Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG MERUBAH JENIS KELAMIN / TRANSGENDER MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Wieza Zahman; M. Alpi Syahrin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i1.1068

Abstract

Perdagangan manusia sebenarnya merupakan operasi kriminal terbesar ketiga di dunia, menurut PBB, dan menghasilkan pajak sekitar 9,5 juta USD setiap tahunnya. Selain itu, karena hubungannya yang kuat dengan kejahatan pencucian uang, perdagangan manusia adalah salah satu operasi kriminal yang paling menguntungkan. Meskipun kriminalitas perdagangan manusia dapat diterapkan pada siapa saja, tanpa memandang gender, perdagangan manusia sering dikaitkan dengan perempuan dan anak-anak di Indonesia. karena perempuan dan anak merupakan korban perdagangan manusia yang paling terlihat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penaggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Malang. Pendekatan yuridis empiris dan normatif digunakan dalam penyidikan. Sumber data primer dan sekunder merupakan jenis data. pendekatan deskriptif kualitatif untuk analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polres Malang Kota yang menangani kejahatan terkait perdagangan anak berada di garda depan dalam upaya pencegahan perdagangan orang di Kota Malang dengan memberikan tindakan represif, preventif, dan preemptif. Tantangan tersebut antara lain masih adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap lingkungan sekitar, lamanya waktu identifikasi tersangka yang berdomisili di luar kota, minimnya infrastruktur dan sarana pendukung, minimnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, perekonomian, dan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. faktor-faktor tersebut, sulitnya mendapatkan laporan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, canggih dan kuatnya jaringan perdagangan anak, mudahnya melakukan operasi perdagangan orang, meningkatnya permintaan pasar, khususnya terhadap korban anak di bawah umur, dan masih adanya persepsi sebagian masyarakat mengenai perdagangan manusia sebagai suatu kejadian biasa. Terakhir, birokrat daerah abai terhadap hukum.
TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN TANPA MELALUI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PERSPEKTIF KUH PERDATA (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/Pdt/2020/PT SMG) Agus Taumba; M. Alpi Syahrin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i1.1069

Abstract

Penelitian ini membahas tentang menganalisis dan mengetahui jual beli tanah memiliki keabsahan tanpa melalui pejabat pembuat akta tanah atau akta dibawah tangan menurut Kitab UU Hukum Perdata dan untuk menganalisis. Tujuan penelitian ini mengetahui pertimbangan hakim terhadap keabsahan jual beli tanah tanpa PPAT/dibawah tangan menurut Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/Pdt/2020/PT Smg. dengan menggunakan teori hukum, diantaranya: Pertama, Teori Kepastian Hukum. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ilmiah ini didasarkan pada pendekatan hukum normatif, yaitu berdasarkan pada sumber-sumber hukum yang pokok, dengan memperhatikan norma hukum, asas hukum, konsep, dan teori yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini disebut sebagai pendekatan bibliografi yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji peraturan, undang-undang, buku, serta dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Permasalahan dikaji dalam penelitian ini adalah Apa sahnya jual beli tanah tanpa campur tangan pejabat yang membidangi hak milik atau hukum perdata? Dan Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 449/Pdt/2022/PT Smg, apa pendapat hakim tentang sahnya penjualan tanah tanpa PPAT/kemunduran?
EKSISTENSI PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 1503K/Pdt.Sus-PHI/2022) Dwi Eksan Fauzi; M. Alpi Syahrin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v3i2.1217

Abstract

Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus dan merubah Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau sering disebut dengan Omnibuslaw tentunya menjadi kerugian bagi Pekerja atau Serikat Pekerja, karena secara kualitas dan kuantitas daripada Omnibuslaw ini lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebelumnya. Akan tetapi pekerja akan diuntungkan apabila di Perusahaan terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), karena PKB merupakan undang-undang bagi yang membuatnya dan yang dapat membuatnya adalah Pengusaha dengan Serikat Pekerja. Persoalan yang akan disampaikan melalui penelitian ini adalah terkait dapatkah dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw membatalkan Perjanjian Kerja Bersama dan Bagaimana jika Perusahaan tetap menerapkan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw padahal di Perusahaan tersebut masih ada PKB yang masih berlaku dan belum ada perubahan. Orientasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan khasanah pengetahuan secara komprehensif, bahwa eksistensi Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan sebagai instrument yuridis sangat krusial perannya untuk memberikan perlindungan kepastian dan jaminan hak pekerja/buruh di perusahaan, sehingga pengusaha tidak bisa dengan kehendaknya sendiri tanpa kesepakatan dengan serikat pekerja/serikat buruh mengimplementasikan Undang-Undang Cipta sebagai kebijakan penyelesaian perselisihan yang terjadi, dan solusi yang bisa ditawarkan oleh perusahaan jika memaksakan menggunakan Undang-Undang Cipta untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam hal ini penulis telah melakukan riset secara langsung dengan menerapkan metode studi dari sumber kepustakaan dan observasi di lapangan untuk selanjutnya dilakukan analisis logika secara deduktif. Berdasarkan hasil riset ilmiah yang diteliti, penulis menghasilkan penemuan bahwa PKB ini dijadikan sumber hukum sebagai resolusi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Adapun kesimpulan penulis adalah jika terdapat PKB di Perusahaan, Pengusaha tidak dapat dengan kehendaknya memaksakan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, karena PKB menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, dan keberlakuannya tersebut tidak hanya berlaku sampai 2 (dua) tahun akan tetapi sampai dengan adanya kesepakatan atas perubahan PKB baru.
ANALISIS DAMPAK PENAMBANGAN GALIAN C DI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 Thalika Fitri Wahyuditha; M. Alpi Syahrin
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1233

Abstract

Galian C umumnya digunakan sebagai bahan utama dalam pembangunan infrastruktur, baik untuk proyek pribadi maupun yang dikerjakan oleh pemerintah. Karena tingginya kebutuhan dan permintaan, aktivitas penambangan galian C pun semakin banyak dilakukan. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan sekunder. Aktivitas penambangan galian C menimbulkan berbagai masalah, salah satunya dampak negatif terhadap lingkungan fisik, seperti kerusakan jalan, debu, dan kebisingan yang diakibatkan oleh truk pengangkut hasil tambang,serta penurunan debit mata air di Kecamatan Kertek. Mata air yang terkena dampaknya akibat penambangan galian C yakni Mata Air Sidandang yang mengalami penurunan debit mata air sebesar 37% dan Mata Air Mlandi sebesar 35% . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat AMDAL yang harus diperhatikan, faktor yang sangat penting yaitu mengenai lingkungan hidup. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 kegiatan reklamasi dan pascatambang sangat penting dilakukan.Reklamasi dilakukan sepanjang proses pertambangan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem.Keudian kegiatan pascatambang tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi lingkungan alam dan social di wilayah pertambangan.
Child Support Payments Post-Divorce: A Comparison of Indonesia and Malaysia With a Technological Approach M. Alpi Syahrin; Muhammad Luthfi Hamzah; Asiah Aqila; Hellen Last Fitriani
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i2.26197

Abstract

This study examines the mechanisms for child support payments post-divorce in Indonesia and Malaysia, with a technological approach proposed as a solution to enhance the effectiveness of fulfilling children's rights. The background of this research is the high divorce rates in both countries, which have implications for violations of children's rights to support. The objective of the study is to analyze the mechanisms for child support payments post-divorce in Indonesia and Malaysia, as well as to propose technology-based solutions to address challenges in the enforcement of court rulings related to child support. The research method employed is normative legal research, which involves examining various regulations and legal practices in both countries. The findings indicate that in Indonesia, although there are regulations governing child support obligations, their implementation still faces obstacles such as difficulties in executing court decisions. Meanwhile, in Malaysia, the Family Support Division (Bahagian Sokongan Keluarga, BSK) has played an active role in ensuring the fulfillment of child support through various monitoring and law enforcement mechanisms. This study recommends the use of technology, such as electronic payment systems and automatic salary deductions, to improve compliance with child support payments. Additional recommendations include the need for specific regulations governing child support payment mechanisms with a technological approach, as well as increasing legal awareness among the public regarding the responsibility of child support post-divorce.
Pengembangan Peran Mahasiswa KKN dalam Pelestarian Kearifan Lokal Pacu Jalur Menuju Indonesia Emas 2045 Aidil Rashif; M. Alpi Syahrin; Miftahul Diyanah
Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge Vol. 3 No. 4 (2026): IJISK 2026
Publisher : Fakultas Pendidikan Ilmu Keguruan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/ijisk.v3i4.652

Abstract

Pacu Jalur merupakan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, yang telah berkembang sejak abad ke-17 dan sarat akan nilai gotong royong, kerja sama, disiplin, serta kepemimpinan. Popularitas tradisi ini meningkat pesat setelah viral melalui fenomena "aura farming" di media sosial pada tahun 2025, namun eksposur tersebut belum sepenuhnya diiringi pemahaman generasi muda terhadap nilai filosofis di baliknya. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi salah satu wadah strategis bagi mahasiswa untuk berperan sebagai agen perubahan dalam memperkuat kearifan lokal tersebut. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan peran mahasiswa KKN dalam pelestarian budaya Pacu Jalur dan pengembangan karakter generasi muda sebagai kontribusi nyata menuju visi Indonesia Emas 2045. Metode pelaksanaan meliputi observasi dan pemetaan potensi budaya, sosialisasi dan diskusi bersama tokoh masyarakat serta pemuda, pendampingan edukasi nilai budaya kepada anak-anak dan remaja, digitalisasi dan pemanfaatan media sosial, serta evaluasi keberlanjutan program. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa KKN berperan dalam lima aspek utama, yaitu edukasi dan dokumentasi nilai budaya, pemanfaatan platform digital untuk meluruskan narasi budaya di tengah viralitas, penguatan karakter melalui nilai kerja sama dan kepemimpinan tim, integrasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta sinergi lintas pemangku kepentingan menuju Indonesia Emas 2045. Kesimpulannya, pelestarian kearifan lokal Pacu Jalur melalui peran mahasiswa KKN dapat menjadi modal sosial dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya
Fulfillment of Child Support After Parental Divorce: A Comparison of Indonesia and Malaysia Syahrin, M. Alpi; Hellen Last Fitriani; Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6414

Abstract

Children's rights are an important part of internationally recognized human rights and are guaranteed by national laws, including in Indonesia. Fulfillment of children's rights involves the responsibilities of the government, society, and family, with a focus on civil rights, health, education, and children's participation. One of the main aspects of protecting children's rights is child support, which is the obligation of parents, especially fathers, both in marriage and after divorce. This study aims to analyze the fulfillment of child support after parental divorce from a comparative legal perspective between Indonesia and Malaysia. This study is a normative legal study with a conceptual, comparative, and legislative approach. The results of the study confirm that the comparison between Indonesia and Malaysia shows similarities in basic principles regarding the obligation of fathers to provide support, but there are differences in the law enforcement mechanism. In Malaysia, the sharia court system and the Family Support Agency (BSK) allow deductions from fathers' salaries to ensure payment of support, while in Indonesia, law enforcement depends on the judge's decision. Differences also lie in the position of Islamic law, where Malaysia makes Islam the official state religion, while Indonesia recognizes Islam as a source of legal values, but does not make it a formal state law. Nevertheless, both countries still prioritize the best interests of children in regulating custody and support after divorce.