Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Socius: Social Sciences Research Journal ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora
Afifah, Dian Fitriani
Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PENGUATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOMUNITAS LESTARI FARM DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN MASA PANDEMI COVID-19 Novie Indrawati Sagita; Nandang Alamsah Deliarnoor; Dian Fitriani Afifah
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.32431

Abstract

Komunitas Lestari Farm dibentuk untuk menghadapi situasi Pandemi Covid-19 dengan tujuan menjaga ketahanan pangan keluarga, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga. Komunitas ini melakukan kegiatan budidaya pertanian dan perikanan. Sejak komunitas terbentuk, keterlibatan warga dalam kegiatan budidaya masih rendah. Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk menguatkan pemberdayaan masyarakat pada Komunitas Lestari Farm  dan dapat menguatkan komitmen anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan penyuluhan penguatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara daring, mengingat situasi Covid-19 yang tidak memungkinkan tim dan peserta bertemu langsung secara tatap muka. Kegiatan ini diawali dengan tahap persiapan yakni penggalian data, dan ditindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi mengenai keberlanjutan Komunitas Lestari Farm. Hasil dari kegiatan ini berupa  mendiskusikan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi warga. Faktor tersebut disebabkan karena tidak dilaksanakannya tahapan pemberdayaan masyarakat sebagaimana mestinya, yang diawali dengan tahap formulation action plan yang tidak sesuai sehingga berdampak pada tahap implementation hingga tahap evaluasi. Solusi yang dihasilkan pada kegiatan ini  berupa penyusunan model penguatan pemberdayaan masyarakat Komunitas Lestari Farm, serta peningkatan kegiatan forum komunikasi yang saling menguatkan pengetahuan, ketrampilan dan memotivasi sesama anggota.
KESERAGAMAN POLA PEMBANGUNAN SEBAGAI POTRET KETIDAK OTONOMAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Rudiana M.Si; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 45 No 1 (2019)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1029.892 KB) | DOI: 10.33701/jipwp.v45i1.340

Abstract

The village is a customary law community unit that has autonomy in carrying out its government. Village autonomy is biased because villages are positioned as objects of development not as subjects of development. The role of the village as the subject of development means that the village is able to plan, finance and implement governance. The presence of the Village Fund has brought the spirit of change to the village, because the village is required to be able to manage the Village Fund to create an independent and prosperous village. Mandiri does not mean that the village becomes an integral part of the top level government, both central and regional. In fact, the management of the Village Fund in both traditional and modern villages does not create an independent village, because the top level government only makes the village a target or project location (object of development). The practices of uniforming the pattern of development towards the use of the Village Fund have negated the principle of using the Village Fund which is used in accordance with village needs, regional strategies and village typologies. So that the uniformity of the pattern of development that occurs in traditional villages or modern villages is evidence of the lack of autonomy of village governments in the management of Village Funds.
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PRODUK MAKANAN BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA CILEMBU SUMEDANG Rudiana - Rudiana; Jajang Sutisna; Dian Fitriani Afifah
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v3i2.38537

Abstract

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang semakin pesat di Indonesia menjadikan usaha untuk membantu pengembangan UMKM perlu untuk dilakukan. UMKM merupakan suatu usaha kecil yang membantu perekonomian negara atau suatu daerah. Perkembangan perekonomian masyarakat pada suatu daerah dapat sangat tergantung pada potensi lokal yang dimiliki pada daerah tersebut. Salah satu UMKM yang sedang menjadi tren adalah UMKM di bidang pangan yang memproduksi berbagai olahan makanan dan minuman. Dalam pengembangan UMKM masih terdapat beberapa kendala seperti kecelakaan kerja yang dapat menurunkan kualitas produk, pasar penjualan terbatas dan tidak adanya kepemilikan izin edar. Program Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan secara hybrid dengan melakukan pendampingan dan penyuluhan kewirausahaan pada UMKM di Desa Cilembu, Kabupaten Sumedang mengenai penguatan pada aspek Digital Marketig, Penerapan K3 dan Pengajuan OSS-PIRT dan BPOM RI MD sebagai strategi perluasan pasar yang berguna untuk keberlangsungan pemasaran produk UMKM. Hasilnya diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami dan meningkatnya pengetahuan dalam memaksimalkan pemasaran. Kata kunci: Kewirausahaan, UMKM, Potensi Lokal
SOSIALISASI, EDUKASI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TARUNA TANI DI DESA BANDASARI KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 Rudiana, Rudiana; Sutisna, Jajang; Afifah, Dian Fitriani
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 4, No 2 (2023): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v4i2.48170

Abstract

Kelompok Taruna Tani Jajaka Bertani dari Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Bayum memiliki beberapa permasalahan, yaitu masih terlalu mudanya anggota kelompok tani, tidak berjalannya penyuluh pertanian untuk kelompok tani, kurangnya motivasi dari anggota untuk bertani, dan kurangnya pengetahuan diri mengenai pertanian dan keorganisasiannya, serta kurang tepatnya pola pikir dari kelompok ini yang hanya menjadikan hasil dari kelompok tani untuk konsumsi sendiri padahal seharusnya kelompok tani memasarkan hasil taninya untuk khalayak banyak. Oleh karena itu, dilakukanlah beberapa sosialisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Metode pengambilan data yang digunakan adalah observasi dan interview. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah dengan cara sosialisasi dan praktik secara langsung. Diketahui dari hasil sosialisasi dan asesmen yang dilakukan menjadikan setiap anggota menjadi sadar akan pentingnya keempat elemen yang disosialisasikan demi keberlangsungan kelompok tersebut. Kegiatan yang dilakukan selama PPM membuat setiap anggota dari Kelompok Taruna Tani Jajaka Bertani menerapkan kebiasaan yang dipraktikkan pada setiap harinya.
Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Indonesia dan Filipina Truna, Laras Pujaswari; Ginting, Aldo Nathanael R; Sumaryadi, Maritza Hasnadia; Alhaq, Reisya Tepi; F, Fienaurisilmi; Hibatullah, Wan Fairuz Arkan; Afifah, Dian Fitriani
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 11 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12612128

Abstract

Indonesia and the Philippines are two countries located in the Southeast Asian region with various similarities, such as social, economic, and geographical conditions. Based on these similarities, both countries face similar challenges, which is stunting. In 2023, the prevalence rate of stunting in Indonesia reached 17.8 percent while in the Philippines it reached 26.7 percent. The prevalence of stunting is caused by many factors, both internal (society behavior) and external (state conditions and applicable policies). The author uses a descriptive qualitative research method through literature studies in comparing the steps of the two countries in reducing the prevalence rate of stunting, starting from the implementation of applicable policies to the programs carried out. Based on the data obtained by the author, Indonesia seeks to implement policies and programs in a decentralized manner while the Philippines implements them in a centralized manner. That way, if the policies in Indonesia and the Philippines are exchanged and implemented, it seems that the Philippines will experience a rapid decline in the prevalence rate of stunting. Meanwhile, if Indonesia implements a policy like in the Philippines, the impact will not be as big as expected, considering the large difference in the size of the country and the policies in the Philippines which are improvements to the policies in Indonesia.
Perbandingan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Antara Indonesia dan Korea Selatan Sabrina, Vania Vinka; Rafi’ Uddarajat, Rahmansyah; Naufal, Defa Akhdan; Fathin, Muhammad Qais; S, Setiawan; Biabi, Ana Maria Vianey; Afifah, Dian Fitriani
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 4 (2024): Madani, Vol. 2, No. 4 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12592042

Abstract

Penelitian ini memfokuskan perbandingan pelayanan kesehatan antara Indonesia dan Korea Selatan. Pendekatan pembandingan dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, pendanaan, cakupan layanan, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang meliputi publikasi ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan sumber lain terkait. Analisis mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta perbedaan dan persamaan dalam pelayanan kesehatan, serta untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah membawa perubahan signifikan dalam akses dan cakupan layanan kesehatan di kedua negara, masih terdapat tantangan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Di Indonesia, tantangan utama terletak pada distribusi tidak merata dari fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-esensial, dan keberlanjutan pendanaan program. Di sisi lain, Korea Selatan menghadapi tantangan dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah pedesaan. Dengan mempertimbangkan temuan ini, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan dan perbaikan lebih lanjut dari program layanan kesehatan di Indonesia dan Korea Selatan.
Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal: Isu Pengangguran: The Role of the Bandung City Manpower Office in Improving the Skills of Local Workers: Unemployment Issues Natashya Rizkia Putri Mustari; Gabriella Putri Kezia Hutasoit; Putri Rizky Yanti; Dian Fitriani Afifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6690

Abstract

Kota Bandung, sebagai pusat ekonomi kreatif di Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait tingginya tingkat pengangguran, yang pada tahun 2020 mencapai 147.081 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dalam menanggulangi pengangguran melalui program pelatihan keterampilan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam, termasuk wawancara dengan Sekretaris Disnaker, Dr. Dicky, dan anggota DPRD Kota Bandung, Ir. Kurnia Solihat. Data sekunder juga diperoleh dari laporan penelitian dan dokumen kebijakan terkait. Temuan menunjukkan bahwa Disnaker telah merancang berbagai program pelatihan berbasis kompetensi, bekerja sama dengan sektor swasta, serta memanfaatkan inovasi digital seperti aplikasi BIMMA untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi ketenagakerjaan. Meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan keterampilan, ketidakmampuan memenuhi jadwal pelatihan, dan kecenderungan tenaga kerja untuk bertahan di daerah asal masih menghambat efektivitas program. Penelitian ini menyarankan perlunya prioritisasi pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan penguatan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung pendanaan dan pengawasan program. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dan program pelatihan di masa depan guna mengurangi angka pengangguran di Kota Bandung.
Peran Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Tata Kelola Perparkiran Maharani, Nadya Puan; Rahmatullah, Aji; Zuhri, Muhammad Alfian; Afifah, Dian Fitriani
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 4, No 1 (2025): March 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v4i1.5033

Abstract

The division of power in Indonesia consists of two dimensions: vertical and horizontal. Horizontally, power is separated among the executive, legislative, and judicial branches by applying the principle of checks and balances. Vertically, power is divided between the central government and regional governments through the principle of decentralization, as regulated in Law No. 23 of 2014 on Regional Government. Regional governments aim to manage governmental affairs at the local level. Regional governmental affairs are classified into absolute affairs, concurrent affairs, and general affairs. Concurrent affairs are managed jointly by the central and regional governments, including areas such as education, health, and transportation. The Department of Transportation (Dishub) is responsible for managing transportation affairs at the regional level, including addressing illegal levies (pungli) in illegal parking areas. This practice of pungli often occurs in illegal parking lots and causes public distress. To tackle this, Dishub conducts regular patrols, community outreach, installs electronic parking meters, and forms the Clean Sweep Task Force (Saber) to combat pungli. These measures aim to enhance transparency, optimize Local Revenue (PAD), and restore public trust in local governments. This study uses a qualitative method to analyze the role of Dishub in addressing pungli in illegal parking areas through government instruments in Hughes' theory. This method allows for data collection through observation, interviews, and documentation from relevant parties, such as Dishub officers, parking attendants, and the public. The research is expected to provide a clearer picture of the steps taken by Dishub to create an effective and accountable parking management system. Thus, pungli practices can be minimized, parking governance becomes more orderly, and greater benefits can be provided to the public and regional governments.
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STUDI KASUS DESA SUKADANA, KECAMATAN CIMANGGUNG, KABUPATEN SUMEDANG Saladin, Subhan; Alpasha, Justin Nabil; Afifah, Dian fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47383

Abstract

Penelitian ini menganalisis proses perencanaan pembangunan di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Fokus kajian mencakup mekanisme perencanaan, peran aktor kunci, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.Hasil menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa sesuai ketentuan formal. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas, dan pemilihan program prioritas cenderung dipengaruhi oleh keterpaduan dengan RPJMD kabupaten dan alokasi wajib dana desa, sehingga mengurangi otonomi desa. Aktor-aktor seperti kepala desa, BPD, dan pendamping lokal terlibat aktif, tetapi menghadapi kendala kapasitas SDM, perubahan regulasi, serta kurangnya data dasar. Kendala lain seperti dominasi belanja wajib (seperti BLT) dan faktor eksternal turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Lemahnya integrasi antara perencanaan desa dan regulasi yang lebih tinggi menyebabkan pembangunan kurang optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan desa, penyediaan sistem data yang terintegrasi, serta penyederhanaan regulasi untuk mendukung perencanaan yang partisipatif dan adaptif.
ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI PEMBERDAYAAN OLEH ROBERT CHAMBERS Qur’ainny, Angelina; Sianipaar, Gloria Stevanie Nauli; Rozan, Muhammad Azka; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47392

Abstract

Pembaharuan tata kelola pemerintahan dalam dunia modern menekankan good governance yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi. Dalam penelitian kali ini, pemberdayaan masyarakat diposisikan sebagai fondasi utama untuk menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan, dengan merujuk pada Teori Pemberdayaan Robert Chambers. Chambers menekankan pentingnya pembangunan yang bersifat bottom-up, mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, serta keberpihakan terhadap kelompok marginal. Penelitian dilakukan di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, untuk mengeksplorasi bagaimana proses pemberdayaan masyarakat diimplementasikan secara berkelanjutan, serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas lokal, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesejahteraan warga. Hasil studi menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan masih belum optimal, dengan diaplikasikannya pendekatan Chambers diharap mampu memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan dan mendukung keberlanjutan tata kelola yang responsif dan kontekstual.
Co-Authors Adhara, Carissa Adinda Putri Maharani Adzkia, Bunga Alhaq, Reisya Tepi Alpasha, Justin Nabil Amanda, Sophia Amanta, Ziofari Baldi Asmazahira Aura Pradipta, Zhafira Azimah, Farhana Azka Dwi Putra Berlian Rezki Anggreini Berliana Putri, Kalista Biabi, Ana Maria Vianey Davena Rasyafa Azzura Davina Anindya, Cut Mauri Deliarnoor, Nandang Alamsah F, Fienaurisilmi Fajri Fhatariki Ghifari Faqih Ragi Fathin, Muhammad Qais Gabriella Putri Kezia Hutasoit Gandina Suciyani Fitria H Gania Syawalia Winara Ginting, Aldo Nathanael R Grace Jean Manurung gusni, nodi hendra Hauralya Salsabilla Hibatullah, Wan Fairuz Arkan Hidayat, Vicky I Putu Nayaka Reswara Ibrahim, Adhansya Ikhsan Muhammad Fajar Irliawan, Ryan Jajang Sutisna Jajang Sutisna Julian, Divio Muhamad Kellyna Najwa Julyanti Kirana Safira Sholeha Iskandar Maharani, Nadira Ayu Maharani, Nadya Puan Maheswari, Hafizhah Maulika Rahmatulaili Muhammad Bima Krisna Bayu Nabilasyifa Aika Putri Nasywa Fitri Verdianti Nasywa Kusumaningtyas Natashya Rizkia Putri Mustari Naufal, Defa Akhdan Novie Indrawati Sagita Nurhaliza, Rahma Nurlistiadewi Kusumapertiwi Affandi Nurulaini, Risma Putri Rizky Yanti Putri, Nazara Dea Ratna Putri, Sekar Alka Bawono Putri, Zahra Puspita Eka Qur’ainny, Angelina Rafi’ Uddarajat, Rahmansyah Rahdiana, Fisca Putri Rahmatullah, Aji Rhaisa Indriani Richy, Vianca Ayla Robbani, Tegar Rizkiansyah Rozan, Muhammad Azka Rudiana M.Si Rudiana Rudiana, Rudiana S, Setiawan Sabrina, Adzra Sabrina, Vania Vinka Saladin, Subhan Serly Marsha Fadhiilah Shahla Eliza Nurhidayah Sianipaar, Gloria Stevanie Nauli Simanjuntak, Shine Natasha Nauli Solehah, Widya Salsabila Sulthon Razak Sumaryadi, Maritza Hasnadia Suriadi, Bonita Aurelie Truna, Laras Pujaswari Witarsa Putri, Fega Sukma Yumni, Amalia Zata Zalzabila Puteri Herdini Zuhri, Muhammad Alfian