Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Education On Simplifying Digital-Based Village Administrative Affairs Nuraini , Rini; Harsya, Rabith Madah Khulaili; Arjulayana , Arjulayana; Meiyenti , Ira; Agustina , Ika
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.544

Abstract

When the author carried out service for one month, namely in Pekalangan village for two weeks and in Pekalangan village for two weeks, the author discovered exactly the same problem, namely the complexity of managing administration in rural areas. After that, the author held discussions with other colleagues and found a solution to simplify the village administration program. As a result, the authors agreed to propose creating a website in each village with the main aim of making it easier for village residents to manage administration. The research results show 1). When observing for two weeks in each of the villages of Bojong Loa and Pakalaang, the author found similar problems, namely the difficulty of managing administration in both villages. 2). The author suggests a solution for village officials to form an IT team, coordinating with local governments, in this case the Tanggerang city government and Cirebon Regency, so they can create a website. 3). The village website functions to make it easier for rural communities to take care of administrative matters such as administering KK, KTP, KIP, KIM, making it easier for people to get information, and as a form of transparency in the use of village funds. 4). The village website has been implemented and is successful in several villages such as Kertamulya village and has succeeded in making it easier for village residents to take care of administration.
Policy Implementation Village Funds Ade Risna Sari; Rulam Ahmadi; Ika Agustina; Ira Meiyenti; Tumija Tumija
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 5 No. 1 (2024): Januari: Journal of Administrative and Social Science
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v5i1.629

Abstract

The village fund is the origin of the APBN funds that are given to the village, transferred to the APBD district/city, and used to pay for the upkeep of government, the implementation of development, the development of civil society, and community empowerment. According to the regulations of the Finance Minister, the Minister of Village, Desert Village Development, and Transmigration sets priorities for the use of village money. The 2020 PDTT Permendes No. 13 on priority use of the village fund in 2021 specifies the SDGs (Sustainable Development Goals) as the top priority for the use of village finances. There are issues with the preparation and prioritisation of the village fund of the government of Kadongdong Village, which results from the lack of participation by all members of the community and the village government's lack of transparency towards the public. As a result, the public lacks understanding of how and what the priority programme of the nation's funds is. Based on the occurrence, researchers are eager to learn more about Kadongdong village in Garut's Banjarwangi district's Analysis Success Implementation Policy Priority Fund Village. According to Edward III's thesis, the success of policy execution depends on four factors: communication, resource availability, disposition, and bureaucratic structure. The research's findings indicate that Kadongdong Village's implementation of the village fund policy, which has been noted by researchers in the context of Kadong Dong Village, is not optimal. It is evident from this communication that the government of Kadongdong Village does not include the entire figure of the community in establishing the priority of the village fund.
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid-19 dengan Pendekatan Analisis SWOT: (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021) Agustina, Ika; Meiyenti, Ira; Kumalasari, Aniesha Rahmah
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3413

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi organisasi pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19. Dalam rangka mengatasi dan meminimalisir dampak yang terjadi, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan beberapa strategi cepat tanggap salah satunya dari aspek penganggaran dengan melakukan realokai anggaran dan refocussing kegiatan. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengalihan dana sebagai bentuk dukungan penanganan terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan dua komponen penting layanan bagi masyarakat yang harus tetap berjalan walaupun pandemi Covid-19 terjadi. Sumber pendanaan penanganan Covid-19 di daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan deskriptif induktif dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara yang mendalam kepada 11 informan pada lokus penelitian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat analisis Matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembobotan indikator Strengths dan Weaknesses (IFAS) yang diperoleh adalah sebesar 0,95 dan total skor pembobotan indikator Opportunities dan Threats (EFAS) adalah sebesar 1,43. Dengan demikian strategi yang dapat diprioritaskan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sehingga mampu meyusun anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19 terutama dalam mengimplementasikan realokasi anggaran adalah Strategi Growth (S-O). Strategi tersebut berada pada kuadaran 1 antara sumbu Opportunity dan Strength yang memanfaatkan kekuatan (Strength) internal organisasi untuk mendapatkan peluang (Opportunity) eksternal sehingga mampu mecapai target realisasi dalam realokasi anggaran. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi organisasi pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19. Dalam rangka mengatasi dan meminimalisir dampak yang terjadi, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan beberapa strategi cepat tanggap salah satunya dari aspek penganggaran dengan melakukan realokai anggaran dan refocussing kegiatan. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengalihan dana sebagai bentuk dukungan penanganan terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan dua komponen penting layanan bagi masyarakat yang harus tetap berjalan walaupun pandemi Covid-19 terjadi. Sumber pendanaan penanganan Covid-19 di daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan deskriptif induktif dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara yang mendalam kepada 11 informan pada lokus penelitian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat analisis Matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembobotan indikator Strengths dan Weaknesses (IFAS) yang diperoleh adalah sebesar 0,95 dan total skor pembobotan indikator Opportunities dan Threats (EFAS) adalah sebesar 1,43. Dengan demikian strategi yang dapat diprioritaskan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sehingga mampu meyusun anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19 terutama dalam mengimplementasikan realokasi anggaran adalah Strategi Growth (S-O). Strategi tersebut berada pada kuadaran 1 antara sumbu Opportunity dan Strength yang memanfaatkan kekuatan (Strength) internal organisasi untuk mendapatkan peluang (Opportunity) eksternal sehingga mampu mecapai target realisasi dalam realokasi anggaran.