-, Supratiwi -
Unknown Affiliation

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

PERAN ULAMA KALANGAN NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM KONTESTASI PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 Cahyani, Amalia Sukma; -, supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the role and factors that made Ulama from the Nahdlatul Ulama circle play a role in the contestation for the Purbalingga Regency Regent Election in 2020. By using the thory of political behavior by Ramlan Surbakti and Elite Theory bya Pareto and Putnam, the research that the author conducted was descritive qualitative research by obtaining data and information in accordance with what was in the field. The research results show that the role of Ulama from the Nahdlatul Ulama group in the Regent Election in Purbalingga Regency in 2020 was as a figure who became a reference for this knowledge and became a reference in determining political attitudes. The background of Ulama Nahdlatul Ulama to participate in the Regent Election process in Purbalingga is mainly religious factors and the mutual need for relegion and politics
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAN SAMPAH DI KOTA BEKASI (STUDI KASUS TPA SUMUR BATU) Simanjuntak, Dony Daniel Amos; -, supratiwi -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kapasitas TPA Sumur Batu Kota Bekasi yang sudah tidak optimal menampung sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Bekasi. Dari total 1.800 ton sampah per-hari yang diangkut, hanya 70 persen sampah yang dapat ditampung. Sementara itu jumlah penduduk terus meningkat, yang mana hal tersebut juga mempengaruhi jumlah timbulan sampah yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di Kantor UPTD TPA Sumur Batu, Jl. Kramat Sumur Batu, RT 002/RW 001, Ciwikul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17153. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III untuk mengukur implementasi kebijakan melalui empat kriteria yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi sudah berjalan. Dengan kriteria komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sudah tercapai. Namun terdapat kriteria sumber daya yang belum tercapai. Tidak terpenuhinya kriteria sumber daya tersebut atas dasar tidak terpenuhinya sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya alat berat dan fasilitas penunjang. Sehingga implementasi kebijakan tersebut masih perlu diperbaiki pada kriteria sumber daya. Perbaikan perlu dilakukan pada alokasi anggaran, program pengelolaan sampah, dan penerapan PLTSa. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan berupaya untuk mengatasi permasalahan kapasitas overload kapasitas TPA Sumur Batu, seperti mengkaji ulang anggaran pengelolaan sampah, memasifkan TPS3R dan Bank Sampah, serta menerapkan pengelolaan sampah berbasis teknologi pembangkit listrik atau PLTSa.
Evaluasi Kebijakan Penanganan Rob Di Semarang Utara Tahun 2022-2023 Wijayanto, Reno Sakti; marlina, neny -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksaaan kebijakan tersebut. Dalam menganalisis evaluasi kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022- 2023 menggunakaan teori William Dunn. Sedangkan, faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksaaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 ditinjau dari teori Grindlee dan Edward III. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan adalah wawancara, dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa evaluasi kebijakan penanganan banjir rob di Semarang Utara tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan bervariasi, dengan beberapa wilayah di Semarang Utara merasakan manfaat yang signifikan namun wilayah seperti Tambaklorok menghadapi kendala. Efisiensi penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya manusia telah menunjukkan kemajuan tetapi memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kecukupan program menunjukkan perlunya tambahan kebijakan dan kerjasama lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerataan dampak dan partisipasi masyarakat umumnya baik, namun ketidakmerataan manfaat masih menjadi masalah. Responsivitas menunjukkan bahwa program dan respons pemerintah perlu penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Ketepatan pelaksanaan program umumnya baik, meskipun ada keterlambatan yang disebabkan oleh kendala teknis dan faktor lain, serta pencapaian target yang bervariasi. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan ketepatan dalam penanganan banjir rob. Pelaksanaan kebijakan penanganan rob di Semarang Utara Tahun 2022-2023 menghadapi faktor penghambat meliputi sumber daya seperti keterbatasan dalam pelatihan staff, kendala dana, dan kurangnya sarana serta prasarana yang memadai, serta maslaah isi kebijakan berupa masalah dalam pembebasan lahan dan resistensi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung termasuk komunikasi yang efektif antara lembaga implementator dan LSM, serta disposisi yang berupa tingkat komitmen dan kejujuran yang tinggi di antara implementator
EVALUASI LAYANAN PENGADUAN KOTA SEMARANG : STUDI PENANGANAN KASUS KERUSAKAN JALAN PERIODE 2021-2022 Sunaringtyas, Karima Azzahra; -, supratiwi -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The background to this research is the importance of evaluating the complaint management process using a case study of one of the crucial reports received through the LAPOR HENDI service during the 2021-2022 period, namely a case of road damage. The total number of road damage reports received in 2021 reached 212 reports, and in 2022 it reached 266 reports. This research uses a qualitative method with a case study approach, and uses primary and secondary data. The research location is in Semarang City, Central Java. Data collection methods include interview techniques, observation, documentation and literature study. Based on the research results obtained, the Semarang City complaint service for the 2021-2022 period has succeeded in managing complaints in handling road damage reports. This success is based on fulfilling four evaluation criteria by William N. Dunn, namely effectiveness, equity, responsiveness, and appropriateness. The recommendations given are related to the mechanism for closing reports, developing independent networks, and socializing road sections to the community.
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI E-OPEN DI KOTA BEKASI TAHUN 2023 Rusdy, Muhammad Rifqi Nikmatullah; -, supratiwi -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebabkan aplikasi e-Open sebagai sarana pelayanan kependudukan digital di Kota Bekasi tidak lagi menjadi prioritas, hal tersebut kemudian mengindikasikan bahwasanya aplikasi e-Open tidak lagi mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan milik William Dunn untuk mengukur kebijakan dari kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelayanan kependudukan berbasis aplikasi e-Open belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari kebijakan yang hanya mampu memenuhi satu dari enam kriteria evaluasi, yakni hanya kriteria ketepatan. Dalam hal ini kekurangan yang terdapat pada indikator efektivitas menjadi faktor utama kegagalan kebijakan. Terbukti bahwasanya pergeseran peran sentral e-Open pada Perda Kota Bekasi No.10 Tahun 2021 dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi membuat orientasi stakeholder Disdukcapil Kota Bekasi juga menyimpang dari niat awal dibentuknya kebijakan pelayanan kependudukan secara online. Akibatnya hal tersebut berpengaruh terhadap buruknya output pelayanan yang dihasilkan. Rekomendasi yang diberikan antara lain seperti mengkaji ulang kebijakan untuk memberikan posisi yang ideal bagi aplikasi e-Open, mengadakan pelatihan yang berkelanjutan, efisiensi pemakaian anggaran, serta membuka pintu untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN 2023) Dau, Ilham Maulid; -, supratiwi -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya prevalensi stunting pada balita di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah Kota Semarang merespons masalah ini dengan menerapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, yang mencakup empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Semarang telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan, mekanisme, partisipasi, dan monitoring, yang diiringi dengan koordinasi efektif antarimplementator. Namun, terdapat kendala pada perbaikan infrastruktur, terutama di Kecamatan Semarang Utara yang masih memiliki kawasan permukiman kumuh terbesar dan minim fasilitas kesehatan. Rekomendasi untuk mengatasi kendala ini mencakup peningkatan jumlah fasilitas kesehatan serta perbaikan kondisi permukiman kumuh di wilayah tersebut.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PROGRAM BISKITA TRANS PAKUAN TAHUN 2021-2024 Gradianova, Maharahim -; -, supratiwi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam lingkup pemerintahan, kewenangan merupakan dasar yang digunakan untuk mengatur suatu tindakan atau keputusan tertentu. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah menyediakan layanan transportasi umum yang mampu mempermudah mobilitas masyarakat dan berkualitas. Progam Biskita Trans Pakuan Kota Bogor merupakan salah satu bentuk dari kewenangan tersebut. Program ini mejadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan penataan layanan transportasi umum dengan melakukan reduksi angkutan melalui sistem konversi 3:1. Dengan adanya sistem konversi 3:1 menjadi pemicu timbulnya masalah dikalangan penggiat usaha angkutan perkotaan di Kota Bogor yang merasa dirugikan dengan adanya reduksi angkutan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, obervasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjkkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan kewenangannya dalam program Biskita Trans Pakuan, khususnya dalam penyelesaian masalah yang melibatkan penggiat usaha angkutan perkotaan di Kota Bogor. Analisis kedua terkait dengan kualitas pelayanan Biskita Trans Pakuan menunjukkan bahwa Biskita Trans Pakuan merupakan layanan transportasi umum yang berkualitas dengan memenuhi lima dari enam faktor kualitas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan kesinambungan hak dan kewajiban
IMPLEMENTASI PROGRAM “JO KAWIN BOCAH” SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH Yuniar, Mutiara Nuraini; Astuti, puji -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child marriage is a social problem that must be the focus of the Central Java Provincial Government. One of the efforts made in Central Java Province is to create and implement the “Jo Kawin Bocah” Program to reduce the number of child marriages. The purpose of this study is to determine how the implementation along with the supporting and inhibiting factors of the “Jo Kawin Bocah” Program in Central Java Province. The theory used is the theory of public policy implementation by Van Meter and Van Horn. This study uses a qualitative research method. Information and data were obtained using in-depth interview techniques and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the “Jo Kawin Bocah” Program in Central Java has been quite successful, as evidenced by the decrease in the number of child marriages. Supporting factors for implementing “Jo Kawin Bocah” are strong regulations, a common perspective to reduce the number of child marriages, the potential for the community to be involved in Jo Kawin Bocah, and services provided by Puspaga and the Central Java Children's Forum. Meanwhile, factors inhibiting implementation are cultural factors, technological developments, and free association
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga Mukti, Ndaru Nedya; -, supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) belum terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga telah mengalami kemajuan, namun tantangan utamanya terletak pada ketersediaan sarana, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah serta peran serta aktif masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih optimal melalui prinsip 3R. Implementasi TPS 3R yang lebih luas dan terpadu diharapkan mampu
IMPLEMENTASI DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) DI DESA SEMPOR LOR DAN DESA PANDANSARI PURBALINGGA Martiani, Astrid Tania; Yuwono, Teguh -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran gender adalah perilaku dan sikap yang umumnya dapat diterima, sesuai, atau diinginkan oleh seseorang sebagai kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab bagi laki-laki maupun perempuan. Revolusi budaya yang lebih setara dan inklusif sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin bahwa perempuan dapat memperoleh kebebasan dan hak-hak yang menjadi hak setiap orang. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalah desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) dan indikator-indikator yang ada dalam implementasi DRPPA di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik purposive sampling digunakan dalam memilah sampel informan wawancara, yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Purbalingga, Pemerintahan Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, dan masyarakat di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga. Hasil penelitian menunjukkan program DRPPA berperan signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Desa Pandansari berhasil menerapkan program dengan baik, berkat dukungan komunikasi yang efektif, struktur kelembagaan yang jelas, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Sebaliknya, Desa Sempor Lor masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antar agen pelaksana. Disarankan agar Desa Sempor Lor fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar agen pelaksana, serta memperbaiki sistem pendataan dan dokumentasi. Penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program dan memastikan regulasi yang mendukung program DRPPA selalu diperbarui