Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal of Law, Poliitic and Humanities Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi ANDREW Law Journal
Aslati Aslati
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
POLICY ANALYSIS OF UMAR BIN ABDUL AZIZ IN BUILDING FAMILY RESILIENCE zuraidah, zuraidah; Alaiddin, Alaiddin; Aslati, Aslati
Hukum Islam Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v24i1.25735

Abstract

Family is the society life cells which are the main foundation for generations’ development and continuity.  Umar Bin Abdul Aziz's leadership model, a famous caliph during the Umayyad caliphate, emphasizing the leadership based on Islamic principles which aimed to build family resilience in society.  Umar bin Abdul Aziz's leadership pattern certainly brought values and messages for ideal family education.  This research aimed at analyzing Umar bin Abdul Aziz's leadership model in the context of building family resilience on the perspective of Islamic family law.  This research used a qualitative approach with analyzing historical documents and literature about the life and policies of Umar bin Abdul Aziz related to family and society. The research findings showed that Umar bin Abdul Aziz's policy in building family tenacity was reflected in his leadership style example, achievements and services which were often referred to as the fifth of Khulafaur Rasyidin. Umar bin Abdul Aziz's policy analysis in building family resilience during his reign as caliph played an important role in strengthening family institutions in Islamic society.  These policies reflected to Islamic principles that promoted justice, protection and empowerment of families. Among these were such as providing assistance to poor families, empowering the family economy and eliminating the tax burden, and protecting the rights of women and children. By understanding Umar bin Abdul Aziz's method for building family resilience, it is hoped that we can draw inspiration and valuable lessons that can be applied in the context of modern family life.
Interkoneksi Peran Lembaga dalam Mengatasi Stunting dan Kemiskinan di Siak: Analisis Ketahanan Keluarga dalam Islam Silawati, Silawati; Aslati, Aslati; Agustar, Armi; S, Mochammad Novendri
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 19, No. 2 : Al Qalam (Maret 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v19i2.4812

Abstract

Penelitian ini mengungkap peran krusial Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial Kabupaten Siak dalam mengatasi stunting dan meningkatkan ketahanan keluarga. Kementerian Agama aktif dalam edukasi melalui bimbingan perkawinan, sosialisasi gizi, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam ceramah agama serta media sosial. Dinas Kesehatan fokus pada sosialisasi gizi, penyediaan suplemen, dan pelatihan petugas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Sementara Dinas Sosial mendukung dengan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai, memperkuat akses keluarga miskin terhadap kesehatan dan nutrisi. Pendekatan ini didukung nilai-nilai Islam seperti tawakkal, shura, dan sabr, terintegrasi dalam program Posyandu Terpadu dan PKH. Kolaborasi lintas lembaga dengan monitoring dan evaluasi aktif serta partisipasi masyarakat menghasilkan dampak signifikan dalam mengurangi stunting dan kemiskinan di Siak. Integrasi nilai-nilai agama dalam strategi pencegahan stunting membuka jalan bagi upaya yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di tingkat lokal.
The Position of Deoxyribo Acid Nucleid Results as Digitization Evidence in Realizing Child Rights Reform in Indonesia Robert Libra; Okfalisa, Okfalisa; Aslati, Aslati
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 5 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (July-August 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i5.523

Abstract

Technological progress continues along with changing times. The application of technology has penetrated various aspects of daily life, making it more practical. Often, problems arise when the father does not recognize his child, which results in the child losing his rights, including the right to receive love from his own father. To overcome this, MK Decision no. 46/PUU-VIII/2010 concerning Review of Article 43 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage changed the paradigm of evidence by allowing the use of DNA testing technology to determine the lineage of children outside of marriage. The formulation of the problem raised in this research is 1) how is the role of digitalization in realizing children's rights, studying the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia; and 2) how to reform children's rights in Indonesia in the era of digitalization 4.0. The research method uses normative juridical with a statutory regulatory approach and conceptual approach. The research results show that several existing decisions often refer to digital evidence in the form of DNA (Deoxyribo Nucleid Acid) and decisions that mostly use this evidence will protect children's rights and end up maximizing the protection of children's rights when the parents deny the status of their child in front of the judge. Then the process of proving children's rights using digitized evidence can be carried out by adopting this evidence in Law no. 7 of 1989 concerning Religious Courts to create legal certainty for families, especially for children themselves.
PERANAN TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN RESIKO PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS) Hasanah, Alfi; Aslati, Aslati; Maghfirah, Maghfirah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19913

Abstract

Istri yang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan suaminya dapat memunculkan ketimpangan pendapatan dan menggeserkan hak dan kewajiban jika tidak dijalankan dengan bijak dan berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga sehingga dapat menyebabkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peranan tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis dan apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi, serta subjek penelitian ini adalah beberapa informan yakni Hakim, Panitera Pengadilan Agama Bengkalis serta beberapa pasangan rumah tangga di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya penghasilan istri dapat meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis, dengan faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi dinamika rumah tangga. Penghasilan yang lebih tinggi membuat istri lebih mandiri secara ekonomi yang dapat mengubah peran keluarga, menimbulkan ketegangan, dan ketidaksetaraan penghasilan, serta perbedaan status sosial dan pengelolaan keuangan turut memperburuk hubungan suami-istri. Kasus perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Bengkalis meningkat dengan puncaknya pada tahun 2024 dan tidak ada perbedaan antara pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah pada perceraian. Namun kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis lebih dominan terjadi pada istri yang berprofesi sebagai PNS, dengan faktor lain yang turut berkontribusi.Kata Kunci : Peranan, Penghasilan Istri, Perceraian.
Bimbingan Penyelesaian Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Mediasi Silawati, Silawati; Aslati, Aslati; S, Mochammad Novendri; Syafiuddin, Fauzan Azima
MENARA RIAU Vol 19, No 1 (2025): April 2025
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/menara.v19i1.35283

Abstract

This community service activity aims to assist families in resolving conflicts through a mediation approach, a conflict resolution process involving a neutral third party as a facilitator. Family conflicts are common issues arising from differences in opinions, economic pressures, parenting styles, and ineffective communication. These conflicts can affect family harmony and the well-being of its members. The implementation methods include providing education on mediation techniques, training in effective communication, and conducting simulations of conflict resolution in various scenarios. The results show that families participating in the mediation program improved their communication skills, identified the root causes of problems, and reached mutual agreements peacefully. Moreover, mediation helps build healthier communication patterns to prevent future conflicts. This approach has proven effective in fostering harmonious families and serves as a sustainable solution for addressing the dynamics of household.
PERANAN TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN RESIKO PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BENGKALIS) Hasanah, Alfi; Aslati, Aslati; Maghfirah, Maghfirah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19913

Abstract

Istri yang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan suaminya dapat memunculkan ketimpangan pendapatan dan menggeserkan hak dan kewajiban jika tidak dijalankan dengan bijak dan berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga sehingga dapat menyebabkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peranan tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis dan apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi, serta subjek penelitian ini adalah beberapa informan yakni Hakim, Panitera Pengadilan Agama Bengkalis serta beberapa pasangan rumah tangga di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya penghasilan istri dapat meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis, dengan faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi dinamika rumah tangga. Penghasilan yang lebih tinggi membuat istri lebih mandiri secara ekonomi yang dapat mengubah peran keluarga, menimbulkan ketegangan, dan ketidaksetaraan penghasilan, serta perbedaan status sosial dan pengelolaan keuangan turut memperburuk hubungan suami-istri. Kasus perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Bengkalis meningkat dengan puncaknya pada tahun 2024 dan tidak ada perbedaan antara pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah pada perceraian. Namun kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis lebih dominan terjadi pada istri yang berprofesi sebagai PNS, dengan faktor lain yang turut berkontribusi.Kata Kunci : Peranan, Penghasilan Istri, Perceraian.
The Role of Women in Politics in Indonesia: Critical Review of Islamic Law Aslati, Aslati; Rahman, Rahman; Silawati, Silawati; Hardani, Sofia; Albahi, Muhammad
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dqmjva57

Abstract

The role of women in politics in Indonesia continues to be a relevant topic in social and religious discourse. Although women's participation in politics has increased since the reform era, their representation is still far from the ideal proportions. This phenomenon raises various questions about the obstacles faced by women, especially in the context of a strong patriarchal culture and religious interpretations that often limit women's space for movement. This study aims to analyze the role of women in Indonesian politics through a critical review of Islamic Law. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies involving classical and contemporary Islamic literature, relevant laws, and empirical data related to women's participation in Indonesian politics. The results of the study show that normatively, Islam provides space for women to contribute in the public sphere, including politics, by emphasizing the principles of justice and equality. However, its implementation in the Indonesian context is still influenced by conservative religious interpretations and unsupportive social structures. In addition, factors such as lack of access to political education, gender stigma, and lack of institutional support also reinforce these barriers. This study recommends a more inclusive reinterpretation of religious texts and the strengthening of affirmative policies to increase the role of women in politics. With this effort, it is hoped that a fairer and more participatory political ecosystem will be created, in line with Islamic and democratic values. 
ANALISIS YURIDIS POLIGAMI SEBAGAI PERMASALAHAN ATAU SOLUSi Almadison, Almadison; Aslati, Aslati
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep poligami dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya di era modern Indonesia yang sarat dengan isu kesetaraan gender dan keterbukaan informasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, di mana data diperoleh dari berbagai literatur seperti kitab tafsir, pendapat ulama klasik dan kontemporer, regulasi hukum Islam, serta Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui proses coding, reduksi, dan verifikasi untuk mengkaji secara kritis perdebatan poligami dalam konteks sosial, hukum, dan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun poligami dibolehkan dalam Islam dengan syarat keadilan dan tanggung jawab, praktiknya di era modern kerap menimbulkan permasalahan psikologis, sosial, dan hukum, khususnya terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, poligami juga dapat dipahami sebagai solusi dalam kondisi tertentu, seperti untuk alasan kesehatan, keturunan, atau dukungan sosial. Namun, tantangan utama muncul dari ketegangan antara teks keagamaan dan nilai-nilai kesetaraan gender yang berkembang di masyarakat kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemahaman yang kontekstual dan bertanggung jawab terhadap praktik poligami, serta penguatan regulasi untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
Analisis Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Romi, Muhammad; Aslati, Aslati; Dalimunthe, Mawardi
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.16495

Abstract

This research aims to analyze the law of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia, as well as examine the suitability and synergy between the two. IMBT is a complex form of Islamic financing contract because it combines two different contracts, namely rent (ijarah) and transfer of ownership (grant or sale). This research uses a normative juridical method with a comparative approach and critical analysis, namely comparing the legal basis of IMBT in muamalah fiqh and legislative regulations in Indonesia, including the Compilation of Sharia Economic Law, Banking Law, Bank Indonesia Regulations, and Civil Code. Data collection techniques are carried out through library research by examining primary and secondary sources. The results of the study show that Islamic law allows IMBT contracts to be safe if the lease contract and the promise of ownership are separated and not made in one binding contract. Transfer of ownership can only be done after the lease period ends, and the contract structure must be in accordance with the principles of justice, clarity, and free from elements of usury and gharar. In positive law in Indonesia, IMBT is also legally recognized, although it has not been regulated in a special law. However, its existence has been legitimized through the DSN-MUI fatwa, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), the Sharia Banking Law, and Bank Indonesia Regulations. There is substantial synergy between the principles of fiqh muamalah and positive law in Indonesia, although there is still a need to strengthen regulations and epistemological reconstruction so that IMBT can be carried out more comprehensively, legally according to sharia, and strong in national law in modern economic practices.
Co-Authors Agustar, Armi Alaiddin, Alaiddin Albahi, Muhammad Almadison, Almadison Alwi, Rahman Asy’ari, Abdul Hamid Dalimunthe, Mawardi Hasanah, Alfi Maghfirah Maghfirah Maghfirah Maghfirah Mochammad Novendri S Okfalisa Okfalisa Rahman Rahman Robert Libra Romi, Muhammad Silawati Silawati Sofia Hardani Syafiuddin, Fauzan Azima ZURAIDAH ZURAIDAH