Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains IBLAM Law Review Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Teologi Islam
Kalijunjung Hasibuan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara: Principles of Government Administration in the Study of State Administrative Law Jusuf Luturmas; Kalijunjung Hasibuan; Lodwyk Wessy; Muchamad Taufiq; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 7: July 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i7.5418

Abstract

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan dan bukan hanya dari hukum positif. Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menghasilkan kesimpulan bahwa Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi asas umum dalam pemerintahan dan asas keahlian atau fungsional dalam penyelengaraan pemerintah. Disamping itu juga terdapat Asas-asa penyelenggaran pemerintah daerah yang meliputi Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Dan Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau kedaerahan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong: Juridical Analysis of Perpetrators of Fraudulent Investment Yohanes Pande; Hamzah Mardiansyah; Kalijunjung Hasibuan; Muchamad Taufiq; Rustam
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5558

Abstract

Pelaku investasi bodong adalah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Bagi pribadi dari pelaku modus investasi bodong dapat mendapat ancaman berupa hukuman penjara karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Serta hukuman denda Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023), pelaku investasi bodong dapat dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama lama 4 (empat tahun) atau pidana denda paling banyak kategori V. Sebagai penjelasan lebih lanjut, pidana denda kategori V tertera dalam Pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2023, dimana untuk kategori tersebut ditetapkan sebesar lima ratus juta rupiah. Apabila dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan korporasi, berdasarkan Pasal 20 PERMA 13/2016, kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Dan bahkan apabila pelaku modus investasi bodong baik yang dilakkan oleh perseorangan atau individu dan juga yang mengatsnamakan korporasi apabila tidak memiliki izin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dihukum sesuai dengan Pasal 103 UU No.8/1995.
Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami dan Istri: The Existence of Religious Courts in Resolving Disputes Between Husband and Wife Sumirahayu Sulaiman; Kalijunjung Hasibuan; Amir Machmud; Dolfries Jakop Neununy; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5906

Abstract

Pengadilan Agama (PA) memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan pasangan suami istri. Sebagai lembaga peradilan yang khusus menangani masalah-masalah keluarga, Pengadilan Agama berfungsi untuk memberikan solusi hukum dalam berbagai kasus yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan harta bersama. Artikel ini akan mengulas eksistensi dan peran penting Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pasangan suami istri. Dengan kewenangan yang jelas dan prosedur yang terstruktur, Pengadilan Agama membantu menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga sesuai dengan hukum Islam. Meskipun ada tantangan, eksistensi dan fungsi Pengadilan Agama tetap penting dalam memastikan keadilan dan penyelesaian sengketa secara efektif. Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara Pernikahan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Harta Bersama dan Warisan
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Poligami: Review of Islamic Law and Positive Law on the Practice of Polygamy Ade Daharis; Riadi Asra Rahmad; Kalijunjung Hasibuan; Hamzah Mardiansyah; Rengga Kusuma Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5907

Abstract

Poligami di Indonesia lebih dikenal luas sebagai bentuk pernikahan dimana laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Dalam dunia Islam, kata poligami banyak digunakan untuk mengacu pada praktik laki-laki muslim yang menikah lebih dari satu istri. Poligami, adalah praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri, ini merupakan topik yang sering menimbulkan perdebatan baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di berbagai negara. Hukum Islam maupun hukum positif mengakui keberadaan poligami tetapi dengan pendekatan yang berbeda dalam hal regulasi dan praktik. Hukum Islam memberikan landasan yang lebih luas untuk poligami dengan penekanan pada keadilan, sedangkan hukum positif Indonesia mengatur secara lebih ketat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan sosial.
Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan: Legal Consequences of False Testimony in Trial Kalijunjung Hasibuan; Haniyah; Bambang Sasmita Adi Putra; Hamzah Mardiansyah; Rengga Kusuma Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6035

Abstract

Kesaksian palsu dalam persidangan adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat merusak integritas sistem peradilan. Artikel ini membahas berbagai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku kesaksian palsu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan studi pustaka untuk mengkaji regulasi yang berlaku, praktik hukum, dan efek jangka panjang dari kesaksian palsu. Fokus utama terletak pada penerapan sanksi pidana, dampak terhadap keputusan pengadilan, dan langkah-langkah preventif untuk mengurangi kejadian kesaksian palsu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum di Indonesia sudah mengatur sanksi untuk kesaksian palsu, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum dan praktik peradilan guna meningkatkan akuntabilitas dan integritas proses persidangan.
Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika : Analisis Yuridis dan Etis: Implementation of the Death Penalty in Narcotics Crimes: Legal and Ethical Analysis Kalijunjung Hasibuan; Christina Bagenda; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6196

Abstract

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang-undang. Dan tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi penerapannya menimbulkan berbagai isu yuridis yang perlu diperhatikan. Proses hukum yang cepat, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika mengundang banyak pertanyaan etis yang kompleks. Dari nilai kehidupan, prinsip keadilan, efektivitas, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, semua ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah narkotika secara lebih etis.
Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: The Position of the Wife in the Division of Marital Property According to Islamic Family Law and the Marriage Law in Indonesia Yohanes Don Bosco Watu; Christina Bagenda; Kalijunjung Hasibuan; Alief Akbar Musaddad; Mohammadong
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6262

Abstract

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri dan dibagi ketika terjadi perceraian atau saat salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian harta ini biasanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum agama, atau perjanjian pranikah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terhadap harta gono-gini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Karena kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini di Indonesia sangat diperhatikan baik dalam Hukum Keluarga Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Istri memiliki hak yang jelas atas harta bersama, dan prinsip keadilan menjadi landasan dalam proses pembagian tersebut. Dalam hal perselisihan, mediasi dan pengadilan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil.
Hak Menggugat Cerai Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi: The Right to File for Divorce for Men and Women: Perspective of the Marriage Law and Compilation Imalah; Atikatul Himmah; Imroatin; Kalijunjung Hasibuan; Herniawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6359

Abstract

Hak menggugat cerai bagi laki-laki dan perempuan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Meskipun keduanya mengatur perceraian, terdapat perbedaan mendasar dalam akses dan prosedur yang sering kali menguntungkan pihak laki-laki. KHI memberikan hak talak kepada suami tanpa melalui pengadilan, sementara perempuan harus melalui proses yang lebih panjang dan kompleks untuk menggugat cerai. Artikel ini menganalisis ketidaksetaraan ini dan menyoroti pentingnya reformasi hukum yang menjunjung kesetaraan gender dalam sistem perceraian Indonesia. Selain itu, diperlukan perubahan sosial dan budaya untuk mengurangi stigma terhadap perempuan yang menggugat cerai, demi terciptanya sistem perceraian yang lebih adil dan inklusif.
Pendekatan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dini: Antara Tradisi dan Regulasi: Islamic Law Approach to Early Marriage: Between Tradition and Regulation Hamzah Mardiansyah; Kalijunjung Hasibuan; Mawardi; Muhammad Halim; Muhammadong
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6593

Abstract

Perkawinan dini merupakan isu yang kompleks dan memiliki keterkaitan erat dengan tradisi, regulasi, dan perspektif hukum Islam. Di banyak komunitas, tradisi menjadi faktor utama yang mendorong praktik ini, dengan alasan pelestarian budaya, menjaga kehormatan keluarga, atau menghindari perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial. Namun, tradisi tersebut sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan kemaslahatan individu dan perlindungan hak anak. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi usia minimum untuk menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perkembangan emosional. Meskipun demikian, implementasi regulasi ini menghadapi tantangan besar, terutama dari masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat. Dispensasi nikah sering kali diajukan sebagai cara menghindari aturan tersebut, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan pemahaman terhadap dampak negatif perkawinan dini. Dalam perspektif hukum Islam, regulasi usia minimum ini dapat dianggap sebagai upaya maslahah untuk melindungi generasi muda dan mendukung kesejahteraan umat, sejalan dengan tujuan syariat yang melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Melalui pendekatan edukasi yang terarah, kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan untuk mengurangi praktik perkawinan dini. Dengan sinergi yang baik, regulasi ini tidak hanya dapat diterima oleh masyarakat tetapi juga dianggap sebagai upaya perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman modern.
Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam: The Relevance of the Concept of Mubadalah in Husband-Wife Relations According to Islamic Family Law Ade Daharis; Sandi Yoga Pradana; Kalijunjung Hasibuan; Lia Fadjriani; Hamzah Mardiansyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7201

Abstract

Konsep mubadalah (pertukaran peran) dalam hubungan suami-istri memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum keluarga Islam yang terus berkembang. Dengan adanya perubahan sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hubungan yang lebih setara dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan suami istri menjadi semakin penting. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep mubadalah dalam perspektif hukum keluarga Islam, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan saling pengertian antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang adil dan harmonis. Pembahasan dalam tulisan ini akan fokus pada penerapan konsep mubadalah dalam hubungan suami-istri, urgensi kesetaraan hak dan kewajiban, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.
Co-Authors Ade Daharis Alief Akbar Musaddad Amir Machmud, Amir Amru Hasibuan Atikatul Himmah Bambang Sasmita Adi Putra Budi Srianto Christina Bagenda Diana Pujiningsih Dolfries Jakop Neununy Edy Sony Erwin Harahap Hamzah Mardiansyah Haniyah Hasudungan Sinaga Heri Budianto Herniawati Imalah IMROATIN Indah Dwiprigitaningtias Johannes Johny Koynja Jusuf Luturmas Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Lia Fadjriani Lodwyk Wessy Mahmudin Hasibuan Marsal, Irsyaf Masriani . Mawardi Mohammadong Muchamad Taufiq Muhamad Ilyas Muhammad Halim Muhammadong Nopiana Mozin Nuranisa Nasution Rengga Kusuma Putra Riadi Asra Rahmad Rina Septiani Ronald Jolly Pongantung Rustam Rustam Sandi Yoga Pradana Stelvia Wemly Noya Sumirahayu Sulaiman Vivi Puspita Sari Yaheskel Wessy Yeni Santi Yohanes Don Bosco Watu Yohanes Pande Zulkarnain S