Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Sinergitas Pemerintah Desa dan BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Umbul di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Azka Dwi Putra; Hauralya Salsabilla; I Putu Nayaka Reswara; Sulthon Razak; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5829

Abstract

The transformation of Ponggok Village from an underdeveloped village to an independent village with a PADes (Village Revenue Fund) of Rp16 billion demonstrates the successful synergy between the Village Government and the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in managing local tourism potential, particularly umbul tourism. This study aims to analyze the form of synergy between the Village Government and BUMDes Tirta Mandiri in managing water tourism in Ponggok Village based on Mark Latash's synergy theory, which includes three pillars: sharing, error compensation, and task-dependence. This study employs a descriptive-qualitative method with a case study approach through field observations and in-depth interviews. The results indicate that the success of tourism management does not solely depend on the institutional capacity of each party but also on their ability to adapt and coordinate across sectors. The collaboration formed has resulted in sustainable tourism management, contributing to increased village economy, community empowerment, and environmental conservation.
Kapabilitas Pemerintah Desa dan BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Umbul di Desa Ponggok Kabupaten Klaten Ikhsan Muhammad Fajar; Zalzabila Puteri Herdini; Maulika Rahmatulaili; Shahla Eliza Nurhidayah; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5832

Abstract

This research explores the institutional capabilities of Local Government and BUMDes Tirta Mandiri in managing the tourism potential of Umbul in Ponggok Village, Klaten Regency. It aims to assess the extent to which local actors demonstrate capacity in the dimensions of thinking ahead, thinking again, and thinking across, as conceptualized within the dynamic governance framework. Employing a qualitative descriptive approach, this research adopts a case study method through field observations, in-depth interviews, and analysis of village planning documents. The findings indicate that the success of Umbul Ponggok’s tourism development is not merely attributable to its natural endowments, but also to the capacity of the village government and BUMDes to formulate long-term policy directions, critically review and refine existing initiatives, and foster cross-sectoral collaboration. These results highlight the critical importance of strengthening village institutional capabilities and human resources as a foundation for implementing adaptive and forward-looking policies.
PERBANDINGAN PROTEKSIONISME INDUSTRI DOMESTIK: ANALISIS INSTITUSIONALISME DI INDONESIA DAN CHINA Maharani, Nadya Puan; Ibrahim, Adhansya; Adzkia, Bunga; Nurhaliza, Rahma; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47377

Abstract

Perdagangan internasional menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi global, namun ketegangan perdagangan mendorong negara berkembang seperti Indonesia dan China menerapkan proteksionisme untuk melindungi industri domestik. Proteksionisme ini mencakup tarif, subsidi, dan kuota sebagaimana kerangka intentional protectionism yang dikemukakan oleh Philip L. Levy. Jika melihat Trade Barrier Index 2025, kedua negara menunjukkan tingkat proteksi yang tinggi. Artikel ini membandingkan kebijakan proteksionisme Indonesia dan China dengan pendekatan institusionalisme yang mempertimbangkan struktur kelembagaan, budaya birokrasi, dan peran aktor dominan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan sebagai sumber utama data. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa China menerapkan kebijakan proteksionisme secara terpusat, terkoordinasi, dan strategis melalui lembaga-lembaga utama negara, sementara Indonesia bersifat lebih pluralistik, terfragmentasi, dan cenderung responsif jangka pendek. Dalam aspek tarif, kuota, dan subsidi, China menunjukkan efektivitas dan konsistensi kebijakan yang lebih kuat dibandingkan Indonesia.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SUMEDANG Rahdiana, Fisca Putri; Putri, Nazara Dea Ratna; Maharani, Nadira Ayu; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana Masyarakat di Kabupaten Sumedang. Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sumedang menjadi salah satu instrumen paling penting yang ada di dalam masyarakat. Melalui wawancara yang mendalam serta observasi partisipatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan program KB tidak terlepas dari peran aktif kader KB, dukungan dari pemerintah daerah, serta strategi dan inovasi yang diterapkan oleh dinas-dinas yang berkaitan dengan program KB tersebut. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terkait program KB, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya tenaga penyuluh KB yang cukup. Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam pelaksanaan program KB untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah saling berkaitan dengan erat.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN ANAK TERLANTAR Simanjuntak, Shine Natasha Nauli; Adhara, Carissa; Putri, Sekar Alka Bawono; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40811

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan anak terlantar di Kota Bandung khususnya Kecamatan Batununggal, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, dampak sosial, serta langkah-langkah penanggulangannya. Fenomena anak terlantar menjadi semakin penting di tengah dinamika urbanisasi dan perubahan sosial yang cepat. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, dengan melakukan wawancara mendalam bersama pihak terkait contohnya pemerintah. Temuan penelitian mengungkap bahwa kemiskinan, konflik keluarga, serta kelemahan dalam sistem pendidikan dan perlindungan anak merupakan penyebab utama anak terlantar. Kondisi ini berdampak pada kesehatan psikologis, penurunan kualitas hidup, dan terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan lembaga sosial dalam mengatasi masalah ini masih kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Rekomendasi yang diusulkan meliputi penguatan kebijakan perlindungan anak, peningkatan pemberdayaan keluarga, serta pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi anak-anak terlantar.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN POKOK DI KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG) Yumni, Amalia Zata; Putri, Zahra Puspita Eka; Amanta, Ziofari Baldi; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40814

Abstract

Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan sehingga mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga. Penelitian ini secara mendalam menganalisis peran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dalam upaya mencapai kemandirian pangan pokok. Melalui kajian kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkorelasikan berbagai program dan kebijakan yang telah diimplementasikan dengan data produksi pangan lokal. Analisis lebih lanjut dilakukan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program-program tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model pembangunan pertanian berkelanjutan yang responsif terhadap dinamika pangan lokal.
Implementasi Program MBG Untuk Meningkatkan Gizi Anak Sekolah Dasar di Kota Semarang 2025 Nurulaini, Risma; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 11 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i11.32520

Abstract

This study analyses the implementation of the Free Nutritious Food Programme (MBG) in primary schools in Semarang City as an effort to prevent stunting and improve the nutrition of children from underprivileged families. With a stunting prevalence of around 30% based on the 2022 Indonesian Nutrition Status Survey, this programme aims to provide free nutritious meals in accordance with Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2023, in line with the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Pressman and Wildavsky's (1984) theory was used to understand the gradual implementation process, multi-sector coordination, and field adaptation. Qualitative methods were applied through semi-structured interviews with teachers, students, health workers, and food providers, followed by thematic analysis. The results show that the programme is running smoothly with increased student attendance and focus, despite logistical challenges, inter-agency coordination, and menu preferences. The conclusion emphasises the positive impact on nutrition and learning motivation, with recommendations for improved coordination, menu innovation, and community participation for programme sustainability.
Upaya Implementasi Program Gizi Buruk pada Balita dalam Bingkai Peran Pemerintah Daerah: Kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Partisipasi Keluarga di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Menuju Target SDGS 3 (Good Health And Well Being) Witarsa Putri, Fega Sukma; Azimah, Farhana; Richy, Vianca Ayla; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.198-207

Abstract

Gizi buruk pada balita masih menjadi tantangan kesehatan di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan prevalensi gizi kurang dan buruk mencapai 11,30% dan lima kasus teridentifikasi pada tahun 2025. Penelitian ini menganalisis implementasi program penanggulangan gizi buruk dalam kerangka peran pemerintah daerah melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan keluarga menuju pencapaian SDGs 3. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian menemukan bahwa program berjalan melalui fungsi pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Intervensi utama seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Formula 100, program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi Emo Demo, pemantauan rutin, serta pendataan digital mendukung peningkatan status gizi dan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala rendahnya literasi gizi keluarga, praktik MPASI yang tidak tepat, ketidakpatuhan hadir ke Posyandu, serta adanya sebagian kasus yang tidak tercatat dalam sistem pelaporan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi keluarga, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan fungsi preventif Posyandu agar implementasi program lebih optimal dan mampu mempercepat pencapaian target SDGs 3.
Evaluasi Efektivitas Program Gizi Buruk pada Balita Dalam Bingkai Pemerintahan Daerah: Kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Partisipasi Keluarga di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Menuju Target SDGs 3 (Good Health And Well-Being) Davina Anindya, Cut Mauri; Sabrina, Adzra; Solehah, Widya Salsabila; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.190-197

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program penanggulangan gizi buruk pada balita di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 3: Kesehatan dan Kesejahteraan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Puskesmas Cihampelas, kader Posyandu, dan keluarga balita penderita gizi buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah melalui intervensi utama seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Formula 100 (F-100), program Makanan Bergizi (MBG), PMT Box, edukasi gizi berbasis Emo Demo, serta inovasi komunitas seperti “Dapur Sehat Atasi Stunting.” Kolaborasi lintas sektor telah berjalan efektif, di mana Dinas Kesehatan berperan sebagai regulator, Puskesmas sebagai pelaksana teknis pemeriksaan dan pemantauan, dan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Intervensi ini berkontribusi pada peningkatan berat badan balita serta peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh rendahnya kesadaran orang tua terhadap pemantauan gizi, praktik pemberian MPASI yang tidak tepat, penolakan imunisasi, serta ketidaktercatan kasus ketika orang tua memilih layanan kesehatan di luar Posyandu. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi gizi, peningkatan koordinasi antar-institusi, serta pendekatan persuasif yang lebih intensif untuk memastikan deteksi dini dan penanganan komprehensif. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif pemerintah daerah dan unit layanan kesehatan telah menunjukkan hasil positif, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai target penurunan gizi buruk sesuai SDGs 3.
MENILIK KAPABILITAS PEMERINTAH DESA PONGGOK DALAM MENCIPTAKAN PERUBAHAN DI DESA PONGGOK KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 Afifah, Dian Fitriani; Suriadi, Bonita Aurelie; Maharani, Nadya Puan; Robbani, Tegar Rizkiansyah; Amanda, Sophia
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.69585

Abstract

Desa Ponggok merupakan desa yang pada tahun 2001 masuk dalam kategori desa tertinggal, dan merupakan salah satu desa termiskin di Kabupaten Klaten. Secara bertahap desa ini mampu berubah menjadi desa mandiri dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) 10,5 Milyar rupiah per tahun. Untuk memahami dinamika tersebut secara mendalam, penulis dalam artikel ini menggunakan konsep Dynamic Governance khususnya pada dimensi capabilities pada elemen Thinking Ahead, Thingking Again dan Thingking Across (Neo & Chen, 2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi langsung ke Desa Ponggok, melalukan wawancara dengan berbagai narasumber baik dari pemerintah desa, BPD, BUMDes, hingga masyarakat desa dan melakukan studi dokumentasi dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa berhasil berubah menjadi desa mandiri tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa mengaplikasikan tiga pilar utama, yaitu thinking ahead (Berpikir ke depan dalam mengelola potensi air menjadi objek wisata dengan Visi Desa Emas 2035), thinking again (Mengevaluasi kegagalan pola ekonomi sebelumnya, terus memperbaiki pola pengelolaan unit usaha desa), dan thinking across (Mengadaptasi praktik dari daerah lain yang sukses dalam bidang pariwisata lokal, menggandeng akademisi dan ahli dalam pembangunan desa). Dengan melihat tiga unsur dalam kapabilitas dinamika pemerintahan, menunjukkan bahwa pemerintahan desa memiliki kapasitas lebih dari sekadar penyelenggara administrasi yakni sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengidentifikasi potensi, menyusun strategi pembangunan, serta menciptakan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Ponggok Village was categorized as an underdeveloped village in 2001 and was one of the poorest villages in Klaten Regency. Gradually, this village has managed to transform into a self-sufficient village with a Village Original Revenue (PADes) of 10.5 billion rupiahs per year. To understand this dynamic more deeply, the author in this article uses the concept of dynamic governance, particularly focusing on the capabilities dimension in the elements of thinking ahead, thinking again, and thinking across (Neo & Chen, 2007). This study uses a qualitative method, with data collection carried out through literature review and field studies, including direct observation in Ponggok Village, conducting interviews with various resource persons from the village government, Village Consultative Body (BPD), and Village-Owned Enterprises (BUMDes), as well as the villagers, and conducting document studies while taking into account various policies issued by the government, regional authorities, and the village. The research results show that the village government has successfully transformed into an independent village, thanks to various efforts carried out by the village authorities. The village government applied three main pillars: thinking ahead (planning ahead in managing water resources into a tourist attraction with the Golden Village Vision 2035), thinking again (evaluating the failures of previous economic models and continuously improving the management patterns of village business units), and thinking across (adapting practices from other regions that have succeeded in local tourism and collaborating with academics and experts in village development). By examining the three elements of governance dynamic capabilities, it shows that the village administration has capacities beyond mere administrative management—acting as a social change agent capable of identifying potential, developing development strategies, and creating tangible impacts on the lives of the community.