Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Komunikasi Organisasi sebagai Mekanisme Integratif dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Jaka Maulana; Angga Rosidin; Heru Wahyudi; Ulvia Fadilah
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2026): Punggawa Global Research: September
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/pgr.v1i4.160

Abstract

Kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, regulasi, dan teknologi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi organisasi dalam menghubungkan kebijakan, aparatur, unit kerja, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengidentifikasi bentuk komunikasi internal dan eksternal, serta mengkaji faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap literatur akademik, laporan resmi, regulasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi internal melalui pola vertikal, horizontal, dan diagonal memperkuat koordinasi, konsistensi prosedur, serta dimensi reliability dan responsiveness. Komunikasi eksternal yang terbuka, partisipatif, dan responsif memperkuat transparansi, assurance, empathy, serta kepercayaan masyarakat. Efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya organisasi, kompetensi aparatur, teknologi, koordinasi, dan standar komunikasi pelayanan. Penelitian menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan mekanisme integratif yang menghubungkan kapasitas internal birokrasi dengan pengalaman pelayanan masyarakat.
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Dinamika Reformasi Birokrasi Ulvia Fadilah; Angga Rosidin; Heru Wahyudi; Jaka Maulana
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2026): Punggawa Global Research: September
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/pgr.v1i4.161

Abstract

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) merupakan fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan reformasi birokrasi, desentralisasi, digitalisasi, dan tuntutan tata kelola pemerintahan modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi SANRI dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengkaji dinamika reformasi birokrasi, mengidentifikasi berbagai hambatan transformasi, serta menjelaskan hubungan timbal balik antara SANRI dan reformasi birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan literatur ilmiah, regulasi, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga resmi. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan mekanisme transformasi sistemik terhadap SANRI melalui dimensi struktural, fungsional, kultural, dan digital. Transformasi tersebut masih menghadapi tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi, budaya birokrasi yang hierarkis, belum optimalnya sistem merit, resistensi aparatur, serta fragmentasi digital. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan SANRI dan reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara terpadu untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat
Analisis Kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam Perspektif Administrasi dan Hukum Administrasi Negara Heru Wahyudi; Jaka Maulana; Ulvia Fadilah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3423

Abstract

The development of information technology has encouraged governments around the world to transform their bureaucratic systems toward a digital government model. In Indonesia, one of the strategic initiatives undertaken is the implementation of the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) as regulated under Presidential Regulation Number 95 of 2018. This policy aims to improve effectiveness, efficiency, integration, transparency, and accountability in public administration and public service delivery. However, the implementation of SPBE continues to face various challenges, including infrastructure readiness, civil servant competencies, inter-agency coordination, as well as issues related to legality, data protection, and legal accountability. Therefore, a comprehensive analysis of the SPBE policy is necessary, not only from the perspective of Public Administration but also from the perspective of Administrative Law. This study aims to: (1) analyze the implementation of SPBE policy within the context of Public Administration; (2) examine the legal foundations and application of Administrative Law principles in the implementation of SPBE; and (3) comprehensively analyze SPBE policy from the perspectives of both Public Administration and Administrative Law. The study is theoretically grounded in classical bureaucracy theory, New Public Management, governance theory, and digital bureaucracy concepts, as well as principles of Administrative Law, including legality, the General Principles of Good Governance (AUPB), administrative discretion, personal data protection, and legal accountability. The research employs a qualitative method with a library research approach. Data are collected from laws and regulations, official government policy documents, SPBE evaluation reports, academic books, national and international journals, and previous studies. Data analysis is conducted through descriptive analysis, content analysis, and comparative-conceptual analysis to critically and integratively connect theoretical perspectives with policy implementation.This research is expected to contribute theoretically to strengthening the study of Public Administration and Administrative Law in the context of digital bureaucratic transformation. Practically, the findings are expected to serve as a reference for the formulation and improvement of SPBE policies to ensure greater effectiveness, legality, accountability, and public service orientation. The output of this research is planned to be published in an accredited national journal to generate broader academic and practical impacts