Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Juhardin, Juhardin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Mengapa Minat Mahasiswa Masih Rendah? Juhardin, Juhardin; Deluma, Ridwan
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 6 No. 2 (2024): August, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v6i2.587

Abstract

Sulawesi Tenggara, dengan luas perairan yang melebihi 70%, memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan kelautan. Salah satu indikator keberhasilan pengembangan ini adalah minat generasi muda untuk menimba ilmu di bidang perikanan kelautan. Namun, data penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi menunjukkan rendahnya minat memilih jurusan ini dibandingkan jurusan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat mahasiswa baru untuk berkuliah di bidang perikanan kelautan. Penelitian dilakukan pada bulan September 2023 dengan mengambil sampel sebanyak 301 mahasiswa baru dari berbagai jurusan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Kendari. Metode yang digunakan adalah survei dengan kuesioner untuk mengumpulkan data terkait faktor-faktor pemilihan jurusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jurusan meliputi dorongan diri sendiri, dukungan keluarga, bakat dan kemampuan pribadi, program studi, serta prospek dan peluang kerja. Rendahnya minat terhadap jurusan perikanan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan persepsi bahwa jurusan ini belum menjanjikan masa depan yang cerah. Simpulan penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan perbaikan persepsi masyarakat terhadap prospek bidang perikanan kelautan.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum Juhardin, Juhardin; Ismail Ananda, Adhe
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the authority of the Bawaslu as an election supervisory institution and election process dispute resolution. This research is a normative legal research by examining all laws and regulations related to the legal issues being studied. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, namely legal materials that are authoritative in nature, which consist of statutory regulations, official records, or treatises in making statutory regulations as well as secondary legal materials (materials that provide explanations regarding primary legal materials, including , documents, books, magazines, legal journals and research reports related to this research). The conclusion of this research has been obtained that First, Bawaslu as an election supervisory institution performs the function of preventing violations. Second, the Authority to Resolve Election Process Disputes of the Bawaslu is an attributive authority based on Law no. 7 of 2017 concerning General Elections in Article 94 paragraph (3) point d and Bawaslu Members have met the criteria as judges at the Bawaslu Adjudication Session because they have gone through such a strict selection process in accordance with the stages they have carried out and the Selection Team has conducted an assessment based on the criteria contained in article 117 of the Election Law. Third, Article 469 which states that the Bawaslu decision is final and binding is a sentence that gives position or power to the Bawaslu adjudication decision which is final. However, this power is immediately removed in the next phrase which gives exceptions to certain circumstances.
Mengapa Minat Mahasiswa Masih Rendah? Juhardin, Juhardin; Deluma, Ridwan
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 6 No. 2 (2024): August, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v6i2.587

Abstract

Sulawesi Tenggara, dengan luas perairan yang melebihi 70%, memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor perikanan kelautan. Salah satu indikator keberhasilan pengembangan ini adalah minat generasi muda untuk menimba ilmu di bidang perikanan kelautan. Namun, data penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi menunjukkan rendahnya minat memilih jurusan ini dibandingkan jurusan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat mahasiswa baru untuk berkuliah di bidang perikanan kelautan. Penelitian dilakukan pada bulan September 2023 dengan mengambil sampel sebanyak 301 mahasiswa baru dari berbagai jurusan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Kendari. Metode yang digunakan adalah survei dengan kuesioner untuk mengumpulkan data terkait faktor-faktor pemilihan jurusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jurusan meliputi dorongan diri sendiri, dukungan keluarga, bakat dan kemampuan pribadi, program studi, serta prospek dan peluang kerja. Rendahnya minat terhadap jurusan perikanan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan persepsi bahwa jurusan ini belum menjanjikan masa depan yang cerah. Simpulan penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi dan perbaikan persepsi masyarakat terhadap prospek bidang perikanan kelautan.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemutus Sengketa Pemilihan Umum Juhardin, Juhardin; Ismail Ananda, Adhe
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 5 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the authority of the Bawaslu as an election supervisory institution and election process dispute resolution. This research is a normative legal research by examining all laws and regulations related to the legal issues being studied. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, namely legal materials that are authoritative in nature, which consist of statutory regulations, official records, or treatises in making statutory regulations as well as secondary legal materials (materials that provide explanations regarding primary legal materials, including , documents, books, magazines, legal journals and research reports related to this research). The conclusion of this research has been obtained that First, Bawaslu as an election supervisory institution performs the function of preventing violations. Second, the Authority to Resolve Election Process Disputes of the Bawaslu is an attributive authority based on Law no. 7 of 2017 concerning General Elections in Article 94 paragraph (3) point d and Bawaslu Members have met the criteria as judges at the Bawaslu Adjudication Session because they have gone through such a strict selection process in accordance with the stages they have carried out and the Selection Team has conducted an assessment based on the criteria contained in article 117 of the Election Law. Third, Article 469 which states that the Bawaslu decision is final and binding is a sentence that gives position or power to the Bawaslu adjudication decision which is final. However, this power is immediately removed in the next phrase which gives exceptions to certain circumstances.
Co-Authors Adhe Ismail Ananda Deluma, Ridwan