Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Public Policy TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Journal of International Conference Proceedings Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science Jurnal Studi Pemerintahan Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi
Ira Meiyenti
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Education On Simplifying Digital-Based Village Administrative Affairs Nuraini , Rini; Harsya, Rabith Madah Khulaili; Arjulayana , Arjulayana; Meiyenti , Ira; Agustina , Ika
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.544

Abstract

When the author carried out service for one month, namely in Pekalangan village for two weeks and in Pekalangan village for two weeks, the author discovered exactly the same problem, namely the complexity of managing administration in rural areas. After that, the author held discussions with other colleagues and found a solution to simplify the village administration program. As a result, the authors agreed to propose creating a website in each village with the main aim of making it easier for village residents to manage administration. The research results show 1). When observing for two weeks in each of the villages of Bojong Loa and Pakalaang, the author found similar problems, namely the difficulty of managing administration in both villages. 2). The author suggests a solution for village officials to form an IT team, coordinating with local governments, in this case the Tanggerang city government and Cirebon Regency, so they can create a website. 3). The village website functions to make it easier for rural communities to take care of administrative matters such as administering KK, KTP, KIP, KIM, making it easier for people to get information, and as a form of transparency in the use of village funds. 4). The village website has been implemented and is successful in several villages such as Kertamulya village and has succeeded in making it easier for village residents to take care of administration.
Policy Implementation Village Funds Ade Risna Sari; Rulam Ahmadi; Ika Agustina; Ira Meiyenti; Tumija Tumija
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 5 No. 1 (2024): Januari: Journal of Administrative and Social Science
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v5i1.629

Abstract

The village fund is the origin of the APBN funds that are given to the village, transferred to the APBD district/city, and used to pay for the upkeep of government, the implementation of development, the development of civil society, and community empowerment. According to the regulations of the Finance Minister, the Minister of Village, Desert Village Development, and Transmigration sets priorities for the use of village money. The 2020 PDTT Permendes No. 13 on priority use of the village fund in 2021 specifies the SDGs (Sustainable Development Goals) as the top priority for the use of village finances. There are issues with the preparation and prioritisation of the village fund of the government of Kadongdong Village, which results from the lack of participation by all members of the community and the village government's lack of transparency towards the public. As a result, the public lacks understanding of how and what the priority programme of the nation's funds is. Based on the occurrence, researchers are eager to learn more about Kadongdong village in Garut's Banjarwangi district's Analysis Success Implementation Policy Priority Fund Village. According to Edward III's thesis, the success of policy execution depends on four factors: communication, resource availability, disposition, and bureaucratic structure. The research's findings indicate that Kadongdong Village's implementation of the village fund policy, which has been noted by researchers in the context of Kadong Dong Village, is not optimal. It is evident from this communication that the government of Kadongdong Village does not include the entire figure of the community in establishing the priority of the village fund.
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Masa Pandemi Covid-19 dengan Pendekatan Analisis SWOT: (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021) Agustina, Ika; Meiyenti, Ira; Kumalasari, Aniesha Rahmah
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 10 No. 2 (2023): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v10i2.3413

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi organisasi pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19. Dalam rangka mengatasi dan meminimalisir dampak yang terjadi, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan beberapa strategi cepat tanggap salah satunya dari aspek penganggaran dengan melakukan realokai anggaran dan refocussing kegiatan. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengalihan dana sebagai bentuk dukungan penanganan terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan dua komponen penting layanan bagi masyarakat yang harus tetap berjalan walaupun pandemi Covid-19 terjadi. Sumber pendanaan penanganan Covid-19 di daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan deskriptif induktif dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara yang mendalam kepada 11 informan pada lokus penelitian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat analisis Matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembobotan indikator Strengths dan Weaknesses (IFAS) yang diperoleh adalah sebesar 0,95 dan total skor pembobotan indikator Opportunities dan Threats (EFAS) adalah sebesar 1,43. Dengan demikian strategi yang dapat diprioritaskan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sehingga mampu meyusun anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19 terutama dalam mengimplementasikan realokasi anggaran adalah Strategi Growth (S-O). Strategi tersebut berada pada kuadaran 1 antara sumbu Opportunity dan Strength yang memanfaatkan kekuatan (Strength) internal organisasi untuk mendapatkan peluang (Opportunity) eksternal sehingga mampu mecapai target realisasi dalam realokasi anggaran. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi organisasi pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19. Dalam rangka mengatasi dan meminimalisir dampak yang terjadi, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan beberapa strategi cepat tanggap salah satunya dari aspek penganggaran dengan melakukan realokai anggaran dan refocussing kegiatan. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengalihan dana sebagai bentuk dukungan penanganan terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang merupakan dua komponen penting layanan bagi masyarakat yang harus tetap berjalan walaupun pandemi Covid-19 terjadi. Sumber pendanaan penanganan Covid-19 di daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif pendekatan deskriptif induktif dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara yang mendalam kepada 11 informan pada lokus penelitian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat analisis Matriks SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembobotan indikator Strengths dan Weaknesses (IFAS) yang diperoleh adalah sebesar 0,95 dan total skor pembobotan indikator Opportunities dan Threats (EFAS) adalah sebesar 1,43. Dengan demikian strategi yang dapat diprioritaskan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sehingga mampu meyusun anggaran pendapatan dan belanja dimasa Pandemi Covid-19 terutama dalam mengimplementasikan realokasi anggaran adalah Strategi Growth (S-O). Strategi tersebut berada pada kuadaran 1 antara sumbu Opportunity dan Strength yang memanfaatkan kekuatan (Strength) internal organisasi untuk mendapatkan peluang (Opportunity) eksternal sehingga mampu mecapai target realisasi dalam realokasi anggaran.
Comprehensive Cybersecurity Framework for Digital Governance: Threat Assessment, Risk Mitigation, and Regulatory Compliance in Indonesia Wildan Maulana Assani Mualim; Fitri Yul Dewi Marta; Ira Meiyenti
Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi Vol. 5 No. 3 (2025): Desember: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jutiti.v5i3.6379

Abstract

Digital transformation of government administration brings significant benefits in improving public service efficiency and citizen access to information. However, digitalization also opens opportunities for increasingly complex and organized cyber threats. This journal explores a comprehensive cybersecurity framework for digital governance through an extensive literature review that includes threat assessment, risk mitigation strategies, and regulatory compliance analysis. This research analyzes international frameworks (NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001:2022, COBIT 2019), Indonesian national standards (Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, SPBE, BSSN), and best practices in incident response and Zero Trust Architecture. Results demonstrate that government cybersecurity requires a holistic approach integrating technical aspects, policy, human resources, and governance. This journal recommends implementing a comprehensive cybersecurity framework, enhancing human capital capacity, adopting cutting-edge technology, and fostering inter-institutional coordination to build sustainable cybersecurity resilience for government entities.
Integration of Change Theory and Evidence-Based Policies for Equitable Welfare in Mountainous Papua, Indonesia Meiyenti, Ira; Sudrajat, Ihwan; Yahya, Afif Syarifudin; Mualim, Wildan Maulana Assani; Bulan, Nur Sari
Journal Public Policy Vol 12, No 1 (2026): January
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v12i1.13095

Abstract

This research aims to integrate population administration projections with the Theory of Change (ToC) and Evidence-Based Policy (EBP) frameworks to strengthen policy formulation for the equitable distribution of welfare across districts in Mountainous Papua Province. The research used mixed methods with a sequential explanatory design. In the quantitative phase, population, Human Development Index (HDI), and district-level education indicators are projected for the period 2025–2045 using arithmetic and exponential methods, and the results are then compared across eight districts. In the qualitative phase, the projection findings were interpreted to assess the feasibility of policy assumptions, identify intervention needs, and formulate evaluation mechanisms in the spatial context of Mountainous Papua, using ToC as a prospective analytical tool. The results showed variations in trajectories across districts and misalignments between population growth and HDI increases: Yahukimo is projected to have the largest population but the slowest increase in HDI, whereas Jayawijaya and Central Mamberamo show a stronger upward trend in HDI. Education projections indicate uneven progress and declining participation in vocational education, which contributes to the missing middle skill gap. These findings confirm the need to differentiate district-profile-based interventions and to strengthen monitoring as a policy feedback mechanism. It was concluded that equitable distribution of welfare in Mountainous Papua requires predictive planning and data-driven adaptive governance, with ToC–EBP as a framework to test causal logic, target interventions, and strengthen policy evaluation.
Machine Learning–Driven Governance: Evaluating Village Fund Effectiveness with NLP and Satellite Data Across 74,000 Indonesian Villages Meiyenti, Ira; Mualim, Wildan Maulana Assani; Dole, Mariano Aloyciandro
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 17, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jsp.v17i1.473

Abstract

Does fiscal reporting transparency help make Indonesia's Village Fund (DD) more effective in driving local economic growth? We test this core question using a Second Generation Fiscal Federalism framework, arguing that development success depends not on transfer volume, but on governance quality that mitigates agency problems between Central Government and Village Heads. Methodology: Using two-way fixed-effects regression on 704,150 village-year observations (2015–2024), we measure local economic growth via satellite Night-Time Light (NTL) data and transparency via IndoGovBERT analysis of 312,000 village financial reports. Key Finding: Transparency plays a decisive role in Village Fund effectiveness. A one-standard-deviation increase in transparency amplifies NTL growth responsiveness to fund allocation by 14.2% (β = 0.142; p < 0.001). This confirms that improving governance can unlock substantial development gains. Primary Contribution: This research provides large-scale empirical evidence that governance quality, measured objectively through machine learning, substantially enhances fiscal transfer effectiveness. We document a quantifiable 14.2% efficiency dividend from improved transparency, validating SGFF theory. Policy Implication: Results support integrating IndoGovBERT transparency scoring into Siskeudes platforms and implementing conditional transfer mechanisms linking disbursement to accountability performance, particularly urgent given the 2024 Village Head tenure extension.
The Efficiency-Equity Frontier: Optimal Allocation of Village Funds In Indonesia's Decentralized Governance Framework Wildan Maulana Assani Mualim; Ira Meiyenti; Arina Romarina; Ardieansyah Ardieansyah
Inkubis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. 1 (2026): INKUBIS Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/inkubis.v8i1.169

Abstract

Background: Indonesia's Village Fund (Dana Desa) has disbursed Rp 608.9 trillion (≈ USD 35.8 billion) to 75,753 villages since 2015, yet whether this fiscal transfer simultaneously advances efficiency and equity in rural development remains an open empirical question. Spatial interdependencies among villages and heterogeneous local institutional capacities are rarely accounted for in existing evaluations. Objective: This study examines how Village Fund allocations navigate the efficiency–equity trade-off across Indonesian villages, quantifies spatial spillover effects on regional development outcomes, and develops evidence-based allocation algorithms to simultaneously advance efficiency and equity. Methods: We apply a Bayesian Spatial Durbin Model integrated with Generalized Random Forests to a balanced panel of 674,649 village-year observations (2015–2023). Identification draws on difference-in-differences with propensity score matching, regression discontinuity at population thresholds, and instrumental variables using pre-treatment geographic characteristics. Results: A 1% increase in Village Fund allocation reduces rural poverty by 0.152–0.183%, though this effect is contingent on local institutional capacity, with significantly larger gains among villages exceeding a capacity threshold of 0.65. Significant spatial spillovers (β = −0.089) indicate that investment in each village generates indirect poverty-reducing benefits for neighboring villages.The model explains 42.3% of outcome variation (R² = 0.423). Conclusions: The Village Fund considerably reduces rural poverty, but effectiveness is circumscribed by local institutional capacity—not merely village or fund size. Policymakers should prioritize capacity-building before scaling up allocations, and adopt performance-based formula adjustments that capitalize on spillover dynamics across village clusters.
How Bandung Succeeds: Multi-Perspective Study of Determinants of Digital Transformation Success in Public Administration Meiyenti, Ira; Bulan, Nur Sari; Athahirah, Astika Ummy; Nangameka, Teresa Irmina; Rahmah, Mutia
Jurnal Borneo Administrator Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v22i1.1738

Abstract

Digital transformation is the main focus in the development of public administration, including in Indonesia. The Electronic-Based Government System (SPBE) implementation at the regional level still faces constraints in human resources, budget, and infrastructure. Bandung City serves as an ideal model of successful SPBE and Smart City implementation. A holistic assessment of the success of digitaltransformation in public administration was performed in this research by combining theoretical approaches (Stakeholder Theory, RBV, and Innovation Diffusion) and practical approaches in the field. This study employed an explanatory sequential mixed methods design, involving 75 quantitative survey respondents and 30 qualitative interview informants at the Bandung City Diskominfo. The data were analyzed using descriptive statistical techniques and thematic analysis. Five key factors, namely (1) Expectations of employees/implementing employees, (2) Expectations of ICT technical operators, (3) Organizational culture, (4) Relative profitability, and (5) Digital leadership were found as the significant factors. The holistic approach successfully integrated multiple theories and field practices in responding to criticisms of previous studies on technical-social focus inequality. The results provide more effective and contextual strategic guidance for local governments to improve the implementation of digital transformation in the public sector.
Co-Authors Abdi Praja Ari Putera Ade Risna Sari Agnes Ayfellyne Jitmau Agustina , Ika Arina Romarina Arjulayana , Arjulayana Astika Ummy Athahirah Bulan, Nur Sari Caturani, Citra Dole, Mariano Aloyciandro Eljawati, Eljawati Elvira Mulya Nalien Elvira Mulya Nalien Erry Fitrya Primadhany Fitri Yul Dewi Marta Ginting, Yoga Hananta Harimurti, Yustisi Harsya, Rabith Madah Khulaili Ika Agustina Ika Agustina Ilham Sentosa Kumalasari, Aniesha Rahmah M. Harry Mulya Zein Mualim, Wildan Maulana Assani Mutia Rahmah Nangameka, Teresa I Nangameka, Teresa Irmina Nuraini , Rini Raden Mohamad Herdian Bhakti Rizkiansyah, Syafiq Dio Rulam Ahmadi Sudrajat, Ihwan Tumija Tumija Tumija Tumija Wildan Maulana Assani Mualim Yahya, Afif Syarifudin