Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Reformulating Government Regulation Number 39Year 2006 to Promote Integration of Development Control, Satu Data Indonesia, and National Development Risk Management Pambudi, Andi Setyo; Prabandani, Hendra Wahanu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.642

Abstract

The governance of Indonesia’s development reflects an urgent need for a proactive control and evaluation system across the policy cycle. Previous studies have been largely technical and have not dissected the regulatory framework, leaving gaps in substance, institutional roles, and data integration. This urgency has grown following the enactment of Law Number 59 Year 2024 (RPJPN 2025–2045) and the direction of National Development Risk Management (MRPN), which demand evidence-based and risk-aware policymaking. This study analyzes the weaknesses of Government Regulation No. 39/2006, identifies the need for alignment with the new legal framework, and formulates strategic recommendations for reform. Using qualitative methods, including content and policy gap analysis, the study finds that the ex-post focus limits early detection, institutional roles and coordination remain unclear, evaluation results are not yet prerequisites for planning and budgeting, and data systems are not integrated with One Data Indonesia. Reform is needed to strengthen anticipatory controls, institutional coordination, mandatory linkage of evaluation to planning and budgeting, and interoperable digital systems. These changes are essential to ensure that evaluation becomes a responsive, adaptive, and accountable policy navigation tool. Reforming PP No. 39 Year 2006 is thus a prerequisite for accelerating the achievement of RPJPN targets and Indonesia’s broader development agenda
Environmental land use conflicts and ecosystem services: a paper review Pambudi, Andi Setyo
Indonesian Journal of Applied Environmental Studies Vol 4, No 2 (2023): Volume 4 Number 2 October 2023
Publisher : Universitas Pakuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/injast.v4i2.7851

Abstract

The topic of potential conflicts related to land use involving human activities in a watershed is an important matter to be discussed. The background of this research is that conditions in mountainous watersheds, and agricultural land use cause changes in ecosystem services, with trade-offs between crop production and erosion regulation. Watershed management with an environmental concept often faces problems with different interests among stakeholders. Although several studies have initiated the mapping of land-use conflicts between human activities and conservation, the spatial assessment of land-use conflicts on environmental issues and trade-offs of ecosystem services in agricultural areas has not been fully considered. The purpose of this study is to map land use, with indicators of measuring conflicts in the value of conservation and agricultural development, through scenarios of the level of erosion hazard on agricultural land. This study provides input to decision-makers regarding watershed conservation efforts that still consider aspects of the economic needs of agricultural land. The objective of the reviewers is to understand how the concept of mapping the potential conflict of land use in the Haean watershed in South Korea can be applied in Indonesia. The methodology used is to apply the agricultural land suitability index based on various analytical criteria to estimate the spatial preferences of agricultural activities. To predict erosion, using the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) method and the classification of agricultural land in the watershed is divided into four levels of land use conflict (lowest, low, high, and highest).
Analisis Substansi Pengaduan Masyarakat dan Popularitas Kelembagaan Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik di Daerah Pambudi, Andi Setyo
Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Vol 8 No 1 (2024): Vol. 8 No. 1, Mei 2024
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32630/sukowati.v8i1.477

Abstract

Big Data analysis is considered a smart solution for capturing information on the priority scale of public service oversight planning, both from a substance, regional, and institutional perspective. It can be obtained from strategic public service issues which receive much attention from the public and the media within the scope of big data. This paper aims to present a portrait of the problem of the substance of public services and Ombudsman institutions in the regions as a consideration for determining policies for external oversight of public services in Indonesia. The analytical method used is quantitative by optimizing the Intelligence Media Analytic. The aim of the paper is also to assess the level of popularity of the Ombudsman in region. The analysis found 3 agencies that received the highest public service complaints from the media were the Office of Social Affairs, Education, and the Office of Health. The highest complaint is related to Social Assistance matters which can be a priority reference for the supervision of the Ombudsman. In addition, the level of popularity of the Ombudsman in the regions is still low. This paper recommends socialization, strengthening regulations, and focusing supervision on the social, education, and health sectors.
Strategi Optimalisasi Pengelolaan DAS Terpadu di Indonesia melalui Kolaborasi Pembangunan Pusat dan Daerah Pambudi, Andi Setyo
Jurnal Pembangunan Nagari Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Badan Penelitian and Pengembangan (Balitbang), Padang, West Sumatra, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30559/jpn.v8i2.418

Abstract

Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai bagian dari pembangunan wilayah di Indonesia, saling terkait dengan konsep ekologi, yang melibatkan hubungan timbal balik antar pelaku dalam sebuah ekosistem. Pengelolaan DAS di Indonesia identik dengan kompleksitas kewenangan, regulasi, kebijakan, dan lintas disiplin keilmuan. Pengelolaan DAS di Indonesia masih belum optimal. Penelitian tentang kebijakan yang terkait dengan ekologi dan pengelolaan DAS di Indonesia sangat penting untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai potensi pengembangan dan optimalisasi pengelolaan DAS secara kelembagaan dan kebijakan di Indonesia untuk dapat diberikan rekomendasi perbaikan atau penguatan yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Analisis tersebut mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan DAS di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan yang berkecimpung sebagai pengambil kebijakan maupun pelaksanaan pengelolaan DAS sampai tingkat tapak. Solusi untuk mengatasi permasalahan sekaligus optimalisasi pengelolaan DAS terpadu di Indonesia melibatkan langkah-langkah, seperti peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan partisipasi masyarakat, dan integrasi perencanaan. Selain itu, penting untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai pengelolaan DAS, yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
EVALUASI PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI DAK FISIK PENUGASAN BIDANG PASAR DI PROVINSI RIAU Pambudi, Andi Setyo
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 6 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v6i2.206

Abstract

Pasar identik dengan aktivitas sehari-hari dalam perdagangan masyarakat Indonesia. Pembangunan infrastruktur pasar untuk pemerataan pembangunan memerlukan investasi yang besar dalam menunjang tercapainya manfaat sosial dalam pembangunan nasional. Bagi pemerintah daerah, infrastruktur pasar pembangunannya terkendala sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Menyadari pentingnya pasar bagi pelayanan publik masyarakat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi opsi menarik bagi daerah untuk menutup kekurangan ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan mixed method melalui analisis berbasis kuesioner, Focus Group Discussion (FGD), studi literatur dokumen perencanaan pusat-daerah serta kunjungan lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keterkaitan perencanaan DAK Fisik dengan perencanaan pembangunan daerah. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 31 Provinsi yang tidak mencantumkan menu kegiatan Bidang Pasar kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara spesifik hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Riau yang mendapatkan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar terbesar secara nasional belum optimal ketika meresponsnya dalam dokumen perencanaan daerahnya, khususnya terkait prioritas daerah. Berdasarkan pengisian kuesioner, keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar menyatakan setuju bahwa pelaksanaan kegiatan DAK berjalan lancar dan realisasi penyaluran anggaran tepat waktu. Sebanyak 75 persen OPD menyatakan bahwa jumlah dana pendamping tidak cukup dialokasikan pemerintah daerah, alokasi tidak cukup proporsional, kegiatan DAK belum sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya anggaran DAK.
RESPONS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN DID PADA PERIODE AWAL PANDEMI COVID-19 Pambudi, Andi Setyo
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 7 No 1 (2023): June 2023
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v7i1.234

Abstract

During the COVID-19 Pandemic, transfer funds were significant in helping the regions respond to the situation. The use of transfer funds, especially the Regional Incentive Fund (RIF), is interesting to study, considering that regions applied creativity at the beginning of the COVID-19 pandemic in various ways. This study aims to obtain information on different regional reactions to the utilization of the RIF budget in the early period of the COVID-19 pandemic, to find out the development problems funded by the RIF from the regions with the best Regional Development Awards (RDA), and to obtain input for more adaptive RIF planning. The research method used is descriptive quantitative with data collection techniques through focus group discussions (FGDs with participants from each of the three Provincial, City, and Regency Development Planning Agencies that won the Regional Development Award/RDA) in 2020. The analysis used a combination of literature. The results showed that RIF in the early period of the COVID-19 pandemic provided significant benefits for the regions in policies that adapted to the local situation of development in the health sector and economic recovery. Furthermore, this research find that the field implementation of RIF had not been comprehensively successful in promoting regional independence in general, the regions late received information on the budget ceiling, and the diverse regional characteristics and the availability of resources are fundamental factors in achieving quality spending.
STRATEGI KONSERVASI UNTUK MENGURANGI EROSI HULU DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS, JAWA TIMUR Pambudi, Andi Setyo; Junaidi, Rahmat; Pramujo, Bambang
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 7 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v7i2.257

Abstract

Sedimentation caused by erosion in the Lesti Sub-Watershed and the upstream part of the Brantas Watershed as a whole has an impact on disrupting the role of the Sengguruh Dam in supporting economic activity in East Java. Reducing erosion in upstream areas during their development requires an environmental science approach that harmonizes economic, social, and environmental aspects. This study aims to: Assess the influence of population pressure, community behavior, and land use on erosion in the Lesti Sub-watershed; Predict erosion in the Lesti Sub-watershed; and Provide an environmental science-based conservation strategy for the Lesti Sub-watershed in the context of sustainable development.. The research method used was mixed methods, both through GIS assistance for the Modify Universal Soil Loss Equation erosion formula and also through questionnaires and interviews with communities in the Lesti sub-watershed area. From research on the Lesti sub-watershed, the average erosion rate obtained is 153,868 tons/ha/year, which means it exceeds the minimum tolerance limit. Of the 12 sub-districts in the Lesti sub-watershed area, 6 (six) sub-districts have problems from the environmental aspect through the condition of several sub-districts with high erosion hazard levels. Erosion is correlated with people's knowledge, attitudes, and behavior in the economic aspects through population pressure and social conditions through land use patterns. Based on environmental science, conservation priority recommendations are for these 6 (six) sub-districts by improving soil and water conservation efforts, both vegetatively and civil-technically (environmentally), environmental education (social), and community economic empowerment (economy).
Strategi Transformasi Tata Kelola Pembangunan untuk Mewujudkan Target Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Indonesia Pambudi, Andi Setyo
Journal Transformation of Mandalika, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956 Vol. 6 No. 10 (2025): Oktober
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jtm.v6i10.5533

Abstract

Indonesia is currently undergoing a transitional phase toward becoming a high-income country, yet remains trapped in the middle-income bracket due to inefficient public spending and fragmented governance. Key challenges include weak integration across planning, budgeting, implementation, and oversight, as well as limited coordination between central and regional governments. This study identifies a research gap in the absence of a unified framework linking Digital Public Infrastructure (DPI), Public Investment Management (PIM), and Benefits Realisation Management (BRM) within the policy cycle. The urgency is heightened by the 2025–2029 policy window, demographic bonus, and global industrial shifts. The research aims to design an integrated governance architecture, align institutional capacities across government levels, and formulate a roadmap for reform implementation. Using a qualitative-descriptive and exploratory approach, the study draws on policy analysis, national planning documents (RPJPN/RPJMN), and institutional matrices. Key findings reveal that digital reform must be supported by interoperable data systems, benefit registers, and performance dashboards. Recommendations include institutionalizing best practices, strengthening the role of data stewards, and developing success metrics that link micro-level outputs to macroeconomic impacts in a systematic and measurable way.
Big Data-Based News Analysis as Input for Special Allocation Fund Policy Management Planning Pambudi, Andi Setyo
Journal of Business, Finance, and Banking Vol. 1 No. 1 (2025): Journal of Business, Finance, and Banking (JBFB)
Publisher : Institut Keuangan-Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56174/jbfb.v1i1.963

Abstract

In the modern era, development planning has significantly developed, marked by the emergence of Big Data as an information base for formulating policies. The use of Big Data was increasingly massive during the early days of the COVID-19 pandemic until now because it is considered more effective and efficient in terms of time, cost, and security amidst limited human-physical interaction. Monitoring the implementation of development funded by the Special Allocation Fund (SAF), which has so far been monitored through field visits, has turned into media-based monitoring within the scope of big data. The research aims to present information on public attention, top issues/problems, areas often appearing in media exposure, and top persons related to implementing Physical SAF Assignments, especially on the Thematic of Sustainable Economic Infrastructure Provision (SEIP). The method used in this research is a literature review method with an emphasis on collecting data information through the Intelligence Media Analytics (IMA) system. The approach used is a descriptive qualitative approach, which gives a detailed description of specific individuals or groups about the circumstances that occur. The analysis results show that the issue of refocusing the budget during a pandemic and adjusting the implementation methodology dominates the news about the SEIP thematic SAF. The Province of Bali, the Ministry of Education and Culture, and Nadiem Makarim emerged as the regions that received the most media exposure from the perspective of regions, agencies, and figures.
Strengthening Water Governance and Regulatory Effectiveness for Equitable Access in Indonesia Pambudi, Andi Setyo; Pramujo, Bambang
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 7 No 2 (2025): JGLP, NOVEMBER 2025
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v7i2.2210

Abstract

Water resource management in Indonesia represents a paradox of abundance and scarcity. Despite the country’s vast hydrological potential, approximately 15% of Indonesians still lack reliable access to clean water, with stark inequalities persisting between urban and rural regions. Prior research has primarily emphasized technical and infrastructural dimensions, leaving a research gap in understanding how regulatory frameworks intersect with socio-economic and environmental realities. The urgency of this study stems from persistent disparities in water accessibility, escalating climate change pressures, and weak enforcement of existing laws such as Law No. 17 of 2019 on Water Resources. This study aims to evaluate the effectiveness of regulatory instruments in expanding water accessibility, identify determinants shaping implementation, and assess broader sustainability implications. Employing a qualitative descriptive method with case studies in West Java, East Nusa Tenggara, and South Kalimantan, data were collected through document analysis, in-depth interviews, and field observations. The findings indicate that regulatory effectiveness is heavily influenced by geographic and institutional contexts, with challenges ranging from infrastructural deficits to pollution and climate-induced scarcity. The study recommends adaptive, region-specific regulations, strengthened institutional capacity, and participatory governance to ensure equitable and sustainable water access.