Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Pagaruyuang Law Journal Progressive Law Review JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana IBLAM Law Review Jurnal Penelitian Serambi Hukum LEX SUPERIOR TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Accounting Law Communication and Technology J-CEKI Journal of Health Education Law Information and Humanities
Ramadan, Suta
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Pertimbangan Hakim Banding Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada Perbankan Milik Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk) Hartono, Bambang; Ramadan, Suta; Siregar, Michael Gabe Bryan
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5419

Abstract

The main aim of writing this manuscript is firstly, to find out the factors that cause criminal acts of corruption based on the case in decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk relating to fictitious credit in BUMN (State-Owned Enterprise) banking. Second, to analyze the judge's consideration policy in handing down decision Number 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk against the accused perpetrator of the Corruption Crime. The research method used by the author in this manuscript namely, the Normative Juridical Approach is an approach carried out by means of literature study (Library Research) by examining, studying and examining theories, views, concepts and statutory regulations relating to the problems in writing this manuscript and an empirical approach, namely the approach which was carried out by conducting research in the field as a research object by means of observation and interviews in order to obtain descriptions and data related to the problems in this manuscript.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Terhadap Penjatuhan Uang Paksa Dalam Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 80/PDT/2024/PT.Tjk) Asmara, Bunga Dewi; Rusli, Tami; Ramadan, Suta
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5260

Abstract

Civil case resolution in Indonesia often involves conflicts between parties with different legal interests, where the court is the main means to achieve justice. This study aims to analyze the judge's decision regarding the imposition of forced money (dwangsom) in a breach of contract lawsuit, focusing on the Decision of the Tanjung Karang District Court Number 80/PDT/2024/PT.Tjk. The method used is qualitative research with a normative and empirical legal approach, collecting data from literature studies and interviews with judges and advocates. The results of the study indicate that the judge's considerations in imposing forced money are influenced by the principle of an independent trial and the interpretation of the relevance of the demand for forced money as a form of punishment. This study is expected to provide solutions to improve consistency and fairness in judges' decisions, as well as create legal certainty in resolving civil disputes.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir Sutami-Simpang Sri Bawono (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TJK) Danuwangsa, Fabio Arya; Hartono, Bambang; Ramadan, Suta
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2188

Abstract

Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu Negara. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat, Pentingnya pembangunan infrastruktur semakin terasa di tengah meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia, Ketidak cukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi namun masalah korupsi telah lama menjadi ancaman serius terhadap pembangunan infrastruktur di banyak Negara, Salah satu kasus Korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono, Kasus ini menjadi kontroversial karena melibatkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam proyek pembangunan tersebut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Menjelaskan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono dalam perkara nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK dan Bagaimana Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono Sehigga Merugikan Negara Dalam Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan dalm penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Pembangunan Jalan Ir.Sutami-Simpang Sri Bawono terdakwa Sahroni melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Jalan Ir. Sutami-Simpang Sri Bawono antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membocorkan dokumen rahasia seperti rincian harga satuan untuk menguntungkan pihak tertentu dalam proses lelang. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesionalnya dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa Sahroni dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, dengan hukuman pidana penjara dan denda yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun hakim memberikan pidana yang lebih ringan, terdakwa tetap dihukum dan diwajibkan membayar denda serta uang pengganti sebesar Rp. 160.000.000,-. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa.Saran dari penulis memerlukan peran masyarakat dalam memberantas korupsi. Ini bisa termasuk membangun kesadaran tentang konsekuensi korupsi, memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, atau mengadvokasi reformasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN BOM DALAM PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN LAUT PULAU SEBUKU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Putusan Nomor : 321/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk) Cahya Ningrum, Bella; Siregig, I Ketut; Ramadan, Suta
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.779 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i1.52

Abstract

The illegal act of fishing with explosives is currently regulated by Law No. 45 of 2009 on Fisheries, which states several legal provisions, including that waters are under the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as well as the Indonesian Exclusive Economic Zone, and are based on international provisions containing fish resources and potential fish farming land. In this work, a normative juridical approach and an empirical approach were used as research methods. Data is gathered through library research and field studies. The Defendant employed explosives in the shape of 6 (six) big bottles and 4 (four) tiny bottles obtained by purchasing 4 (four) kilograms of Ampo powder and then assembling them in a way that they could be used to bomb fish in order to carry out his action. The imposition of a crime in this case has the goal of not only punishing people who commit crimes, but also of fostering and educating people, so the judge believes that the sentence imposed on the defendant was appropriate and commensurate with his actions, based on aggravating and mitigating circumstances.
PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PERKARA PENIPUAN PROYEK PEMBANGUNAN AMENITAS KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN PESISIR BARAT (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN.Tjk). Harimurti, Pangestika Raras; Seregig, I Ketut; Ramadan, Suta
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.333

Abstract

Fraud cases are a crime that has recently been frequently reported in newspapers, magazines and other mass media and has experienced quite a serious increase. Article 378 of the Criminal Code states that a person who commits a crime of fraud is threatened with a maximum prison sentence of 4 years. The issues that will be discussed in this issue are, Factors that Cause Perpetrators to Commit Criminal Acts of Fraud on Tourism Area Amenity Development Projects in Pesisir Barat Regency based on Decision Number 17/Pid.B/2022/PN.Tjk and How Criminal Decisions Are Handed Down in Cases of Criminal Project Fraud Development of Tourism Area Amenities in Pesisir Barat Regency based on Decision Number 17/Pid.B/2022/PN.Tjk. The research method used is a normative juridical and empirical approach, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis using normative juridical analysis. The results of the research are factors in the occurrence of criminal acts of fraud using the financing method, namely due to several factors such as the defendant's lack of understanding of religion, apart from internal factors, there are factors that influence the defendant in committing fraud, such as environmental conditions and the condition of the defendant's residence which supports the occurrence of the crime. This, the defendant's low education and economic conditions were also very influential in the occurrence of this crime
The Application of Criminal Sanctions Against the Victims of Narcotics Abuse (Case Study of Decision Number: 193/Pid.Sus/2025/PN. Sdn) Jainah, Zainab Ompu; Ramadan, Suta; Yulistia, Alyaa
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1592

Abstract

Indonesia has aggressively combated narcotics over the past decade, yet it remains one of the countries with the highest incidence of narcotics offenses, exacerbated by cross-border trafficking. To prevent and eradicate narcotics abuse and illicit trafficking that endanger society, the nation, and the state, Law Number 35 of 2009 on Narcotics was enacted. This law regulates the use of narcotics for medical purposes, health services, and physical and social rehabilitation, and also stipulates sanctions such as imprisonment, fines, rehabilitation, and capital punishment. This study aims to examine the factors that cause offenders to become victims of narcotics abuse and to analyze criminal liability for victims of narcotics abuse based on Decision Number 193/Pid.Sus/2025/PN.Sdn. This research employs a qualitative approach with descriptive analysis. The findings indicate that narcotics abuse is caused by internal factors and external environmental factors, including lack of family attention and support during adolescent development, peer influence, and free social interaction, all of which may lead to narcotics abuse and jeopardize the future of young individuals. Criminal liability for narcotics abusers may be imposed under Article 127 paragraph (1) letter (a) of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, with a maximum imprisonment of four (4) years. Therefore, this situation requires an active role of the government in increasing public legal awareness of the dangers of narcotics, as well as community participation in narcotics eradication efforts.
Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penetapan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk) Hartono, Bambang; Ramadan, Suta; Waifannur, Ega
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7926

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan praktik peradilan dalam menentukan besaran uang pengganti, yang kerap menimbulkan dilema antara kepentingan pengembalian kerugian negara dan pemenuhan keadilan individual bagi terdakwa. Meskipun korupsi dikualifikasikan sebagai extraordinary crime, penerapan pemidanaan tetap harus memperhatikan prinsip keadilan yang proporsional. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tjk sebagai representasi problematika penetapan uang pengganti terhadap terdakwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan asas proporsionalitas dalam penetapan uang pengganti serta dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan besaran uang pengganti yang tidak sepenuhnya sama dengan jumlah kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta auditor BPKP. Data penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan uang pengganti berdasarkan jumlah manfaat ekonomi yang secara nyata dinikmati oleh terdakwa dengan mempertimbangkan peran, tingkat kesalahan, dan rasa keadilan. Penetapan tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.
Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Lalai Parkir di Badan Jalan Hingga Menyebabkan Korban Jiwa (Studi Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Ramadan, Suta; Ananta, Marshenda Afi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 3, No 1 (2026): Januari 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i1.7925

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pengemudi yang lalai memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, khususnya larangan parkir di badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam praktiknya, pelanggaran parkir di badan jalan sering kali dianggap sebagai pelanggaran ringan dan sepele, padahal dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, termasuk hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus kelalaian tersebut. Penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Nomor 1195/Pid.Sus/2024/PN Tjk sebagai representasi penerapan hukum pidana terhadap perbuatan kelalaian pengemudi. Permasalahan yang dikaji meliputi dua aspek utama, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pengemudi melakukan kelalaian dalam memarkir kendaraan di badan jalan hingga menimbulkan korban jiwa, serta bagaimana penegakan hukum pidana diterapkan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data pendukung sebagai pelengkap data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pengemudi dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, faktor kelalaian pribadi, serta minimnya kepatuhan terhadap rambu dan aturan lalu lintas. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa unsur kealpaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana sebagai bentuk penegakan hukum, efek jera, dan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan.
The Legal Certainty in the Application of Sanctions for the Abuse of Narcotics Class I Not Derived from Plants Based on the Principle of Justice (A Study of Decision Number: 528/Pid.Sus/2025/PN Tjk) Jainah, Zainab Ompu; Ramadan, Suta; Ningrum, Intan Putri Yani Cahya; Anggara, Firga Fiksona
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1544

Abstract

Class I narcotics crimes that are not plants are serious crimes that have a wide impact on public health, security, and order, and threaten the future of the nation's generation. One of the important problems in handling narcotics crimes is ensuring legal certainty in the application of criminal sanctions to perpetrators who commit acts without rights and against the law. The problems raised are: Legal Certainty in the Application of Sanctions Without Rights and Against the Law on Class I Narcotics Crimes that are not Plants Based on Decision Number 528 / Pid.Sus / PN Tjk. and What are the factors causing perpetrators to commit Class I narcotics Abuse based on the principle of justice. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The normative juridical approach is taken through a literature study by examining relevant laws and regulations, doctrines, and legal literature. Meanwhile, the empirical approach is carried out by interviewing parties involved or directly understanding the case to obtain a factual picture regarding the application of the law in the field. The results of the study indicate that the application of criminal sanctions to the defendant in Decision Number 528/Pid.Sus/2025/PN Tjk has fulfilled the principle of legal certainty, especially regarding the fulfillment of the elements of "without rights and against the law" as regulated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, there are still several inhibiting factors in the application of legal certainty, These include differences in legal interpretation, limited evidence, and the influence of non-juridical factors in the law enforcement process. Factors causing class I drug abuse include environmental factors, drug dependence, and family factors. The judge's considerations in the decision emphasized aspects of legal certainty and community protection, but did not fully reflect the principle of substantive justice that prioritizes a rehabilitative approach for drug abusers as victims of dependence. The imposition of prison sentences on class I drug users still raises debate regarding its suitability with the objectives of punishment and the spirit of rehabilitation mandated by law. The suggestion from this study is that the handling of class I drug abuse cases needs to prioritize substantive justice through the implementation of rehabilitation for pure abusers, supported by the active role of the community in prevention in order to create legal certainty and suppress drug distribution.
Implementasi Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-Sama pada BUMD Tanggamus : Studi Putusan Nomor: 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Tjk Heriyanti, Rosmeli; Hartono, Bambang; Ramadan, Suta
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15133

Abstract

The criminal act of corruption committed collectively within the Regionally Owned Enterprises (BUMD) is a form of crime that has a serious impact on regional finances and public trust in the administration of government. This study aims to analyze the implementation of the judge's decision in sentencing perpetrators of corruption committed collectively at the Tanggamus BUMD as stated in Decision Number : 24/Pid.Sus-Tpk/2025/PN.Tjk. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach, through a study of court decisions, provisions of criminal law on corruption, and relevant legal doctrines. The results of the study indicate that the panel of judges has applied the provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This decision demonstrates the judiciary's efforts in upholding the principles of justice, legal certainty, and benefit, while also serving as a deterrent instrument against criminal acts of corruption committed collectively the BUMD.
Co-Authors Akbar, Annafi Amallia, Rizka Ananta, Marshenda Afi Anggara, Firga Fiksona Asmara, Bunga Dewi Bachruddin, Salman Zahir Bafaddol, M Bagas Bambang Hartono Cahya Ningrum, Bella Danuwangsa, Fabio Arya Difa, Muhammad Anta Erlina B Harimurti, Pangestika Raras Heriyanti, Rosmeli I Ketut Seregig Ningrum, Intan Putri Yani Cahya Nuri, Paten Pratiwi, Galuh Riyan Saputra, Riyan S Endang Prasetyawati Seftiniara, Intan Siregar, Michael Gabe Bryan Siregig, I Ketut syah, bagas muzekki Tami Rusli Waifannur, Ega Yulistia, Alyaa Zainab Ompu Jainah