Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS MENURUT HUKUM PERDATA Asrin Pramita Hasanuddin; Faharudin, Faharudin; Saddam Husein
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9343

Abstract

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bersama, undang-undang telah memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian. Pengaturan perjanjian diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerdata menerangkan bahwa, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang, dan pihak lain bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli motor bekas. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, pendekatan permasalahan yang berusaha menggali pengaturan dan akibat wanprestasi terhadap perjanjian jual beli. Dalam klausula baku yang ditetapkan oleh showroom, konsumen tidak dapat memilih apa yang dicantumkan dalam perjanjian, umumnya menggunakan klausula baku yang menempatkan konsumen di posisi sulit. Namun ada juga showroom memberikan ketentuan berbeda, Dikarenakan kondisi fisik motor yang tidak selalu sama. Konsumen pun diberikan kebebasan sepanjang pihak showroom motor bekas menyetujui keinginan konsumen tersebut. Konsumen dapat menikmati layanan purna jual dengan mengajukan permintaan kepada Showroom All Motor untuk menjamin motor bekas yang akan di beli. Kesepakatan ini menjadi pegangan konsumen apabila motor bekas yang di beli bermasalah.
PERAN LURAH SEBAGAI PARALEGAL JUSTICE DALAM PENDAMPINGAN HUKUM Nasir, La Ode Muhamad Nasir; Faharudin, Faharudin; La Ode Muhaimin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9420

Abstract

Peran Lurah sebagai paralegal dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Pada hakekatnya paralegal dapat menangani perkara-perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Bantuan Hukum yang menjadi dasar paralegal tidak membahas tentang batasan-batasan kewenangan dari paralegal. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan preskipsi mengenai apa yang seyogyanya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Lurah dapat membantu menyelesaikan persoalah hukum, maka orang yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum salah satunya adalah paralegal. Paralegal merupakan seorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dengan tujuan agar memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan bentuk deskriptif kualitatif yang menganalisis dan menafsirkan data yang ada.
PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI INDONESIA Mardin, Mardin; Faharudin, Faharudin; La Ode Muhaimin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9451

Abstract

Sistem merit sebagai dasar dalam manajemen kepegawaian sebagaimana terimpisitkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, memberikan harapan bagi terwujudnya pengelolaan Aparatur Sipil Negara secara akuntabel, transparan, dan professional. Hal ini seiring dengan tujuan dari reformasi birokasi yang sudah dideklarasikan lebih dari satu dasa warsa menuju birokrasi dengan pengelolaan pemerintahan yang baik . Salah satu kegiatan manajemen kepegawaian yang dianggap cukup mewakili untuk membahas penerapan sistem merit adalah dalam sistem promosi pegawai. Model promosi pegawai dari waktu ke waktu memang tidak terlepas dari situasi politik Indonesia, sehingga model patronage, dan spoils system dalam praktiknya di Indonesia pernah terjadi dan dianggap sesuai pada zamanya. Artikel ini merupakan hasil dari analisis peraturan perundangan atau metode studi kepustakaan (library research), melalui fokus kajian pada penerapan sistem merit dalam seleksi pejabat pimpinan tinggi (JPT) di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam sistem penempatan pegawai negeri sipil di Indonesia telah menerapkan prinsipprinsip sistem merit sejak Undang-undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 74 dan perubahannya pada Undang-undang nomor 43 Tahun 1999, sedangkan komponen merit secara lengkap terpenuhi pada Undang-undang Nomor 5 Tahun terutama dalam penempatan pejabat pimpinan tinggi dalam jabatan.