTIVITAS PEMBELAAN (PLEIDOI) OLEH ADVOKAT TERHADAP TERDAKWA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PROPORSIONAL (STUDI DI PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BANJARMASIN) ]]>
<![CDATA[Citranu, Citranu]]>;
<![CDATA[Yase, I Kadek Kartika]]>;
<![CDATA[Atharwan, Emilson]]>;
<![CDATA[Kurniasi, Ririn]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53977/wk.v7i2.2186
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik pembelaan yang objektive oleh Advokat di PBH PERADI Banjarmasin dalam mewujudkan keadilan proporsional, faktor yang mempengaruhi objektivitas pembelaan oleh Advokat, bagaimana menyikapi keinginan klien yang menginginkan pembelaan tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, dan apa kendala dalam melakukan pembelaan objektive. Penelitian ini menggunkan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data primer yang didapat langsung dari lapangan, dan data sekunder yang berasal dari literature yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Adapun hasil dari penelitian ini: Pembelaan yang objektive adalah pembelaan yang berdasarkan kebenaran dan fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Faktor yang mempengaruhi objektivitas pembelaan oleh advokat berasal dari faktor internal dan eksternal advokat. Cara menyikapi klien yang ingin pembelaan menyimpang dari peraturan perundang-undangan adalah memberikan pemahaman dan pencerahan sesuai fakta persidangan dan prosedur hukum serta konsekuensi yang harus didapat apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Tantangan dalam melakukan pembelaan secara objektif adalah posisi kasus dan kejujuran dari klien dalam memberikan keterangan]]>
<![CDATA[HERMENEUTIKA BELOM BAHADAT SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DAYAK DI WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS ]]>
<![CDATA[Citranu, Citranu]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 5 No 2 (2022): Vo. 5 No. 2 Nopember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53977/wk.v5i2.764
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman tentang Hermeneutika Belom Bahadat di wilayah Kedamangan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas agar memperoleh suatu penjelasan yang lebih mendalam tentang hubungan Hermeneutika Belom Bahadat dan kesadaran hukum di wilayah Kedamangan Selat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan melalui proses wawancara sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hermeneutika Belom Bahadat bersumber dari kitab suci dan keyakinan masyarakat adat dayak serta tidak terlepas dari sejarah kehidupan masyarakat adat dayak yang tidak hanya diinterprtasikan melalui bahasa tetapi diimplementasikan melalui tingkah laku sehingga menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi bagi masyarakat adat dayak di wilayah Kedamangan Selat Kabupaten Kapuas.]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Keagamaan Hindu Dalam Menanggulangi Stunting pada Masyarakat Di Kabupaten Barito Utara (Perspektif Hukum Hindu) ]]>
<![CDATA[Kuri, Kuri]]>;
<![CDATA[-, Citranu]]>;
<![CDATA[Kastama, I Made]]>;
<![CDATA[Salendra, I Wayan]]>;
<![CDATA[Rundapano, Rundapano]]>
<![CDATA[ Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAHN Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/sd.v8i1.1439
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga keagamaan Hindu dalam menanggulangi stunting pada masyarakat Hindu di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dengan perspektif Hukum Hindu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama Hindu Kaharingan, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga keagamaan Hindu berperan penting dalam penyuluhan mengenai pentingnya gizi dan pola hidup sehat bagi keluarga, serta memberikan dukungan dalam bentuk program intervensi nutrisi dan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita. Selain itu, lembaga keagamaan juga berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran tentang stunting dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Hukum Hindu memberikan dasar moral dan sosial yang mendalam untuk mengatasi masalah stunting, melalui prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya kesejahteraan anak dan keluarga dalam kehidupan beragama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan program-program penanggulangan stunting yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai keagamaan.]]>
<![CDATA[Pidana Mati Bagi Koruptor Perspektif Pancasila ]]>
<![CDATA[Citranu, Citranu]]>
<![CDATA[ Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAHN Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33363/sd.v6i2.1122
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pidana mati bagi koruptor berdasarkan Pancasila dan memberikan tambahan pengetahuan untuk membuat dan memperbaharui ketentuan pidana bagi koruptor dimasa yang akan datang yang sesuai dengan Pancasila yang merupakan filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yakni menganalisis permasalahan pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan konsep hukum. Adapun hasil penelitian ini: pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan tidak tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sedingga pengaturan hukuman terhadap koruptor harus dihilangkan dimasa yang akan datang dan lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif yang lebih selaras dengan Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perspektif Belom Bahadat ]]>
<![CDATA[citranu, citranu]]>
<![CDATA[ Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[IAHN Tampung Penyang Palangka Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article purpose to examine Belom Bahadat's perspective of terrorism. The existing problems are examined using the normative legal writing method through a doctrinal approach, statutory approach and conceptual approach. The result of this study is the criminal act of terrorism is an extraordinary crime and contrary to the principle of Belom Bahadat, the perpetrators of terrorism can be prosecuted and tried under the adat Dayak Ngaju criminal law in this case Article 96 of the Tumbang Anoi 1894 Peace Agreement, not only terrorism but also the perpetrators spreaders or actors who carry out radicalism and extremism that are in the area of adat Dayak Ngaju law can already be considered to violate adat Dayak Ngaju law in this case the Belom Bahadat principle. Belom Bahadat perspective of terrorism Prevention can be done by deepening the meaning of Huma Betang and the life goals of Penyang Hinje Simpei.]]>
