Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Unes Law Review ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Jurnal Sosial dan Abdimas Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Abdimas Peradaban
Septianita, Hesti
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Astronomy Computer Science & IT Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
DIGITALISASI PENDIDIKAN HUKUM Susanto, Anthon F.; Septianita, Hesti; Tedjabuana, Rosa; Pratama, Mohammad Alvi
LITIGASI Vol. 23 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v23i2.6216

Abstract

The world has changed into a reality engineered through logic digital known as artificial intelligence. When the intelligence develops in rapid fashion into conscience like human, the potential game, website and other network and digital facility will drastically be increasing. Methods used is a participative-mixed method model of research with four approaches which are philosophical, conceptual, socio-legal and textual-critique approaches with literature study data collecting technique. In this era of artificial intelligence, legal education should be reborn with new face, education with commitment to respond digital development without ignoring the value of wisdom. Legal education will lead to the development of practical skill and is based on values of wisdom. Legal education should establish cultural-based curriculum as legal education is an education of behavior. Legal education should be adapted with global values but paying attention to local aspects or on the other hand maintaining rational education and constructing sense of logic and retaining good practical skill and the concern to marginalized community. That is what future legal education should be. Keywords: Digitalization, Artificial Intelligence, Legal Education.
Regulating Online Dispute Resolution in The Digital Era: A Comparative Socio-Legal Analysis Batdulam, Munkh-Erdene; Septianita, Hesti
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 19 No. 2 (2025): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v19i2.45323

Abstract

This paper examines the growing relevance of Online Dispute Resolution (ODR) as a mechanism for resolving conflicts in the digital era. It explores how ODR challenges traditional legal concepts, partic-ularly the definition of “written form,” and how it contributes to fair, efficient, and accessible dispute settlement at both domestic and international levels. The study employs a socio-legal approach, com-bining doctrinal analysis of international and national regulations with comparative research across jurisdictions. Empirical insights from surveys and interviews with practitioners and users of ODR platforms supplement the analysis, highlighting the practical effectiveness and limitations of ODR in real-world contexts. ODR has emerged as a critical tool in e-commerce and digital transactions, with global online buyers projected to exceed 2 billion. The COVID-19 pandemic further accelerated its adoption, making digital mediation and arbitration a necessity rather than an option. Despite its advantages in accessibility and efficiency, gaps remain in legal harmonization, recognition of electronic communications as valid “written forms,” and trust in digital platforms.
Penggunaan Robot Ai Sebagai Hakim Pada Persidangan Tindak Pidana Ringan di Indonesia Putra, Akbar Rajendra; Septianita, Hesti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6608

Abstract

Penumpukan perkara di pengadilan merupakan salah satu masalah di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kurangnya efisiensi dalam berjalannya sistem peradilan merupakan salah satu penyebab. Hadirnya teknologi AI memberikan sebuah harapan bahwasanya teknologi yang memiliki efisiensi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara, namun implementasinya terkendala beberapa hal, mulai dari aspek formil berupa regulasi yang kurang memadai, sampai aspek non-formil seperti subjektivitas teknologi AI yang dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis filosofis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya akomodasi hukum terhadap teknologi AI sudah hadir, namun dalam bentuk parsial, yang artinya belum menyeluruh, serta melihat implementasi teknologi AI di dalam sistem peradilan Tiongkok dan Estonia, memberikan gambaran dan harapan penerapan teknologi AI di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam menyelesaikan perkara pidana ringan, yang bisa dimulai dengan langkah awal implikasi mendasar seperti pembuatan regulasi yang relevan mengenai AI dan membangun infrastruktur digital guna mendukung implementasi teknologi AI di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Efektifitas Remisi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Marasabessy, Abdul Rahman; Septianita, Hesti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengurangan hukuman (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkotika serta peranan sanksi pidana dalam pencegahan kejahatan narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan BNN Provinsi Jawa Barat dan Sat Narkoba Polrestabes Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai remisi bagi narapidana narkotika diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang mensyaratkan kelakuan baik, partisipasi dalam pembinaan, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan pasca-bebas, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Temuan juga menunjukkan bahwa sanksi pidana belum sepenuhnya efektif menimbulkan efek jera, karena masih banyak pelaku residivis. Efektivitas sanksi akan tercapai apabila disertai rehabilitasi dan pembinaan berkelanjutan. Baik BNNP maupun Kepolisian menilai bahwa rehabilitasi lebih efektif dibandingkan pemidanaan murni dalam memulihkan pecandu serta mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, kebijakan remisi sebaiknya tetap dipertahankan, tetapi perlu diterapkan secara selektif, akuntabel, dan berbasis rehabilitasi, agar berfungsi tidak hanya sebagai pengurangan masa pidana, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana narkotika.
Co-Authors Abdullah, Kamarulnizam Alias Azhar, Alias Anggraeni, Ira Annisa, Mega Anthon F. Susanto, Anthon F. Arif satriawan, Arif Aulia Haq, Ainun Azka, Muhammad Batdulam, Munkh-Erdene Bekawira Deden Sumantry Marasabessy, Abdul Rahman Maruf, Irma Rachmawati Maruf, Irma Rahmawati Mohammad Alvi Pratama Mulyadi, Leni Wini Nesa, Mahanda Purnifa Noor, Nadiya Salsabila Nor, Mohd Zakhiri Md Putra, Akbar Rajendra Rachmie, Synthiana Saba, Irum Sumadikara, T. Subarsyah Tedjabuana, Rosa Tedjabuwana, Rosa Tegar Charisma, Christian Alam Tisni Santika Turmantar, Firman Utama, Alif Putra