Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NIKe Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan | Fisheries and Marine Scientific Journal LingTera Eralingua : Jurnal Pendidikan Bahasa Asing dan Sastra Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Social Library Borneo Community Health Sevice Journal JURNAL TEKNOLOGI PANGAN DAN ILMU PERTANIAN (JIPANG) Widyaparwa
Hasana, Nurul
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA Hasana, Nurul; Mayaningsih, Dewi; Sadiah, Diah Siti
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29512

Abstract

Abstrak: Pada dasarnya perkawinan beda agama dapat menjadi konflik sosial yang disebabkan akibat perbedaan keyakinan, nilai-nilai, serta praktik agama antara pasangan. Konflik semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tingkat individu hingga tingkat sosial yang lebih luas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga, serta perkawinan beda agama yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research yakni melakukan analisis terhadap undang-undang dan regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan berbeda agama membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pasangan. Oleh karena itu, setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung jika tidak seagama. Sementara itu, dampak yang timbul dari perkawinan beda agama memiliki implikasi yang signifikan dan jangka panjang. Dampak ini mencakup aspek keagamaan dan psikologis, baik terhadap pasangan dengan keyakinan yang berbeda, maupun dampak terhadap anak-anak dalam aspek tumbuh kembang serta perkara administratif. Sementara itu, dalam hukum Islam perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah, karena dikhawatirkan menghilangkan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang harmonis, damai dan saling menguatkan keimanan. Selain itu, perkawikan berbeda agama juga menimbulkan risiko mengorbankan atau mengubah keyakikannya untuk mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga.
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PROSPEKNYA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI JAWA BARAT Nuraeni, Eneng; Hasana, Nurul
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.33999

Abstract

AbstrakParadigma usia pernikahan seringkali mengundang perdebatan baik secara pro maupun kontra dengan argumentasi yang melandasinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai payung hukum pertama menetapkan bahwa usia pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hadirnya undang-undang ini, dinilai masih belum relevan sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Namun meskipun demikian, fenomena tidaklah demikian. Beberapa kota di Jawa Barat masih tercatat melakukan  pernikahan dini dengan berbagai latar belakang, mulai dari kemerosotan ekonomi, putusnya pendidikan, bahkan budaya yang sudah melekat untuk menikahkan anaknya pada usia belia. Penelitian ini menggunakan metode kualtitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama di Jawa Barat, dengan sampel Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Pengadilan Agama Kota Bekasi, dan Pengadilan Agama Kabupaten Subang. Adapun hasil penelitian ini pemerintah sudah berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menerbitkan Undang-Undang 16 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kasus pernikahan dini di Jawa Barat. Adapun mengenai problem implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Jawa Barat disebabkan oleh sosialisasi yang belum menyeluruh dan tidak terprogram. Sementara itu, upaya pemetaan dan harmonisasi kebjakan terus dilakukan oleh pemerintah melalui penguatan koodinasi yang melibatkan steakholder dengan tujuan regulasi tingkat pusat dan daerah saling mendukung.
Kelimpahan Ikan Nike Secara Spasial dan Temporal Berdasarkan Pola Melanofor di Perairan Kota Gorontalo Hasana, Nurul; Sahami, Femy; Pasisingi, Nuralim
The NIKe Journal VOLUME 11 ISSUE 1 | MARCH 2023
Publisher : Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan - Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/nj.v11i1.1284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan ikan nike secara spasial dan temporal berdasarkan pola melanofor di perairan Kota Gorontalo. Pengambilan sampel dilakukan pada Bulan Maret hingga Mei 2020. Analisis kelimpahan secara spasial ditentukan berdasarkan lokasi penangkapan ikan nike, sedangkan secara temporal dianalisis berdasarkan periode kemunculannya setiap bulan. Metode identifikasi ikan nike berdasarkan pola melanofor mengacu pada Sahami dkk (2020). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat dua belas pola melanofor (N1, N2, N3, N5, N7, N11, N12, N14, N16, N18, N19, N20) ikan nike dengan kelimpahan yang bervariasi. Selama penelitian, ikan dengan pola melanofor N1 memiliki nilai kelimpahan relatif tertinggi, meskipun hasil anova menunjukan bahwa kelimpahan ikan nike secara spasial temporal tidak berbeda nyata (p
Hak Penghasilan Akun Konten Kreator Sebagai Harta Waris Dalam Persfektif Fikih Kontemporer Mutakin, Jeni; Hasana, Nurul; Hadi, Ahmad Maula
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i3.64073

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi digital yang melahirkan bentuk kekayaan baru berupa pendapatan dari aktivitas konten kreator di berbagai platform media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Facebook. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru dalam hukum Islam mengenai apakah penghasilan digital tersebut dapat dikategorikan sebagai harta waris yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum penghasilan akun konten kreator sebagai harta waris dalam perspektif fikih kontemporer serta menjelaskan implikasi hukumnya bagi para ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersumber pada literatur fikih klasik dan kontemporer, serta berbagai kajian ilmiah terkait harta digital dan kewarisan Islam. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan konten kreator memenuhi kriteria māl mutaqawwim, yaitu memiliki nilai ekonomi, kepemilikan yang jelas, manfaat yang nyata, serta diperoleh melalui cara yang halal selama konten yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, penghasilan digital tersebut dapat dikategorikan sebagai tirkah yang wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh setelah dipenuhi kewajiban pewaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan ekonomi digital dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.
Co-Authors Agus Subiyanto Ahmad Maula Hadi Ahmatang Ahmatang Cahyani, Reni Tri Eppendi, Jhoni Faizal, Enceng Arif Fatriany, Fenny Femy M. Sahami Gusriani Gusriani Hartika, Andi Yuniarsy Imra, Imra Irwan, M Kelen, Erliana Mayaningsih, Dewi Mustopa Mustopa Mutakin, Jeni Nuraeni, Eneng Nuralim Pasisingi Nurhana, Nurhana Nurhayati Nurhayati Prihantoro Prihantoro Romadon, Mohammad rosi mardiana, nurul hasana Sadiah, Diah Siti Sujarwo, Sawi Syamsul Falah Syaripudin, Dadang Yahuda, Yeniana