Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengabdian Masyarakat Dosen STAIN Meulaboh Melalui Penyuluhan Hukum dan Qanun LKS di Dayah ZUDI Meulaboh Mukhsinuddin, Mukhsinuddin; Efendi, Sumardi; Jamal, Anton; MZ, Husamuddin; Muliza, Muliza; Susantri, Yulia; Hendrawan, Yoni; Hamsa, Amrizal; Murlisa, Lia; Maslijar, Heri; Ananda, M. Aditya
Saweu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025): Saweu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapat penguatan melalui berbagai Qanun, salah satunya adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mengharuskan seluruh lembaga keuangan beroperasi secara syariah. Namun, pemahaman masyarakat, khususnya kalangan dayah, terhadap regulasi ini masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran terhadap Qanun LKS di kalangan santri Dayah Zawiyah Ummul Durriah Islamiyah (ZUDI) Meulaboh. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), melalui penyuluhan interaktif yang melibatkan partisipasi aktif peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 19 November 2024 dengan narasumber Dr. Mukhsinuddin, MM, Dr. Anton Jamal, MA, Muliza, M.Si serta diikuti oleh siswa Madrasah Aliyah Zainatul Ulum Dayah ZUDI. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi peserta dan meningkatnya pemahaman terhadap substansi Qanun LKS, khususnya terkait peran santri dalam mendukung sistem keuangan syariah. Diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis, mencerminkan pentingnya pendekatan edukatif-partisipatif dalam membangun kesadaran hukum Islam. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang melibatkan dayah sebagai mitra strategis mampu mendorong implementasi syariat secara menyeluruh di masyarakat Aceh.
Pengabdian Masyarakat Dosen STAIN Meulaboh Melalui Penyuluhan Hukum dan Qanun LKS di Dayah ZUDI Meulaboh Mukhsinuddin, Mukhsinuddin; Efendi, Sumardi; Jamal, Anton; MZ, Husamuddin; Muliza, Muliza; Susantri, Yulia; Hendrawan, Yoni; Hamsa, Amrizal; Murlisa, Lia; Maslijar, Heri; Ananda, M. Aditya
Saweu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025): Saweu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapat penguatan melalui berbagai Qanun, salah satunya adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mengharuskan seluruh lembaga keuangan beroperasi secara syariah. Namun, pemahaman masyarakat, khususnya kalangan dayah, terhadap regulasi ini masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran terhadap Qanun LKS di kalangan santri Dayah Zawiyah Ummul Durriah Islamiyah (ZUDI) Meulaboh. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), melalui penyuluhan interaktif yang melibatkan partisipasi aktif peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 19 November 2024 dengan narasumber Dr. Mukhsinuddin, MM, Dr. Anton Jamal, MA, Muliza, M.Si serta diikuti oleh siswa Madrasah Aliyah Zainatul Ulum Dayah ZUDI. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi peserta dan meningkatnya pemahaman terhadap substansi Qanun LKS, khususnya terkait peran santri dalam mendukung sistem keuangan syariah. Diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis, mencerminkan pentingnya pendekatan edukatif-partisipatif dalam membangun kesadaran hukum Islam. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang melibatkan dayah sebagai mitra strategis mampu mendorong implementasi syariat secara menyeluruh di masyarakat Aceh.
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Susantri, Yulia
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v1i1.1210

Abstract

Hak-hak konsumen merupakan salah satu jenis Hak Asasi Manusia (HAM)yang harus dilindungi. Tidak hanya dilindungi oleh hukum nasional saja, melainkanHAM telah menjadi perhatian dunia internasional dalam penegakannya. NegaraIndonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945Pasal 1 ayat (3). Dalam sebuah negara hukum menjamin adanya perlindunganterhadap hak asasi manusia dengan penegakannya melalui proses yang adil.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka(data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Spesifikasi penulisan ini adalahpreskriptif analitis, yaitu mengkaji, mendalami serta mencari jawaban permasalahanyang timbul dan menganalisisnya dengan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitasaturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum, dalam hal ini berkaitandengan perlindungan hak-hak konsumen yang dilihat dari persepsi Hak AsasiManusia. Perlindungan konsumen merupakan suatu permasalahan yang tidak pernahada habisnya untuk dibahas. Permasalahan mengenai pelanggaran HAM berupa hakkonsumen tidak hanya menjadi konsentrasi pemerintah nasional dalam bentukperaturan perundang-undangan seperti UUD, UUPK dan lainnya, namun hal ini jugamenjadi perhatian seluruh dunia. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa aturaninternasional yang mengatur mengenai hak-hak konsumen seperti WTO (World TradeOrganization), IOCU/CI, dan ECOSOC. Pengaruh masuknya instrumen/aturaninternasional seharusnya menjadi penguat aturan hukum terhadap penegakanperlindungan terhadap konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH BARAT Susantri, Yulia; Friwarti, Sri Dwi; Novita, Riska
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i1.2003

Abstract

Abstrak – Bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi tidak dapat diterapkan dengan maksimal di Aceh. Hal ini dikarenakan kewenangan penyelesaian perkara tersebut ada pada mahkamah syar’iyah dengan berlandaskan Qanun Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berjenis penelitian normatif (gabungan) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Aceh Barat dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-undangan terutama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Perlindungan tersebut berupa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat ikut bantu membantu mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat juga membentuk Kelompok Forum Anak yang tersebar hampir diseluruh sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat yang menjadi wadah bagi anak-anak untuk bercerita masalah yg dihadapinya mencari solusi agar menjadi lebih terbuka. Adapun kasus kekerasan seksual pada anak diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah dengan mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Sehingga bentuk perlindungan yang lengkap sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan dengan maksimal.