Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Riwayat: Educational Journal of History and Humanities

Legal Protection of Famous Brand Rights (Well-Known Mark) Starbucks (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 836 K/PDT.SUS-HKI/2022) Marchelya*, Vanya; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i4.35617

Abstract

The case pertaining to the disagreement between Starbucks Company and PT Sumatra Tobacco Trading Company was resolved at the cassation level by Supreme Court Decision Number 836 K/PDT.SUS-HKI/2022, and at the first level by Commercial Court Decision Number 51/Pdt.Sus/Merek/2021 /PN. Where the conflict arose from the complaint filed in class 34 against PT Sumatra Tobacco Company to cancel the use of the "Starbucks" brand. There were significant discrepancies between the first-level ruling and the cassation-level decision. One of the key elements in analyzing a court decision is the judge's consideration. Thus, disagreements and court rulings will be studied in this study. Since 2012, PT Sumatra Tobacco Trading Company has had a brand license and registered the "Starbucks" trademark then, in 2020, the new.
Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Dalam Kontrak Proyek Jalan Tol Berdasarkan Asas Itikad Baik Adhinugraha, Ahmad Shiddiq; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51052

Abstract

Keterlibatan anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika menunjukkan adanya pola eksploitasi anak dalam jaringan peredaran narkotika, sementara kerangka hukum yang berlaku menempatkan tindak pidana tersebut sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana berat. Karena keadaan ini, ada pertanyaan tentang bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana anak harus dilakukan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa batas kemampuan anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta untuk membuat kebijakan pemidanaan yang ideal untuk anak yang dieksploitasi sebagai perantara narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Penelitian ini melibatkan analisis doktrin pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang Narkotika, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak tidak memiliki kemampuan psikologis dan sosial yang setara dengan orang dewasa, sehingga pertanggungjawaban pidana mereka harus dibedakan. Ini terutama berlaku untuk kasus dimana keterlibatan anak berasal dari tekanan, pengaruh, atau eksploitasi. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan terhadap anak harus berfokus pada prinspi rehabilitasi, pembinaan dan keadilan restorative, dengan pemenjaraan dianggap sebagai pilihan terakhir sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Studi ini dituliskan dengan harapan agar penegakan hukum tetap efektif tanpa mengorbankan hak, Martabat dan masa depan anak.
Pendekatan Hukum Pidana terhadap Korelasi Motif dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan Chandra, Selvin Matthew; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51051

Abstract

Tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius karena melibatkan serangan terhadap dua kepentingan hukum mendasar sekaligus, yaitu nyawa dan integritas seksual. Kejahatan ini menunjukkan kompleksitas yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga kriminologis, karena tindakan tersebut sering kali dilatarbelakangi motif yang beragam dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan serta pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk dan kategori motif pelaku berdasarkan teori-teori kriminologi dan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun motif bukan merupakan unsur delik, motif memiliki relevansi penting dalam menjelaskan struktur kesalahan pelaku, memperjelas kualitas kesengajaan, dan mendukung penentuan tingkat pemberatan pidana. Terdapat beberapa motif utama yang melatarbelakangi kejahatan ini, antara lain motif seksual, penghilangan saksi, balas dendam, dominasi, motif situasional, hingga motif psikopatologis. Integrasi analisis hukum pidana dan kriminologi menunjukkan bahwa motif dapat berfungsi sebagai indikator krusial dalam menilai pertanggungjawaban pidana serta dalam merumuskan kebijakan kriminal yang lebih efektif. Dengan demikian, pemahaman mengenai motif pelaku memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana, peningkatan perlindungan korban, dan upaya pencegahan kejahatan berat berbasis kekerasan seksual.
Kualifikasi Kesalahan dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Yasin, Yusuf Muhammad; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51050

Abstract

Penelitian ini membahas kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menekankan perbedaan antara bentuk kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Permasalahan muncul karena penganiayaan yang berakhir pada kematian seringkali tidak didasari niat untuk membunuh, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengidentifikasi apakah pelaku sekadar bermaksud melakukan kekerasan atau juga menyadari kemungkinan timbulnya akibat fatal. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis doktrinal dan kajian yurisprudensi, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan delik yang berada pada posisi antara, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan penganiayaan namun dengan akibat kematian yang tidak selalu dikehendaki. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bdg, menunjukkan bahwa hakim menggunakan indikator objektif seperti jenis alat, lokasi luka, intensitas serangan, serta kondisi psikis pelaku dan korban untuk menentukan bentuk kesalahan. Penelitian ini juga menemukan adanya disparitas dalam penilaian kesalahan akibat tidak adanya pedoman baku dalam membedakan dolus eventualis dan culpa lata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar pembuktian dan harmonisasi penalaran yuridis agar penerapan kualifikasi kesalahan dalam kasus penganiayaan fatal lebih konsisten dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.