Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ius Constituendum Jurnal Jatiswara MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Independent Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Locus Journal of Academic Literature Review JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM
M. Abdim Munib
Universitas Bojonegoro
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Predatory Pricing in Flash Sale Practices on E-Commerce Media in Review of Competition Law Junianti, Winda; Munib, Muhammad Abdim
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8055

Abstract

The purpose of this study is to analyze flash sales related to predatory pricing activities prohibited by the Business Competition Law and to explain law enforcement related to predatory pricing activities. A flash sale can be said to be predatory pricing if it meets the elements in Law No. 5 of 1999, Article 20. In this study, the author uses normative legal research methods using an approach to law and a conceptual approach to the problem of whether flash sales are related to predatory pricing activities and how predatory pricing law enforcement is reviewed in business competition law. This paper provides a conceptual view as stated in the Business Competition Law as well as the implementation of the law. The results and discussion of the formulation are that flash sale activities are not related to predatory pricing activities because flash sales do not meet the elements of selling and loss activities, and enforcement of predatory pricing laws in business law is to provide criminal penalties and administrative penalties in accordance with the provisions of Law No. 5 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition.             
Upaya Pemerintah Dalam Pengendalian Barang Lartas Melalui Penyedia Jasa Titip Sabrina. A, Nadila; Munib, M. Abdim
JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.712

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian serta penegakan hukum terhadap penyedia jasa titip online yang membawa barang kategori larangan dan pembatasan (Lartas) dengan modus Splitting. Barang yang dibawa penyedia jasa titip ialah barang Non-Personal Use yang tidak mendapat pembebasan bea impor seperti barang pribadi, barang yang dibawapun dibatasi serta untuk komoditas lartas yang masuk ke daerah pabean wajib ada surat ijin dari instansi. Maraknya penyedia jasa titip yang memakai modus Splitting ataupun penyelundupan guna menghindari kewajibannya membayar bea impor serta membawa komoditas lartas. Ini menjadi perhatian yang serius sebab, maraknya komoditas lartas di daerah pabean serta praktik jasa titip ilegal yang merugikan negara di bidang kepabenan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai bertugas melaksanakan pengawasan serta pencegahan pada barang lartas yang di bawa jasa titip dengan pengecekan fisik, administratif serta program anti Splitting yang selaras dengan perundang-undangan. Penyedia jasa titip yang melaksanakan modus Splitting dengan tujuan guna menghindari bea masuk impor serta membawa komoditas kategori lartas diancam pidana penjara diikuti dengan sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabenan.
Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Optik Terhadap Pelayanan Oleh Pegawai Tanpa Sertifikat Refraksionis Optisien Wanda Dwi Safitri; Didiek Wahju Indarta; M. Abdim Munib
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum penyelenggara optik terhadap pelayanan kesehtaan mata yang diberikan oleh pegawai tanpa sertifikat Refraksionis Optisien di Kabupaten Bojonegoro. Latar  belakang penelitian ini berfokus pada tingginya praktik penggunaan kacamata yang tidak didukung oleh pemeriksaan profesional, dimana banyak optik mempekerjakan tenaga yang tidak memiliki sertifikat, berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengharuskan adanya tenaga bersertifikat di optik dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat termasuk gangguan penglihatan jangka panjang. Selain itu, kurangnya pengawasan dan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, serta perlunya kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang optik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata di Kabupaten Bojonegoro
Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Nurul Fajriyah; Didiek Wahju Indarta; M. Abdim Munib
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7304

Abstract

Pembangunan merupakan salah satu aspek pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan Tanah menjadi solusi dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini mengkaji terkait Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini berfokus kepada analisis hukum dan kewenangan Lembaga Pertanahan dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadaan Tanah dilakukan oleh Lembaga Pertanahan, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan. Dalam hal Pengadaan Tanah, Kepala Kantor Wilayah dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan membentuk pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam penelitian ini menyarankan bahwa Pemerintah Daerah membuat Peraturan pelaksanaan pengadaan tanah, dan Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan jalan tol sehingga dalam pelaksanaannya Masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban sosial mereka. Studi ini memberikan wawasan tentang pentingnya Kewenangan BPN dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum, serta mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Terhadap Bengkel Dan Kendaraan Kustom Mahendra, DWi Fana; Didiek Wahju Indarta; M. Abdim Munib
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7591

Abstract

Kustomisasi kendaraan sering dipandang sebelah mata dikarenakan dianggap sebagai pelanggaran hukum karena mengubah bentuk asli dari kendaraan bermotor menjadi bentuk lain. Yang jelas itu tidak hanya mengalami perubahan pada sumbu roda tetapi juga perubahan pada struktur rangka kendaraan. Bagi beberapa pihak kustomisasi kendaraan ini adalah sebuah kreasi dan kreativitas karena bukan hanya mementingkan sisi fungsional saja tetapi juga dari sisi gaya hidup. Para pelaku dalam industri ini mempunyai pandangan bahwa gaya yang diaplikasikan terhadap sepeda motor kustom mereka adalah representasi dari diri mereka sendiri, maka kustomisasi kendaraan adalah perubahan pada struktur rangka dan roda serta mesin yang dilakukan untuk memberi kepuasan pada diri pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empricial research), seperti yang dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa: “Penelitian empiris merupakan, penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data premier di lapangan. Alasan salah satu bengkel kustomisasi kendaraan bermotor di Surabaya yaitu SPAWN GARAGE ini enggan atau belum mendaftarkan dan juga melakukan sertifikat bagi setiap karyawannya adalah dikarenakan ketidaktahuan bengkel kustomisasi kendaraan bermotor tersebut terhadap regulasi yang mengatur praktik kustomisasi kendaraan bermotor selama ini. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki peran sebagai pemangku kebijakan untuk melaksanakan perannya dengan harapan semua bengkel yang melakukan pembalasan praktik kustomisasi kendaraan bermotor dapat mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat pada regulasi yang ada. tigkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh bengkel kustomisasi kendaraan bermotor ini bisa dikatakan masih kurang. Di dalam penerapannya dari peraturan ini bisa dikatakan masih belum mendapat pemahaman yang tegas dan baik dari bengkel kustomisasi kendaraan bermotor.
Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pembuatan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI Dalam Perspektif Keadilan Dea Nawang Wulandari; M. Abdim Munib; Mochamad Mansur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4007

Abstract

Kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil. Kebijakan tersebut dipandang sensitif karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan persepsi keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, historis, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI telah memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi aspek legalitas serta kepastian hukum karena dilakukan melalui proses pengusulan, pembahasan anggaran negara, dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari perspektif keadilan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch, kebijakan ini masih menunjukkan ketimpangan dengan kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dalam perumusan kebijakan tunjangan anggota DPR RI.
Dynamics of the Application of the Percentage of Vote Difference in the Resolution of Disputes Over the Results of Local Head Elections Munib, M. Abdim; Sulistiorini, Yayuk Dwi Agus
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 3 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v10i3p263-272

Abstract

The objective of this study is to analyze the formal requirements for filing a petition to annul the results of regional head elections and to examine the issues surrounding the application of the vote margin threshold in resolving disputes over regional head election results. This study employs a normative legal research method, using a statutory, conceptual, and case approach. The findings indicate that a petition for the annulment of regional head election results must satisfy two requirements, namely the existence of discrepancies in vote calculations between the election organizers and the petitioner, and the fulfillment of the vote margin threshold ranging from 0.5 percent to 2 percent as stipulated in Article 158 of Law Number 10 of 2016. The implementation of simultaneous regional head elections from 2015 to 2024 has generated a significant number of disputes totaling 743 registered cases. The Constitutional Court has demonstrated inconsistency in applying the vote margin threshold, as 24 out of 181 accepted cases did not meet the required percentage. The Constitutional Court's decision to accept cases that failed to meet the vote margin threshold is considered to deviate from the principle of legal certainty.
IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 228 AYAT (1) PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DPR RI Khurin Nadhiroh; M. Abdim Munib; Mochamad Mansur
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64051

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut berpotensi melampaui kewenangan konstitusional karena tidak memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali pengaturan kewenangan DPR agar sejalan dengan prinsip negara hukum. Kata Kunci DPR RI, tata tertib DPR, penyalahgunaan kewenangan, checks and balances.   Abstract This study analyzes the implications of the implementation of Article 228 paragraph (1) of the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 on the potential abuse of power within Indonesia’s constitutional system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the evaluative authority granted to the DPR potentially exceeds its constitutional limits due to the absence of a clear legal basis in the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2014. The provision may also create overlapping authority and undermine the principle of checks and balances. Therefore, a reorganization of the DPR’s authority is necessary to ensure compliance with constitutional principles. Keywords: House of Representatives, rules of procedure, abuse of power, checks and balances.
Kajian Komparatif Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Antara Indonesia dengan Malaysia Nur Aziz, Muhammad; Munib, M. Abdim; Mansur, Mochammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.811

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan membandingkan pengaturan perlindungan hak subjek data pribadi di Indonesia dan Malaysia guna mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan dari masing-masing regulasi dalam melindungi kedaulatan data individu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Personal Data Protection Act 2010 (Akta 709) di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia memiliki keunggulan pada cakupan sektor yang komprehensif (publik dan privat) serta pengakuan hak portabilitas data dan perlindungan dari profilasi otomatis yang lebih modern. Sementara itu, pengaturan di Malaysia unggul dalam hal kemandirian finansial otoritas pengawas melalui Personal Data Protection Fund serta adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga spesialis Appeal Tribunal. Perbedaan substansial ditemukan pada status kelembagaan pengawas dan teknis penegakan hukum, di mana Malaysia memiliki prosedur investigasi yang lebih independen dan spesifik, sedangkan Indonesia masih mengandalkan struktur birokrasi pemerintahan pusat dan penegakan hukum umum. Secara keseluruhan, perbandingan ini memberikan gambaran objektif mengenai model perlindungan data yang dapat memberikan jaminan keamanan lebih kuat bagi subjek data di era digital.
Co-Authors Adrianto Prabowo Agung Santoso Andrian Noriza Dea Nawang Wulandari Didiek Wahju Indarta Irma Mangar Junianti, Winda Khurin Nadhiroh Mahendra, DWi Fana Mochamad Mansur Nur Aziz, Muhammad Nuriyan Masyhar, Ahmad Nurul Fajriyah Sabrina. A, Nadila Sulistiorini, Yayuk Dwi Agus Wanda Dwi Safitri Yasin, Bukhari