Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Tindakan Densus 88 terhadap Terduga Teroris sebagai Extrajudicial Killing Erniyati, Tiya
Banua Law Review Vol 3, No 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.638 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v2i2.27

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tindakan pembunuhan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Densus 88 sebagai Extrajudicial killing dan juga dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban extrajudicial killing oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif normative legal research), menggunakan 2 tipe pendekatan  yaitu Perundang-undangan (Statute Approach), Konseptual (Conceptual Approach).. Hasil dari penelitian ini adalah Tindakan extrajudicial killing yang dilakukan densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme merupakan tindakan semena-mena karena dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah dan dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa. Tindakan extrajudicial killing termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia dilindungi dalam berbagai Peraturan perundang-undangan dan Pertanggungjawaban aparat yang telah melakukan tindakan extrajudicial killing adalah pertanggungjawaban berdasarkan pelanggaran HAM yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana internasional.
Penanganan Praktik Prostitusi Anak oleh Satuan Pilisi Pamong Praja Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan Erniyati, Tiya; Husna, Nur; Wahyuningtyas, Nanda Tri; Febriyana, Hana Sajidah
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.17497

Abstract

Penelitian ini merupakan kajian di bidang Ilmu Hukum terkait dengan Penanganan Praktik Prostitusi Anak oleh Pemerintah di Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani prostitusi anak dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di banjarmasin. penelitian yang digunakan adalah metode penelitian socio-legal research, metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis, namun tetap memakai cara analisis kualitatif yang difokuskan pada aspek-aspek normatif dari kehidupan sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum interdisipliner yang berawal pada analisa teks-teks norma hukum dalam perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan/atau doktrin-doktrin hukum. Namun, kata “sosio” bermakna bahwa penelitian ini berorientasi pada pendekatan inter- disipliner, dengan memanfaatkan bahan-bahan ilmu sosial, politik dan ekonomi. Perdekatan inter-disipliner ini berbeda dengan penelitian hukum konservatif. 
REGIONAL POLICY IN MANAGING OIL PALM WASTE AS RENEWABLE ENERGY IN SOUTH KALIMANTAN PROVINCE Ifrani, Ifrani; Topan, Muhammad; Safitri, Nurmaya; Erniyati, Tiya
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 1 No. 1 (2021): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.252 KB) | DOI: 10.51749/injurlens.v1i1.6

Abstract

Besides producing CPO and KPO, oil palm also produces a lot of waste. Oil palm waste can be managed and utilized. This study aims to determine how oil palm waste is managed, the authority of local governments to regulate oil palm waste management in South Kalimantan Province. Third, what is the concept of future local government policies in utilizing oil palm waste as a new and renewable energy development in South Kalimantan? The research method used is normative juridical research, the research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law, analyzing in-depth and holistically, from all aspects comprehensively, sourced from library research using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, to answer regulatory issues in the legislation regarding the Policy on the Use of Oil palm Waste as New and Renewable Energy in South Kalimantan Province. The result shows that Indonesia has been able to create renewable energy from the oil palm industry. However, the government needs to regulate the use of oil palm shell waste through local regulations and policies. With the participation of policymakers, and focus for development. It can creates jobs, increase and develop disadvantaged areas and in the end will reduce the level of poverty.
Pemberdayaan Perempuan dalam Restorasi Keadilan Melalui Pelatihan Mediasi di Wadah Babaikan, Kecamatan Rantau Badauh: Women's Empowerment in Justice Restoration Through Mediation Training at Wadah Babaikan, Rantau Badauh District Utami, Suci; Hanifah, Lena; Erlina, Erlina; Erniyati, Tiya; Buana, Mirza Satria; Firdaus, Muhammad Ananta; Ristiawati, Risni; Tajmila, Tajmila; Hildayanti, Hana
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 4 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i4.9054

Abstract

The gender role gap in the justice restoration process is an urgent issue that needs attention, especially in the framework of women's empowerment. Restorative justice centers on repairing relationships and restoring social balance after violations or injustices. However, in practice, especially in the Restorative Justice House of Wadah Babaikan, Rantau Badauh District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan, women often face significant obstacles that hinder their full participation in this process. These obstacles include the low knowledge of human resources about Restorative Justice/Mediation as an alternative to dispute resolution, which impacts women's confidence and institutions in increasing the role of women in resolving legal cases peacefully, so intervention is needed to improve competence. The method used in this activity is a workshop on mediation, law, and techniques in conflict reconciliation. This workshop had a significant impact on improving the competence of resolving legal issues in their respective villages in the administrative area, as seen in the results of the post-test that knowledge and understanding related to the resolution of legal problems through mediation increased and built the confidence and competence/ability of village women in Rantau Badauh District to behave and behave in involvement during the justice restoration process in their respective areas.