Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Akta Kosmik Hukum Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Pendidikan Transformatif Jurnal Hukum Prioris Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Jurnal Hukum Pidana Indonesia
Septa Candra
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Humanities Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbasis Corporate Culture Theory dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Corporate Criminal Liability Based on Corporate Culture Theory in Environmental Crimes Septa Candra; Chairul Huda; Heni Wijayanti
Jurnal Hukum Pidana Indonesia Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67468/jhpi.v2i2.47

Abstract

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan masih cenderung bersifat derivatif, yakni mengatribusikan kesalahan pengurus kepada korporasi. Model ini menimbulkan kesulitan ketika kesalahan pengurus, baik secara individual maupun kolektif, tidak mudah diidentifikasi. Salah satu model yang dapat digunakan untuk menilai kesalahan korporasi secara langsung adalah pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Corporate Culture Theory. Penelitian ini mengkaji konsep dan penerapan Corporate Culture Theory dalam tindak pidana lingkungan hidup melalui studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, Corporate Culture Theory memandang bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesalahannya sendiri, yang tercermin dalam kebijakan, aturan, prosedur tertulis, maupun praktik internal korporasi. Dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, penerapan teori ini tampak dari pertimbangan hakim terhadap ketidakpatuhan (non-compliance) budaya korporasi PT SSS, khususnya prosedur yang tidak memenuhi standar pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat dibangun tidak hanya melalui identifikasi kesalahan pengurus, tetapi juga melalui budaya ketidakpatuhan korporasi yang terlihat dari kegagalan sistematis dalam memenuhi kewajiban pencegahan dan pengendalian risiko lingkungan.
Bali’s Customary Criminal Justice System and the Draft Criminal Procedure Code in the Context of National Legal Harmonization in Indonesia Septa Candra; Aliyth Prakarsa; Rafi Dwi Fathurahman Nur
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.30670

Abstract

Customary criminal justice in Bali is a form of dispute resolution based on local values that has long existed in society, but its existence faces serious challenges in the process of harmonization with the national legal system, particularly in the context of the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP). This study aims to examine the position and role of Balinese customary justice within the framework of the RKUHAP and to assess the extent to which customary justice can be integrated without eliminating local legal identity. The method used is a juridical-normative with a conceptual and legislative approach, and is complemented by a juridical-comparative analysis of the provisions in the Balinese Customary Court, the National Criminal Code and the RKUHAP. The results of the study indicate that although there is recognition of customary law in legislation, the position of customary justice is still subordinate and has not received strong institutional guarantees in the RKUHAP. Legal harmonization requires more affirmative regulations for customary justice so that its existence is not merely symbolic. Therefore, a legal formulation is needed that can accommodate customary justice as an integral part of the national criminal justice system, based on the principles of restorative justice and legal diversity. This study recommends that the Criminal Procedure Code (RKUHAP) explicitly regulate the mechanisms and limits of customary justice authority, as well as provide equal formal recognition for its role in resolving community-based criminal cases.
Sosialisasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang Bahria Prentha; Septa Candra; Puan Dinaphia Yunan
Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT) Vol. 3 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Yayasan Aya Sophia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9000/jpt.v3i2.1627

Abstract

Perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut aspek pembinaan generasi muda. Disepakati bahwa dalam setiap situasi dan proses yang dihadapi anak, kepentingan anak selalu diutamakan. Pertimbangan yang menyebabkan kepentingan anak harus diutamakan adalah: Bahwa hak anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajibannya. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan dan pembinaan generasi mendatang. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Keberadaannya merupakan karunia yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Namun tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang mulai dari perilaku pelanggaran di sekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan masalah hukum. Baik sebagai korban, saksi banhakan pelaku. Pengaturan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah jelas dan mengikat. Yang diperlukan kemudian adalah evaluasi rutin mengenai pelaksanaan perlindungan tersebut, untuk senantiasa menjaga akuntabilitas, sekaligus memertahankan wacana perlindungan anak terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
SOSIALISASI PEMAHAMAN PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH BAGI PEMUDA MUHAMMADIYAH KAB BOGOR Djoni Gunanto; Yayat Sujatna; Septa Candra; Asep Rahman Umbara
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 8 No. 1 (2026): Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/85x9y776

Abstract

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar dalam pembangunan negara, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Pemuda Muhammadiyah sebagai organisasi otonom di bawah Persyarikatan Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan generasi muda. Namun demikian, ditemukan minimnya pemahaman kader Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor terhadap konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah (Negara Perjanjian dan Negara Kesaksian) yang telah diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor mengenai Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah serta memperkuat peran mereka dalam merawat nilai-nilai kebangsaan berbasis Islam. Metode yang digunakan adalah sosialisasi melalui workshop interaktif dan diskusi kelompok yang difasilitasi oleh dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Kegiatan berlangsung satu hari penuh dan dihadiri oleh pimpinan serta kader aktif Pemuda Muhammadiyah dari berbagai cabang dan ranting se-Kabupaten Bogor. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan terhadap konsep Darul Ahdi Wa Syahadah, serta kemampuan mereka merumuskan program kerja konkret sebagai wujud nyata implementasi nilai-nilai tersebut di tingkat lokal.
Co-Authors Ali Akbar Aliyth Prakarsa Arina Syechbubakar Asep Rahman Umbara Bahria Prentha Chairul Huda, Chairul Djoni Gunanto Fernando, Zico Junius Heni Wijayanti Puan Dinaphia Yunan Rafi Dwi Fathurahman Nur Sauni, Herawan Suhendar Suhendar, Suhendar Yayat Sujatna