Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

SOSIALISASI GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KELURAHAN KUNCIRAN INDAH KOTA TANGERANG Fadhlillah, Muhammad Rizqi; Susilowati, Retno; Kalyana, Lily; Humulhaer, Siti; Pangestu, Ilham Aji
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i1.12589

Abstract

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak khsusunya kekerasan seksual yang terjadi di wilyah Kunciran Indah, tujuan kegiatan sosialisasi ini dilakukan guna memberikan informasi kepada masyarakat Kelurahan Kunciran terkait program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan informasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya penyuluhan kegiatan tersebut diharapkan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah Kunciran dapat aktif dalam melindungi anak jika terjadi kekerasan khsusunya kekerasan seksual di wilayah Kunciran Indah kota Tangerang
PROSEDUR KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ETNIS BETAWI RELASINYA DENGAN OTONOMI DAERAH KHUSUS DKI JAKARTA B.S, Dwi Andayani; Fadhlillah, Muhammad Rizqi; Rusmadi, Eno
SUPREMASI HUKUM Vol. 20 No. 01 (2024): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/sh.v20i01.4355

Abstract

Jakarta's current government administration is based on certain specificities or is equated with other regional governments. As the capital of the Republic of Indonesia, the city of Jakarta is experiencing very rapid growth. DKI Jakarta is given the privilege of being a special region which is formally regulated in Law Number 29 of 2007. Article 26 paragraph 6 of Law Number 29 of 2007 states that the Provincial Government of DKI Jakarta to preserve and develop the culture of the Betawi people and protect the various cultures of other regional communities in the DKI Jakarta Province, including local wisdom from the Betawi people who are part of DKI Jakarta. The research method used is normative juridical research. In its implementation, it turns out that local wisdom is not significantly felt in the DKI Jakarta area. The completion of the development of the Archipelago Capital City in Kalimantan could change the specificities that the DKI Jakarta Province has in the Law, so it is hoped that there will be changes in DKI Jakarta in the policy of implementing the local wisdom of the Betawi ethnic community in the City of Jakarta. Keywords: Local Wisdom, Law, Government
Pendampingan Pengaplikasian Hasil Desain Pada Kelompok Remaja Jimpitan Kelurahan Batu Jaya, Kota Tangerang Pangestu, Ilham Aji; Suseno, Ari; Fadhlillah, Muhammad Rizqi; Kurniawan, Irvan Arif
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v9i2.6075

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan kegiatan tahap 2 (dua) berdasarkan roadmap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada kelompok remaja Jimpitan. Kelompok remaja Jimpitan dalam hal ini terhimpun dalam Pusat Informasi, Konseling, Komunikasi Remaja (PIKKR). Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tahap 2 (dua) ini adalah kelompok remaja PIKKR dapat mengaplikasikan hasil desain yang sudah disusun kedalam suatu media tertentu. Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat tahap 2 (dua) ini menggunkan metode pelatihan. Dengan metode pelatihan, peserta dalam hal ini kelompok remaja PIKKR diberikan materi mengenai dasar-dasar desain, aplikasi yang digunakan serta pemahaman dalam mengaplikasikan kedalam suatu media tertentu. Materi-materi tersebut selain diberikan secara teori, juga dilaksanakan melalui praktik. Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tahap 2 (dua) yang sudah dilaksanakan, tujuan utama dari kegiatan ini belum tercapai. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor kendala. Faktor-faktor kendala tersebut diantaranya, pertama yaitu kendala dalam hal instal aplikasi adobe illustrator. Kedua, tidak seluruhnya anggota kelompok remaja PIKKR memiliki laptop. Ketiga, kurangnya intensitas pendampingan kepada kelompok remaja PIKKR. Untuk kedepannya, saran yang diberikan diantaranya pertama, memperkuat intensitas pendampingan dan monitoring, baik dilakukan secara formal ataupun non formal. Kedua, memperkuat komunikasi dengan kelompok remaja PIKKR, dan ketiga, mengalokasikan laptop yang khusus digunakan oleh kelompok remaja PIKKR.  
The Urgency of Artificial Intelligence Regulation in Supporting the National Defence System Pangestu, Ilham Aji; Thorik, Achmad; Fadhlillah, Muhammad Rizqi; Mozin, Nopiana
Jambura Journal Civic Education Vol 4, No 2 (2024): Vol 4. No. 2 November 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jacedu.v4i2.27383

Abstract

This research analyzes the urgency of regulating Artificial Intelligence in supporting the national defense system. This research is a perspective normative legal research. The approaches used include the Legislation approach and the comparative approach. Legal materials consist of primary and secondary legal materials. Legal materials are obtained through library studies. Analysis of legal materials is done through deductive syllogism. Based on the discussion results, it is known that first, the use of Artificial Intelligence in strengthening the national defense system is increasingly developed by countries worldwide. Second, Indonesia still needs to be more optimal in using Artificial Intelligence technology to enhance the national defense system. Third, Indonesia still needs laws and regulations that specifically regulate the use of Artificial Intelligence in the national defense system. Researchers provide suggestions, including, first, forming laws and regulations that specifically restrict the use of Artificial Intelligence in the national defense system. Second, strengthening the position of institutions that specifically handle and are responsible for using Artificial Intelligence in the national defense system. Third, enhancing the capacity and capability of human resources in utilizing Artificial Intelligence in the national defense system. Fourth, prioritize Artificial Intelligence in national defense by allocating the special defense budget.
Critical Study of Business Competition Supervisory Commission’s Authority in Handling Business Competition Violations Latif, Inas Sofia; Pangestu, Ilham Aji; Fadhlillah, Muhammad Rizqi
JUSTISI Vol. 9 No. 3 (2023): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2436

Abstract

The purpose of this study is to criticize the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in overcoming and resolving business competition violations. The authority in question is regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition (Business Competition Law) jo. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. According to the provisions of laws and regulations, KPPU acts as an independent state auxilary organ. At the practical level, KPPU exercises the authority to investigate, prosecute, and decide. Normative legal research is used by researchers to answer related problems through a legal approach and a comparative approach with literature study methods. The results showed that the implementation of KPPU's authority in handling business competition violations can be said to be still not optimal. Researchers suggest that the ideal authority policy in handling business competition violations can refer to several countries that have similar business competition law enforcement agencies by making adjustments to business competition conditions in Indonesia.
Efektivitas Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Kucing di Kabupaten Bogor Al Isna, Alvi; Herlani , Ahmad Fajar; Fadhlillah, Muhammad Rizqi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2023

Abstract

Fenomena kekerasan terhadap hewan, khususnya kucing, di Kabupaten Bogor menggambarkan lemahnya penegakan hukum dan menurunnya kesadaran moral masyarakat terhadap makhluk hidup. Meskipun regulasi seperti Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan terhadap hewan, pelaksanaannya di lapangan masih belum efektif dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap pelaku tindak kekerasan pada kucing serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara dengan Direktur Yayasan Natha Satwa Nusantara dan studi literatur terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih rendah karena substansi hukum yang belum komprehensif, lemahnya struktur penegakan hukum, serta budaya masyarakat yang permisif terhadap kekerasan terhadap hewan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas hukum membutuhkan reformasi substansi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, dan edukasi publik berkelanjutan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembentukan sistem hukum yang lebih berkeadilan, beradab, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal
Pension Plan (JHT) by the Government in the Manpower Sector Based on the Concept of the State of Law in the City of Tangerang Yusuf, Yusmedi; Myranika, Annie; Karimah, Sofiatul; Fadhlillah, Muhammad Rizqi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3469

Abstract

The government in the field of manpower has issued a new regulation regarding Pension Plan (JHT) for workers/laborers when they enter retirement age, experience total disability and die. In the new regulation issued by the Minister of Manpower, it has changed the application of JHT for workers to obtain the benefits of JHT payments after reaching the age of 56 (fifty six) years. JHT which is issued based on the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 2 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Pension Plan Benefits, causes workers/laborers to lose their normative rights to work and a decent life in accordance with the objectives of labor law.The research method used is a normative legal research method, namely research on library materials which are basic data in science classified as secondary data. . Normative legal research serves to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity, and conflict of norms.Development in the field of manpower is basically in accordance with the objectives of the law, namely justice, order and benefit for the welfare of workers and their families. This is done because development in the field of manpower involves harmonious industrial relations between the government, employers, and workers. In the concept of a state of law, the provision of Pension Plan (JHT) benefits, the government in the field of manpower should provide legal protection for workers/laborers.