Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN Giovani, Ahmad Ridho; Kustiawan, Kustiawan; Pratama, Ryan Anggria
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 1 (2024): Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i1.34

Abstract

Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan program KIA di Kabupaten Karimun sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu minimnya antusias warga khususnya para orang tua di Kabupaten Karimun terhadap KIA dan masih minimnya informasi terkait tentang KIA bahkan setiap anak di wajibkan untuk memiliki kartu identitas dan masih banyak manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena sampai dengan hari ini masih sama belum menjadi prioritas syarat wajib di instansi pemerintah bahkan swasta serta tidak ada berlaku sanksi bagi orang tua atau anak yang belum memiliki KIA dan apa yang dirasakan bagi masyarakat, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Objek penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pedoman wawancara menggunakan teori David C Korten yang berindikator, Indikator Program yaitu Program adalah berkaitan dengan hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) adanya tujuan kebijakan dalam mencapai tujuan pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) adanya strategi dalam pelaksanaan pengimplementasian KIA. Indikator Pelaksana yaitu Kelompok sasaran harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program, dalam hal ini yang menjadi sasaran anak dibawah umur 17 tahun ke bawah. Indikator Sasaran Pelaksana yaitu pelaksanaan harus ada kesamaan antara program organisasi pelaksana yaitu kesamaan antara tugas yang di syaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengimplementasian KIA oleh karena itu kemampuan implementator merupakan SDM yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dalam hal ini pengimplementasian KIA.
PELATIHAN PERUMUSAN PERATURAN DESA DI DESA BUSUNG, SERI KUALA LOBAM BINTAN KEPULAUAN RIAU Kustiawan, Kustiawan; Nazaki, Nazaki
Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/rjpkm.v2i1.880

Abstract

Pemangku pemerintahan desa memegang peranan penting di dalam merumuskan kebijakan desa di Desa Busung, Seri Kuala Lobam, Bintan Kepulauan Riau.Kebijakan desa tersebut adalah peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa. Tujuan pelatihan ini adalah soft skill pengetahuan dan keterampilan bagi penyelenggara pemerintahan desa dalam hal merumuskan peraturan desa tentang pariwisata gurun telaga biru. Pelatihan dan pendampingan memberikan dampak positif pada pemangku pemerintahan desa dan kelompok masyarakat berupa meningkatnya pemahaman dan minat merekatentang bagaimana membuat perumusan peraturan desa untuk mengembangkan wisata desa. Dengan adanya masukan dan saran dari tim pengabdian membuat peserta lebih termotivasi, dan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberi kesadaran akan pentingnya peraturan desa untuk melindungi dam menertibkan desanya,serta dapat memperkuat kelembagaan pemerintahan desa yang lebih efektif. Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan teknik ceramah berupa pemberian materi dan praktek dengan pendampingan pembuatan peraturan desa beserta tahapan-tahapannya. Hasil dari pelatihan dan pendampingan ini yakni para pemangku pemerintahan desa dan kelompok masyrakat memiliki ketrampilan lebih baik dalam merumuskan kebijakan desa dalam hal ini perumusan peraturan desa.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA SEMEDANG KECAMATAN BUNGURAN BATUBI KABUPATEN NATUNA Pardi, Supardi; Kustiawan, Kustiawan; Putra, Ardi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 1 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i1.2100

Abstract

Abstrak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dijadikan payung hukum bagi Strategi Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Stunting merupakan suatu permasalahan gizi kronis yang bisa mengakibatkan kurangnnya asupan gizi dalam renggang waktu panjang sehingga mengakibatkan seorang anak terganggu pertumbuhannya. Stunting juga salah satu penyebab anak cendrung petumbuhan tinngi badan terganggu atau kerdil dibandingkan tinggi badan anak-anak diusianya. Di Desa Semedang sendiri prevalensi stunting 25% dari 40 anak-anak yang mana 10 anak dinyatakan stunting, bahkan menjadi desa dengan kasus stunting terbanyak di Kecamatan Bunguran Batubi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari program desa dalam penanganan stunting di Desa Semedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menggunakan teori implementasi dari Sumaryadi yaitu adanya suatu program, target group (masyarakat), dan unsur terkait. Yang mana dalam program sudah berjalan semana mestinya namun anggaran masih belum transparan sehingga anggaran yang ada masih bersifat penyuluhan dan bukan anggaran pencegahan. dan program ada yang belum efektif untuk pemeberian gizi terhadap anak masih belum optimal. Untuk kesimpulan harusnya dalam sebuah program ada kerjasama pada unsur terkait yan memahami tentang program tersebut agar pengimplemtasiannya bisa berjalan dengan baik dan terstruktur. Kata Kunci: Program, Target Group (masyarakat), dan Unsur Terkait Abstract Based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction which is used as a legal umbrella for the National Strategy which has been implemented since 2018. Stunting is a chronic nutritional problem that can result in a lack of nutritional intake in a long period of time, resulting in a child impaired growth. Stunting is also one of the causes of children tend to grow in body growth disturbed or stunted compared to the height of children at their age. In Semedang Village alone, the prevalence of stunting is 25% of 40 children, of which 10 children are declared stunted, even becoming the village with the most stunting cases in Bunguran Batubi District. For this reason, this study aims to determine the implementation of village programs in handling stunting in Semedang Village. This research uses a qualitative descriptive approach by making observations, interviews, and documentation. The results of the research use implementation theory from Sumaryadi, namely the existence of a program, target group (community), and related elements. Which in the program has been running as it should but the budget is still not transparent so that the existing budget is still counseling and not a prevention budget. And there are programs that have not been effective for providing nutrition to children are still not optimal. For conclusion, there should be cooperation in a program related elements that understand the program so that its implementation can run well and be structured. Keywords: Program, Target Group (community), and Related Elements
Primordialisme dan Perilaku Memilih Etnis Melayu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau 2005-2015 Kustiawan, Kustiawan; Samin, Rumzi
Society Vol 8 No 2 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v8i2.207

Abstract

This research aims to examine primordialism and voting behavior of Malay ethnic during the 2005-2015 Riau Islands governor election (Pemilihan Gubernur or Pilgub). The political phenomenon in Riau Islands seems to be different from other areas where other Malays dominate since non-Malay ethnic candidates won the governor election. This research used a qualitative method with a descriptive technique. The data were collected using in-depth interviews and direct observation. Informants were selected using a purposive sampling technique. The result found that people of Malay ethnic are open-minded. The candidates elected also can prove qualified personal and successfully leading the Malay ethnic people in moving ahead. Non-Malay ethnic won the Riau Islands (known as Kepri (Kepulauan Riau)) governor election determined by 1) The political identity of Malay ethnic people is open-minded, coexisting Islamic identity, speaking Malay language, practicing Malay culture, and committing to build and develop Malay ethnic people, so the candidates identified as part of Malay ethnic people and considered by the Malay ethnic people as a candidate for leader of the Malay people in a broadening sense; 2) the figure of candidates can socialize with people of Malay ethnic; 3) other minority ethnics and political parties supported the candidates. Native Malay candidates were failed due to the lack of contribution to the people of Malay ethnic in particular and the Riau Islands in general.
The Role of the Lingga Regency Government in Electricity Distribution in North Lingga Sub-district (Case Study in Pasir Lulun Preparatory Village) Wahyudi, Haris; Kustiawan, Kustiawan; Putra, Ardi
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 3 No. 9 (2024): September 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v3i9.10822

Abstract

Rural areas are areas in Indonesia that are inhabited by a large proportion of the population. The population area is usually engaged in the agricultural sector and has a fairly high social value. Lingga Regency consists of 13 sub-districts and 84 villages. In North Lingga Sub-district, Pasir Lulun Preparatory Village is experiencing serious problems in the provision of electricity. Apart from PLN, the community relies on generators funded by the Village Fund. This study aims to assess the role of local government in electricity provision and the constraints faced. Using a descriptive qualitative method, this study relates the results to Soerjono Soekanto's Role of Government theory (Riyan Tika Syafitri, 2023). The findings show the government's role as regulator, dynamizer, and facilitator with geographical challenges, small population, and inadequate road infrastructure. The Lingga Regency Government has not been effective in equalizing village electricity development
STRATEGI KETERCAPAIAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA TANJUNGPINANG PERIODE 2019-2024 Mowong, Lavionita Gerciani; Kustiawan, Kustiawan; Winarti, Novi
Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak Vol 4 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Pusat Penelitian Pemberdayaan Perempuan, Gender, dan Anak UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/ny7nfn07

Abstract

Based on Law No. 7 of 2017 concerning Political Parties, and Law No. 10 of 2008 concerning General Elections which states that include at least 30% of women's representation in legislative elections and in the management of political parties. In this case, the government has provided opportunities and efforts in fulfilling representation in women, but in fact there are still many factors related to women's participation in politics which makes women's positions less viewed in terms of politics so that with this regulation it is hoped that women can get their rights and also have enthusiasm in politics, especially in the legislature. In the Tanjungpinang City legislative election for the 2019 period, there were ten (10) political parties that succeeded in positioning female legislative candidates, so that the calculation of female DPRD members in the 2019-2024 period reached eleven (11) people with a total percentage of 36.67%. Therefore, this study aims to find out how the Strategy for Achieving Women's Representation in the Tanjungpinang City Legislative Election for the 2019-2024 Period. then there is a strategy carried out by the winning political party and also of course there is a movement of strategies per individual or legislative candidates who apply their own strategies in the legislative elections. In fulfilling the representation of women during the legislative elections, there is a theory of political strategy proposed by Peter Schrorder. Where the theory is such as the theory of situation analysis, strategy control, strategy implementation, strategy formulation and strategy evaluation. From this theory, strategies and implementation will be obtained carried out by the winning political party in achieving the representation of women.