Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.909
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wahana Didaktika Tribakti: jurnal pemikiran keIslaman JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal El-Thawalib Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Jurnal El-Thawalib
Harahap, Zul Anwar Ajim
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Pada Usaha Tempe Mentari, Melis; Harahap, Zul Anwar Ajim; Hsb, Putra Halomoan
Jurnal El-Thawalib Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v5i2.13134

Abstract

The focus of this research is a review of muamalah jurisprudence on employee wage practices in tempe businesses in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency, by raising two main issues, namely 1) how to implement wage payments between owners and employees in tempe businesses in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Regency. Serdang Bedagai? 2) What is Fiqih Muamalah's review of employee wage practices in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency? The approach used in this research is a qualitative-descriptive approach, namely collecting data by means of interviews, observation and documentation. This research is qualitative, namely research carried out by collecting primary data and secondary data on phenomena that are occurring directly. The primary data from this research is the business owner and three workers in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency. And the secondary data in this research are books, journals, government publications, and other supporting sites or sources. The results of the research show that the mechanism used in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency is carried out by means of a verbal agreement, with the contents of the agreement stating that the salary is given in the form of a monthly salary with working hours starting from 07.00-17.00 WIB with a salary of Rp. 750,000 per month. If there is additional work outside the specified time, the business owner will provide an additional salary of Rp. 10,000 per hour. The workers have fulfilled their agreement, but the business owner has not fulfilled what was stated in the verbal agreement, namely not paying wages outside the agreed working hours. Based on the reality of the implementation of the agreement in the tempe business in Penggalangan Village, Sei Bamban District, Serdang Bedagai Regency, in terms of muamalah fiqh, it is contrary to what was agreed (default). It is mentioned in the hadith narrated by Ibnu Maja Rasulullah Saw, who said, which means "give a worker his wages before his sweat dries", based on the hadith narrated by Ibnu Maja Rasulullah Saw, the tempe business owner did not fulfill his agreement, namely not providing additional wages outside the specified working hours. A Muslim must carry out all transactions in a clear, transparent and fair manner.
EKSISTENSI MAQÀSHID AL-SYARÌ’AH DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Harahap, Zul Anwar Ajim
istinbath Vol. 16 No. 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.735 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v16i1.17

Abstract

Abstract: This paper examines maqashid al-shariah in the Indonesian penallaw reform. Building on the theory of existence and maqashid al-shariah, thisnormative legal study explores elements and values of Islamic law withinthe national law. This study shows that Islamic law has influenced the Bill ofNational Penal Code since it was used as one important source of the code.The principles of maqashid al-shariah color the chapters of the Bill, especiallyin Book I on the general prescription and on Book II on criminal acts. Fromthe 49 chapters of the bill that are examined, it has been identified with thestrong values of maqashid. The stronger principle of the maqashid that isadopted is the protection of faith, followed by the protection of life, offspring,and reason. The least principle of the maqashid in the bill is the protection ofproperty because this part is closely related to civil matters. Abstrak: Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang eksistensi maqàshid alsyarì’ahdalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kajian ini diawali darieksistensi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional di berbagai Undangundanguntuk mengungkapkan rumusan-rumusan yang ada dalam hukumIslam kemudian dibandingkan dengan rumusan dalam RUU KUHP. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah eksis dalam RUU KUHPsebagai sumber dan bahan hukum nasional. Konsep maqàshid al-syarì’ah dalampembentukan hukum Islam menjadi dasar dalam perwujudannya. HukumIslam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang dicapaidengan cara memperoleh kemaslahatan bagi manusia dan menolak segalahal yang merusak kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatantersebut adalah untuk memelihara kehidupan, jiwa, dan akal. Konsep terakhirmaqahsid adalah untuk memelihara harta karena penutup bagian ini dikaitkandengan masalah-masalah sosial.
Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Bhabinkamtibmas Terkait Penyelesaian Hukum Keluarga Islam: (Studi Kasus Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan) Siregar, Muhammad Renward Jalil; Harahap, Zul Anwar Ajim; Hasibuan, Putra Halomoan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4639

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan  yang ditemukan Bhabinkamtibmas yaitu  Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kec Padangsidempuan   Angkola   Julu   Kota Padangsidempuan. Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, mengetahui pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiaannya serta untuk mengetahui dampak dan solusi dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Penelitian tesis ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian metode penelitian yang digunakan di dalam pengolahan datanya adalah metode deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Terdapat tiga langkah analisis kualitatif dalam kegiatan menganalisis data pada penelitian ini, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data penelitian yang digunakan adalah triangulasi kepada ahli atau dosen, triangulasi dilaksanakan kepada praktisi, triangulasi dilaksanakan kepada teman sejawat, juga sebagai bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan obyek permasalahan. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan terjadi karena berbagai faktor, antara lain: a) tradisi budaya (Batak Angkola), b) adanya proses ketercapaian musyawarah serta perberdaan pendapat, c) adanya upaya pemenuhan hak-hak pendidikan ahli waris, dan d) adanya masalah hukum terkait harta warisan yang ada. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiannya di didasarkan atas asas ijbari di dalam hukum Islam. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.
Co-Authors Aswari, Fitri Nuri Hsb, Putra Halomoan HSB, Putra Halomoan Ibrahim Siregar Ikhwanuddin Harahap Liberny, Liberny Mahmud Fauzi, Mahmud Mentari, Melis Muhammad Ridwan Nasution, Muhammad Arsad Pasaribu, Firmansyah Siregar, Fatahuddin Aziz Siregar, Muhammad Renward Jalil Siregar, Sawaluddin Siregar, Tohiruddin Sudrajad, Achmad Sofyan Aji Zulfan