Articles
<![CDATA[Upaya Pemerintah Dalam Pengendalian Barang Lartas Melalui Penyedia Jasa Titip ]]>
<![CDATA[Sabrina. A, Nadila]]>;
<![CDATA[Munib, M. Abdim]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v39i2.712
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan guna mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian serta penegakan hukum terhadap penyedia jasa titip online yang membawa barang kategori larangan dan pembatasan (Lartas) dengan modus Splitting. Barang yang dibawa penyedia jasa titip ialah barang Non-Personal Use yang tidak mendapat pembebasan bea impor seperti barang pribadi, barang yang dibawapun dibatasi serta untuk komoditas lartas yang masuk ke daerah pabean wajib ada surat ijin dari instansi. Maraknya penyedia jasa titip yang memakai modus Splitting ataupun penyelundupan guna menghindari kewajibannya membayar bea impor serta membawa komoditas lartas. Ini menjadi perhatian yang serius sebab, maraknya komoditas lartas di daerah pabean serta praktik jasa titip ilegal yang merugikan negara di bidang kepabenan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai bertugas melaksanakan pengawasan serta pencegahan pada barang lartas yang di bawa jasa titip dengan pengecekan fisik, administratif serta program anti Splitting yang selaras dengan perundang-undangan. Penyedia jasa titip yang melaksanakan modus Splitting dengan tujuan guna menghindari bea masuk impor serta membawa komoditas kategori lartas diancam pidana penjara diikuti dengan sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabenan.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Optik Terhadap Pelayanan Oleh Pegawai Tanpa Sertifikat Refraksionis Optisien ]]>
<![CDATA[Wanda Dwi Safitri]]>;
<![CDATA[Didiek Wahju Indarta]]>;
<![CDATA[M. Abdim Munib]]>
<![CDATA[ PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7233
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum penyelenggara optik terhadap pelayanan kesehtaan mata yang diberikan oleh pegawai tanpa sertifikat Refraksionis Optisien di Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tingginya praktik penggunaan kacamata yang tidak didukung oleh pemeriksaan profesional, dimana banyak optik mempekerjakan tenaga yang tidak memiliki sertifikat, berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengharuskan adanya tenaga bersertifikat di optik dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat termasuk gangguan penglihatan jangka panjang. Selain itu, kurangnya pengawasan dan edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, serta perlunya kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang optik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata di Kabupaten Bojonegoro]]>
<![CDATA[Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Nurul Fajriyah]]>;
<![CDATA[Didiek Wahju Indarta]]>;
<![CDATA[M. Abdim Munib]]>
<![CDATA[ PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7304
<![CDATA[Pembangunan merupakan salah satu aspek pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan Tanah menjadi solusi dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian ini mengkaji terkait Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini berfokus kepada analisis hukum dan kewenangan Lembaga Pertanahan dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadaan Tanah dilakukan oleh Lembaga Pertanahan, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan. Dalam hal Pengadaan Tanah, Kepala Kantor Wilayah dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan membentuk pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam penelitian ini menyarankan bahwa Pemerintah Daerah membuat Peraturan pelaksanaan pengadaan tanah, dan Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan jalan tol sehingga dalam pelaksanaannya Masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban sosial mereka. Studi ini memberikan wawasan tentang pentingnya Kewenangan BPN dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum, serta mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.]]>
<![CDATA[Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Terhadap Bengkel Dan Kendaraan Kustom ]]>
<![CDATA[Mahendra, DWi Fana]]>;
<![CDATA[Didiek Wahju Indarta]]>;
<![CDATA[M. Abdim Munib]]>
<![CDATA[ PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7591
<![CDATA[Kustomisasi kendaraan sering dipandang sebelah mata dikarenakan dianggap sebagai pelanggaran hukum karena mengubah bentuk asli dari kendaraan bermotor menjadi bentuk lain. Yang jelas itu tidak hanya mengalami perubahan pada sumbu roda tetapi juga perubahan pada struktur rangka kendaraan. Bagi beberapa pihak kustomisasi kendaraan ini adalah sebuah kreasi dan kreativitas karena bukan hanya mementingkan sisi fungsional saja tetapi juga dari sisi gaya hidup. Para pelaku dalam industri ini mempunyai pandangan bahwa gaya yang diaplikasikan terhadap sepeda motor kustom mereka adalah representasi dari diri mereka sendiri, maka kustomisasi kendaraan adalah perubahan pada struktur rangka dan roda serta mesin yang dilakukan untuk memberi kepuasan pada diri pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empricial research), seperti yang dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa: “Penelitian empiris merupakan, penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data premier di lapangan. Alasan salah satu bengkel kustomisasi kendaraan bermotor di Surabaya yaitu SPAWN GARAGE ini enggan atau belum mendaftarkan dan juga melakukan sertifikat bagi setiap karyawannya adalah dikarenakan ketidaktahuan bengkel kustomisasi kendaraan bermotor tersebut terhadap regulasi yang mengatur praktik kustomisasi kendaraan bermotor selama ini. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki peran sebagai pemangku kebijakan untuk melaksanakan perannya dengan harapan semua bengkel yang melakukan pembalasan praktik kustomisasi kendaraan bermotor dapat mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat pada regulasi yang ada. tigkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh bengkel kustomisasi kendaraan bermotor ini bisa dikatakan masih kurang. Di dalam penerapannya dari peraturan ini bisa dikatakan masih belum mendapat pemahaman yang tegas dan baik dari bengkel kustomisasi kendaraan bermotor.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pembuatan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI Dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Dea Nawang Wulandari]]>;
<![CDATA[M. Abdim Munib]]>;
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i1.4007
<![CDATA[Kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil. Kebijakan tersebut dipandang sensitif karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan persepsi keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, historis, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI telah memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi aspek legalitas serta kepastian hukum karena dilakukan melalui proses pengusulan, pembahasan anggaran negara, dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari perspektif keadilan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch, kebijakan ini masih menunjukkan ketimpangan dengan kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dalam perumusan kebijakan tunjangan anggota DPR RI.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 228 AYAT (1) PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DPR RI ]]>
<![CDATA[Khurin Nadhiroh]]>;
<![CDATA[M. Abdim Munib]]>;
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64051
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut berpotensi melampaui kewenangan konstitusional karena tidak memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali pengaturan kewenangan DPR agar sejalan dengan prinsip negara hukum. Kata Kunci DPR RI, tata tertib DPR, penyalahgunaan kewenangan, checks and balances. Abstract This study analyzes the implications of the implementation of Article 228 paragraph (1) of the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 on the potential abuse of power within Indonesia’s constitutional system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the evaluative authority granted to the DPR potentially exceeds its constitutional limits due to the absence of a clear legal basis in the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2014. The provision may also create overlapping authority and undermine the principle of checks and balances. Therefore, a reorganization of the DPR’s authority is necessary to ensure compliance with constitutional principles. Keywords: House of Representatives, rules of procedure, abuse of power, checks and balances.]]>
<![CDATA[Kajian Komparatif Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Antara Indonesia dengan Malaysia ]]>
<![CDATA[Nur Aziz, Muhammad]]>;
<![CDATA[Munib, M. Abdim]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochammad]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.811
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dan membandingkan pengaturan perlindungan hak subjek data pribadi di Indonesia dan Malaysia guna mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan dari masing-masing regulasi dalam melindungi kedaulatan data individu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Personal Data Protection Act 2010 (Akta 709) di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia memiliki keunggulan pada cakupan sektor yang komprehensif (publik dan privat) serta pengakuan hak portabilitas data dan perlindungan dari profilasi otomatis yang lebih modern. Sementara itu, pengaturan di Malaysia unggul dalam hal kemandirian finansial otoritas pengawas melalui Personal Data Protection Fund serta adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga spesialis Appeal Tribunal. Perbedaan substansial ditemukan pada status kelembagaan pengawas dan teknis penegakan hukum, di mana Malaysia memiliki prosedur investigasi yang lebih independen dan spesifik, sedangkan Indonesia masih mengandalkan struktur birokrasi pemerintahan pusat dan penegakan hukum umum. Secara keseluruhan, perbandingan ini memberikan gambaran objektif mengenai model perlindungan data yang dapat memberikan jaminan keamanan lebih kuat bagi subjek data di era digital.]]>
<![CDATA[Implikasi Penerapan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Terhadap Akuntabilitas Anggota Legislatif ]]>
<![CDATA[M Abdim Munib]]>;
<![CDATA[Alfiani Dewi Bulan Safitri]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5830
<![CDATA[Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that sovereignty is in the hands of the people and is carried out according to the Constitution. This provision affirms that Indonesia is a country that stands on the principles of democracy. One of the characteristics of a country that adheres to democracy is to hold periodic, honest and fair general elections to elect candidates for legislative members. In the implementation of general elections, it cannot be separated from the existence of an election system, which is a method that regulates citizens in electing the people's representatives. Based on Article 168 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, the election system implemented in Indonesia is a proportional system with an open list of candidates. Based on the results of the research, the implementation of the open proportional election system has a positive impact on the accountability of legislative elections. With a proportional system with an open list of candidates, it provides a greater opportunity to build a direct relationship between voters (the people) and legislative members. Legislative members are not only obedient to political parties, but legislative members are also required to work optimally to carry out the mandate of the people (constituents) who have elected them]]>
<![CDATA[Dynamics of the Application of the Percentage of Vote Difference in the Resolution of Disputes Over the Results of Local Head Elections ]]>
<![CDATA[M. Abdim Munib]]>;
<![CDATA[Yayuk Dwi Agus Sulistiorini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 3 (2025): November 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.17977/um019v10i3p263-272
<![CDATA[The objective of this study is to analyze the formal requirements for filing a petition to annul the results of regional head elections and to examine the issues surrounding the application of the vote margin threshold in resolving disputes over regional head election results. This study employs a normative legal research method, using a statutory, conceptual, and case approach. The findings indicate that a petition for the annulment of regional head election results must satisfy two requirements, namely the existence of discrepancies in vote calculations between the election organizers and the petitioner, and the fulfillment of the vote margin threshold ranging from 0.5 percent to 2 percent as stipulated in Article 158 of Law Number 10 of 2016. The implementation of simultaneous regional head elections from 2015 to 2024 has generated a significant number of disputes totaling 743 registered cases. The Constitutional Court has demonstrated inconsistency in applying the vote margin threshold, as 24 out of 181 accepted cases did not meet the required percentage. The Constitutional Court's decision to accept cases that failed to meet the vote margin threshold is considered to deviate from the principle of legal certainty.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Perlindungan Hukum Debitur Kendaraan Bermotor di Desa Balongcabe Kedungadem Bojonegoro ]]>
<![CDATA[M. Abdim Munib]]>;
<![CDATA[Gunawan Hadi Purwanto]]>;
<![CDATA[Siti Alfiana Dzakia]]>
<![CDATA[ Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 4 (2025): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aks.v9i4.28182
<![CDATA[Permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Balongcabe, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan adanya kasus penyitaan kendaraan bermotor oleh debt collector akibat masih kurangnya pemahaman hukum masyarakat, khususnya mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan literasi hukum agar masyarakat mampu melindungi haknya sebagai debitur. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui penyuluhan dan pendampingan hukum. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar perjanjian, hak dan kewajiban debitur, serta ketentuan eksekusi fidusia. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta setelah mengikuti penyuluhan. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi dan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong sikap kritis terhadap praktik penarikan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan hukum. Ke depan, kegiatan lanjutan diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui kerja sama dengan pos bantuan hukum setempat.]]>
