Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.293
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW JOURNAL EQUITABLE Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah SWARNA SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Miftahur Rachman
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Kajian Terhadap Eksistensi dan Penguatan Badan Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja serta Implikasinya Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia Rachman, Miftahur; Santoso, Mulia Akbar; Desril, Raja
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11046

Abstract

Tanah merupakan sumber daya alam yang krusial dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Namun, permasalahan seperti keterbatasan lahan, sengketa kepemilikan, dan spekulasi tanah menjadi hambatan dalam pemanfaatan tanah secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk konsep Bank Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini mengkaji urgensi pendirian Bank Tanah secara yuridis dan filosofis, serta mengevaluasi dasar hukum, peran, dan fungsi Bank Tanah dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Bank Tanah, seperti UUD 1945, UUPA 1960, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Bank Tanah memiliki urgensi yuridis dan filosofis dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Sebagai instrumen pelaksanaan Hak Menguasai Negara, Bank Tanah berperan dalam distribusi pemilikan tanah yang adil, penyediaan tanah untuk perumahan dan pertanian, serta alokasi strategis demi kesejahteraan rakyat. Namun, pelaksanaan Bank Tanah harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Diperlukan sosialisasi luas, regulasi yang jelas, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang ketat dalam implementasi Bank Tanah. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Kajian mendalam terkait dampak sosial dan politik juga perlu dilakukan.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Sewa dalam Perjanjian Beli Sewa di Indonesia Aksar Aksar; Mulia Akbar Santoso; Miftahur Rachman; Umar Dinata; R Desril
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 1 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i1.5579

Abstract

The development of hire-purchase agreements in Indonesia has shown a significant increase; however, the bargaining position of consumers remains weaker than that of business operators, resulting in contractual imbalances, particularly in standard clauses that disadvantage consumers. This article examines the legal protection of consumers in hire-purchase agreements under Indonesian civil law and its practical implications. The research addresses two main questions: how consumer legal protection is regulated in hire-purchase agreements under Indonesian civil law, and what shortcomings exist in protecting consumers against unfair standard clauses. Using a normative legal research method with a literature study and qualitative analysis of relevant legal regulations, this study finds that although civil law upholds the principle of freedom of contract, consumer protection remains inadequate in practice. The most frequent violations of consumer rights are found in standard clauses that unilaterally shift risks to consumers, limit or exclude the liability of business operators, impose disproportionate penalties in cases of default, and restrict consumers’ rights to dispute resolution. These practices significantly weaken consumers’ legal position in hire-purchase agreements. Therefore, stricter supervision of standard clauses is necessary, along with more specific and clearer regulations to prevent abusive contractual practices. This study recommends strengthening regulatory frameworks to balance the bargaining position between consumers and business operators and enforcing stricter oversight of standard clauses in hire-purchase agreements.
Comparison of Online Transportation Regulatory Framework in Indonesia and Several ASEAN Member States Raja Desril; Miftahur Rachman; Mulia Akbar Santoso
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4628

Abstract

This research is motivated by the need to adjust online transportation regulations in Indonesia with technological developments and rapidly changing societal dynamics. The main issue raised is how the regulatory framework of online transportation in Indonesia is and how it compares to several ASEAN member countries. The discussion shows that regulations in Indonesia still use a conventional approach that is less adaptive to online transportation innovation, often causing legal vacuums and uncertainty for stakeholders. The conclusion of this study states that existing regulations need to be updated to be more comprehensive and responsive to changes. The advice given is that the government should adopt best practices from other ASEAN countries to create more effective regulations, including paying attention to fairness, safety, and welfare aspects for both users and service providers.
Antara Rechtsgemeenschap dan Indigenous Peoples: Implikasi Normatif Pergeseran Nomenklatur Masyarakat Hukum Adat Menjadi Masyarakat Adat dalam Pembentukan Undang-Undang Zulherman Idris; Miftahur Rachman
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1832

Abstract

Perubahan nomenklatur dari kesatuan masyarakat hukum adat menjadi masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan menimbulkan persoalan mengenai konsistensi terminologi dan tautan konstitusional dalam pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsekuensi yuridis penggunaan nomenklatur masyarakat adat dalam hubungannya dengan konstruksi pengakuan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merumuskan model harmonisasi terminologi yang dapat memberikan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), historis (historical approach), dan kasus (case approach). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait masyarakat adat, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 dan Nomor 35/PUU-X/2012. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui identifikasi, interpretasi, dan perbandingan norma serta pertimbangan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah masyarakat adat tidak dengan sendirinya mengubah dasar konstitusional pengakuan masyarakat hukum adat, tetapi penggunaan nomenklatur yang tidak disertai klausul penaut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai hubungan antara subjek yang diatur dalam undang-undang dan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Perbedaan terminologi antarperaturan juga berpotensi menimbulkan perbedaan parameter dalam menentukan keberadaan, pengakuan, dan perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi terminologi melalui klausul penaut konstitusional, penyeragaman konsep lintas sektor, serta mekanisme pembuktian yang proporsional dengan mempertimbangkan kondisi faktual dan karakteristik masing-masing masyarakat adat. Temuan ini menegaskan bahwa konsistensi nomenklatur bukan semata persoalan kebahasaan, melainkan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat.
Analisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Perlindungan Konsumen Pada Kasus Kepailitan Developer Perumahan Miftahur Rachman; Mulia Akbar Santoso; Zulherman Idris; Ragil Ibnu Hajar
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 11 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i11.4874

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering sekali digunakan pihak developer perumahan terlebih bagi mereka yang tanah yang dijadikan untuk perumahan belum lunas dilakukan peralihan dari pemilik asli tanah kepada pihak developer perumahan. Namun potensi masalah akan muncul mengenai adanya ancaman kepailitan yang dialami oleh pihak developer, mengingat bisnis perumahan merupakan salah satu bisnis yang memberikan keuntungan yang tinggi namun juga diiringi dengan resiko yang tinggi pula. Ketika devoleper perumahan mengalami proses kepailitan, maka akan berdampak kepada konsumen perumahan yang sudah terlanjur menjadi bagian dari proyek developer tersebut, terlebih banyak para konsumen ini hanya mendapatkan PPJB dari developer meskipun lunas dibayar dalam proses pembelian rumah dan tanah, maka penting melihat aspek perlindungan hukum pada permasalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan data sekunder. Hasil pembahasan yang didapat peneliti antara lain, pertama, kedudukan hukum PPJB dalam sistem hukum perdata Indonesia masih bersifat ambigu karena secara formil hanya dianggap sebagai perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst) yang tidak mengalihkan hak milik, namun dalam praktik memiliki peran penting sebagai dasar transaksi properti. Walaupun sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, PPJB kerap menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara developer dan konsumen, terlebih dalam pembagian budel pailit developer perumahan. Kedua, meskipun Mahkamah Agung melalui yurisprudensi terbaru mulai melindungi pembeli beritikad baik dengan mengeluarkan rumah dari boedel pailit, sifat yurisprudensi yang kasuistik belum menjamin kepastian hukum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang menegaskan hak konsumen atas rumah yang dibayar lunas agar perlindungan hukum lebih kuat dan kepastian hukum benar-benar terwujud.
Co-Authors Ainul Mardiah Akmal Solihul Ibad Aksar Aksar Aksar Andini Pratami Anggie Rayanti Sesilia Haro Anisa Ratna Dila Berlian, Cheny DESI APRIANI, DESI Didi Rio Saputra Dinata, Umar Enjelita Kashar Erlina Erlina Erlina Fathra Fahasta Firdha Hardianti Frengky Oktarasyah Ghinatunnisa Ghinatunnisa Majid, Sidratul Salsabilla Muhammad Azwardi Muhammad Irfan Adinata Muhammad Irfan Kamil Mulia Akbar Santoso Mulia Akbar Santoso Nur Ardha Ningsih Putra Ananda Waruwu Putri Amalia Ragil Ibnu Hajar Rahmi Yuniarti Raihan Dimas Habiandra Raihana Raihana Raja Desril Rozalifah Bella Syafitri Shilvi Dwita Sholihin Sholihin Suhaibatul Aslamiah Syakinah Dwi Natasya Tasya Bella Permata Ulya Irayana Wanda Zulkarnaen Wira Atma Hajri Yayan Satria Yolanda Shakhira Zulherman Idris Zulherman Idris Zulherman Idris Zulherman Idris Zulherman Idris