Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.432
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Justisia Ekonomika Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Midang
Darodjat, Rafan
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial

 1 
RESOLUSI KONFLIK PEKERJA – PENGUSAHA MELALUI ADANYA KEPEMILIKAN SAHAM SERIKAT PEKERJA Darodjat, Rafan; Irfan, Maulana
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 6, No 2 (2023): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v6i2.52820

Abstract

Perselisihan antara pengusaha dengan pekerja merupakan suatu hal yang rentan terjadi, karena adanya conflict of interest perbedaan tujuan dan mindset. Pengusaha tentunya menginginkan modal yang diinvestasikan menghasilkan profit dan menempatkan pekerja sebagai bagian dari cost. Pekerja tentunya berkepentingan untuk mendapatkan gaji yang sesuai tanpa perlu mengetahui kondisi perusahaan. Hal tentunya membutuhkan suatu resolusi agar benturan dapat diminimalisir, melalui adanya persamaan kepentingan. Peneliti mencari resolusi perlu adanya persamaan kepentingan antara pekerja dengan pengusaha, yaitu kepentingan agar perusahaannya profitable. Kepemilikan saham serikat pekerja dengan hak suara dapat menjadikan pekerja berkinerja baik karena adanya rasa memiliki, serta keterlibatan serikat dalam RUPS untuk mengetahui arah kebijakan perusahaan. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, meninjau dari instrumen hukum, disajikan dalam bentuk kualitatif untuk mencapai tujuan mendapatkan resolusi terhadap jawaban isu permasalahan. Conflicts between employers and workers are prone to occur due to the conflict of interest and differences in goals and mindsets. Employers naturally want their invested capital to generate profit and view workers as part of the cost. Workers, of course, are interested in receiving a fair wage without having to know the company's condition. This naturally requires a resolution to minimize the clash, through the existence of common interests. The researcher seeks a resolution that there is a common interest between workers and employers, namely the interest in making the company profitable. Ownership of worker union shares with voting rights can make workers perform well due to a sense of ownership, as well as the involvement of the union in the AGM to know the direction of company policy. The method in this research is normative juridical, reviewing from legal instruments, presented in qualitative form to achieve the purpose of getting a resolution to the answer to the issue.
PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI SUBSIDI HARGA BERAS SEBAGAI UPAYA KEDAULATAN PANGAN Darodjat, Rafan; Irfan, Maulana; Kusmayanti, Hazar
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i2.53366

Abstract

Pertumbuhan penduduk Negara Indonesia yang tinggi tentunya perlu strategi tepat agar kebutuhan pangan terpenuhi. Indonesia yang sebelumnya negara agraris dan memiliki kemampuan swasembada pangan, sejalan besarnya jumlah masyarakat saat ini menjadi Negara pengimpor. Faktor utama yang peneliti kaji, yaitu kurangnya minat masyarakat untuk menjadi petani hal ini karena faktor ekonomi yang menjadikan pertanian kurang dianggap bisa memberikan jaminan hidup. Peneliti mengkonsepkan adanya subsidi harga bagi petani, subsidi ini dianggap sebagai langka tepat untuk mendorong petani lebih produktif, menambah daya tarik masyarakat untuk menjadi petani, dan menjadi subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah tentunya akan membeli hasil pertanian dengan harga proporsional, kemudian dalam penyalurannya menurunkan harga tersebut. Karena apabila diserahkan kepada mekanisme pasar dan pemerintah melakukan importasi, akan memberatkan petani untuk menyesuaikan harga jualnya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, metode yang menggunakan pemanfaatan berbagai macam teori atau konsep dari buku dan internet guna memperoleh sebuah data dengan analisis sosiologi yang melihat peran pemberdayaan terhadap kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan petani tentunya sangat penting untuk kedaulatan pangan, pemerintah harus senanatiasa mendorong masyarakat untuk bertani dan peran negara terhadap pelaksanaan pertanian tentunya lebih menitikberatkan petani. Konsep subsidi harga pertanian menjadikan pemerintah membeli produk pertanian dengan harga wajar melalui Kementrian/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD atau pemerintah menggantikan selisih produk pertanian kepada petani atas produk dijualnya. Indonesia's high population growth certainly needs the right strategy to meet food needs. Indonesia, which was previously an agrarian country and could be self-sufficient in food, in line with a large number of people, is now an importing country. The main factor researchers studied was the lack of public interest in becoming farmers due to economic factors that made agriculture less considered to provide life security. Researchers conceptualized a price subsidy for farmers, which is regarded as a rare opportunity to encourage farmers to be more productive, increase the community's attractiveness to become farmers, and become a targeted subsidy. The government will certainly buy agricultural products at a proportional price, then in its distribution reduce the price. Because if left to the market mechanism and the government imports, it will be burdensome for farmers to adjust their selling prices. The method used is a literature study, a method that uses the utilization of various theories or concepts from books and the internet to obtain data with a sociological analysis that looks at the role of empowerment in people's lives. The result of this research is that farmer empowerment is certainly very important for food sovereignty, the government must always encourage people to farm and the role of the state in the implementation of agriculture is certainly more focused on farmers. The concept of agricultural price subsidies makes the government buy agricultural products at a fair price through the Ministry / Regional Government / State Owned Enterprises / Regional Government or the government replaces the difference in agricultural products to farmers for the products they sell. 
Co-Authors Aam Suryamah Agus Suwandono Ali Utama, Feriza Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Dede Kania Deviana Yuanitasari Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Karen Rehulina Ananda Ariawan, Ni Kadek Maulana Irfan, Maulana Maulana, Mursal Mursal Maulana Nun Harrieti, Nun Yusuf, Satria Bagus