Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN POKOK DI KABUPATEN SUMEDANG (STUDI PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG) Yumni, Amalia Zata; Putri, Zahra Puspita Eka; Amanta, Ziofari Baldi; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40814

Abstract

Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan sehingga mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga. Penelitian ini secara mendalam menganalisis peran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dalam upaya mencapai kemandirian pangan pokok. Melalui kajian kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengkorelasikan berbagai program dan kebijakan yang telah diimplementasikan dengan data produksi pangan lokal. Analisis lebih lanjut dilakukan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program-program tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model pembangunan pertanian berkelanjutan yang responsif terhadap dinamika pangan lokal.
Implementasi Program MBG Untuk Meningkatkan Gizi Anak Sekolah Dasar di Kota Semarang 2025 Nurulaini, Risma; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 11 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i11.32520

Abstract

This study analyses the implementation of the Free Nutritious Food Programme (MBG) in primary schools in Semarang City as an effort to prevent stunting and improve the nutrition of children from underprivileged families. With a stunting prevalence of around 30% based on the 2022 Indonesian Nutrition Status Survey, this programme aims to provide free nutritious meals in accordance with Minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2023, in line with the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Pressman and Wildavsky's (1984) theory was used to understand the gradual implementation process, multi-sector coordination, and field adaptation. Qualitative methods were applied through semi-structured interviews with teachers, students, health workers, and food providers, followed by thematic analysis. The results show that the programme is running smoothly with increased student attendance and focus, despite logistical challenges, inter-agency coordination, and menu preferences. The conclusion emphasises the positive impact on nutrition and learning motivation, with recommendations for improved coordination, menu innovation, and community participation for programme sustainability.
Upaya Implementasi Program Gizi Buruk pada Balita dalam Bingkai Peran Pemerintah Daerah: Kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Partisipasi Keluarga di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Menuju Target SDGS 3 (Good Health And Well Being) Witarsa Putri, Fega Sukma; Azimah, Farhana; Richy, Vianca Ayla; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.198-207

Abstract

Gizi buruk pada balita masih menjadi tantangan kesehatan di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan prevalensi gizi kurang dan buruk mencapai 11,30% dan lima kasus teridentifikasi pada tahun 2025. Penelitian ini menganalisis implementasi program penanggulangan gizi buruk dalam kerangka peran pemerintah daerah melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan keluarga menuju pencapaian SDGs 3. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian menemukan bahwa program berjalan melalui fungsi pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Intervensi utama seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Formula 100, program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi Emo Demo, pemantauan rutin, serta pendataan digital mendukung peningkatan status gizi dan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala rendahnya literasi gizi keluarga, praktik MPASI yang tidak tepat, ketidakpatuhan hadir ke Posyandu, serta adanya sebagian kasus yang tidak tercatat dalam sistem pelaporan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi keluarga, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan penguatan fungsi preventif Posyandu agar implementasi program lebih optimal dan mampu mempercepat pencapaian target SDGs 3.
Evaluasi Efektivitas Program Gizi Buruk pada Balita Dalam Bingkai Pemerintahan Daerah: Kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Partisipasi Keluarga di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Menuju Target SDGs 3 (Good Health And Well-Being) Davina Anindya, Cut Mauri; Sabrina, Adzra; Solehah, Widya Salsabila; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i1.2026.190-197

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program penanggulangan gizi buruk pada balita di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 3: Kesehatan dan Kesejahteraan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Puskesmas Cihampelas, kader Posyandu, dan keluarga balita penderita gizi buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah sesuai dengan arah kebijakan nasional dan daerah melalui intervensi utama seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Formula 100 (F-100), program Makanan Bergizi (MBG), PMT Box, edukasi gizi berbasis Emo Demo, serta inovasi komunitas seperti “Dapur Sehat Atasi Stunting.” Kolaborasi lintas sektor telah berjalan efektif, di mana Dinas Kesehatan berperan sebagai regulator, Puskesmas sebagai pelaksana teknis pemeriksaan dan pemantauan, dan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Intervensi ini berkontribusi pada peningkatan berat badan balita serta peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh rendahnya kesadaran orang tua terhadap pemantauan gizi, praktik pemberian MPASI yang tidak tepat, penolakan imunisasi, serta ketidaktercatan kasus ketika orang tua memilih layanan kesehatan di luar Posyandu. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan edukasi gizi, peningkatan koordinasi antar-institusi, serta pendekatan persuasif yang lebih intensif untuk memastikan deteksi dini dan penanganan komprehensif. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif pemerintah daerah dan unit layanan kesehatan telah menunjukkan hasil positif, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai target penurunan gizi buruk sesuai SDGs 3.
MENILIK KAPABILITAS PEMERINTAH DESA PONGGOK DALAM MENCIPTAKAN PERUBAHAN DI DESA PONGGOK KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 Afifah, Dian Fitriani; Suriadi, Bonita Aurelie; Maharani, Nadya Puan; Robbani, Tegar Rizkiansyah; Amanda, Sophia
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 8, No 4 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i4.69585

Abstract

Desa Ponggok merupakan desa yang pada tahun 2001 masuk dalam kategori desa tertinggal, dan merupakan salah satu desa termiskin di Kabupaten Klaten. Secara bertahap desa ini mampu berubah menjadi desa mandiri dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) 10,5 Milyar rupiah per tahun. Untuk memahami dinamika tersebut secara mendalam, penulis dalam artikel ini menggunakan konsep Dynamic Governance khususnya pada dimensi capabilities pada elemen Thinking Ahead, Thingking Again dan Thingking Across (Neo & Chen, 2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi langsung ke Desa Ponggok, melalukan wawancara dengan berbagai narasumber baik dari pemerintah desa, BPD, BUMDes, hingga masyarakat desa dan melakukan studi dokumentasi dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa berhasil berubah menjadi desa mandiri tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa mengaplikasikan tiga pilar utama, yaitu thinking ahead (Berpikir ke depan dalam mengelola potensi air menjadi objek wisata dengan Visi Desa Emas 2035), thinking again (Mengevaluasi kegagalan pola ekonomi sebelumnya, terus memperbaiki pola pengelolaan unit usaha desa), dan thinking across (Mengadaptasi praktik dari daerah lain yang sukses dalam bidang pariwisata lokal, menggandeng akademisi dan ahli dalam pembangunan desa). Dengan melihat tiga unsur dalam kapabilitas dinamika pemerintahan, menunjukkan bahwa pemerintahan desa memiliki kapasitas lebih dari sekadar penyelenggara administrasi yakni sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengidentifikasi potensi, menyusun strategi pembangunan, serta menciptakan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Ponggok Village was categorized as an underdeveloped village in 2001 and was one of the poorest villages in Klaten Regency. Gradually, this village has managed to transform into a self-sufficient village with a Village Original Revenue (PADes) of 10.5 billion rupiahs per year. To understand this dynamic more deeply, the author in this article uses the concept of dynamic governance, particularly focusing on the capabilities dimension in the elements of thinking ahead, thinking again, and thinking across (Neo & Chen, 2007). This study uses a qualitative method, with data collection carried out through literature review and field studies, including direct observation in Ponggok Village, conducting interviews with various resource persons from the village government, Village Consultative Body (BPD), and Village-Owned Enterprises (BUMDes), as well as the villagers, and conducting document studies while taking into account various policies issued by the government, regional authorities, and the village. The research results show that the village government has successfully transformed into an independent village, thanks to various efforts carried out by the village authorities. The village government applied three main pillars: thinking ahead (planning ahead in managing water resources into a tourist attraction with the Golden Village Vision 2035), thinking again (evaluating the failures of previous economic models and continuously improving the management patterns of village business units), and thinking across (adapting practices from other regions that have succeeded in local tourism and collaborating with academics and experts in village development). By examining the three elements of governance dynamic capabilities, it shows that the village administration has capacities beyond mere administrative management—acting as a social change agent capable of identifying potential, developing development strategies, and creating tangible impacts on the lives of the community.
ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT gusni, nodi hendra; Afifah, Dian Fitriani
DEMOKRASI Vol 6, No 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v6i1.4458

Abstract

Stunting is a multidimensional public health problem with long-term implications for the quality of human resources, economic productivity, and the sustainability of regional development. In Indonesia, although various national policies have accelerated the reduction in stunting prevalence, regional disparities remain a serious challenge, particularly at the lowest levels of government, such as villages or nagari (village-based villages). This study aims to analyze the implementation of stunting management policies in Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Batang Kapas District, Pesisir Selatan Regency, with an emphasis on program implementation, cross-sectoral coordination, the role of local institutions, and human resource capacity at the nagari level. The research approach used was a case study with qualitative methods based on document analysis and secondary data, including local government reports, stunting prevalence data at the district and sub-district levels, and documentation of nagari activities. The analysis results indicate that the nagari has implemented a number of local initiatives such as nutrition posts, stunting discussions, and outreach activities, reflecting a commitment to local-level policies. However, the effectiveness of policy implementation still faces various obstacles, including limited integrated by-name-by-address data, uneven capacity of integrated health post (Posyandu) cadres, limited budget support, and the influence of structural factors such as poverty and family parenting patterns. This study confirms that the success of stunting management policies at the village level is determined not only by the existence of the program, but also by the quality of governance, data integration, and the sustainability of cross-sectoral interventions. Therefore, strengthening village institutional capacity, integrating e-PPGBM data into development planning, and a sustainable multisectoral approach are essential prerequisites for accelerating stunting reduction in rural areas.