Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NIKe Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan | Fisheries and Marine Scientific Journal LingTera Eralingua : Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Social Library Borneo Community Health Sevice Journal JURNAL TEKNOLOGI PANGAN DAN ILMU PERTANIAN (JIPANG) Widyaparwa Leksema: Jurnal Bahasa dan Sastra Efficient: Indonesian Journal of Development Economics
Hasana, Nurul
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Assessing Public Service Level: Evidence from Ngawi Regency In 2024 Cahyadin, Malik; Mafruhah, Izza; Ismoyowati, Dewi; Hasana, Nurul; Istiqomah, Nurul
Efficient: Indonesian Journal of Development Economics Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/dx9dpj39

Abstract

Public service measurement constitutes a follow-up to the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 14 of 2017, serving as a metric for evaluating public performance and the governance thereof. The present study employs a multifaceted approach to assess the quality of public services in Ngawi Regency during the year 2024, utilising a combination of index and analytic hierarchy process methodologies. The respondent was set using purposive sampling method covers 500 individuals and 13 local apparatuses of Ngawi Regency. The findings reveal that the indexes of public service in public service malls at the regency and sub-district levels were 83.33 and 82.59 respectively. The priority factor values that constitute public service in sequence are as follows: reliability (0.206), tangibility (0.179), empathy (0.165), assurance (0.154), responsiveness (0.152), and general (0.144). Consequently, the Ngawi Regency Government can leverage online services to enhance public services and prioritise the factors contributing to the public service index.
Akibat Hukum Perjanjian Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Terhadap Klausula Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri): Legal Effects of Sharia Banking Dispute Settlement Agreements (A Study of the Choice of Dispute Resolution Forum Clause in the District Court) Hasana, Nurul; Mustopa, Mustopa; Faizal, Enceng Arif; Falah, Syamsul; Syaripudin, Dadang
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.29594

Abstract

This research examines the legal consequences of the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes in the general court in the agreement made by the parties. Prior to the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, the parties could determine the clause of choice of forum for resolving banking disputes by litigation through the district court. The research objectives examine 1) the authority of religious courts in adjudicating and resolving Sharia banking disputes before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012; and 2) the legal consequences of the choice of forum for resolving Sharia banking disputes in the district court in the agreement before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. This type of doctrinal research uses a conceptual approach and legislation. The technique of analyzing research materials uses a prescriptive approach with the aim of providing arguments for the results of research that has been done. This research concludes that: 1) the choice of forum clause for resolving Sharia banking disputes before the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, cannot override the legal provisions related to the absolute competence of religious courts; 2) the legal consequences of the lawsuit for Sharia banking disputes through the district court, either before or after the issuance of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, the decision on the case must be declared unacceptable (niet ontvankelijke verklaard).     Penelitian ini mengkaji akibat hukum klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan umum dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, para pihak dapat menentukan klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan secara litigasi melalui pengadilan negeri. Tujuan penelitian mengkaji: 1) kewenangan pengadilan agama dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012; dan 2) akibat hukum pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan negeri dalam perjanjian sebelum adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Jenis penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis bahan penelitian menggunakan pendekatan preskriptif dengan tujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) klausula pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum terkait dengan kompetensi absolut pengadilan agama; 2) akibat hukum gugatan sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri, baik sebelum atau setelah keluarnya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, maka putusan atas perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA Hasana, Nurul; Mayaningsih, Dewi; Sadiah, Diah Siti
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29512

Abstract

Abstrak: Pada dasarnya perkawinan beda agama dapat menjadi konflik sosial yang disebabkan akibat perbedaan keyakinan, nilai-nilai, serta praktik agama antara pasangan. Konflik semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tingkat individu hingga tingkat sosial yang lebih luas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga, serta perkawinan beda agama yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research yakni melakukan analisis terhadap undang-undang dan regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan berbeda agama membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pasangan. Oleh karena itu, setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung jika tidak seagama. Sementara itu, dampak yang timbul dari perkawinan beda agama memiliki implikasi yang signifikan dan jangka panjang. Dampak ini mencakup aspek keagamaan dan psikologis, baik terhadap pasangan dengan keyakinan yang berbeda, maupun dampak terhadap anak-anak dalam aspek tumbuh kembang serta perkara administratif. Sementara itu, dalam hukum Islam perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah, karena dikhawatirkan menghilangkan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang harmonis, damai dan saling menguatkan keimanan. Selain itu, perkawikan berbeda agama juga menimbulkan risiko mengorbankan atau mengubah keyakikannya untuk mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga.
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PROSPEKNYA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI JAWA BARAT Nuraeni, Eneng; Hasana, Nurul
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.33999

Abstract

AbstrakParadigma usia pernikahan seringkali mengundang perdebatan baik secara pro maupun kontra dengan argumentasi yang melandasinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai payung hukum pertama menetapkan bahwa usia pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hadirnya undang-undang ini, dinilai masih belum relevan sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Namun meskipun demikian, fenomena tidaklah demikian. Beberapa kota di Jawa Barat masih tercatat melakukan  pernikahan dini dengan berbagai latar belakang, mulai dari kemerosotan ekonomi, putusnya pendidikan, bahkan budaya yang sudah melekat untuk menikahkan anaknya pada usia belia. Penelitian ini menggunakan metode kualtitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama di Jawa Barat, dengan sampel Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Pengadilan Agama Kota Bekasi, dan Pengadilan Agama Kabupaten Subang. Adapun hasil penelitian ini pemerintah sudah berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menerbitkan Undang-Undang 16 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kasus pernikahan dini di Jawa Barat. Adapun mengenai problem implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Jawa Barat disebabkan oleh sosialisasi yang belum menyeluruh dan tidak terprogram. Sementara itu, upaya pemetaan dan harmonisasi kebjakan terus dilakukan oleh pemerintah melalui penguatan koodinasi yang melibatkan steakholder dengan tujuan regulasi tingkat pusat dan daerah saling mendukung.
Kelimpahan Ikan Nike Secara Spasial dan Temporal Berdasarkan Pola Melanofor di Perairan Kota Gorontalo Hasana, Nurul; Sahami, Femy; Pasisingi, Nuralim
The NIKe Journal VOLUME 11 ISSUE 1 | MARCH 2023
Publisher : Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan - Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/nj.v11i1.1284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan ikan nike secara spasial dan temporal berdasarkan pola melanofor di perairan Kota Gorontalo. Pengambilan sampel dilakukan pada Bulan Maret hingga Mei 2020. Analisis kelimpahan secara spasial ditentukan berdasarkan lokasi penangkapan ikan nike, sedangkan secara temporal dianalisis berdasarkan periode kemunculannya setiap bulan. Metode identifikasi ikan nike berdasarkan pola melanofor mengacu pada Sahami dkk (2020). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat dua belas pola melanofor (N1, N2, N3, N5, N7, N11, N12, N14, N16, N18, N19, N20) ikan nike dengan kelimpahan yang bervariasi. Selama penelitian, ikan dengan pola melanofor N1 memiliki nilai kelimpahan relatif tertinggi, meskipun hasil anova menunjukan bahwa kelimpahan ikan nike secara spasial temporal tidak berbeda nyata (p
Co-Authors Agus Subiyanto Ahmatang Ahmatang Cahyani, Reni Tri Dewi Ismoyowati, Dewi Eppendi, Jhoni Faizal, Enceng Arif Fatriany, Fenny Femy M. Sahami Gusriani Gusriani Hartika, Andi Yuniarsy Imra, Imra Irwan, M Kelen, Erliana Mafruhah, Izza Malik Cahyadin Mayaningsih, Dewi Mustopa Mustopa Nuraeni, Eneng Nuralim Pasisingi Nurhana, Nurhana Nurhayati Nurhayati Nurul Istiqomah Prihantoro Prihantoro Romadon, Mohammad rosi mardiana, nurul hasana Sadiah, Diah Siti Sujarwo, Sawi Syamsul Falah Syaripudin, Dadang Yahuda, Yeniana