Articles
<![CDATA[Clickbait Content Titles on Internet Media Reviewed from Criminal Law Perspective ]]>
<![CDATA[Sayyidina, Diandra Alya]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.61930
<![CDATA[This study examines the legal aspects of clickbait content titles, a common strategy used by creators to attract user attention and generate profit. While effective in increasing traffic, clickbait often misleads users, degrades internet content quality, and causes economic and experiential harm. Using a juridical normative method with legislative and conceptual approaches, the study collects legal materials through the snowball method, starting from selected literature that expands over time. The findings reveal that although some existing laws can be indirectly applied to address clickbait practices, none explicitly prohibit or regulate them. The lack of clear legal norms and the absence of criminal sanctions contribute to creators’ indifference toward the negative impacts of clickbait. As a result, current regulations are insufficient to deter such practices. To overcome this legal gap, the study recommends criminalization through either the drafting of new legislation or amendments (addendums) to existing laws. This includes the need for detailed regulatory frameworks, the inclusion of explanatory notes, and the implementation of appropriate criminal sanctions. Clear and specific rules are essential to provide legal certainty and serve as a reference for law enforcement, ultimately reducing the recurrence of harmful clickbait practices in digital media.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM ORANG TUA YANG MENJADIKAN ANAK SEBAGAI MEDIA ENDORSEMENT SUATU PRODUK ]]>
<![CDATA[Baskoro, Fajar Pandu]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.63144
<![CDATA[Endorsement is one of the communication and marketing strategies that is usually done through online shops to artists/celebrities on social media. Endorsement aims to create public interest in the products offered on social media. In the current reality, product endorsements often involve children in the communication process in delivering on social media as well as product photos and certain advertisements. Indirectly, the child has generated (financial) income from media endorsements. This leads to exploitation of children who are not realized by their parents because children's rights in accordance with the Child Protection Act are not properly accepted by children. This study aims to determine and analyze the actions of parents who make children as a media endorsement of a product, including acts of child exploitation and analyze the legal consequences of parents who make children as a media endorsement of a product. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature study.]]>
<![CDATA[PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS GENERALISIR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT OLEH KEPALA PENGAMANAN LAPAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 242/PID.B/2023/PN NNK) ]]>
<![CDATA[Erisha, Selly]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.63404
<![CDATA[Ajaran kausalitas merupakan doktrin mengenai hubungan sebab akibat yang diterapkan untuk menentukan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat tertentu. Dikenal ada empat macam teori kausalitas yaitu teori condito sine qua non, teori generalisir, teori individualisir dan teori relevansi. Penerapan kausalitas yang sesuai sangat penting dalam mengungkap tindak pidana khususnya dalam delik materiil, delik omisi tak semu dan delik yang dikualifisir akibatnya. Seperti halnya dalam kasus putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk tentang Kepala Pengamanan Lapas yang menganiaya narapidana hingga luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Permasalahan dari artikel ini terletak pada ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus putusan tersebut sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta pertanggungjawaban pidananya ditinjau dari perspektif kausalitas generalisir. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptusl serta pendekatan kasus. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis melalui metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim memutus putusan tersebut sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak tepat berdasarkan perspektif kausalitas generalisir. Unsur menyebabkan kematian bisa terpenuhi jika teori kausalitas yang digunakan adalah teori generalisir adequate objektif. selain itu, pertanggungjawaban pidana kurang sesuai dan terdakwa harusnya dijatuhi sanksi yang lebih berat. Kata Kunci : Kausalitas, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim]]>
<![CDATA[ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUBLIKASI PUTUSAN DALAM WEBSITE MAHKAMAH AGUNG YANG MENCANTUMKAN DATA OPTIK BERMUATAN KESUSILAAN ]]>
<![CDATA[Pramithasari, Elviana Ratri]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.47376
<![CDATA[ Pemuatan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk terkait Perkara Tindak Pidana Kesusilaan lebih tepatnya pornografi balas dendan (revenge porn) yang dilakukan oleh terdakwa Alex Harto Bin Handil Alm. ke dalam situs Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mekanisme yang harus mengaburkan informasi terkait identitas saksi dalam perkara tindak pidana kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana menurut UU saksi korban yang harus dilindungi identitasnya dan perkara dalam persidangan yang dilakukan secara tertutup. Berdasarkan Keputusan tersebut Biro Hukum dan Humas yang bertanggungjawab mengelola situs website seharusnya melakukan pengaburan data optik yang bermuatan kesusilaan dan identitas korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap publikasi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 259/Pid.Sus/2020 PN Plk yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan ke dalam website Mahkamah Agung telah sesuai Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 serta untuk mengalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang timbul terhadap publikasi putusan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah hukum yuridis sosiologis. Data yang digunakna merupakan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi putusan ke dalam situs Mahkamah Agung dalam perkara kesusilaan yang mencantumkan data optik bermuatan kesusilaan dengan tidak mengaburkan foto serta identitas saksi perlu memperhatikan peraturan yang berlaku dan bentuk pertanggungajawaban yang timbul merupakan vicarious liability karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas informasi merupakan kesalahan korporasi dimana Mahkamah Agung sebagai badan hukum publik dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kesalahan seseorang yang memiliki hubungan kerja. ]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENYERANGAN KELOMPOK LASKAR PADA ACARA MIDODARENI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 672/PID.B/2020/PN.SMG) ]]>
<![CDATA[Shabrina, Nur Shabrina]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.48507
<![CDATA[Abstrak Upaya penangan perkara diskriminasi ras dan etnis terhadap suatu golongan minoritas harus ditangani dengan serius mengingat saat ini di indonesia sedang terjadi maraknya darurat intoleransi. Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan harus memperhatikan dampak dari perbuatan terdakwa karena perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbarengan tindak pidana. Dakwaan Jaksa Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa hanya dengan peraturan umum, sedangkan pelanggaran diskriminasi ras dan etnis mengatur adanya sanksi tersendiri sebagai aturan yang khusus .. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta bahan non hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tindakan terdakwa Misran dari kelompok Laskar yang melakukan penyerangan pada acara Midodareni, apabila dikenai sanksi berdasarkan Pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 dan Menganalisis Dakwaan Penunut Umum dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG apakah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Hasil dari penelitian ini melalui analisis membuktikan bahwa terdakwa Muhammad Misran terbukti melakukan tindak pidana perbarengan yaitu consursus idealis dengan pidana kumulatif terbatas diberikan hukuman yang paling berat berdasarkan pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 terbukti memenuhi unsur-unsur didalamnya dan Dakwaan Jaksa Penunut Umum dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut jaksa tidak mendakwa dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 dan atau dakwaan kelima melanggar Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008 Kata Kunci: Perbarengan Tindak Pidana, Diskrimnasi Ras dan Etnis, Dakwaan Jaksa Penutut Umum]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Oktafiana, Friska Dwi]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.52742
<![CDATA[Putusan hakim merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam proses berperkara di Pengadilan. Dalam membuat suatu putusan, hakim harus memberikan beberapa pertimbangan agar bisa mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu terkait dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa, unsur-unsur pasal yang dikenakan, sikap batin terdakwa dalam melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst ini Majelis Hakim kurang memperhatikan terkait dengan unsur-unsur pembantuan dalam tindak pidana pada Pasal 56 KUHP serta sikap batin terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 56 KUHP sudah tepat jika dikaitkan dengan Pasal 531 KUHP dan menganalisis apakah akibat hukum dari adanya Putusan Hakim Nomor 844/ Pid.B / 2019/ PN.Jkt.Pst ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji serta menganalisis norma hukum dan putusan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan case approach, statute approach, dan conceptual approach dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam Putusan Nomor 844/ Pid.B / 2019/ PN.Jkt.Pst, ke 29 Terdakwa yang terdiri dari para security dan cleaning service Sarinah tidak memenuhi unsur kesengajaan pada Pasal 56 KUHP yaitu mengenai pembantuan dalam Tindak Pidana serta sikap batin atau niat jahat pada terdakwa tidak ditemukan. Karena ke 29 Terdakwa tersebut memberikan bantuan air kepada massa pengunjuk rasa atas dasar kemanusiaan dan dilakukan secara spontan. ]]>
<![CDATA[URGENSI HUKUM MENGENAI MICROTRANSACTION LOOT BOX PADA PERMAINAN GENSHIN IMPACT ]]>
<![CDATA[Yudhistira, Raka Andhika]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.52897
<![CDATA[Micro-transaction merupakan transaksi keuangan kecil yang dilakukan secara online. Melalui internet, metode transaksi perdagangan tidak lagi memerlukan pertemuan antara penjual dan pembeli hal ini karena semua tahapan menggunakan internet, salah satu bentuk micro-transaction yang terdapat dalam game adalah Loot box. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi hukum mengenai microtransaction loot box. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yaitu Kitab undang-undang Hukum pidana dan Undang undang tentang transaksi elektronik sebagai bahan hukum primer dan buku ataupun jurnal yang membahas microtransaction sebagai bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini microtransaction lootbox memenuhi unsur tindak pidana perjudian dalam KUHP pasal 303 dan juga penipuan pada KUHP pasal 378. Dikarenakan microtransaction memiliki unsur yang tercantum dalam undang undang tersebut maka microtransaction dapat di atur menggunakan Kitab undang- undang undang Hukum pidana dan Undang undang tentang transksi elektronik.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE TERHADAP PELAKU USAHA SEBAGAI KORBAN ]]>
<![CDATA[Mardiyah, Ainun]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v2i2.54980
<![CDATA[Pelaku usaha juga banyak yang merasa dirugikan karena dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini banyak sekali modus yang dilakukan para oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan pelaku usaha merasa dirugikan, modus-modus tersebut contohnya seperti ada konsumen yang order barang secara online dengan metode pembayaran COD (cash on delivery) atau bisa disebut bayar di tempat, namun pada saat barangnya datang konsumen tersebut tidak mau membayar dengan berbagai alasan atau bahkan ada yang tidak menemui kurir paketnya yang mengakibatkan paket yang sudah dikirim ke alamat penerima harus mengembalikan lagi pada pelaku usaha. Ada juga konsumen yang memesan barang namun tidak memberikan alamat yang sesuai atau hanya diberikan alamat fiktif. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat menjerat konsumen yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang dan pendekatan koseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi literatur.]]>
<![CDATA[Legal Protection for Commersial Sex Workers as Victims of Sexual Violence in Surabaya ]]>
<![CDATA[Saputro, Hadi Widodo]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v3i3.56683
<![CDATA[Commercial sex workers (CSWs) are vulnerable to sexual violence as they engage in a profession that involves providing sexual services to meet the biological needs of their clients. However, crimes often occur outside the agreed-upon terms or in cases where no agreement on the exchange of services has been made, resulting in harm to workers who often engage in CSW due to economic necessity. Thus, clear and robust legal protection is necessary to maximize justice and achieve legal certainty as the aim of criminal law for both victims and non-victims, thus minimizing future incidents. This research employs an empirical juridical method, utilizing an online questionnaire distributed through social media platforms such as Twitter and Instagram to collect data, as well as conducting direct interviews with victims and law enforcement personnel to gain accurate information based on field observations. The results include various forms of protection afforded to the victims, as well as an explanation of the challenges faced during the awareness-raising process within the community regarding sexual violence. This high level of awareness is crucial to ensure that individuals are no longer indifferent or ashamed to protect or assist close relatives who may be victims of sexual violence within their immediate communities. Especially in Surabaya.]]>
<![CDATA[Disparity of Judges' Decisions in the Case of Binary Option Affiliator Doni Salmanan Compared to Indra Kenz (Decision Number 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung vs Decision Number 117/Pid.Sus/2022/PT Banten) ]]>
<![CDATA[Laksono, Cahyo Tri]]>;
<![CDATA[Ahmad, Gelar Ali]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v3i3.56818
<![CDATA[This study examines the issue of criminal disparity in two court decisions involving binary options affiliators: Doni Salmanan and Indra Kenz. The disparity lies in the differences in both principal and additional criminal sanctions, raising concerns about fairness and consistency in sentencing. The research aims to identify the judges’ considerations that led to such disparity and analyze the contributing factors behind the differences in punishment. Using a normative legal research method with statutory and case approaches, the study applies a prescriptive analysis to formulate arguments. The findings show that the primary cause of disparity is the lack of minimum sentencing provisions, which grants judges wide discretion, as the applicable laws only stipulate maximum penalties. Contributing factors include both external elements—such as the nature of the crime, aggravating and mitigating circumstances, the defendant’s demeanor during trial, and motives—and internal factors, particularly the legal framework itself. The study concludes that additional regulation is urgently needed, especially in the ITE Law (Law No. 19 of 2016), to guide the imposition of additional punishments. This is crucial given the increasing number of online trading fraud cases where assets are often returned to perpetrators or confiscated without clear legal direction. Therefore, the formulation of sentencing guidelines for additional penalties is recommended to ensure justice and prevent further harm to the public.]]>
