Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Does The Leader And Law Enforcement Impact Civil Servant Performance Ahmadi, Rulam; Abdul Manap; Diana Pujiningsih; Asep Saepullah; Arief Yanto Rukmana
Journal of Research and Development on Public Policy Vol. 2 No. 4 (2023): Desember : Journal of Research and Development on Public Policy
Publisher : Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (lppsp)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58684/jarvic.v2i4.109

Abstract

This study aims to investigate: 1) the impact of leadership, discipline, and work ethic on the performance of the State Civil Apparatus at the Livestock Service of East Java Province, 2) the impact of leadership, discipline, and work ethic on the performance of the State Civil Apparatus at the Livestock Service of East Java Province concurrently, and 3) the variables that most dominantly influence the performance of the State Civil Apparatus at the East Java Province. The research findings show that: 1) Leadership partially influences performance; 2) Work Discipline has no effect on performance; 3) The coefficient of determination results show that 88.5% of employee performance variables can be explained by independent variables, namely Leadership (X1) and Work Discipline (X2), while the remaining 13.7% is explained by other variables outside the study.
Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam: Rounding Prices in Sale and Purchase Transactions from an Islamic Law Perspective Karolus Charlaes Bego; Hamzah Mardiansyah; Muhammad Umar Kelibia; Diana Pujiningsih; Imalah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6034

Abstract

Pembulatan harga dalam transaksi jual beli merupakan praktik yang umum dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran dan administrasi. Namun, dalam perspektif hukum Islam, pembulatan harga perlu dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap gharar (ketidakpastian) serta riba (bunga). Artikel ini membahas konsep pembulatan harga dari sudut pandang hukum Islam dengan mengidentifikasi bagaimana praktik ini dapat mempengaruhi keadilan dalam transaksi. Melalui analisis terhadap prinsip-prinsip syariah dan praktik pembulatan harga yang umum, artikel ini memberikan panduan tentang bagaimana pembulatan harga dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariah. Penelitian ini menemukan bahwa pembulatan harga yang dilakukan secara adil dan dengan persetujuan kedua belah pihak dianggap sesuai dengan hukum Islam, asalkan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, pembulatan harga harus dilakukan dengan transparansi dan persetujuan bersama, serta dalam batas-batas yang wajar
Legal Protection Against Patients who Experience Overdose Muslimah; Ta’adi; Diana Pujiningsih; Andi Wahyuddin Nur; Mawardi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6263

Abstract

Overdose is a serious condition that occurs due to consuming excessive amounts of a drug or substance, which can be life-threatening. Legal protection for patients who experience an overdose is very important, especially related to patient rights, responsibilities of medical personnel, and health policies. According to WHO (World Health Organization), overdose is the use of psychoactive substances in dangerous amounts, which results in adverse effects, including death. Legal protection of patients who have overdosed is essential to ensure that they receive necessary treatment without fear of legal consequences. By upholding patient rights, medical personnel responsibilities, and supportive health policies, we can reduce the impact of overdoses and improve health outcomes for at-risk individuals. Collaboration between the government, health service providers, and the community is needed to create a safe environment for patients and their families.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions in Indonesia Hendrikus Haipon; Diana Pujiningsih; Getah Ester Hayatulah; Dwi Anindya Harimurti; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6710

Abstract

Penumbuhan sektor e-commerce di Indonesia didorong oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, muncul pula risiko bagi konsumen, seperti penipuan, barang yang tidak sesuai pesanan, dan pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam e-commerce di Indonesia dan menemukan masalah dan solusi untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen telah disahkan, masih ada celah hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan: Legal Analysis of Civil Dispute Resolution Through Mediation in Court Sumirahayu Sulaiman; Dwi Anindya Harimurti; Diana Pujiningsih; Bambang Teguh Handoyo; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7087

Abstract

Salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang semakin populer di sistem peradilan Indonesia adalah mediasi pengadilan. Ini menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk waktu yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang lebih baik bagi kedua pihak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar hukum serta prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan yang berlaku sangat penting, di samping tantangan dan dampak penerapannya dalam sengketa perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengulas peraturan terbaru tentang mediasi, prosedur pelaksanaannya di pengadilan, serta dampaknya terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia.
Maintenance Rights of Wife and Children After Divorce in Islamic Family Law Sandi Yoga Pradana; Yulies Tiena Masriani; Diana Pujiningsih; Kalijunjung Hasibuan; Indah Dwiprigitaningtias
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7309

Abstract

Divorce in Islamic family law does not automatically eliminate a husband's responsibilities toward his former wife and their children. One of the most critical and frequently disputed issues following divorce is the right to financial support, which includes maintenance for the former wife during her iddah period and ongoing support for the children. This article explores the legal standing, forms, and implementation of post-divorce maintenance rights within the framework of Islamic family law, with a particular focus on how these principles are applied in Indonesia. By employing a normative legal approach, the study examines the foundations laid out in the Qur'an and Hadith, relevant national regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI), and actual judicial practices in religious courts. The findings aim to provide a thorough understanding of the legal obligations related to post-divorce maintenance, emphasizing the necessity of fair treatment and legal protection for women and children. Ultimately, this article seeks to raise awareness and contribute to a more just and responsible approach to family dissolution in Islamic contexts.
Eksistensi dan Implikasi Hukum Perda Tentang Larangan Penahanan Ijazah Karyawan dalam Sistem Hukum Tata Negara: The Existence and Legal Implications of Regional Regulations on the Prohibition of Withholding Employee Diplomas in the Constitutional Law System Mawardi; Prayudi Rahmatullah; Diana Pujiningsih; Edy Sony; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7550

Abstract

Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan masih menjadi persoalan hukum yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dokumen ijazah, yang merupakan bukti resmi atas kualifikasi dan hak milik pribadi seseorang, kerap dijadikan jaminan kerja oleh pihak pemberi kerja, meskipun praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiadaan regulasi nasional yang secara eksplisit melarang tindakan ini mengakibatkan munculnya kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Merespons situasi ini, sejumlah pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas melarang praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Kehadiran Perda tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang lebih pasti di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Perda tersebut dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta menganalisis dampak hukumnya terhadap jaminan hak pekerja. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Perda merupakan bentuk implementasi prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus alat untuk menegaskan hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan kepemilikan dokumen pribadi. Kendati demikian, efektivitas Perda ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pelaksanaan di lapangan dan sinkronisasi dengan peraturan nasional. Oleh karena itu, Perda ini dapat menjadi pijakan awal bagi reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan.
Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam Menyelesaikan Masalah Poligami: Comparative Analysis of Islamic Family Law and Positive Law in Resolving the Problem of Polygamy Ade Daharis; Diana Pujiningsih; Hilmi Siti Raudhoh; Halisma Amili; Rasdianah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7964

Abstract

Poligami menjadi salah satu topik sensitif dalam ranah hukum keluarga di Indonesia yang kerap menimbulkan perdebatan antara norma keagamaan dan aturan hukum negara. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, hukum keluarga Islam memungkinkan poligami jika suami dapat bersikap adil kepada seluruh istrinya. Konsep keadilan di sini mencakup keadilan secara mental dan emosional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia menetapkan batasan yang lebih ketat. Pengadilan agama harus memberikan izin kepada pasangan untuk berpoligami setelah memenuhi persyaratan administratif, termasuk persetujuan istri pertama dan alasan yang sah menurut hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda dalam menangani masalah poligami. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menggabungkan pendekatan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun landasan kedua sistem hukum ini berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak perempuan. Namun, penerapan kedua sistem tersebut tidak lepas dari tantangan, khususnya terkait disharmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, serta lemahnya penegakan hukum terhadap praktik poligami yang tidak sesuai ketentuan.
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual: Legal Protection for Weak Parties in Leasing Agreements from the Perspective of the Principles of Contractual Justice Anindya Bidasari; Elsarina; Diana Pujiningsih; Saryana; Christina Bagenda
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9291

Abstract

Perjanjian leasing merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi modern, terutama oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses permodalan secara cepat. Namun, struktur kontrak leasing yang umumnya berbentuk perjanjian baku sering kali menempatkan lessee sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan perusahaan pembiayaan. Kondisi ketidaksetaraan ini berpotensi memunculkan klausul yang tidak seimbang, seperti denda berlebihan, percepatan pelunasan secara sepihak, dan mekanisme penarikan objek leasing tanpa prosedur hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pihak lemah menjadi isu penting dalam menilai keadilan dalam hubungan kontraktual leasing. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip keadilan kontraktual dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui penelusuran literatur, kajian peraturan perundang-undangan, dan telaah terhadap putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana norma hukum positif seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan memberikan jaminan terhadap hak-hak lessee. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan kontraktual sangat penting dalam menciptakan hubungan perjanjian yang seimbang dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan klausul yang lebih transparan, pengawasan regulatif yang konsisten, serta penguatan peran hakim dalam menguji kewajaran isi kontrak. Dengan demikian, penerapan keadilan kontraktual tidak hanya meningkatkan perlindungan hukum bagi lessee, tetapi juga mendorong terciptanya praktik leasing yang lebih etis dan berkelanjutan.