Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.261
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Kompilasi Hukum Private Law Commerce Law Journal of Research and Publication Innovation Medic Nutricia : Jurnal Ilmu Kesehatan Multidisciplinary Indonesian Center Journal Jurnal Ilmu Kesehatan
Sudiarto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Commerce Law

 1   2 
Pelaksanaan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Muhammad Adjie Dzuhuriazandi; Sudiarto
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4616

Abstract

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan aman dan selamat, sedangkan pengirim mengikat dirinya untuk membayar utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dengan orang yang dipekerjakan dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan hukum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum pada metode normatif yaitu dengan pengumpulan bahan hukum terhadap dokumen dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dan orang yang dipekerjakan yaitu hubungan kerja antara majikan dan buruh yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang berlandaskan pada pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata dan kontrak kerja yang tercantum pada kewajiban perusahaan dan orang yang dipekerjakan berlandaskan pada Undang- Undang Ketenagakerjaan. Berkaitan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan mengacu pada Pasal 191 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1367 KUHPerdata.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Hasil Konsolidasi Setiawati, Yeyen; Sudiarto
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4640

Abstract

The aim of this research is to determine the regulations for shareholders of consolidated limited liability companies in positive law in Indonesia and to determine the legal protection for minority shareholders of consolidated limited liability companies. The type of research used in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. In limited company consolidation in Indonesia, Law Number 40 of 2007 regulates shareholders by regulating their election, rights and obligations. Shareholders have rights such as attending the GMS, receiving dividends, and being involved in important company decisions. These rights relate to ownership, including distribution of dividends and liquidation of assets.
tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab perusahaan cargo atas keterlambatan ekspor anyaman rotan Dian Nopita Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penyelesaian sengketa hukum perusahaan cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa CV. Bali Sun bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dari tempat pemuatan barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian akan di ganti apabila terbukti karena kelalaian dari pihak pengangkut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh CV. Bali Sun bila terjadi kerugian pada perjanjian pengangkutan adalah melakukannya dengan cara non litigasi yaitu musyawarah dan negosiasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Kenyamanan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Travel Akhman Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan travel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknis kepustakaan dan menelusuri beberapa sumber bahan hukum. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keamanan dan kenyamanan dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan membuat aturan hukum baik itu undang-undang ataupun peraturan mentri. Terkait tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kenyamana konsumen baik itu didalam tanggung jawab secara kontraktual maupun tanggungg jawab perbuatan melanggar hukum dapat berupa memberikan ganti rugi dan pemenuhan hak yang menjadi keawijban pelaku usaha biro perjalanan. Kemudian mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna jasa apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat menempuh jalur non litigasi dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun jika salah satu pihak tidak puas dengan hasil arbitrase, nasabah bisa menempuh jalur litigasi dengan mengajukan banding atau mengajukan permohonan pengujian ke pengadilan untuk meninjau atau membatalkan keputusan arbitrase.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dengan Keberadaan Ritel Modern di Kabupaten Lombok Utara Sudiarto; Hirsanuddin; Chrisdianto Eko Purnomo
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5643

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya lelang eksekusi terhadap barang jaminan hak tanggungan secara sepihak, Untuk menganalisis tata cara prosedur dan penyelenggaraan lelang eksekusi, dan Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah atas lelang eksekusi terhadap barang jaminan hak tanggungan. Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan Konseptual (conspetual approach). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan teknik wawancara. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lelang eksekusi secara sepihak karena salah satupihak melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadi wanprestasi dibagi menjadi dua yaitu, pertama faktor internal faktor Eksternal. Bahwa prosedur Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terdiri atas 3 prosedur yaitu Prosedur Pra Lelang, Prosedur Pelaksanaan Lelang, dan Risalah Lelang. Bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum secara preventif. Pada pelaksanaan eksekusi lelang objek jaminan Hak Tanggungan pihak Bank belum memberikan perlindungan kepada nasabah. ketika permohonan lelang terhadap objek jaminan Hak Tanggungan yang telah disetujui oleh pihak KPKNL, Bank melakukan pengumuman lelang dan keterlambatan dalam memberitahukan nasabahbahwa objek jaminan Hak Tanggungan tersebut akan dilelang, Nasabah dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap kerugian yang diterimannya atas penjualan Hak Tangungan yang dimilikinya dengan harga yang jauh dari nilai yang patut dan wajar.
Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Jaminan Dalam Kepailitan Yang Hartanya Lebih Kecil Daripada Utangnya Prasetya, Ossy Abel; Sudiarto; Raodah , Putri
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3250

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para kreditur separatis dalam proses kepailitan dan kedudukan hak kreditor separatis terhadap eksekusi jaminan dalam kepailitan yang harta pailitnya lebih kecil daripada utangnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap kreditor separatis perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diidentifikasi diperoleh dengan dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dimana perlindungan preventif dalam konteks pencegahan kerugian kreditor separatis dalam proses kepailitan diakomodir dalam Pasal 138 dan Pasal 178 ayat 1. Dalam hal perlindungan hukum represif, kreditor separatis dapat mengajukan berbagai upaya hukum seperti perlawanan, kasasi, peninjauan kembali, dan perdamaian. Kemudian Hak kreditur separatis ketika dalam keadaan insolven juga mempunyai hak sama dengan sebelum keadaan insolven tetapi haknya sudah bisa digunakan oleh kreditur separatis
Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pinjaman Online Anita; Sudiarto; Raodah , Putri
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pinjaman online,dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang terintegrasi maupun independent yang memiliki fungsi, tugas dalam mengatur system regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Adapun Bentuk perlindungan hukum bagi pinjaman online yang diberikan oleh OJK yaitu untuk menghentikan kegiatan usaha apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian.
Pelaksanaan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Muhammad Adjie Dzuhuriazandi; Sudiarto
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4616

Abstract

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan aman dan selamat, sedangkan pengirim mengikat dirinya untuk membayar utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dengan orang yang dipekerjakan dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan hukum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum pada metode normatif yaitu dengan pengumpulan bahan hukum terhadap dokumen dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hubungan hukum antara perusahaan angkutan umum dan orang yang dipekerjakan yaitu hubungan kerja antara majikan dan buruh yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang berlandaskan pada pasal 1338 dan 1320 KUHPerdata dan kontrak kerja yang tercantum pada kewajiban perusahaan dan orang yang dipekerjakan berlandaskan pada Undang- Undang Ketenagakerjaan. Berkaitan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipekerjakan mengacu pada Pasal 191 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1367 KUHPerdata.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Hasil Konsolidasi Setiawati, Yeyen; Sudiarto
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4640

Abstract

The aim of this research is to determine the regulations for shareholders of consolidated limited liability companies in positive law in Indonesia and to determine the legal protection for minority shareholders of consolidated limited liability companies. The type of research used in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. In limited company consolidation in Indonesia, Law Number 40 of 2007 regulates shareholders by regulating their election, rights and obligations. Shareholders have rights such as attending the GMS, receiving dividends, and being involved in important company decisions. These rights relate to ownership, including distribution of dividends and liquidation of assets.
tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab perusahaan cargo atas keterlambatan ekspor anyaman rotan Dian Nopita Sari; Sudiarto; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penyelesaian sengketa hukum perusahaan cargo atas keterlambatan pengiriman ekspor anyaman rotan. Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa CV. Bali Sun bertanggung jawab atas barang muatan yang diangkutnya dari tempat pemuatan barang sampai dengan tempat tujuan. Kerugian akan di ganti apabila terbukti karena kelalaian dari pihak pengangkut. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh CV. Bali Sun bila terjadi kerugian pada perjanjian pengangkutan adalah melakukannya dengan cara non litigasi yaitu musyawarah dan negosiasi.
Co-Authors Akhman Sari Amalia Anggun Pramesti Ambar Widyowati Angga Dwiyanto Anggita Presti Utami Anita Arba Arba Arba, Muhammad Aris Munandar Asiah, Yayuk Nur Choeriyatun Ngatiyah Chrisdianto Eko Purnomo Dian Nopita Sari Dimas Tian Jabar Subehi Dwi Astuti Dwi ASTUTI Eko Julianto Farida, Widiatun Nur Fauzi Hendrawan Fida Dyah Puspasari Fikri Wiliyanto Hirsanuddin Ika Setiani Kaharudin Kurniawan Kurniawan Kusmayanti, Atik Latifah Azhar Dini Lisa Agustina Meli Nur Azizah Muhammad Adjie Dzuhuriazandi Naendri Endarning Tyas Nurizky Sephia Putri Nurul Nada Fajrina Peri Muradi Pramudipta Fajar Sulaiman Prasetya, Ossy Abel Pratama, Buyung Alfian Priyatin Sulistyowati Raodah , Putri Rasad, Audy Pratama Rizka Hidayati Setiawati, Yeyen Stevi Febi Arianti Umaisah, Fitri Wiwik Priyatin Yudhi Setiawan Yuniansari, Rizki