Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : dharma pendidikan

Analisis hukum terhadap tindak pidana pengoplosan BBM dan efektivitas UU Migas Firli Afriyeni; Oktana Wahyu Perdana
Dharma Pendidikan Vol 20 No 2 (2025): Dharma Pendidikan
Publisher : STKIP PGRI Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69866/dp.v20i2.609

Abstract

Kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia mencerminkan lemahnya penegakan hukum dalam sektor energi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam kasus oplosan BBM serta menilai efektivitas penerapan sanksi dan pengawasan dalam mencegah pelanggaran serupa. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta laporan lembaga resmi seperti Kementerian ESDM, BPH Migas, dan LBH Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengoplosan BBM melanggar Pasal 54 dan 55 UU Migas dan termasuk tindak pidana ekonomi yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun per tahun, namun penegakan hukumnya belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan minimnya bukti teknis. Kesimpulannya, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, penerapan sanksi pidana yang lebih tegas, serta revisi regulasi agar sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna menciptakan sistem hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat
Kajian pustaka mengenai revitalisasi benteng keraton berdasarkan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Nadia Sekar Ningtias; Oktana Wahyu Perdana
Dharma Pendidikan Vol 20 No 2 (2025): Dharma Pendidikan
Publisher : STKIP PGRI Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69866/dp.v20i2.611

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya, baik berupa benda maupun tak benda, yang mencerminkan identitas dan sejarah bangsa. Salah satu wujud warisan budaya tersebut adalah Benteng Keraton Yogyakarta yang memiliki nilai historis tinggi sebagai bagian integral dari kawasan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji revitalisasi Benteng Keraton ditinjau dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya, dengan menyoroti kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, dokumen peraturan, laporan penelitian, dan berita akademik terkait kebijakan pelestarian budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Perda tersebut telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga. Revitalisasi Benteng Keraton cenderung berfokus pada aspek fisik, sementara nilai sosial dan historisnya kurang diperhatikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan revitalisasi membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tim ahli, dan masyarakat, serta penerapan prinsip konservasi berbasis ilmu pengetahuan agar pelestarian warisan budaya dapat berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai historisnya.