Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan JUSTISI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Hukum Lex Generalis Electoral Governance : Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Journal of Law, Administration, and Social Science USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies Journal of Business, Management and Social Studies Journal of Mutidisciplinary Issues Journal of Accounting Law Communication and Technology Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
Silalahi, Wilma
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Enforcement Of Regent Regulation Number 12 Of 2022 On Violations Of Operating Times Of Goods Cars On Roads In Tangerang Regency Fudianto, Mahfudz; Silalahi, Wilma
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 2 (2025): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i2.24752

Abstract

Regent Regulation Number 12 of 2022 concerning the Second Amendment to Regent Regulation Number 46 of 2018 concerning Restrictions on Freight Car Operating Hours on Road Sections in the Tangerang Regency Region (Perbup 12/2022), is a legal umbrella that is present in anticipating traffic violations related to the regulation and restriction of operational hours, especially for vehicles or trucks transporting soil excavation that go back and forth every day along the roads of Tangerang Regency. The main idea of the birth of Perbup 12/2022 as stipulated in Article 3 paragraph (1), is to strictly regulate the operational time of goods transportation vehicles, namely from 22:00 WIB to 05:00 WIB. The restrictions as intended in paragraph (1) are applied to road sections in the regional area and are excluded for toll road sections. It is clear that the presence of Perbup 12/2022 is solely aimed at ensuring the continuity and smooth flow of road traffic in the Tangerang Regency area, where every day the road is crowded with traffic for various public vehicles, both two-wheeled and four-wheeled. The concern that if there is no Regent Regulation, there will be traffic crowded on the meeting road between public vehicles and land excavation trucks, even the risk of traffic accidents often occurs outside the limited time as stipulated in Perbup 12/2022
Reforming Mortgage Execution Norms to Enhance Justice for Debtors Taufano, Martinus Al Ibrani Giga; Silalahi, Wilma
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.293

Abstract

The execution of mortgage rights under Article 6 of Law No. 4 of 1996 grants creditors direct authority to sell collateral through public auctions without requiring a court order. However, this practice frequently results in procedural violations that harm debtors and undermine the principle of justice. This study aims to analyze the legal framework governing mortgage execution, identify common procedural violations in auction practices, and propose an ideal legal protection model for debtors. Employing a juridical-normative methodology, the study analyzes relevant laws and regulations alongside case documentation. The findings reveal a significant imbalance in the legal positions of creditors and debtors, primarily due to insufficient procedural oversight. The study concludes that reforming existing norms and enhancing supervisory mechanisms for execution auctions are essential to ensure legal certainty, protect debtor rights, and promote substantive justice within Indonesia’s collateral law system.
Empat Milenium Profesi Advokat Dan Ikhtiar Mempertahankan Status Officium Nobile Helmi, Teofilus Titus; Silalahi, Wilma
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5718

Abstract

Semua advokat mengakui bahwa profesinya adalah profesi yang terhormat. Namun kenyataannya, advokat sering kali mendapat stigma negatif di Masyarakat. Padahal, sejarah tidak selalu mencerminkan hal tersebut. Advokat bersumpah untuk menegakkan hukum dan membela nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menghayati kembali makna profesi advokat yang kian tergerus seiring perkembangan zaman. Penghayatan ini dilakukan dengan menelusuri perjalanan profesi advokat dari masa ke masa, termasuk persyaratan, definisi, dan akar katanya, agar advokat tidak melupakan fondasi awal profesinya. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan advokat dalam menghadapi ruang tanggung jawab baru. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan historis dan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa profesi advokat telah memikul tugas mulia sejak awal peradaban manusia, dan kini kembali harus berjuang untuk mempertahankan kemuliaan tersebut. Upaya ini dilakukan dengan mempertahankan sistem yang telah ada serta memperkenalkan berbagai sistem baru dengan mencontoh profesi mulia lainnya. Studi ini mendorong advokat untuk menghayati kembali makna profesinya, menjadi versi terbaik dari dirinya, sekaligus menjadi bahan kajian bagi pembentuk undang-undang dan para ahli hukum dalam mempersiapkan regulasi untuk mencetak advokat yang berkualitas.
Analisis Yuridis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam Judicial Review Marsanti, Aliyah; Silalahi, Wilma
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2973

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) menjadi momen penting dalam praktik judicial review di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang harus sesuai dengan prinsip negara hukum, prinsip transparansi, dan partisipasi masyarakat. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena ditemukan kelemahan dalam cara pembuatannya, terutama dalam penerapan metode omnibus law yang belum memiliki dasar hukum yang jelas di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Analisis ini bertujuan menjelaskan dasar hukum dari putusan tersebut, dampaknya terhadap mekanisme judicial review, serta efeknya terhadap proses pembuatan undang-undang ke depan. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual, tulisan ini menegaskan bahwa putusan MK tidak hanya membatasi wewenang legislatif dan eksekutif, tetapi juga memperkuat peran judicial review sebagai alat kontrol terhadap konstitusi. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi contoh penting dalam praktik hukum tata negara Indonesia, terutama dalam hal keabsahan hukum dan perlindungan hak warga negara yang diakui dalam konstitusi.  
Sistem Pemerintahan Indonesia : Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen William, Joseph; Silalahi, Wilma
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.3031

Abstract

Penelitian ini membahas sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dan sesudah amandemen dengan menyoroti pergeseran struktur kekuasaan serta implikasinya terhadap prinsip demokrasi konstitusional. UUD 1945 sebelum amandemen menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif dengan pengaruh yang luas terhadap lembaga legislatif, sehingga sistem presidensial yang dianut cenderung bersifat semu dan membuka peluang bagi praktik otoritarianisme. Setelah empat kali amandemen (1999–2002), sistem pemerintahan Indonesia mengalami transformasi menuju model presidensial yang lebih murni dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme check and balance yang lebih tegas. Amandemen memperkenalkan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, pembatasan masa jabatan, penguatan fungsi DPR, serta pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan ini tidak hanya memperkuat legitimasi demokratis Presiden, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas serta mencegah dominasi kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 merupakan langkah fundamental dalam mengembangkan sistem presidensial Indonesia menuju pemerintahan yang lebih demokratis, konstitusional, dan berkeadilan. Meskipun demikian, pelaksanaan sistem pemerintahan pasca-amandemen masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidakseimbangan peran antar lembaga negara, tarik-menarik kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif, serta lemahnya budaya politik yang mendukung check and balance secara konsisten. Selain itu, penguatan lembaga yudikatif melalui Mahkamah Konstitusi memunculkan dinamika baru dalam penegakan prinsip konstitusionalisme yang menuntut profesionalisme dan independensi hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat reformasi konstitusi agar sistem pemerintahan presidensial yang dijalankan benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan supremasi hukum yang berkelanjutan.
Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah dan Pascanikah Berdasarkan Perspektif Agama Kristen dan Hukum Positif Indonesia Ranadi, Gladys Felicia; Silalahi, Wilma
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4862

Abstract

Pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. didalam pengambilan keputusan, setiap individu diwarnai oleh cara berfikir dan kepercayaan individu tersebut. Latar belakang, suku, ras, budaya dan agama menjadi faktor penting yang membentuk cara individu berfikir dan menjalankan hidupnya. Sebelum pernikahan pasangan dapat mengatur mengenai perjanjian pranikah atau melakukan perjanjian pascanikah bagi yang sudah menikah yang mengatur mengenai pembagian harta apabila hal yang tidak diinginkan terjadi. Perjanjian pranikah dan pascanikah seringkali menjadi pro dan kontra karena dianggap berbenturan dengan nilai dalam masyarakat Kristiani yang melihat bahwa pernikahan adalah peristiwa yang sakral dalam kehidupan. Sedangkan perjanjian pranikah sendiri bertujuan sebagai bentuk perlindungan. 
KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK 2020 Silalahi, Wilma
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2020): TATA KELOLA PEMILIHAN DALAM PUSARAN BENCANA
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v2i1.211

Abstract

Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam Pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa apabila Pemilihan serentak tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Melalui kajian penelitian ini diharapkan, Pemerintah segera menyusun regulasi baru yang mengakomodir terjadinya force majeure seperti bencana nonalam. Penundaan Pemilihan lanjutan dapat dipergunakan sebagai kontrol atau persiapan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai perangkat penunjang aktivitas Pemilihan di tengah pandemi covid-19 serta dapat sebagai kontestasi politik sekaligus sebagai momentum terhadap perbaikan sistem Pemilihan oleh pemerintah. Selain itu, Penundaan Pemilihan lanjutan tahun 2020 sangat tepat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, lebih berharga masalah kesehatan dan nilai keselamatan manusia daripada sebuah nilai Pemilihan serta hal ini sudah sesuai dengan perintah konstitusi sesuai dengan prinsip Salus populi suprema lex esto.
The Existence of The Indigenous People of Passo in The Perspective of Positive Law in Indonesia Satriyo Mandiri, Muhammad; Silalahi, Wilma
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 11 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i11.1403

Abstract

The Indonesian state is a state of law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, meaning that as a state of law, all and every action of state administrators and citizens must follow and comply with any applicable regulations or laws. In the concept of a state of law, what is used as the commander in state life is the law itself. As a state of law, Indonesia highly upholds and recognizes the protection of human rights. Protection of human rights means that every citizen and/or community group must be seen as equal. In addition, certain groups that have special needs or vulnerabilities such as indigenous peoples, where the fulfillment of their rights must be treated very extra. This is clearly stated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, empirically, there are rights of indigenous groups that are often violated, such as the indigenous people in Negeri Passo, where their traditional rights in the form of Upulatu or king titles for generations are about to be revoked by parties who are supposed to protect and guarantee their customary legal rights. However, in reality, they actually tried to take away the traditional rights of the indigenous people in Negeri Passo by making new local regulations using their power/office, which resulted in losses to the indigenous people themselves. As a result, these indigenous groups find it difficult to obtain legal certainty as indigenous peoples.
Tanggung jawab negara menurut UUD 1945 terhadap ancaman siber dan perang hibrida Silalahi, Wilma; Adeputri, Gesta Subysesa Maharwani
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 3 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i3.1830

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan dinamika geopolitik global telah melahirkan ancaman baru berupa serangan siber dan perang hibrida yang menguji ketahanan nasional Indonesia. Ancaman ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga non-militer melalui kebocoran data, serangan ransomware, serta disinformasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara menurut UUD 1945 dalam menghadapi ancaman siber dan perang hibrida, sekaligus menilai kecukupan kerangka hukum nasional yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 30 UUD 1945 menegaskan negara sebagai aktor utama dalam menjamin pertahanan dan keamanan nasional, namun regulasi positif di Indonesia, seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU ITE, masih lebih berorientasi pada ancaman konvensional. Hal ini menimbulkan celah hukum dalam menghadapi kompleksitas ancaman hibrida. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan pertahanan siber nasional yang lebih adaptif, integratif, dan sesuai dengan dinamika ancaman kontemporer.
Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Buku; Tinjauan Hak Ekonomi dan Hak Moral Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Fadhli, Rifqi Naufal; Silalahi, Wilma
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 10 No 1 (2025): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v10i1.11379

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection against book copyright infringement, particularly in terms of economic rights and moral rights as regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright. The main contribution of this research is to provide a deeper understanding of the legal protection mechanisms available to book authors, as well as the role of the government and society in upholding respect for intellectual works. This article falls under the category of normative juridical research with a qualitative approach, analyzed through a literature review of statutory regulations, legal literature, and related documents. The findings of the study conclude that although the law provides a strong legal framework, the implementation of protection for the economic and moral rights of book authors remains suboptimal due to weak law enforcement and low public awareness of the importance of copyright.
Co-Authors Adeputri, Gesta Subysesa Maharwani Aditya Pradana, Yudha Akhirudin Antonio, Michelle Linda Darmansyah, Erick Djaja, Benny Djayanti Djayanti, Djayanti Evelina, Shane Fadhli, Rifqi Naufal Fudianto, Mahfudz Hafendi, Doni Hamonangan, Marcellius Kirana Helmi, Teofilus Titus Ichsandi, Muhammad Wildan Ismantara, Stefany Jonathan, Michael Kirana, Kimmy Baby Linda Antonio, Michelle Maharwani, Gesta Sebysesa Manurung, Rachel Wahyunita Theodor Marsanti, Aliyah Marsela Berliana Mutiara Putri, Mutiara Naomy Christian Yulianty Simanjuntak1, Indah Natassya, Meily Ngabut, Rupertus Arvinci Permatasari, Yofi Princes, Elfindah Priyono, Muhammad Yogi Septiyan Purba, Jeremy Exaudi Ranadi, Gladys Felicia Sanjaya, Aqila Herdiyanto Saraswati, Dita Satriyo Mandiri, Muhammad Sudirman Taufano, Martinus Al Ibrani Giga William Chandra William, Joseph