Garuda - Garba Rujukan Digital

KOMUNIKASI STRATEGIS KONTESTAN POLITIK PEREMPUAN DI ACEH BARAT (KAJIAN TEORI POLITICAL MARKETING) Putra, Heri Rahmatsyah; Maslijar, Heri; Amiela, Asha
Jurnal Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jhjd.v16i2.2566

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Aceh Barat masih tergolong rendah, ini merupakan isu penting bagi perempuan dan partai politik dalam mengartikulasi kepentingannya. Hal ini tentu menghambat para calon anggota legislatif perempuan untuk memenuhi kuota 30% di parlemen. Oleh karena itu tujuan dari field research ini untuk mengetahui implementasi strategi komunikasi politik calon anggota legislatif perempuan untuk memperoleh kepercayaan dari pemilih. Hasil penelitian ini terlihat bahwa dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 calon anggota legislatif perempuan terpilih melakukan beberapa strategi komunikasi dalam pemenangannya yaitu strategi komunikasi politik yang dilakukan secara komunikasi tatap muka langsung kepada pemilih untuk menyampaikan visi dan misi, pemanfaatan media sosial sebagai strategi pencitraan dan membentuk image politik, serta membangun komunikasi melalui kelompok pengajian dan organisasi kemasyarakatan.

TATA USAHA NEGARA YANG DIBATALKAN KARENA BERTENTANGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA Andini, Irda; Maslijar, Heri
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i1.1683

Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang Dibatalkan Karena Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan menganalisis akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta bagaimana prosedur pembatalan keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Secara umum, fungsi dan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memberikan perlindungan hukum terhadap para pencari keadilan dan melakukan pengawasan hukum terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. Karena besarnya kekuasaan yang diberikan kepada negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara untuk mengatur negara dan untuk kepentingan warga negaranya, maka warga negara harus mendapat jaminan perlindungan hukum yang memadai terhadap kekuasaan negara tersebut. Jenis HAM ada banyak, namun semua mengacu pada tiga prinsip ini. Pertama, hak bersifat universal dan tidak pernah bisa dicabut dari setiap orang. Namun, jika seseorang melakukan kesalahan, seperti mencuri maka sedikit hak kebebasannya terganggu. Kedua, antara satu HAM dengan lainnya saling ketergantungan misalnya ada hak mendapatkan pendidikan, setelah lulus memiliki kewenangan mendapatkan pekerjaan, dan seterusnya. Ketiga, tidak ada kasta dalam penegakan HAM, semua sama di mata hukum karena memiliki keistimewaan yang seragam. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

Future Investment: The Urgency of Fulfilling the Educational Rights of Parepare Beggars and Buskers Sri, Sri Adriana; Maslijar, Heri
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 3 Nomor 2 April 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v3i2.10635

This article aims to find out the responsibility of the Parepare City Government in fulfilling the right to education for beggars and buskers in Parepare City; and the inhibiting factors in fulfilling the right to education for beggars and buskers in Parepare City. This type of article is a field research article using a teleogic-normative, juridical, and sociological approach. The results of this article show that: 1) The role of the Education Office and the Social Service in Parepare City related to the fulfillment of the right to education for beggars and beggars in Parepare City is that the Social Service plays a role in identifying and collecting data on beggars and buskers by referring to the integrated database after the social service stage, then the social service submits data on beggars and buskers who need education to the education department, then the education office is the one who continues related to the education program for beggars and buskers through its program, namely Children Not School (ATS) 2). The fulfillment of the right to education for beggars and buskers in Parepare City is faced with various complex and interrelated obstacles. Administrative problems, such as the absence of official identity documents, and lack of information and lack of socialization about educational programs. In addition, the lack of synchronization or lack of coordination between the social service and the education service also worsens this situation, resulting in data and programs that are supposed to support each other to be ineffective and not well coordinated.

Pengabdian Masyarakat Dosen STAIN Meulaboh Melalui Penyuluhan Hukum dan Qanun LKS di Dayah ZUDI Meulaboh Mukhsinuddin, Mukhsinuddin; Efendi, Sumardi; Jamal, Anton; MZ, Husamuddin; Muliza, Muliza; Susantri, Yulia; Hendrawan, Yoni; Hamsa, Amrizal; Murlisa, Lia; Maslijar, Heri; Ananda, M. Aditya
Saweu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025): Saweu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapat penguatan melalui berbagai Qanun, salah satunya adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mengharuskan seluruh lembaga keuangan beroperasi secara syariah. Namun, pemahaman masyarakat, khususnya kalangan dayah, terhadap regulasi ini masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran terhadap Qanun LKS di kalangan santri Dayah Zawiyah Ummul Durriah Islamiyah (ZUDI) Meulaboh. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), melalui penyuluhan interaktif yang melibatkan partisipasi aktif peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 19 November 2024 dengan narasumber Dr. Mukhsinuddin, MM, Dr. Anton Jamal, MA, Muliza, M.Si serta diikuti oleh siswa Madrasah Aliyah Zainatul Ulum Dayah ZUDI. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi peserta dan meningkatnya pemahaman terhadap substansi Qanun LKS, khususnya terkait peran santri dalam mendukung sistem keuangan syariah. Diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis, mencerminkan pentingnya pendekatan edukatif-partisipatif dalam membangun kesadaran hukum Islam. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang melibatkan dayah sebagai mitra strategis mampu mendorong implementasi syariat secara menyeluruh di masyarakat Aceh.

Pengabdian Masyarakat Dosen STAIN Meulaboh Melalui Penyuluhan Hukum dan Qanun LKS di Dayah ZUDI Meulaboh Mukhsinuddin, Mukhsinuddin; Efendi, Sumardi; Jamal, Anton; MZ, Husamuddin; Muliza, Muliza; Susantri, Yulia; Hendrawan, Yoni; Hamsa, Amrizal; Murlisa, Lia; Maslijar, Heri; Ananda, M. Aditya
Saweu: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2025): Saweu : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapat penguatan melalui berbagai Qanun, salah satunya adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mengharuskan seluruh lembaga keuangan beroperasi secara syariah. Namun, pemahaman masyarakat, khususnya kalangan dayah, terhadap regulasi ini masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran terhadap Qanun LKS di kalangan santri Dayah Zawiyah Ummul Durriah Islamiyah (ZUDI) Meulaboh. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), melalui penyuluhan interaktif yang melibatkan partisipasi aktif peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 19 November 2024 dengan narasumber Dr. Mukhsinuddin, MM, Dr. Anton Jamal, MA, Muliza, M.Si serta diikuti oleh siswa Madrasah Aliyah Zainatul Ulum Dayah ZUDI. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi peserta dan meningkatnya pemahaman terhadap substansi Qanun LKS, khususnya terkait peran santri dalam mendukung sistem keuangan syariah. Diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis, mencerminkan pentingnya pendekatan edukatif-partisipatif dalam membangun kesadaran hukum Islam. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang melibatkan dayah sebagai mitra strategis mampu mendorong implementasi syariat secara menyeluruh di masyarakat Aceh.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search