Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PENDIDIKAN LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PENCEGAHAN: STUDI PADA PENCEGAH KRISIS PLANET RT 08 RW 04 MALAKA JAYA Supriadi, Taufiq; Girsang, Fredsly Hendra Sardol; Syari, Shinta Kumala; Widyanti, Khairina
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8283

Abstract

Krisis lingkungan global menuntut pergeseran instrumen hukum dari pendekatan represif ke preventif-edukatif. Penelitian ini menganalisis kedudukan yuridis pendidikan lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) serta efektivitasnya pada tingkat komunitas melalui metode yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik "Pencegah Krisis Planet" di RT 08 Malaka Jaya merupakan implementasi konkret Pasal 65, 67, dan 70 UU PPLH sebagai instrumen pencegahan administratif non-pidana yang efektif mengisi kekosongan hukum (legal gap) di wilayah padat penduduk. Integrasi legalitas Rukun Tetangga sebagai Lembaga Kemasyarakatan, regulasi mikro melalui Blueprint pembangunan, dan transparansi digital terbukti mentransformasi budaya hukum warga menjadi kepatuhan sukarela. Secara empiris, inisiatif mandiri ini berhasil mengelola 6 ton sampah organik per tahun dan mengonservasi air melalui melalui 43 titik biopori, 3 sumur resapan dalam, serta drainase biru-hijau yang terintegrasi. Model ini menghasilkan green returns bagi negara melalui efisiensi biaya pemulihan lingkungan, sehingga perlu direplikasi sebagai strategi mitigasi krisis ekologi di tataran lokal.
Administrative Warnings as an Environmental Prevention Instrument at the Urban Community Level Supriadi, Taufiq; Nico, Nico; Savitri, Dianty; Munis, Naufal Afra
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 5 No. 9 (2026): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v5i9.1402

Abstract

Environmental damage in urban areas is not always caused by large-scale environmental crimes, but often stems from repeated and neglected minor administrative violations. Administrative reprimands are one of the strategic initial instruments in preventing the escalation of environmental damage without having to resort to a criminal approach. This study aims to analyze the role and effectiveness of administrative reprimands as a community-based environmental prevention instrument at RT 8 RW 4 Malaka Jaya, East Jakarta. A normative juridical approach combined with a light empirical approach through field observation was employed. Data were collected through library research, non-participatory observation over two months (January-February 2025), and documentation. The findings show that verbal reprimands were effective in 83.3% of cases, while written reprimands were effective in 60% of cases. The dominant violations were improper waste disposal (48.9%), open waste burning (17.0%), and neglected waterway cleanliness (14.9%). Key success factors include social closeness between RT administrators and residents, a persuasive and familial approach, consistent application, collective agreements, and community supervision. However, normative gaps were identified in legal legitimacy, documentation systems, and capacity building for RT administrators. This study confirms that administrative reprimands have significant preventive value if supported by community participation. Strengthening written guidelines, documentation systems, and legal capacity for RT administrators is recommended.
Model Praktik Baik Rukun Tetangga 008, RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur Sebagai Model Replikasi Perlindungan Lingkungan yang Berbasis SDG’s Desa Supriadi, Taufiq; Nonita Sabillah Fahzari; I Dewa Wirantaya; Selin Dinda Hariyanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4700

Abstract

Lingkungan bukan hanya tempat tinggal tetapi juga merupakan sumber utama untuk mendukung keberlangsungan hidup. Dalam perspektif hukum lingkungan, lingkungan hidup merupakan objek perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum lingkungan hidup dan menganalisis penerapannya melalui praktik nyata di masyarakat. Pada Rukun Tetangga (RT) 008, RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, telah mengimplementasikan model praktik yang baik yaitu 1) membangun sumur artersis warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga; 2) program penanaman tanaman produktif dan tanamam hias untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi warga; 3) pembangunan akuarium, taman gantung, dan 45 biopori untuk konservasi air dan keindahan lingkungan; 4) pembangunan dua kolam ikan untuk budidaya Lele sebagai peningkatan gizi warga. Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat, pencegahan pencemaran, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dikenal dalam hukum lingkungan. Kegiatan warga juga mendukung program kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) sehingga dapat dijadikan model replikasi perlindungan lingkungan pada rukun tangga lain sebagai bentuk konkret implementasi hukum lingkungan di tingkat rukun tangga.