Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Borobudur Law Review Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Noviasari, Dilli Trisna
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Hermawanto, A'an; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11942

Abstract

Kemiskinan di Indonesia jadi fokus utama karena dampak sosial, ekonomi, dan politiknya. Pemerintah berupaya keras sejak Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Faktor penyebabnya termasuk rendahnya pendidikan, tingkat kemalasan, dan keterbatasan sumber daya. Kabupaten Magelang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 untuk menanggulangi masalah ini, dengan peran utama Satpol PP dalam penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi kebijakan oleh Satpol PP dan hambatannya. Hasilnya menunjukkan implementasi belum optimal, terutama akibat komunikasi yang kurang efektif dan keterbatasan sumber daya manusia. Perbaikan komunikasi dan peningkatan sumber daya manusia diperlukan untuk efektivitas penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Magelang.
Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023 Fadillah, Hendrian Doni; Muhsin, Habib; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 1 (2025): Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11956

Abstract

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pemenuhan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2023 serta Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan di Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan undang - undang. Data yang digunakan diperoleh dari data primer dan skunder yaitu dengan melakukan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang jalan di kabupaten klaten (2021-2023), berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III masih belum efektif dalam pelaksanaanya. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi yaitu berdasarkan faktor informasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Terdapat permasalahn-permasalahan diantaranya permasalahan terkait informasi, anggaran, dan sumber daya manusia
Peran Tim Terpadu dalam Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional Ilegal di Kota Magelang Santoso, Adelia Kindanly Nanda; Suharso, Suharso; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12128

Abstract

Pada zaman sekarang, minuman beralkohol mudah ditemukan dikalangan masyarakat, salah satunya Kota Magelang. Di daerah Kota Magelang banyak ditemukan peredaran minuman beralkohol tradisional ilegal. Sehingga Pemerintah Kota Magelang membentuk Tim Terpadu yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan tentang minuman beralkohol melalui PERDA Kota Magelang No.10 tahun 2016. Perlu diketahui bahwa peran dari Tim Terpadu perlu diperhatiakan seiring dengan meningkatnya penjualan minuman beralkohol tradisional ilegal serta adanya dampak pengaruh persebaran minuman beralkohol tradisional ilegal yang meresahkan masyarakat Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Tim Terpadu serta fakor penghambatnya dengan metode kualitatif. Dalam hal ini, peran tim terpadu sudah dijalankan tetapi pelaksanaanya belum optimal, karena operasi lapangan jarang dilakukan dengan anggota tim yang lengkap dan sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Magelang Listari, Kartika Dwi; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9713

Abstract

Dalam suatu usaha, perizinan memiliki peran penting sebagai bukti kepatuhan hukum sekaligus perlindungan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penataan perizinan usaha serta hambatan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut belum optimal karena jumlah pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin masih lebih banyak dibandingkan yang telah memiliki izin. Faktor penghambat meliputi tidak dimilikinya izin usaha, kurangnya informasi terkait perizinan, rendahnya pengetahuan dan keterampilan terhadap teknologi, serta proses pengurusan izin yang dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar di Kabupaten Magelang Rejeki, Tri; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9886

Abstract

Knalpot berfungsi sebagai saluran pembuangan pembakaran, meredam hasil ledakan di ruang mesin sebelum dilepas ke udara, dan sebagai tenaga tambahan mesin kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan meliputi hasil wawancara di Unit Satlantas Polresta Magelang, peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan website internet. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat kendala seperti kurangnya program atau kegiatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang, kurangnya sarana prasarana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan berlalu-lintas terutama penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar.
Implementasi Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Choully, Aufilana Dwi; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9223

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dipandang sebelah mata karena terjadi dalam ranah internal keluarga, dengan anggapan bahwa KDRT merupakan aib yang seharusnya diselesaikan secara internal. Untuk menekan kasus KDRT, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelaksanaan Perda ini didukung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal, diukur melalui teori George Edward III melalui empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum efektif dan menjadi faktor penghambat implementasi Perda. Selain itu, hambatan lain berasal dari masyarakat, yaitu ketidakkonsistenan dalam melapor dan anggapan bahwa KDRT merupakan aib, sehingga korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialami.
Implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Bagi Narapidana Dalam Mendapatkan Kesejahteraan Sosial Yudha, Angga Pradipta; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9308

Abstract

Warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, serta cuti bagi narapidana. Pada masa pandemi COVID-19, kebijakan asimilasi diterapkan untuk mengurangi overkapasitas lapas dan mencegah penyebaran virus. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala pemberian asimilasi narapidana dalam mendapatkan kesejahteraan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Magelang. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala asimilasi di Lapas Kelas IIA Magelang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi asimilasi belum optimal karena hambatan komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan fasilitas yang kurang memadai. Untuk kedepannya, diharapkan pelaksanaan asimilasi semakin efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan serta mampu membantu narapidana memperoleh kesejahteraan sosial.
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Nurwati, Nurwati; Budiharto, Budiharto; Noviasari, Dilli Trisna
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 10th University Research Colloquium 2019: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukumm diperlukan oeh siapa saja dan dimana saja.Begitu pula tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negerimempunyai hak kesempatan yang sama untuk, mendapatkan, ataupindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di luarnegeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri,merupakan program nasional dalam upaya meningkatkankesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangankualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan denganmemanfaatkan bursa kerja internasional melalui peningkatankualitas tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejaksebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tibakembali di Indonesia.Penempatan TKI pada pemberi kerja perseorangan dilakukanmelalui mitra usaha di negara tujuan. Mitra Usaha berbentuk badanhukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan di negara tujuan.Pemberi kerja perseorangan, dapat mempekerjakan TKI padapekerjaan antara lain, sebagai penata laksana rumah tangga,pengasuh bayi atau anak, perawat seorang lanjut usia, pengemudi,tukang kebun/taman serta sektor informal lainnya. Perlindunganbagi calon TKI yang diberangkatkan keluar negeri oleh P3TKIS,meliputi kegiatan sebelum pemberangkatan (pra penempatan),selama masa penempatan di luar negeri, dan sampai dengan kembaliketanah air (purna penempatan). Untuk selanjutnya, TKI yangbekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untukmemperoleh perlindungan dari Perwakilan Negara RepublikIndonesia.Permasalahan yang sering dihadaipi adalah perlakuan pemberikerja atau majikan yang terkadang melanggar asas-asas kesopananbahkan susila. Selain itu perlindungan dalam hal banyaknya waktukerja juga merupakan permasalahan yang banyak terjadi padaTenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dengan adanya beberapapermasalan tersebut penelitian ini bertujuan menggali perlindunganhukum terhadap TKI yang berada di luar negeri.
Co-Authors Adhisyah, Siti Vickie Dina Maulaya Agatha, Amanda Delvia Ajrina, Alika Rahma Andrian, Ulfa Faradilla Ardianto, Anugrah Dwi Setyo Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budiharto Budiharto Choully, Aufilana Dwi Chrisna Bagus Edhita Praja Dakum Dakum, Dakum Dyah Adriantini Sintha Dewi Endaryo, Dimas Bagas Fadillah, Hendrian Doni Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Heniyatun Herawati, Diandra Yuanita Hermawanto, A'an Insani, Yeirmila Nurlita Izzati, Alfina Nur Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Larasati, Ika Arum Listari, Kartika Dwi Muhsin, Habib Nurwati Nurwati Puji Sulistyaningsih Rejeki, Tri Santoso, Adelia Kindanly Nanda Suharso Suharso Suryawan, Ari Yudha, Angga Pradipta Yulia Kurniaty