Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
-, Supratiwi -
Unknown Affiliation
Arts Humanities

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
EVALUASI LAYANAN PENGADUAN KOTA SEMARANG : STUDI PENANGANAN KASUS KERUSAKAN JALAN PERIODE 2021-2022 Sunaringtyas, Karima Azzahra; -, supratiwi -; Erowati, dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The background to this research is the importance of evaluating the complaint management process using a case study of one of the crucial reports received through the LAPOR HENDI service during the 2021-2022 period, namely a case of road damage. The total number of road damage reports received in 2021 reached 212 reports, and in 2022 it reached 266 reports. This research uses a qualitative method with a case study approach, and uses primary and secondary data. The research location is in Semarang City, Central Java. Data collection methods include interview techniques, observation, documentation and literature study. Based on the research results obtained, the Semarang City complaint service for the 2021-2022 period has succeeded in managing complaints in handling road damage reports. This success is based on fulfilling four evaluation criteria by William N. Dunn, namely effectiveness, equity, responsiveness, and appropriateness. The recommendations given are related to the mechanism for closing reports, developing independent networks, and socializing road sections to the community.
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS DIPONEGORO Irawan, Syifa Salsabila; Astuti, puji -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the policy for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University is carried out with reference to Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so that the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This research aims to determine the follow-up to the implementation of policies for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University using the theory of public policy implementation models put forward by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data, and the analysis techniques used are qualitative. The results of this research indicate that the implementation of policies for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University by referring to Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments has been implemented with the record that there is a lack of quantity and quality of human resources to meet organizational dimensions. However, the implementation of this policy has not been implemented in fulfilling the interpretation dimension which consists of a lack of socialization. The final dimension implemented in the implementation of policies for preventing and handling sexual violence at Diponegoro University is the application dimension
IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PANCAKARSA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 Kenya, Adalia -; Herawati, Nunik Retno; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak bisa menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi karena beberapa faktor. Faktor utama penyebab kurangnya angka pendidikan adalah permasalahan biaya pendidikan yang tergolong tidak murah. Pemerintah Kabupaten Bogor menawarkan Beasiswa Pancakarsa kepada generasi muda di kabupaten tersebut yang berusia 16 hingga 30 tahun, baik yang baru memulai maupun yang sedang mengikuti program sarjana. Dengan batasan maksimal Rp 10.000.000 setiap semester, besaran beasiswa disesuaikan dengan Uang Kuliah Tunggal di masing-masing universitas mitra. Beasiswa diberikan maksimal delapan semester, atau sampai lulus. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keberlangsungan implementasi program Beasiswa Pancakarsa dan permasalahan yang dihadapi dalam keberlangsungannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Merilee S. Grindle. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan pengambilan data dari dokumen terkait, adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam pengimplementasian program Beasiswa Pancakarsa walaupun sudah berjalan secara baik dan rutin, tetapi masih ada permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengimplementasiannya seperti web yang sering down dan permasalahan kurangnya komunikasi antara Tim Koordinasi Pengelola Beasiswa Pancakarsa (TKPBP) dengan para pendaftar beasiswa. Sampai saat ini beasiswa pancakarsa masih terus berjalan dan membiayai pendidikan perguruan tinggi bagi para pemuda Kabupaten Bogor dan masih terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam kebijakan ini. Sudah seharusnya pihak TKPBP mendapatkan pendidikan dan latihan untuk mengatasi web yang sering down dan terus membangun komunikasi yang baik antara TKPBP dengan para pendaftar dan penerima Beasiswa Pancakarsa.
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS APLIKASI E-OPEN DI KOTA BEKASI TAHUN 2023 Rusdy, Muhammad Rifqi Nikmatullah; -, supratiwi -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyebabkan aplikasi e-Open sebagai sarana pelayanan kependudukan digital di Kota Bekasi tidak lagi menjadi prioritas, hal tersebut kemudian mengindikasikan bahwasanya aplikasi e-Open tidak lagi mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan milik William Dunn untuk mengukur kebijakan dari kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelayanan kependudukan berbasis aplikasi e-Open belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari kebijakan yang hanya mampu memenuhi satu dari enam kriteria evaluasi, yakni hanya kriteria ketepatan. Dalam hal ini kekurangan yang terdapat pada indikator efektivitas menjadi faktor utama kegagalan kebijakan. Terbukti bahwasanya pergeseran peran sentral e-Open pada Perda Kota Bekasi No.10 Tahun 2021 dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi membuat orientasi stakeholder Disdukcapil Kota Bekasi juga menyimpang dari niat awal dibentuknya kebijakan pelayanan kependudukan secara online. Akibatnya hal tersebut berpengaruh terhadap buruknya output pelayanan yang dihasilkan. Rekomendasi yang diberikan antara lain seperti mengkaji ulang kebijakan untuk memberikan posisi yang ideal bagi aplikasi e-Open, mengadakan pelatihan yang berkelanjutan, efisiensi pemakaian anggaran, serta membuka pintu untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN 2023) Dau, Ilham Maulid; -, supratiwi -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya prevalensi stunting pada balita di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah Kota Semarang merespons masalah ini dengan menerapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, yang mencakup empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Semarang telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan, mekanisme, partisipasi, dan monitoring, yang diiringi dengan koordinasi efektif antarimplementator. Namun, terdapat kendala pada perbaikan infrastruktur, terutama di Kecamatan Semarang Utara yang masih memiliki kawasan permukiman kumuh terbesar dan minim fasilitas kesehatan. Rekomendasi untuk mengatasi kendala ini mencakup peningkatan jumlah fasilitas kesehatan serta perbaikan kondisi permukiman kumuh di wilayah tersebut.
PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PROGRAM BISKITA TRANS PAKUAN TAHUN 2021-2024 Gradianova, Maharahim -; -, supratiwi -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam lingkup pemerintahan, kewenangan merupakan dasar yang digunakan untuk mengatur suatu tindakan atau keputusan tertentu. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah menyediakan layanan transportasi umum yang mampu mempermudah mobilitas masyarakat dan berkualitas. Progam Biskita Trans Pakuan Kota Bogor merupakan salah satu bentuk dari kewenangan tersebut. Program ini mejadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan penataan layanan transportasi umum dengan melakukan reduksi angkutan melalui sistem konversi 3:1. Dengan adanya sistem konversi 3:1 menjadi pemicu timbulnya masalah dikalangan penggiat usaha angkutan perkotaan di Kota Bogor yang merasa dirugikan dengan adanya reduksi angkutan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, obervasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjkkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan kewenangannya dalam program Biskita Trans Pakuan, khususnya dalam penyelesaian masalah yang melibatkan penggiat usaha angkutan perkotaan di Kota Bogor. Analisis kedua terkait dengan kualitas pelayanan Biskita Trans Pakuan menunjukkan bahwa Biskita Trans Pakuan merupakan layanan transportasi umum yang berkualitas dengan memenuhi lima dari enam faktor kualitas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan kesinambungan hak dan kewajiban
Implementasi Kebijakan Aplikasi SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang Syahfat, Syahrawati -; -, supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah) merupakan sebuah program pelayanan lapor sampah yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Berdasarkan data, produksi sampah di Kota Semarang mencapai 1.100-1.200 ton setiap harinya. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Semarang. Layanan SILAMPAH ini dapat digunakan untuk melaporkan sampah yang belum tertangani dan sampah liar yang ditemui di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan aplikasi SILAMPAH di Kota Semarang dan hambatan dalam proses implementasi aplikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2019, aplikasi SILAMPAH mengalami kendala sehingga tidak dapat digunakan lagi, untuk mengatasinya layanan SILAMPAH dialihkan ke media sosial Kota Semarang. Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi dan layanan SILAMPAH. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran, belum adanya SOP yang lebih jelas juga mempengaruhi pelayanan SILAMPAH. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Kota Semarang meningkatkan komitmen dan pengawasan terhadap kebijakan atau program yang telah dibuat dan memberikan dukungan melalui penyediaan anggaran yang memadai, sedangkan DLH Kota Semarang khususnya pengelola SILAMPAH perlu melakukan kembali sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang dan menyusun SOP yang lebih jelas. Masyarakat juga dibutuhkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program pengelolaan sampah melalui SILAMPAH di Kota Semarang
Implementasi Salinmas Sebagai Upaya Penanganan Sampah Organik (Studi Kasus: Kelurahan Grendeng, Kabupaten Banyumas) Utami, Selvi Nur -; -, Wijayanto -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terciptanya inovasi aplikasi Salinmas (Sampah Online Banyumas) dilatar belakangi oleh permasalahan darurat sampah pada tahun 2018 yang disebabkan oleh minimnya lahan TPA di wilayah perkotaan Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah di Kelurahan Grendeng melalui teknologi informasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III (1980) dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui inovasi aplikasi Salinmas dengan teori yang bersifat relevan. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawacara dan observasi, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital melalui aplikasi Salinmas di Kelurahan Grendeng tidak berjalan dengan baik dan mengalami kegagalan pada tahun 2020. Kegagalan Salinmas di Kelurahan Grendeng juga berkaitan dengan SDM fasilitator Dinas Lingkungan Hidup yang kurang konsisten dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. Selain itu jumlah SDM yang menjadi fasilitator program Salinmas sangat terbatas yakni sekitar 14 orang untuk seluruh kelurahan di Kecamatan Purwokerto. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah diharapkan pemerintah mampu merespon secara cepat terkait kendala yang dialami. Kemudian KSM diharapkan terus konsisten dalam penjemputan sampah. Serta masyarkat juga diharapkan dapat konsisten dalam pemilahan sampah, agar Salinmas dapat diimplementasikan kembali di Kelurahan Grendeng
IMPLEMENTASI PROGRAM “JO KAWIN BOCAH” SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH Yuniar, Mutiara Nuraini; Astuti, puji -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child marriage is a social problem that must be the focus of the Central Java Provincial Government. One of the efforts made in Central Java Province is to create and implement the “Jo Kawin Bocah” Program to reduce the number of child marriages. The purpose of this study is to determine how the implementation along with the supporting and inhibiting factors of the “Jo Kawin Bocah” Program in Central Java Province. The theory used is the theory of public policy implementation by Van Meter and Van Horn. This study uses a qualitative research method. Information and data were obtained using in-depth interview techniques and literature studies. The results of the study indicate that the implementation of the “Jo Kawin Bocah” Program in Central Java has been quite successful, as evidenced by the decrease in the number of child marriages. Supporting factors for implementing “Jo Kawin Bocah” are strong regulations, a common perspective to reduce the number of child marriages, the potential for the community to be involved in Jo Kawin Bocah, and services provided by Puspaga and the Central Java Children's Forum. Meanwhile, factors inhibiting implementation are cultural factors, technological developments, and free association
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga Mukti, Ndaru Nedya; -, supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) belum terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga telah mengalami kemajuan, namun tantangan utamanya terletak pada ketersediaan sarana, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah serta peran serta aktif masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih optimal melalui prinsip 3R. Implementasi TPS 3R yang lebih luas dan terpadu diharapkan mampu
Co-Authors -, Fitriyah - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Adnan, Muhammad - Aosa, Kayla Dea Aprilianto, Yovi Kurnia Candra astuti, puji - BAIHAKI, MUHAMMAD ILYAS Cahyani, Amalia Sukma Dau, Ilham Maulid Devi, Yolanda Laksita Dewi, Bunga Maha Dzunuwanus Ghulam Manar Erowati, Dewi - Gradianova, Maharahim - Hamidah, Aliefia - Irawan, Syifa Salsabila Kenya, Adalia - Kushandajani . Latifah, Umi - Maflakhah, Shilvia - Maharima, Amara Nilla Manning, Victoria Albertine Marlina, Neny - Martiani, Astrid Tania Martini, Rina - Mukti, Ndaru Nedya Nainggolan, Carol Ratna Alyssa Nunik Retno Herawati Nuraini, Hanisa Dwi Oktaviani, Alfina - Perwita Sari, Adisty Widyan Pratama, Adam Putra Ramadhana, Aditya Yuda Ristiani, Tri Meila Rusdy, Muhammad Rifqi Nikmatullah Santosa, Tifar Auradiva Sardini, Nur Hidayat - Sari, Maunatul Mazida Simanjuntak, Dony Daniel Amos Sunaringtyas, Karima Azzahra Sunu, Adlu Hafiiza Syahfat, Syahrawati - Syaiana, Fitri Nur Teguh Yuwono Tiara, Hawa Aurahma Utami, Selvi Nur - Wati, Furia Hera Wijayanto, Reno Sakti Yuliasari, Devi Putri Yuniar, Mutiara Nuraini