Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.779
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Jurnal Sosial dan Teknologi Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Socius: Social Sciences Research Journal
Afifah, Dian Fitriani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI, EDUKASI DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK TARUNA TANI DI DESA BANDASARI KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 Rudiana, Rudiana; Sutisna, Jajang; Afifah, Dian Fitriani
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 4, No 2 (2023): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v4i2.48170

Abstract

Kelompok Taruna Tani Jajaka Bertani dari Pondok Pesantren Al-Qur’an Al-Bayum memiliki beberapa permasalahan, yaitu masih terlalu mudanya anggota kelompok tani, tidak berjalannya penyuluh pertanian untuk kelompok tani, kurangnya motivasi dari anggota untuk bertani, dan kurangnya pengetahuan diri mengenai pertanian dan keorganisasiannya, serta kurang tepatnya pola pikir dari kelompok ini yang hanya menjadikan hasil dari kelompok tani untuk konsumsi sendiri padahal seharusnya kelompok tani memasarkan hasil taninya untuk khalayak banyak. Oleh karena itu, dilakukanlah beberapa sosialisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Metode pengambilan data yang digunakan adalah observasi dan interview. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah dengan cara sosialisasi dan praktik secara langsung. Diketahui dari hasil sosialisasi dan asesmen yang dilakukan menjadikan setiap anggota menjadi sadar akan pentingnya keempat elemen yang disosialisasikan demi keberlangsungan kelompok tersebut. Kegiatan yang dilakukan selama PPM membuat setiap anggota dari Kelompok Taruna Tani Jajaka Bertani menerapkan kebiasaan yang dipraktikkan pada setiap harinya.
Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Indonesia dan Filipina Truna, Laras Pujaswari; Ginting, Aldo Nathanael R; Sumaryadi, Maritza Hasnadia; Alhaq, Reisya Tepi; F, Fienaurisilmi; Hibatullah, Wan Fairuz Arkan; Afifah, Dian Fitriani
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 11 (2024): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12612128

Abstract

Indonesia and the Philippines are two countries located in the Southeast Asian region with various similarities, such as social, economic, and geographical conditions. Based on these similarities, both countries face similar challenges, which is stunting. In 2023, the prevalence rate of stunting in Indonesia reached 17.8 percent while in the Philippines it reached 26.7 percent. The prevalence of stunting is caused by many factors, both internal (society behavior) and external (state conditions and applicable policies). The author uses a descriptive qualitative research method through literature studies in comparing the steps of the two countries in reducing the prevalence rate of stunting, starting from the implementation of applicable policies to the programs carried out. Based on the data obtained by the author, Indonesia seeks to implement policies and programs in a decentralized manner while the Philippines implements them in a centralized manner. That way, if the policies in Indonesia and the Philippines are exchanged and implemented, it seems that the Philippines will experience a rapid decline in the prevalence rate of stunting. Meanwhile, if Indonesia implements a policy like in the Philippines, the impact will not be as big as expected, considering the large difference in the size of the country and the policies in the Philippines which are improvements to the policies in Indonesia.
Perbandingan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Antara Indonesia dan Korea Selatan Sabrina, Vania Vinka; Rafi’ Uddarajat, Rahmansyah; Naufal, Defa Akhdan; Fathin, Muhammad Qais; S, Setiawan; Biabi, Ana Maria Vianey; Afifah, Dian Fitriani
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 4 (2024): Madani, Vol. 2, No. 4 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12592042

Abstract

Penelitian ini memfokuskan perbandingan pelayanan kesehatan antara Indonesia dan Korea Selatan. Pendekatan pembandingan dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, pendanaan, cakupan layanan, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang meliputi publikasi ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan sumber lain terkait. Analisis mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta perbedaan dan persamaan dalam pelayanan kesehatan, serta untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah membawa perubahan signifikan dalam akses dan cakupan layanan kesehatan di kedua negara, masih terdapat tantangan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Di Indonesia, tantangan utama terletak pada distribusi tidak merata dari fasilitas kesehatan, ketersediaan obat-esensial, dan keberlanjutan pendanaan program. Di sisi lain, Korea Selatan menghadapi tantangan dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah pedesaan. Dengan mempertimbangkan temuan ini, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan dan perbaikan lebih lanjut dari program layanan kesehatan di Indonesia dan Korea Selatan.
Peran Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Tata Kelola Perparkiran Maharani, Nadya Puan; Rahmatullah, Aji; Zuhri, Muhammad Alfian; Afifah, Dian Fitriani
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 4, No 1 (2025): March 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v4i1.5033

Abstract

The division of power in Indonesia consists of two dimensions: vertical and horizontal. Horizontally, power is separated among the executive, legislative, and judicial branches by applying the principle of checks and balances. Vertically, power is divided between the central government and regional governments through the principle of decentralization, as regulated in Law No. 23 of 2014 on Regional Government. Regional governments aim to manage governmental affairs at the local level. Regional governmental affairs are classified into absolute affairs, concurrent affairs, and general affairs. Concurrent affairs are managed jointly by the central and regional governments, including areas such as education, health, and transportation. The Department of Transportation (Dishub) is responsible for managing transportation affairs at the regional level, including addressing illegal levies (pungli) in illegal parking areas. This practice of pungli often occurs in illegal parking lots and causes public distress. To tackle this, Dishub conducts regular patrols, community outreach, installs electronic parking meters, and forms the Clean Sweep Task Force (Saber) to combat pungli. These measures aim to enhance transparency, optimize Local Revenue (PAD), and restore public trust in local governments. This study uses a qualitative method to analyze the role of Dishub in addressing pungli in illegal parking areas through government instruments in Hughes' theory. This method allows for data collection through observation, interviews, and documentation from relevant parties, such as Dishub officers, parking attendants, and the public. The research is expected to provide a clearer picture of the steps taken by Dishub to create an effective and accountable parking management system. Thus, pungli practices can be minimized, parking governance becomes more orderly, and greater benefits can be provided to the public and regional governments.
PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DALAM KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STUDI KASUS DESA SUKADANA, KECAMATAN CIMANGGUNG, KABUPATEN SUMEDANG Saladin, Subhan; Alpasha, Justin Nabil; Afifah, Dian fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47383

Abstract

Penelitian ini menganalisis proses perencanaan pembangunan di Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Fokus kajian mencakup mekanisme perencanaan, peran aktor kunci, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.Hasil menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa sesuai ketentuan formal. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas, dan pemilihan program prioritas cenderung dipengaruhi oleh keterpaduan dengan RPJMD kabupaten dan alokasi wajib dana desa, sehingga mengurangi otonomi desa. Aktor-aktor seperti kepala desa, BPD, dan pendamping lokal terlibat aktif, tetapi menghadapi kendala kapasitas SDM, perubahan regulasi, serta kurangnya data dasar. Kendala lain seperti dominasi belanja wajib (seperti BLT) dan faktor eksternal turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Lemahnya integrasi antara perencanaan desa dan regulasi yang lebih tinggi menyebabkan pembangunan kurang optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan desa, penyediaan sistem data yang terintegrasi, serta penyederhanaan regulasi untuk mendukung perencanaan yang partisipatif dan adaptif.
ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI PEMBERDAYAAN OLEH ROBERT CHAMBERS Qur’ainny, Angelina; Sianipaar, Gloria Stevanie Nauli; Rozan, Muhammad Azka; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47392

Abstract

Pembaharuan tata kelola pemerintahan dalam dunia modern menekankan good governance yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi. Dalam penelitian kali ini, pemberdayaan masyarakat diposisikan sebagai fondasi utama untuk menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan, dengan merujuk pada Teori Pemberdayaan Robert Chambers. Chambers menekankan pentingnya pembangunan yang bersifat bottom-up, mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, serta keberpihakan terhadap kelompok marginal. Penelitian dilakukan di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, untuk mengeksplorasi bagaimana proses pemberdayaan masyarakat diimplementasikan secara berkelanjutan, serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas lokal, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kesejahteraan warga. Hasil studi menunjukkan bahwa praktik pemberdayaan masih belum optimal, dengan diaplikasikannya pendekatan Chambers diharap mampu memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan dan mendukung keberlanjutan tata kelola yang responsif dan kontekstual.
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR Amanta, Ziofari Baldi; Julian, Divio Muhamad; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47393

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang terstruktur melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemerintah sebagai organisasi formal memiliki otoritas dan peran untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Cileles memiliki otoritas dan peran untuk mewujudkan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Cileles. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilaksanakan melalui program-program. Adapun program yang dilakukan di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk nyata pemberdayaan yang dilakukan selama ini seperti pemberdayaan kelompok ternak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih perlu upaya peningkatan dalam beberapa hal antara lain 1) pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat; 2) keterampilan beternak bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan peternakan yang dimiliki dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan keluarga oleh masyarakat yang bersangkutan; 3) penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara ternak secara profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan 4) pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas dalam kehidupan masyarakat seperti yang dimanfaatkan untuk beternak.
PERBANDINGAN PROTEKSIONISME INDUSTRI DOMESTIK: ANALISIS INSTITUSIONALISME DI INDONESIA DAN CHINA Maharani, Nadya Puan; Ibrahim, Adhansya; Adzkia, Bunga; Nurhaliza, Rahma; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.47377

Abstract

Perdagangan internasional menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi global, namun ketegangan perdagangan mendorong negara berkembang seperti Indonesia dan China menerapkan proteksionisme untuk melindungi industri domestik. Proteksionisme ini mencakup tarif, subsidi, dan kuota sebagaimana kerangka intentional protectionism yang dikemukakan oleh Philip L. Levy. Jika melihat Trade Barrier Index 2025, kedua negara menunjukkan tingkat proteksi yang tinggi. Artikel ini membandingkan kebijakan proteksionisme Indonesia dan China dengan pendekatan institusionalisme yang mempertimbangkan struktur kelembagaan, budaya birokrasi, dan peran aktor dominan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan sebagai sumber utama data. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa China menerapkan kebijakan proteksionisme secara terpusat, terkoordinasi, dan strategis melalui lembaga-lembaga utama negara, sementara Indonesia bersifat lebih pluralistik, terfragmentasi, dan cenderung responsif jangka pendek. Dalam aspek tarif, kuota, dan subsidi, China menunjukkan efektivitas dan konsistensi kebijakan yang lebih kuat dibandingkan Indonesia.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SUMEDANG Rahdiana, Fisca Putri; Putri, Nazara Dea Ratna; Maharani, Nadira Ayu; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana Masyarakat di Kabupaten Sumedang. Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Sumedang menjadi salah satu instrumen paling penting yang ada di dalam masyarakat. Melalui wawancara yang mendalam serta observasi partisipatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan program KB tidak terlepas dari peran aktif kader KB, dukungan dari pemerintah daerah, serta strategi dan inovasi yang diterapkan oleh dinas-dinas yang berkaitan dengan program KB tersebut. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terkait program KB, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya tenaga penyuluh KB yang cukup. Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam pelaksanaan program KB untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dan peranan pemerintah saling berkaitan dengan erat.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN ANAK TERLANTAR Simanjuntak, Shine Natasha Nauli; Adhara, Carissa; Putri, Sekar Alka Bawono; Afifah, Dian Fitriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40811

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan anak terlantar di Kota Bandung khususnya Kecamatan Batununggal, dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, dampak sosial, serta langkah-langkah penanggulangannya. Fenomena anak terlantar menjadi semakin penting di tengah dinamika urbanisasi dan perubahan sosial yang cepat. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, dengan melakukan wawancara mendalam bersama pihak terkait contohnya pemerintah. Temuan penelitian mengungkap bahwa kemiskinan, konflik keluarga, serta kelemahan dalam sistem pendidikan dan perlindungan anak merupakan penyebab utama anak terlantar. Kondisi ini berdampak pada kesehatan psikologis, penurunan kualitas hidup, dan terbatasnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan lembaga sosial dalam mengatasi masalah ini masih kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Rekomendasi yang diusulkan meliputi penguatan kebijakan perlindungan anak, peningkatan pemberdayaan keluarga, serta pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi anak-anak terlantar.
Co-Authors Adhara, Carissa Adzkia, Bunga Alhaq, Reisya Tepi Alpasha, Justin Nabil Amanta, Ziofari Baldi Biabi, Ana Maria Vianey F, Fienaurisilmi Fathin, Muhammad Qais Ginting, Aldo Nathanael R Hibatullah, Wan Fairuz Arkan Ibrahim, Adhansya Julian, Divio Muhamad Maharani, Nadira Ayu Maharani, Nadya Puan Naufal, Defa Akhdan Nurhaliza, Rahma Nurulaini, Risma Putri, Nazara Dea Ratna Putri, Sekar Alka Bawono Putri, Zahra Puspita Eka Qur’ainny, Angelina Rafi’ Uddarajat, Rahmansyah Rahdiana, Fisca Putri Rahmatullah, Aji Rozan, Muhammad Azka Rudiana Rudiana, Rudiana S, Setiawan Sabrina, Vania Vinka Saladin, Subhan Sianipaar, Gloria Stevanie Nauli Simanjuntak, Shine Natasha Nauli Sumaryadi, Maritza Hasnadia Sutisna, Jajang Truna, Laras Pujaswari Yumni, Amalia Zata Zuhri, Muhammad Alfian