Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

MASALAH PENGENAAN IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI APARTEMEN MANGGA DUA COURT: The Problem Of Imposing Environmental Management Fees At Mangga Dua Court Apartment Zifanya Kesysha Ramadhani; Anda Setiawati
Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 1 (2024): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v6i1.19486

Abstract

Living in apartment will burdened with obligation to pay Environmental Management Fees. In several cases, developers who previously PPPSRS administrators are unwilling to pay fees if their management has transferred to new administrators from apartment owners. Consequently, issue of fees withdrawal leads to disputes in court. The problem in this research is what the basis for the imposition of fees at the Mangga Dua Court Apartment and whether the judge's consideration in decision No. 190/Pdt.g/2021/PN Jkt.Utr which ordered PT Duta Pertiwi to pay fees is in line with the provisions of the law. Research method uses a type of normative legal research by using secondary data obtained trough library research by descriptive research. The results of the research by the judges of the North Jakarta District Court in decision number 190/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr stated that PT. Duta Pertiwi's actions were acts default for violating the bylaws of the Mangga Dua Court Apartment and the authority to withdraw fees in PPPSRS management or Management Board appointed by the PPPSRS based on PPSRS bylaws. Conclusion, avoiding similar things, it is better for apartment owners and residents to carry out their obligations and fulfill the provisions in the PPPSRS by laws.
PERMASALAHAN PENGELOLAAN DAN PENGHUNIAN RUMAH SUSUN (STUDI LITERATUR REVIEW) Rahmahtiamara, Evayasmin; Setiawati, Anda
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25646

Abstract

Permasalahan dalam pengelolaan dan penghunian rumah susun di Indonesia hingga kini masing sering menimbulkan sengketa, terutama terkait dengan dualisme kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), penarikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), serta ketidakpastian kepemilikan unit. Untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, banyak peneliti yang mengkaji mengenai pengelolaan dan penghunian rumah susun. Untuk itu, dilakukan pencarian atas berbagai artikel yang membahas mengenai pengelolaan dan penghunian rumah susun yang ditulis dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Hasil penelitian menunjukkan dari 16 artikel yang telah diperoleh, 10 diantaranya membahas tentang pengelolaan rumah susun. Bahwa permasalahan pengelolaan pada umumnya disebabkan oleh belum terbentuknya PPPSRS yang beranggotakan pemilik dan penghuni rumah susun. Sementara itu, masalah penghunian muncul akibat ketidakpastian hukum terkait dokumen kepemilikan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan rumah susun, meningkatkan kesadaran hukum bagi pemilik dan penghuni.