Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.818
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Journal of Research and Development on Public Policy POLICY AND MARITIME REVIEW Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Ulil Albab Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Muhammad Roisul Basyar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Dalam Sistem Informasi Pada Analisis Beban Kerja Pegawai Yang Berbasis Website Di Surabaya Marcellina Samudra; Muhammad Roisul Basyar
Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jusiik-widyakarya.v2i2.3153

Abstract

Workload often causes problems faced by employees in various agencies. Employee performance becomes ineffective and inefficient because the workload is too low or too high. The aim of this research is to conduct an analysis of the fatigue and workload of employees in the E-Government Administration Department. Analyzing workload is an important part of efforts to improve bureaucratic reform in government. The application of workload analysis helps determine the number of working hours required to complete a task, or in other words calculate the amount of work, responsibility or workload that must be borne by a person. Less than optimal application of workload analysis can affect employee performance, such as uneven distribution of employees, accumulation of employees in one unit, or an unbalanced number of employees. Therefore, a workload analysis application is needed to help manage job workload.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Transportasi Publik Melalui Program Wira Wiri Kota Surabaya Nabila Aulia Ayu Rahmatika; Rudy Handoko; Muhammad Roisul Basyar
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i3.3622

Abstract

Public transportation is one of the needs that must be met for every human being who carries out daily activities, so the government needs to pay attention to its development. The city of Surabaya is one of the cities with high traffic jams, which is one of the reasons for developing public transportation. Wira Wiri Suroboyo, which was inaugurated last year, brought enthusiasm from the public but also experienced a decline in passengers in the second month of its launch. The explanation explained by the Transportation Service regarding the decrease in the number of passengers is that it coincides with the fasting month which means not many people travel. However, if compared with the number of people in Surabaya City, the use of Wira Wiri Suroboyo transportation is still not fulfilled. Public interest in using public transportation is considered lacking. This research was conducted to determine the success of implementing public transportation development policies through the Wira Wiri Suroboyo program. This research uses qualitative methods with observations at the Transportation Service through interviews and taking documentation. The results of this research are that the implementation of public transportation development through Wira Wiri Suroboyo can be said to be successful, seen from the increase in the number of passengers.
Penggunaan SAKIP Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kecamatan Genteng Zahrotul Arofah; Muhammad Roisul Basyar
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i3.1200

Abstract

The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is a tool used by the government to fulfill its obligations to account for what has been done while carrying out organizational duties, which consists of several parts, namely strategic planning, performance planning, performance measurement, and performance reporting. As stated in Permen PAN-RB No.12 of 2015, these components include: 1) Planning; 2) Performance Measurement; 3) Performance Reporting; 4) Performance Evaluation. This research is descriptive research with a qualitative approach that has a research focus, namely: how the influence of the Government Agency Performance Accountability System and inhibiting factors in realizing Good Governance on the implementation of performance measurement. Data obtained from the results of observation, interviews and documentation at the research location. The results showed that the influence of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) in realizing Good Governance on performance measurement in Genteng District can increase accountability in the management of public resources, with a clear system for measuring and reporting performance, government agencies become more open and responsible for the use of public funds. Information that is openly available can allow the public to monitor and evaluate government performance which in turn can increase public trust.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS MENGANTI KABUPATEN GRESIK Anggun Dea Pitaloka; Arif Darmawan; Muhammad Roisul Basyar
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 8 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i7.3109

Abstract

Pelayanan publik adalah bukti nyata bagaimana aparatur negara menjalankan fungsinya karena pelayanan pada umumnya merupakan komponen penting dalam mencapai cita-cita organisasi, terutama dalam hal menentukan kualitas jasa dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan negara. Pentingnya kepuasan masyarakat berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pemberi layanan publik. Objek pada penelitian ini adalah Puskesmas Menganti. Puskesmas sebagai salah satu bidang pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan. Studi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel 63 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat, yang ditunjukkan oleh Uji T dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (9,336 > 2) dan kinerja pegawai (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (5,432 > 2). Selain itu, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung 65,451 lebih besar dari nilai F tabel, yang berarti bahwa variabel kualitas pelayanan (X1) dan kinerja pegawai (X2) memengaruhi kepuasan masyarakat secara bersamaan.
GOOD TOURISM GOVERNANCE PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN SEBAGAI DESA WISATA BEJIJONG KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO Fransiskus Ari Nugraha; Agus Sukristiyanto; Muhammad Roisul Basyar
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki program untuk melakukan pengembangan sektor pariwisata hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan. Penelitian ini berfokus pada aspek penerapan Good Tourism Governance dalam pengembangan desa wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai peran dan keterlibatan dari sektor pemerintahan, pihak swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaannya berpedoman pada prinsip-prinsip Good Tourism Governance. Desa Bejijong sebagai salah satu desa wisata rintisan yang berada di Kabupaten Mojokerto berusaha mengembangkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia agar menjadi desa wisata yang memiliki karakter budaya sebagai nilai jual yang dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat Bejijong. Elemen-elemen yang terlibat baik dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto, Desa Bejijong, Lembaga Desa Wisata Bejijong, dan masyarakat memiliki peranan yang saling membutuhkan untuk bersinergi dalam pengembangan desa wisata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sadar akan pentingnya merawat dan mengembangkan desa wisata di Desa Bejijong sebagai satu-satunya desa wisata yang mengusung tema Budaya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala akibat pandemi Covid-19 yang sempat mematikan laju pengembangan desa wisata dan juga adanya beberapa faktor ketidak sinergisan antara pihak pemerintah Desa Bejijong dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto yang mengakibatkan proses pengembangan desa wisata Bejijong ini menjadi lebih terhambat.
DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PROGRAM E-HEALTH SEBAGAI SISTEM LAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KECAMATAN SUKOLILO SURABAYA Putri Aleeah Antasah; Muhammad Roisul Basyar
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i1.4265

Abstract

Pelayanan kesehatan di Indonesia berjalan dengan baik, namun masih menghadapi berbagai permasalahan. Menurut Founder dan Chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) Indonesia, kendala utama adalah konektivitas, terutama di daerah terpencil. Dengan konektivitas yang merata, masyarakat dapat lebih mudah dan murah mengakses layanan kesehatan. Masalah kedua adalah kejelasan regulasi. Berdasarkan survei dari Deloitte Indonesia, Bahar, dan Chapters, 15,6% pengguna masih tidak puas dengan layanan kesehatan digital karena khawatir akan keamanan data dan kurangnya aturan tentang pengantaran obat. Komunikasi yang kurang efektif antara dokter dan pasien juga menjadi kendala. pemerintah perlu menciptakan inovasi dalam layanan kesehatan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu inovasi pemerintah dalam bidang layanan kesehatan adalah E-Health, aplikasi berbasis teknologi informasi terkait pelayanan kesehatan masyarakat. Hingga tahun 2018, penerapan E-Health telah memberikan manfaat besar dengan menyediakan akses layanan yang cepat, efektif, dan efisien. E-Health diharapkan dapat membantu pemerintah dalam program kesehatan masyarakat dan mereformasi pelayanan kesehatan. Dengan E-Health, Indonesia dapat memiliki data riwayat kesehatan penduduk yang valid, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menghemat waktu, memudahkan akses, dan mengurangi biaya bagi masyarakat di luar kota, tanpa harus pergi ke ibu kota atau luar negeri. Namun, pengimplementasian program E-Health di Surabaya masih belum maksimal, terutama bagi warga yang belum menggunakan gadget dan yang memiliki latar pendidikan rendah. Penulis tertarik meneliti E-Health sebagai inovasi pelayanan kesehatan pemerintah dengan menggunakan teori Dynamic Governance melalui model berpikir Think Ahead, Think Again, dan Think Across. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana program E-Health beradaptasi dengan budaya dan kapasitas pemerintah serta warga Surabaya, khususnya di puskesmas Kecamatan Sukolilo, yaitu Puskesmas Menur, Klampis Ngasem, dan Keputih.
COLLABORATIVE GOVERNANCE TENTANG KAMPUNG MADANI SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA SURABAYA (STUDI PERBANDINGAN DI KELURAHAN PRADAH KALIKENDAL DAN KELURAHAN JAMBANGAN) Diffa Adristi Efelian Feblianto; Yusuf Hariyoko; Muhammad Roisul Basyar
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i4.4610

Abstract

Pemberdayaan masyarakat miskin dengan mengembangkan program kampung madani merupakan Upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di kota Surabaya, dengan menggandeng beberapa stakeholder seperti CSR, OPD, BAZNAS, LAZIZ dan akademisi. Program kampung madani merupakan pemberdayaan masyarakat dengan prinsip gotong royong dan keswadayaan masyarakat dengan mengedepankan ZISWAF. Penelitian ini membahas mengenai collaborative governance dalam kampung madani sebagai upaya pemberdayaan masayarakat miskin di kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kolaborasi program kampung madani sebagai upaya pemberdayan masyarakat miskin serta mengetahui peran dari masing-masing stakeholder. Model teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu collaborative governance Ansell and Gash. Metode yang digunkaan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasi dari penelitian ini adalah kolaborasi pemerintah, CSR, OPD, BAZNAS, LAZIS berjalan cukup baik tetapi dalam hal aturan dasar masih belum diresmikan secara sah hal ini didasari oleh, kondisi awal yang terjalin antar pemangku kepentingan berjalan baik dengan mengagendakan evaluasi program setiap satu bulan sekali dengan dipimpin langsung oleh sekretaris daerah kota surabaya. Kepemimpinan fasilitatif, desain intisional, dan proses kolaborasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN ANAK DI KOTA SURABAYA Bahij Berliana Kusuma Dewi; Yusuf Hariyoko; Muhammad Roisul Basyar
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i5.4611

Abstract

Pelaksanaan perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian yang signifikan karena dalam kehidupan sosial, anak-anak dianggap sebagai kelompok rentan yang hak-haknya sering dilanggar. Padahal, anak-anak seharusnya dilindungi dan diasuh sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Anak-anak juga merupakan anggota masyarakat yang memegang posisi strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan anak di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah dilaksanakan dengan baik. Didukung dengan Standar dan tujuan kebijakan cukup baik dan tepat sasaran, sumber daya memadai dan akuntabel, komunikasi antarorganisasi dan penegakan hukum sangat baik, dibantu oleh inovasi dalam komunikasi, karakteristik lembaga pelaksana secara positif mempengaruhi kinerja pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan pada penyelenggaraan perlindungan anak di kota surabaya sudah berjalan maksimal dalam penerapan Shelter/Rumah Aman untuk korban kekerasan. Namun, masih perlu peningkatan perhatian pada kinerja penanganan terhadap LSM yang bermitra dengan DP3APPKB.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya : Studi Kasus: RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Sefty Maharani Devi; Muhammad Roisul Basyar
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1208

Abstract

The performance accountability evaluation (SAKIP) is crucial for assessing the success and shortcomings of government institutions in fulfilling their tasks and functions. This study evaluates the SAKIP implementation in the Regional Public Hospital (RSUD) Dr. Mohamad Soewandhie in Surabaya City. Through qualitative research methods, the study examines the planning, measurement, reporting, and internal performance accountability evaluation. The findings reveal that RSUD Dr. Mohamad Soewandhie demonstrates a high level of performance accountability, scoring an overall rating of 92.20 out of 100, categorized as "very satisfactory." Factors influencing its performance accountability include internal elements such as planning quality, performance measurement, and internal evaluation, as well as external factors like government regulations, external oversight, and societal expectations. The implications suggest areas for improvement and reinforcement of the hospital's performance accountability, contributing to better healthcare service delivery and transparency.
Implementasi Kebijakan Perwali No 79 Tahun 2022 tentang Penurunan Angka Stunting Melalui Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kota Surabaya Fara Dina Zachrawan; Agus Sukristyanto; Muhammad Roisul Basyar
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1312

Abstract

The Surabaya City Government has achieved a significant level of success in reducing stunting rates due to the existence of various institutions that help overcome the stunting problem. Therefore, the City of Surabaya is quite good at providing initiatives that meet the objectives. In the process of dealing with the stunting problem, the Surabaya City government launched the latest regulation, namely Mayor Regulation No. 79 of 2022 concerning the acceleration of stunting reduction in the city of Surabaya. This research is qualitative research. Qualitative research is a type of research that applies description and analysis. The results of the research conclusions that have been carried out show that the implementation of Perwali No. 79 of 2022 policy regarding reducing stunting rates through assistance for the first 1000 days of life in the city of Surabaya can be successful because the variables from Michael Hill and Peter Hupe's theory can work well. This is also proven by the existence of the Policy Characteristics variable which is the aim of the policy being passed, namely reducing the stunting rate in the city of Surabaya.
Co-Authors Agus Sukristiyanto Agus Sukristyanto Alvianty Diana Putri Anggraeny Puspaningtyas Anggun Dea Pitaloka Arif Darmawan Aulia Nisya Salshabila Bahij Berliana Kusuma Dewi Daniar Ajeng Argandini DENOK PRAMUTHIAS KHUSUMA WARDHANI Diffa Adristi Efelian Feblianto Dimas Kurnia Firmansyah Divarelia Fernanda Elisa Dwi Rahmawati Ellysia Eka Putri Agustina Fara Dina Zachrawan Fawaid Fransiskus Ari Nugraha Ghulam Maulana Ilman Krisna Syarif Hidayatulloh Marcel Mochammad Reza Ardito Marcellina Samudra Nabila Aulia Ayu Rahmatika Nauval, Moh Nauval Fadhlillah Putri Aleeah Antasah Radjikan Radjikan Rudy Handoko Ryan Gymnastiar Alwin Sefty Maharani Devi Tariza Noviranti Muhaling Tyfania, Riza V. Rudy Handoko Velinda Ayu Sasmita Vivtania Salsa Bella Yusuf Hariyoko Zahrotul Arofah