Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Solusi Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Justici Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Windi Arista
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH TERAPI SENI (ART THERAPY) DALAM MENINGKATKAN DIRI PADA ANAK DIDIK LAPAS Rafika Qibtiatun; Hermariantito Al Dzikri; Akiu Fitrio; Dede Tri Turindo; Wira Dwi Pangga AK; Windi Arista
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.409 KB)

Abstract

AbstrakPerubahan dramatis yang berkaitan dengan emosi, penilaian, perilaku, dan kontrol diri, cenderung menjadi penjelasan seorang remaja mengalami ledakan emosi dan melakukan kegiatan berisiko (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). Perbuatan beresiko tersebut salah satunya adalah perbuatan yang melibatkan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapakan art therapy dalam mengingkatkan kontrol diri pada andikpas (anak didik lapas) yang dilaporkan melakukan pelangaran di dalam instansi. Pelanggaran di dalam instansi lapas yang dilakukan oleh andikpas dapat berupa perkelahian, merokok, tidak bersekolah dan tidak mengikuti kegiatan pembinaan. Metode penelitian yang dilakukan adalah quasi eksperimental dengan jumlah partisipan 5 orang yang dilaporkan pernah hingga sering memasuki sel isolasi karena melakukan pelanggaran. Prosedur pemilihan partisipan diawali dengan melakukan pre-test menggunakan tes menggambar orang, menggambar pohon, dan kuesioner brief self-control scale milik Tangney et al (2004) berjumlah 13 butir item. Didapatkan 5 orang yang memiliki karakteristik kontrol diri yang rendah. Art therapy dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan dalam 1 bulan. Hasil yang diperoleh melalui penerapan art therapy adalah, adanya peningkatan kontrol diri dilihat dari post test yang mencakup observasi dan penilaian perbedaan respon aitem dari partisipan pada saat pre-test dan post-test. Kontrol diri yang meningkat pada partisipan berkaitan dengan sikap pemalas, pengendalian diri, dan regulasi emosi. Kata Kunci: Kontrol Diri, Lembaga Permasyrakatan, Anak Didik Lembaga Permasyarakatan. AbstractDramatic changes related to emotions, judgments, behavior, and self-control, tend to be an explanation for a teenager experiencing emotional outbursts and engaging in risky activities (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). One of these risky acts is an act that involves the law. The purpose of this study was to apply art therapy in increasing self-control in andikpas (prison students) who were reported to have committed violations within the agency. Violations in prison institutions committed by andikpas can be in the form of fights, smoking, not attending school and not participating in coaching activities. The research method used is quasi-experimental with 5 participants who reported having frequently entered solitary confinement for committing a violation. The participant selection procedure was initiated by conducting a pre-test using a person drawing test, drawing a tree, and a brief self-control scale questionnaire belonging to Tangney et al (2004) totaling 13 items. There are 5 people who have low self-control characteristics. Art therapy is carried out 8 times in 1 month. The results obtained through the application of art therapy are an increase in self-control seen from the post-test which includes observing and assessing the difference in item responses of the participants during the pre-test and post-test. Increased self-control in participants was related to laziness, self-control, and emotion regulation.
Penegakan Hukum Terhadap Layanan Aplikasi Pinjaman Online Di Masa Pandemi Di Kota Palembang Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Arista, Windi; Rusmini, Rusmini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.660

Abstract

Abstrak Finansial Teknologi (Fintech) merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi pinjaman dana online terkait data pribadi konsumen di masa pandemi di Kota Palembang. Metode penelitian ini menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris yang berupa produk prilaku hukum. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran dan merugikan konsumen. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, untuk memberikan efek jera. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Dan sanksi pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online apabila terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak. Kata kunci : Fintech, Pinjaman Online, OJK Abstract Financial Technology (Fintech) is the implementation and use of technology to improve banking and financial services, which are generally carried out by startups by utilizing the latest software, internet, communication and computing technologies. The purpose of this study is to examine the legal protection for consumers in online loan transactions related to consumer personal data during the pandemic in Palembang City. This research method uses a normative-empirical legal case study in the form of a product of legal behavior. The results of the study, the authors conclude thatwritten warnings are written warnings given by the OJK to online loan providers so that the organizers do not repeat violations and harm consumers. Fines are an obligation given by OJK to online loan providers to pay a certain amount of money, to provide a deterrent effect. Restrictions on business activities are restrictions on the capacity of accepting money borrowing customers by online loan providers within a certain time. This is done so that prospective customers are not harmed due to personal data breaches committed by the organizer. And sanctions for revocation of business licenses are the toughest sanctions imposed on online loan providers if they are proven to have violated laws and regulations and harmed several parties.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Nurillah, Isma; Arista, Windi; Indriani, Santi; Vitriana, Novita
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.822

Abstract

Abstract Children who are in conflict with the law in the process often get pressure so that it affects their physical and psychological conditions. Whereas the child has the right to receive social rehabilitation and social reintegration and has also been regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia No. 26 of 2018 concerning Social Rehabilitation and Social Reintegration for Children in Conflict with the Law. In addition, in the juvenile criminal justice process, children's rights must be protected at every stage, as a form of respect for children's human rights. The formulation of the problem in this study is how the form of legal protection for children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system and how the application of diversion to children in conflict with the law in the criminal justice system. This study uses a normative juridical method that focuses on literature studies. The results of the study state that in the criminal justice process, children must prioritize children's rights, and must get protection from every stage as a form of respect for children's human rights which are applied in the Juvenile Justice System Act with the concept of diversion. Keywords: children in conflict with the law; juvenile criminal justice process; diversion; children's rights
PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN MUDHARABAH Anisah, Lilies; Arista, Windi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.602

Abstract

ABSTRAK Pembiayaan mudharabah, yaitu salah satu bentuk pengelolaan uang/harta yang dibenarkan oleh Allah SWT dengan cara menyalurkan dengan memberi modal kepada seseorang atau sebuah lembaga. Modal tersebut kemudian dikelola di dalam suatu usaha yang layak. Sistem suplai dana melalui mudharabah adalah salah satu sistem penyuplaian dana terpenting di dalam syariat Islam. Mudharabah adalah akad antara dua orang yang berisikesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modaldari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usahaproduktif dan keutungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepadapemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Perjanjian Al-Mudharabah juga mengacu pada prinsip-prinsip pokok terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan Asas kehati-hatian (Prudential Banking Principle) terhadap proteksi pengamanan dana Bank. Kata Kunci : Asas Konsensualisme, Perjanjian Mudharabah ABSTRACT Mudharabah financing, which is a form of money/wealth management that is justified by Allah SWT by channeling it by giving capital to a person or an institution. The capital is then managed in a viable business. The system of supplying funds through mudharabah is one of the most important systems of supplying funds in Islamic law.Mudharabah is a contract between two people that contains agreement that one of them will provide capital from his own property to other parties as business capital productive and profits from the effort will be given in part to owners of a certain amount of capital in accordance with the agreement have been mutually agreed. The Al-Mudharabah agreement also refers to the basic principles of the legal terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code and Mukallaf, namely people who are able to act legally like baliq and have common sense, without overriding the Prudential Banking Principle. ) to the protection of the Bank's fund security.
MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NARKOTIKA YANG TELAH MENDAPATKAN KEKUATAN HUKUM YANG TETAP (INCRAHT) Muhaimin, M. Sigit; Kesuma, Derry Angling; Arista, Windi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i2.27

Abstract

Abstract Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups as mentioned in attachment to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The destruction of evidence in narcotics cases is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Head of BNN Number 7 of 2010 concerning Technical Guidelines for Safe Handling of Confiscated Narcotics Items. Keywords: Destruction, Storage, Narcotics
ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM DITINJAU DARI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DI KOTA PALEMBANG Akrom, Choirul Nur; Octavianus, R.; Nirwan, Nirwan; Putra, Muhammad Arif Syah; Arista, Windi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): April
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v2i3.33

Abstract

Abstrak Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan mampu memberikan jawaban yang membuat para peyalahgunaan narkotika dapat kembali hidup sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dalam kenyataannya putusan yang diberikan oleh hakim berupa hukuman penjara dan bukan rehabilitasi. Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari SEMA Nomor 4 tahun 2010 di Kota Palembang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Sema itu sendiri hal tersebut dapat terlihat dari data yang ada di BNN 3 tahun terakhir 2020-2022 yang terindikasi pecandu sebanyak 1.433 orang yang dilanjutkan penyidikan sebanyak 100 orang. Faktor-faktor penghambat tidak dapat diterapkannya hukum secara maksimal terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Palembang, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN dan adanya membatasi ruang gerak Penegak Hukum diantaranya Sema Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Sosial. Kata Kunci : Sema Nomor 4 tahun 2010, Korban, BNN
BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN DISERSI YANG DILAKUKAN OLEH TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) Arista, Windi; Sari Nilamcayo, Putri; Rusmini
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 2 (2021): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i2.41

Abstract

ABSTRAK Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, manusia hidup berdampingan dan sering mengadakan hubungan antar sesama dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1. Apakah bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi, 2.Apakah hubungan antara KUHPM dengan KUHP terhadap tindak Pidana yang dilakukan oleh TNI. Dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif , maka 1. Bentuk pertanggungjawaban Pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi dapat dilakukan oleh Polisi Militer ( POMDAM) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : a ). Tingkat penyelidikan, b ). Tingkat pemeriksaan , c ). Tingkat penahana, d ). Tingkat persidangan dan penuntutan. Dari Pomdam II/ Sriwijaya diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Disersi pada anggota TNI - AD adalah : a ). Dikarenakan problema keluarga, b ). Faktor ekonomi, c ). Melakukan tindak Pidana misalnya untuk memenuhi kebutuhan. pribadi sendiri. 2. Dengan demikian hubungan antara KUHPM dengan KUHP merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena KUHPM bagian dari KUHP sebagai dasar hukum yang menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap TNI (Militer) yang melakukan perbuatan Disersi. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana Militer, Disersi ABSTRACT Humans are social beings apart from being personal/individual, a fact of life that humans are not alone, humans live side by side and often hold relationships between others where humans always want to interact with other human beings.The problems raised in this thesis are: 1. What is the form of criminal responsibility for the TNI (military) who commits acts of dissertation, 2. What is the relationship between the Criminal Procedure Code and the Criminal Code for criminal acts committed by the TNI. By using a descriptive research methodology, 1. The form of criminal responsibility against the TNI (Military) who commits acts of dissertation can be carried out by the Military Police (POMDAM) with the following stages: a).The level of investigation, b).Level of inspection, c).The level of detention, d).Trial and prosecution levels.From Pomdam II/Sriwijaya it is known that the factors that cause the occurrence of the crime of dissertation in members of the TNI-AD are: a).Due to family problems, b).Economic factors, c).Committing a criminal act, for example, to fulfill a need.own personal.2. Thus the relationship between the Criminal Procedure Code and the Criminal Code is an inseparable unit because the Criminal Procedure Code is part of the Criminal Code as a legal basis which is a form of criminal responsibility against the TNI (Military) who commits acts of dissertation.
PRINSIP FIRST TO FILE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA Arista, Windi; Indriani, Santi
Solusi Vol 22 No 2 (2024): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v22i2.1302

Abstract

Brand is part of business strategy and is the image and reputation of the company, especially for manufacturers. There are no manufacturers who do not use brands as the identity of their products or services. Brands are identities that distinguish a company from other companies. Because the Trademark Law in Indonesia adheres to a constitutive system where the principle of first to principal is upheld, so that those who register first hold exclusive rights and deserve legal protection. Trademark registration provides stronger protection against trademark infringement, especially if it conflicts with similar or similar brands. Many businesses realize the importance of using brands to distinguish their goods from competitors' goods, but not everyone realizes the importance of trademark protection through registration. One of the goals of the law is to realize social justice, and with this protection, justice will be realized.
Pandangan Hukum Ekonomi Islam Dalam Etika Bisnis Terhadap Kehidupan Manusia Candra, Andi; Windi Arista; Warmiyana Zairi Absi; Kinaria Afriani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 30 No. 4 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v30i4.133

Abstract

This research discusses the perspective of Islamic economic law on business ethics in relation to human life. Islamic economic law, which is based on Sharia principles, offers ethical and moral guidelines in conducting business activities. Business ethics in Islam not only aim to achieve material profit but also consider aspects of justice, balance, and sustainability in social life. This research explores how the application of Islamic ethical values in business can create harmony between the interests of individuals, society, and the environment. With a literature-based qualitative approach, this article highlights the importance of integrating Islamic economic principles and modern business practices to support human well-being comprehensively. The results show that the application of Islamic business ethics can be a solution in facing global economic challenges, such as social inequality and moral crises, as well as promoting sustainable development.
UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMERINTAH DENGAN INVESTOR DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Windi Arista
Justici Vol 18 No 2 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i2.1039

Abstract

Upaya Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa dan kepastian Hukum penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approacch). kesimpulan penelitian ini yaitu upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik adalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan.
Co-Authors Akiu Fitrio Akrom, Choirul Nur Anisah, Lilies Apriandi, Mada Candra, Andi Dede Tri Turindo Derry Angling Kesuma Hermariantito Al Dzikri Indriani, Santi Isma Nurillah Joni Emirzon Kesuma, Derry Angling Kinaria Afriani Luil Maknun Muhaimin, M. Sigit Nirwan Nirwan NURSIMAH, NURSIMAH Octavianus, R. Putra, Muhammad Arif Syah Rafika Qibtiatun RUSMINI Rusmini Rusmini Salia, Erli Sari Nilamcayo, Putri Sigit Muhaimin Vitriana, Novita Warmiyana Zairi Absi Wira Dwi Pangga AK Zuhir, Mada Apriandi Zulkipli