Garuda - Garba Rujukan Digital

Telaah Norma Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Indonesia Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Kesuma, Derry Angling; Husnaini, Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.769

Abstrak Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sehubungan dengan ujaran kebencian (hate speech) sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP sebagai Lex Generale, daan juga di bahas dalam Surat Edaran Kapolri sebagai berikut :Di dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, Pasal 156 KUHP , Pasal 157 KUHP, Juga di Bahas didalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia bern omor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Pidana ujaran kebencian (hate speech) menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Di dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga hukuman pidana jarîmah: Yang pertama, jarîmah hudûd, suatu jarîmah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya. Yang kedua, jarîmah qishâsh atau diat, seperti jarîmah hudûd, jarîmah qishâsh atau diat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk jarîmah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Yang ketiga, ta’zîr, adalah suatu dalam bentuk jarîmah, yang bentuk atau macam jarîmah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Sanski Pidana, Penegakan Hukum Abstract Criminal provisions for cases that occur on social media in connection with hate speech are quite clearly regulated in the Information and Electronic Transactions Law, and the Criminal Code as Lex Generale, and are also discussed in the Chief of Police's Circular Letter as follows: In Article 45A Paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions, Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law, Article 156 of the Criminal Code, Article 157 of the Criminal Code, also discussed in the Circular Letter issued by the Head of the Indonesian National Police numbered SE/6/X/2015 concerning Handling of Hate Speech. Criminal hate speech according to Islamic criminal law focuses on defamation and humiliation, including in acts of sin. In Islamic criminal law, there are three jarîmah criminal penalties: First, hudûd jarîmah, a jarîmah which has been formed has been determined by syaraad so that the number is limited. Secondly, jarîmah qishâsh or diat, such as jarîmah hudûd, jarîmah qishâsh or diat, it has been determined that the type and amount of punishment for this jarîmah is only one for each congregation. The third, ta'zîr, is something in the form of jarimah, in which the form or type of jarimah and the penalties and sanctions are determined by the authorities.

TELAAH KRITIS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENJADI KURIR NARKOTIKA Djufri, Darmadi; Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v5i2.798

Abstrak Upaya refresive Badan Narkotika Nasional untuk mereduksi peredaran narkotika yang menjadikan anak dibawah umur menjadi kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: a. melakukan Razia, b. Operasi pemberantasan penyelundupan narkoba, c. Terapi/pegobatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana narkotika secara umum meliputi faktor dari segi padatnya jumlah penduduk Indonesia, faktor dari segi letak geografis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, kendala dari segi rehabilitasi, faktor dari segi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. selain itu adapun yang menjadi kendala dalam pemberantasan perantara narkotika meliputi faktor dari segi modus operandi yang digunakan semakin canggih sehingga sulit untuk dilacak oleh petugas, faktor dari segi teknologi informasi aparat penegak hukum yang masih terbatas, dimana teknologi yang dimilki oleh aparat penegak hukum tidak sebanding dengan perkembangan teknologi yang semikin canggih yang dimilki oleh perantara narkotika. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Narkotika Abstract Refresive efforts by the National Narcotics Agency to reduce the circulation of narcotics which turns minors into narcotics couriers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as follows: a. conduct raids, b. Operations to eradicate drug smuggling, c. Therapy / treatment and rehabilitation of drug addicts.Inhibiting factors in eradicating narcotics crimes in general include factors in terms of the dense population of Indonesia, factors in terms of the geographic location of Indonesia which is an archipelagic country, obstacles in terms of rehabilitation, factors in terms of implementation of Law Number 35 of 2009 In addition, the obstacles in eradicating narcotics intermediaries include factors in terms of the modus operandi used which is increasingly sophisticated making it difficult for officers to track them, factors in terms of law enforcement officers' information technology which is still limited, where the technology owned by law enforcement officers is not comparable with the development of increasingly sophisticated technology owned by narcotics intermediaries.

KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v4i2.809

Abstrak Penerapan diskresi melalui pendekatan Restorative justice sebagain suatu model mediasi Penal di Instansi Kepolisdian Republik Indoensia menjadi hal penting sebagai wujud mekanisme informal dan non ajudikatif dalam menangani konflik atau permasalahan kejahatan dimana pelaku, korban dan masyarakat mengambil peranan penting dalam pengambilan keputusan. Pendekatan Restorative justice bertujuan untuk merubah pengarahan hukum pidana dengan merubah fokusnya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyarakat dibandingkan dengan mudahnya memidanakan seseorang. Prosedur melakukan Diskresi dengan penerapan Mediasi Penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan menggunakan dasar hukum Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, 27 Juli 2018. Kata Kunci : Kewenangan, Diskresi, Penegakan Hukum Pidana Abstract The application of discretion through the Restorative justice approach as a Penal mediation model at the Police Agency of the Republic of Indonesia is important as a form of informal and non-adjudicative mechanism in dealing with conflicts or crime problems where perpetrators, victims and the community take an important role in decision making. The Restorative justice approach aims to change the direction of criminal law by changing its focus on the needs of victims and improving public order compared to the ease with which someone can be convicted.The procedure for carrying out Discretion by implementing Penal Mediation carried out by the Indonesian National Police using the legal basis of the Chief of Police Circular Letter Number: SE/8/VII/2018, July 27 2018. Keywords: Authority, Discretion, Criminal Law Enforcement

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PRILAKU PORNOGRAFI MELALUI MEDIA Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v5i1.810

Abstrak Sebagai makhluk sosial di tengah peradaban yang modern, maka kita akan selalu dihadapkan dengan masalah kejahatan, terkhusus kejahatan dengan menggunakan media sosial. Permasalahan pornografi menjadi pembicaraan dari dahulu hingga sekarang. Berbagai pro dan kontra muncul menyangkut apakah pornografi pantas untuk menjadi urusan negara ataukah merupakan wilayah privat dimana negara tidak perlu ikut campur mengurusi masalah pornografi. Pornografi menyangkut kepentingan masyarakat sehingga negara harus hati-hati menentukan kebijakan. Salah satu yang penting untuk menjadi masukan adalah menyangkut pornografi dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi dengan menggunakan media sosial telah diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. UU Pornografi diliohat sebagai aturan yang bersifat khusus (lex specialis) dari UU ITE dan KUHP dalam kejahatan pornografi melalui internet. Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP, tetapi tidak ada pertentangan dalam pengaturan kejahatan pornografi di internet, khususnya di antara UU Pornografi dan UU ITE. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang ada akan saling melengkapi. Batasan atau pengertian pornografi diatur dalam UU Pornografi dan cara penyebarluasan pronografi di internet diatur dalam UU ITE. Kata Kunci : Peradaban, Pronografi, Penegakan Hukum Abstract As social beings in the midst of modern civilization, we will always be faced with the problem of crime, especially crimes using social media. The problem of pornography has been the talk of the past until now. Various pros and cons emerged regarding whether pornography deserves to be a matter of the state or is it a private area where the state does not need to intervene in dealing with pornography issues. Pornography concerns the interests of society so that the state must carefully determine policies. One of the things that is important to be input is regarding pornography in relation to the protection of women and girls. Sanctions for creators and disseminators of pornographic content using social media are regulated in Indonesian positive law, namely: the Criminal Code; Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions; and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The Pornography Law is seen as a special rule (lex specialis) from the ITE Law and the Criminal Code in pornography crimes via the internet. Pornography is part of the content that violates decency which is referred to as Article 27 paragraph (1) of the ITE Law and the Criminal Code, but there is no conflict in regulating pornography crimes on the internet, especially between the Pornography Law and the ITE Law. Instead, existing laws and regulations will complement each other. The definition or definition of pornography is regulated in the Pornography Law and the way pornography is distributed on the internet is regulated in the ITE Law. Keywords: Human civilization, pornography, law enforcement

AKSIOMA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v3i2.811

Abstrak Masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks di era industrialisasi sekarang. Oleh karena itu, diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Pekerja dapat melakukan upaya hukum terkait dengan pemutusan hubungan kerjanya guna terselesainya masalah tersebut. Langkah-langkah penyelesaian perselisihan tersebut adalah dengan menggunakan (1) lembaga perundingan bipartit, (2) lembaga konsiliasi, (3) lembaga arbitrase, (4) lembaga mediasi, dan (5) pengadilan hubungan industrial, dan jikalau masih belum ditemukan tiitk terang, maka masing-masing pihak dapat melakukan Upaya Hukum. Masing-masing lembaga ini mempunyai kewenangan absolut yang berbeda dalam menyelesaikan empat jenis perselisihan hubungan industrial. Apabila pihak pengusaha tidak dapat memberikan hak-hak pekerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak pekerja dapat melakukan upaya hukum melalui beberapa macam perundingan antara lain perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase serta di Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Kata Kunci : Perselisihan, Konflik Kepentingan, Perlindungan Hukum Abstract The problem of industrial relations disputes has become increasingly increasing and complex in the current era of industrialization. Therefore, institutions and mechanisms for resolving industrial relations disputes are needed that are fast, appropriate, fair and inexpensive. Employees can take legal action related to termination of employment in order to resolve the problem. The steps for resolving these disputes are to use (1) a bipartite negotiating institution, (2) a conciliation institution, (3) an arbitration institution, (4) a mediation institution, and (5) an industrial relations court, and if there is still no clear point found, then each party can take legal action. Each of these institutions has different absolute authority in resolving four types of industrial relations disputes. If the employer is unable to provide the worker's rights as stipulated in the applicable laws and regulations, the worker can take legal action through several types of negotiations, including bipartite negotiations, mediation, conciliation, arbitration as well as at the Industrial Relations Court and the Supreme Court. . Keywords: Dispute, Conflict of Interest, Legal Protection

SUATU RENUNGAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v4i1.812

Abstrak Keadilan adalah nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman kepada Hukum Islam (yang diambil asas-asasnya), Hukum Adat (yang diambil asas-asasnya) dan Hukum Barat (yang diambil sistimatikanya). Pengutamaan nilai terutama nilai keadilan dalam berhukum tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum secara universal dan keadilan inilah yang pada hakekatnya harus diciptakan dalam bermasyarakat sebagai pembaharuan dan pengembangan hukum di Indonesia. pembangunan dan pembaharuan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kulturnya perlu mendapat perhatian lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum semata, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Kata Kunci : Keadilan, Pembangunan Hukum, Pembaharuan Hukum Abstract Justice is an abstract value that needs to be embodied in the form of legal norms as a means of realizing these values in social life guided by Islamic Law (which takes its principles), Customary Law (which takes its principles) and Western Law (which takes its principles). the systematics). Prioritizing values, especially the value of justice in sentencing, does not contradict the universal aims of law and it is this justice that essentially must be created in society as a renewal and development of law in Indonesia. the development and renewal of law should be seen as a whole through a holistic approach, bearing in mind that law is not just a formality or dealing with mere normative issues, but rather its cultural elements need to receive more attention apart from its structure and substance. Legal development for the future, not merely legal compliance, but how the law should really be able to realize justice. Keywords: Justice, Legal Development, Legal Renewal

Simbiosis Mutualisme Badan Publik Dan Pengendali Data Pribadi Terhadap Perlindungan Hukum Kebocoran Atas Privasi Dan Data Pribadi Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i2.984

Social life requires personal data. The cybersecurity sector also covers the protection of personal data, which is the responsibility of related agencies such as the Police, BSSN, BIN, and the Ministry of Defence. Criminal responsibility for the data leak should not release anyone who did it, including the administrator of the darknet site that turned into a black market. Under the Personal Data Protection Act, individuals, including those who run a business or purchase online at home, can be considered as controllers of personal data. Thus, these individuals are legally fully responsible for the processing of their personal data. Government is the executive, legislative, judicial, and other bodies related to state operations, called public bodies. A public body may be the controller or processor of personal data, and is required by Articles 20 to 50 of the Personal Data Protection Act. Among other things, they are required to provide proof of the consent of the personal data subject when carrying out the processing of personal data, and to provide other proof that indicates consent to the data subject.

Implementasi Yuridis Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Penanganan Perkara Anak Yang Menjadi Korban Melalui Media Sosial Di Polres Ogan Ilir Dan Urgensinya (Berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor LP/B/2/1/2024/SPKT/POLRES OGAN ILIR/POLDA SUMSEL) Kesuma, Derry Angling
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v11i2.1100

The handling of criminal cases involving children as victims, especially in the context of crimes through social media, requires an approach that not only prioritizes formal legal aspects, but also considers the protection of children's rights. This research examines the juridical implementation of restorative justice in the settlement of criminal cases against child victims of cyber crime, with a case study based on Police Report No. LP/B/2/1/2024/SPKT/POLRES OGAN ILIR/POLDA SUMSEL. The research method used is empirical juridical approach with data collection through literature study and interviews with law enforcement officials at Ogan Ilir Police Station. The results showed that the application of restorative justice still faces various obstacles, both in terms of regulations, understanding of law enforcement officials, and the availability of supporting facilities such as professional mediators. However, this approach is considered urgent to implement, given the psychological and social impacts on child victims. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and intensive training for law enforcement officials so that the application of restorative justice in similar cases can run effectively and in favor of the best interests of children.

Analisis Penerimaan Hadiah dan atau Janji Oleh Penjabat Negara Yang Terkategori Gratifikasi Dan Atau Suap Yang Terkagori Tindak Pidana Kesuma, Derry Angling; Amin, Muhammad Nur; Afriani, Kinaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v12i1.1633

Gifts and/or promises to state officials that constitute criminal acts of corruption include: Giving gifts or parcels to officials during religious holidays by colleagues or subordinates; Gifts or donations during the wedding of an official's child by colleagues of the official; The provision of travel tickets to officials or their families for personal use free of charge; The provision of special discounts for officials for the purchase of goods from partners; The provision of fees or costs for the hajj pilgrimage from partners to officials; The provision of birthday gifts or gifts for other personal occasions from partners; The provision of gifts or souvenirs to officials during work visits; The giving of gifts or money as a token of gratitude for assistance. The legal basis for gratuities is regulated in Article 12 B of Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning criminal acts of corruption. Article 12 B paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001. Reporting the receipt of gratuities to the Corruption Eradication Commission (KPK) for recipients of such gratuities is not punishable on the grounds that the unlawful nature of the act has disappeared. Acts of Reporting Gratuities That Can Make a Person Categorised as Not Committing a Criminal Act are when the recipient feels that the gift or gratuity is suspicious, they are obliged to report it to the Corruption Eradication Commission no later than 30 working days from the date the gratuity or gift was given.

Teori Pemidanaan Diferensiasi (Special Treatment Theory) Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Antara Balas Dendam Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Kesuma, Derry Angling; Hasyim, Rohman; Cayo, Putri Sari Nilam
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 4 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development of the concept of punishment for children in conflict with the law in Indonesia through the Juvenile Criminal Justice System must prioritise a restorative justice approach, namely the settlement of criminal cases by involving the perpetrator, victim, families of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair settlement with an emphasis on restoration to the original situation, rather than retribution, including: criminal investigation and prosecution of children in accordance with the provisions of laws and regulations, unless otherwise specified in the Juvenile Criminal Justice System Law; juvenile trials by courts within the general court system; and guidance, supervision, and/or assistance during the criminal process or measures and after serving the sentence or measures. If diversion does not result in an agreement or the agreement cannot be implemented because one of the parties does not agree to its implementation, the juvenile justice process will proceed to juvenile criminal proceedings. In addition, every child in the criminal justice process has the right, among other things, to be free from torture, cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment; not to be sentenced to death or life imprisonment; not to be arrested, detained or imprisoned, except as a last resort and for the shortest possible time; or to obtain justice before a juvenile court that is objective, impartial and closed to the public.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search