Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Bina Mulia Hukum Khairun Law Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Cepalo Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON KHAIRUN LAW JOURNAL Journal Of Law Sciences (Legisci) Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Elya Kusuma Dewi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Media Hukum

 1 
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 365 K/Pid 2012 TERHADAP KINERJA DOKTER DI WILAYAH III CIREBON Sutrisno, Endang; Kusuma Dewi, Elya
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0077.162-170

Abstract

Perwujudan hukum yang benar harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan hakikat dari hukum terletak pada karakteristik dari hukumnya sebagai institusi yang menunjang dan melindungi nilai-nilai, hingga eksistensi hukum harus mampu memberikan perwujudan nilai-nilai menjadi kenyataan dan perwujudan tersebut teraplikasikan dalam proses bekerjanya hukum. Norma hukum yang mengatur dokter yaitu Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran memberikan suatu pendefinisian secara tegas mengenai standar profesi, yaitu batasan kemampuan (knowledge, sklill and profesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Untuk itu, dalam menjalankan profesi dokter harus berdasarkan pada ketentuan norma tersebut sebab dokter dituntut pertanggungjawaban dalam menjalankan profesinya, bilamana terjadi hal-hal yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum sehingga dituntut adanya proses hukum yang dapat berakibat administratif, perdata atau pidana, putusan pengadilan yang dapat menentukan hal ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid 2012, salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan sebagai bentuk perwujudan dokter dalam menjalan profesinya, sekalipun pada akhirnya dengan putusan tersebut dapat berdampak pada kinerja dokter.
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 365 K/Pid 2012 TERHADAP KINERJA DOKTER DI WILAYAH III CIREBON Sutrisno, Endang; Kusuma Dewi, Elya
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 2 (2016): December
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2016.0077.162-170

Abstract

Perwujudan hukum yang benar harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan hakikat dari hukum terletak pada karakteristik dari hukumnya sebagai institusi yang menunjang dan melindungi nilai-nilai, hingga eksistensi hukum harus mampu memberikan perwujudan nilai-nilai menjadi kenyataan dan perwujudan tersebut teraplikasikan dalam proses bekerjanya hukum. Norma hukum yang mengatur dokter yaitu Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran memberikan suatu pendefinisian secara tegas mengenai standar profesi, yaitu batasan kemampuan (knowledge, sklill and profesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Untuk itu, dalam menjalankan profesi dokter harus berdasarkan pada ketentuan norma tersebut sebab dokter dituntut pertanggungjawaban dalam menjalankan profesinya, bilamana terjadi hal-hal yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum sehingga dituntut adanya proses hukum yang dapat berakibat administratif, perdata atau pidana, putusan pengadilan yang dapat menentukan hal ini. Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid 2012, salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan sebagai bentuk perwujudan dokter dalam menjalan profesinya, sekalipun pada akhirnya dengan putusan tersebut dapat berdampak pada kinerja dokter.
Co-Authors Absori Absori Adiantika, Hanif Nurcholish Aidul Fitriciada Azhari Ali Romdhoni Alisah, Siti Anisah Supandi, Tuti Arief Budiono Arum Prastyanti, Rina Endang Sutrisno Fitriana, Diana Gisymar, Najib Ibrahim, Alisa Multahibun, Multahibun Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Nur Rahman Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah Sarip Sarip Sarip, Sarip Sudika Sudika Suparman, Omang Syarifuddin Syarifuddin Syarifudin, Aip Tamsik Udin Urip Giyono Urip, Giyono Wahid, Abdul