Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat terhadap Ahli Waris Junianto, Arif; Yuningsih, Deity; Anggriyani, Rima; Umar, Wahyudi
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4221

Abstract

The purpose of this study is to analyze and explain the legal protection available to buyers of uncertified land in situations where the seller dies before the certification process is completed, especially against heirs' claims in civil law and to identify and explain the legal consequences arising from an uncertified land sale and purchase agreement on the legal protection of buyers from heirs' claims. The method used is the normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study are that 1. Legal protection for buyers of uncertified land, in the context of civil law, can refer to several articles of the Civil Code. Articles 832 and 833 of the Civil Code emphasize that heirs inherit the rights and obligations of the testator, including obligations from agreements that have not been fulfilled. If the heirs are negligent in fulfilling these obligations, for example the certification process, the buyer can file a lawsuit for breach of contract based on Article 1243 of the Civil Code to claim compensation. 2. The legal consequences of an uncertified land sale and purchase agreement on the legal protection of buyers from heirs' claims are very vulnerable and high risk. An uncertified land sale and purchase agreement, especially if it is only a private agreement, does not provide a guarantee of legal ownership to the buyer. This opens up a gap for heirs to claim inheritance rights to the land, and the buyer has the potential to lose his rights to the land he has purchased. ABSTRAK Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum yang tersedia bagi pembeli tanah yang belum bersertifikat dalam situasi di mana penjual meninggal dunia sebelum proses sertifikasi selesai, khususnya terhadap tuntutan ahli waris dalam hukum perdata dan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat terhadap perlindungan hukum pembeli dari tuntutan ahli waris. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa 1. Perlindungan hukum pembeli tanah yang belum bersertifikat, dalam konteks hukum perdata, dapat merujuk pada beberapa pasal KUHPerdata. Pasal 832 dan 833 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris mewarisi hak dan kewajiban pewaris, termasuk kewajiban dari perjanjian yang belum terpenuhi. Jika ahli waris lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, misalnya proses sertifikasi, pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi. 2. Akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat terhadap perlindungan hukum pembeli dari tuntutan ahli waris adalah sangat rentan dan berisiko tinggi. Perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat, terutama jika hanya berupa perjanjian di bawah tangan, tidak memberikan jaminan kepemilikan yang sah kepada pembeli. Hal ini membuka celah bagi ahli waris untuk menuntut hak waris atas tanah tersebut, dan pembeli berpotensi besar kehilangan haknya atas tanah yang telah dibelinya.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Jual-Beli Tanah    
HARMONIZING INDONESIA'S GEOGRAPHICAL INDICATION PROTECTION WITH EU LEGAL FRAMEWORK THROUGH REGULATORY REFORM Zuliarti, Wa Ode; Yuningsih, Deity; Deschika Gaby Justicia; Isnayanti; Faisal, Fitriah
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 9, No.1, 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol9.iss1.art4

Abstract

Indonesia’s GI protection under Law Number 20 of 2016 integrates with trademarks, creating ownership ambiguity that disadvantages small producers and limits EU recognition. Employing a doctrinal legal method combined with a comparative approach, this study systematically analyses statutory texts, regulatory documents, and academic literature from both jurisdictions. Comparing with EU’s sui generis system, this study identifies three challenges: conceptual conflation of collective/private rights, administrative overlap, and governance allowing holder control. Despite 209 registered GIs across 34 provinces, only four have EU recognition, revealing systemic barriers. The EU model treats GIs as community entitlements open to all qualifying producers with representative governance. The study recommends targeted reforms: clarifying GI rights as non-transferable collective entitlements, functionally separating GI from trademark administration within Directorate General of Intellectual Property (DGIP), and establishing conflict rules for geographical names. These reforms would enhance rural development and international market access.
Penyuluhan Hukum: Strategi Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Lahan Melalui Media Litigasi dan Non-Litigasi di Desa Puulowaru Deity Yuningsih; Zahrowati Zahrowati; Risman Setiawan
Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Dedikasi 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/dedikasi.v4i2.170

Abstract

Sengketa pemanfaatan lahan merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh masyarakat pedesaan di Indonesia, termasuk di Desa Puulowaru, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, menjadi salah satu faktor penyebab berlarutnya konflik pemanfaatan lahan di tingkat desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum mengenai strategi penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan melalui dua jalur tersebut. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan, koordinasi dengan aparat desa, penyampaian materi secara ceramah dan dialog interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kelebihan dan keterbatasan masing-masing jalur penyelesaian sengketa, serta pentingnya musyawarah dan mediasi sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur pengadilan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model penguatan kesadaran hukum masyarakat desa secara berkelanjutan.
Unregistered Intermarriage in the Morosi Mining Area: Between Adat Law and State Regulation Yuningsih, Deity; Alwi, Idaman; Wa Ode Zuliarti; Saraswati, Saraswati; Muh. Saleh Saputra, La Ode
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 10 No. 1 (2026): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v10.i1.32393

Abstract

This study aims to examine the phenomenon of unregistered intermarriage between local communities and foreign workers in mining areas and to analyze the interaction between customary law and formal legal regulations. The research employs a qualitative approach through in-depth interviews with mixed-marriage couples, community leaders, and local government officials. The collected data were analyzed to identify the challenges and opportunities associated with the legalization of marriage. The findings indicate that many couples opt for unregistered marriages due to limited access to official civil registration services and the strong influence of customary norms. The novelty of this research lies in the development of a digital-based solution to support the registration of mixed marriages, consisting of an online registration platform and a legal education application. This solution is designed to bridge the gap between customary law and formal legal frameworks while improving access to legal marriage registration for couples in mining regions. Consequently, this study not only contributes to a deeper understanding of the social and legal complexities surrounding unregistered intermarriage but also offers an innovative digital approach to enhance legal certainty and the protection of couples’ rights in the context of mixed marriages
Penyuluhan Hukum: Strategi Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Lahan Melalui Media Litigasi dan Non-Litigasi di Desa Puulowaru Deity Yuningsih; Zahrowati Zahrowati; Risman Setiawan
Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Dedikasi 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/dedikasi.v4i2.170

Abstract

Sengketa pemanfaatan lahan merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh masyarakat pedesaan di Indonesia, termasuk di Desa Puulowaru, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, menjadi salah satu faktor penyebab berlarutnya konflik pemanfaatan lahan di tingkat desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum mengenai strategi penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan melalui dua jalur tersebut. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan, koordinasi dengan aparat desa, penyampaian materi secara ceramah dan dialog interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kelebihan dan keterbatasan masing-masing jalur penyelesaian sengketa, serta pentingnya musyawarah dan mediasi sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur pengadilan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model penguatan kesadaran hukum masyarakat desa secara berkelanjutan.
Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Deity Yuningsih; Zahrowati Zahrowati; La Ode Muhammad Saleh Saputra
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin Vol. 2 No. 4 (2025): JUPENGEN - November
Publisher : CV. SINAR HOWUHOWU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70134/jupengen.v2i4.911

Abstract

This Community Service Program is entitled The Legal Ramifications of Permissive Social Behavior. The objective of this program is to enhance public legal awareness and understanding, particularly among adolescents, regarding the consequences of permissive social behavior.The methodology employed in this community service activity comprises lectures and discussions, conducted through direct, in-person engagement with the community, specifically adolescents.Numerous factors contribute to adolescents engaging in permissive social behavior. These factors also elucidate the facility with which they adopt such behavior, often exhibiting a lack of inhibition or shame, whether publicly or among their peers.Specific regulations governing permissive social behavior are not explicitly stipulated in Indonesian Public Law. However, such behavior, when undertaken by adolescents, constitutes a form of deviant behavior that contravenes prevailing moral and religious norms.The factors influencing adolescent engagement in permissive social behavior are categorized as internal and external. Internal factors include age, familial circumstances, deficient self-control, religious adherence, and a diminished sense of shame. External factors encompass the peer group environment, the school environment, economic conditions, as well as the influence of technology and social media.
Reformulating the Contract Formats of Islamic Financial Institutions in Indonesia toward Maqâshid al-Syarî’ah-Based Contracts Deity Yuningsih; Muh. Sjaiful
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Vol. 24 No. 2 (2016): Islam, Culture, and Economics
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1031

Abstract

This research aims to reveal the legal facts regarding the substance of the contract clauses in Islamic financial institutions such as Islamic banking, shariah pawn-shop, and takâful (sharia insurance) which show the nuance of capitalistic con-tract clauses. Based on the purpose of this paper, the scope of this study is limited to the normative contracts in several Islamic financial institutions in order to ref-lect the purity of the sharia norms as well as to produce a format of sharia contract that puts forward maqâshid al-syarî’ah as the basic orientation. To sharpen the analysis framework, this study applies normative legal method with a con-ceptual approach. It is found that several contracts in Islamic financial insti-tutions use money as the object of the agreement (contract). Of course, if it goes uncontrolled, it could potentially trap other parties in the contracts into the prac-tice usury (ribâ). In conclusion, it is necessary to reformulate the contract format of the Islamic financial institutions in order to make it in line with the maqâshid al-syarî’ah  so that it could benefit the costumers of the sharia economy.Copyright (c) 2016 by KARSA. All right reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i2.1031