Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JURNAL STUDIA ADMINISTRASI

S&A PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA DALAM PENANGGULANGAN NARKOBA KALANGAN REMAJA DI KOTA JAYAPURA: Indonesia Susilawaty, Susilawaty; Sofyan, Agus
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6 No 2 (2024): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v6i2.210

Abstract

Kajian ini merupakan suatu kajian deskriptif kualitatif, dengan instrument utama wawancara dengan sejumlah infoman, tujuan penelitian untuk mengetahui tentang Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Dalam Penanggulangan Narkoba Dikalangan Remaja di Kota Jayapura sehingga mampu peneliti gambarkan fenomena terkini berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pelaksanaan koordinasi, dalam upaya sinkronisasi dengan semua stakeholders dalam menyusun rencana aksi P4GN di Provinsi Papua, koordinasi sudah berjalan baik, terbuktinya dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Penanggulangan Narkoba di Provinsi Papua. Pelaksanaan kebijakan teknis, berjalan dengan baik dan sinkron sesuai dengan Tupoksi masing-masing unit kerja yang ada. hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah sinergitas antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Pada Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise, dimana Pelaksanaan pembinaan teknis dan Supervisi P4GN sudah rutin terlaksana setiap tahunnya sesuai dengan standar aktivitas yang diberikan oleh BNN Pusat, sedangkan mekanisme program rehabilitasi bagi pengguna, sebelumnya akan dilakukan Assesment oleh Tim Terpadu (TAT), setelah itu diputuskan bahwa orang tersebut hanya pengguna (korban penyalahgunaan narkoba) maka akan direhabilitasi. Salah satu pembinaan yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya penanganan rehabilitasi pada korban penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan supervise kadang terkendala dengan banyaknya kelompok sasaran berada diluar kota dalam hal perjalanan dinas, sehingga hasil assessment terkadang terlambat dalam memberikan keputusan final apakah pengguna atau korban perlu rawat jalan atau rawat inap. Pada Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah provinsi berkaitan dengan penetapan sanksi bagi pelaku atau pecandu narkoba, dengan melihat sejauhmana kerjasama atau koordinasi yang dilakukan dalam hal penentuan sanksi, khususnya bagi pengguna narkoba di kota Jayapura yaitu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Kerakyatan Di Kampung Asey Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura: Indonesia Susilawaty, Susilawaty; Kala Padang, Yuliati; Tambawang, Laela
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7 No 1 (2025): JURNAL STUDIA ADMINISTRASI
Publisher : STISIPOL Pahlawan 12 Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47995/jian.v7i1.252

Abstract

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Kerakyatan di Kampung Asey Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, dimana instrument utama yang digunakan adalah wawancara dengan teknik analisa data melalui reduksi data, display data dan verifikasi data, dengan fokus kajian dilihat dari konsistensi, responsibilitas dan akuntabilitasnya terutama pada program usaha ikan air danau, lahan kakao dan hutan kayu. Hasil penelitian dalam hal Konsisten pencapaian tujuan dan sasaran yang perlu menjadi perhatian khusus adalah pada konsistensi pada ketepatan sasaran program, program tersebut pada realisasinya hanya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kedekatan secara personal dengan kepala kampung, sehingga masih banyak kelompok masyarakat yang belum merasakan dampak positif dari realisasi program tersebut. Responsivitas, bahwa prosedur dan aturan kerja dalam mengimplementasikan program sudah diatur dengan baik dan tertuang pada petunjuk teknis pelaksanaan program, namun sejauh ini pemahaman terkait juknis tersebut masih kurang sehingga pada tahap implementasi terjadinya ketidak sesuai antara juknis yang ada dengan pelaksanaan dilapangan, walaupun semua program telah tertuang dalam rencana umum, namun terjadinya ketidak sesuai pada teknis pelaksanaannya. Akuntabilitas, sejauh ini berdasarkan informasi bahwa dokumen pertanggung jawaban telah dibuat oleh masing-masing penanggung jawab program dan telah ditanda tangani oleh kepala kampung serta diserahkan kepada pemerintah distrik dan kabupaten, namun dokumen tersebut tidak diterima oleh pihak masyarakat.