Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Jurnal Bisnis Mahasiswa Priviet Social Sciences Journal Jurnal Fakta Hukum (JFH) Jurnal Legalitas
Misnah Irvita
Fakultas Hukum Universitas Pertiba
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Finding a new direction for Indonesian democracy: analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution Enny Agustina; Misnah Irvita; Saharuddin Saharuddin; Erman I Rahim; Mohamad Hidayat Muhtar
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.929

Abstract

The purpose of this study is to investigate the rationale and consequences of the strategy of reducing executive authority, particularly that of the president, that was incorporated into the Republic of Indonesia Constitution of 1945 (UUD 1945) via a series of modifications. To comprehend the modifications to the constitution, this study employs a normative or doctrinal approach, concentrating on the analysis of pertinent papers, reports, and literature. According to the findings, these amendments were implemented in reaction to calls for reform and democratization. They sought to build a more balanced system of government with strong principles of checks and balances among the executive, legislative, and judiciary, and they eliminated the sacred and static views of the 1945 Constitution during the New Order era. This embodies the shift in Indonesian governance from a top-down, autocratic system to a bottom-up, democratic one, where checks and balances on the presidency are put in place to forestall any return to autocracy and guarantee greater citizen input into policymaking
Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi Asriani, Asriani; Irvita, Misnah; Tribuana, Robi Rendra; Pawari, Rahmiati Ranti
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.v5i1.324

Abstract

Era digital menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi pembangunan hukum. Transformasi teknologi yang cepat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek hukum dan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum di tengah perkembangan teknologi informasi, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan e-commerce. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai tantangan, seperti kekurangan infrastruktur hukum dan keterbatasan sumber daya manusia, terdapat peluang untuk inovasi dalam penyusunan regulasi yang adaptif terhadap teknologi.
Transparency and accountability in the justice system: Building public trust and justice: The Role of Public Trust in Fair Law Enforcement Irvita, Misnah; Asriani, Asriani
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 4 (2025): April 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i4.367

Abstract

  This study critically examines the intricate relationship between transparency, accountability, and public trust in the justice system within a changing socio-political landscape. Grounded in legal theory and employing a qualitative methodology that integrates phenomenology, ethnology, and virtual ethnography, the research explores how societal values, cultural perceptions, and institutional practices shape trust in judicial institutions. Data were collected through in-depth interviews and digital ethnographic observations involving members of the public and judicial officials. Findings reveal that transparency particularly in court decisions, budget management, judicial appointments, and public access to information significantly enhances accountability and fosters institutional legitimacy. The study also highlights how perceptions of fairness, openness, and ethical conduct of law enforcement directly impact public confidence and legal compliance. Moreover, public trust is shown to strengthen social integration and the overall effectiveness of law enforcement by encouraging community participation and reducing legal cynicism. Policy recommendations include the institutionalization of performance evaluations, transparent financial reporting, and digital platforms for public engagement. These measures are proposed as critical steps to create a responsive, equitable, and trustworthy judicial system. The study contributes to the evolving discourse on legal reform and offers actionable strategies for enhancing judicial integrity and democratic governance.  
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Lubis, Riyani Fitri; Tribuana, Robi Rendra; Irvita, Misnah
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 2 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i2.117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pandanngan hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan dalam transaki jual beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwasanya transaksi jual beli dalam Islam hukumnya diperbolehkan dilaksanakan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Di mana dalam transaksi jual beli ini juga diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba, hal ini sejalan dengan penjelasan dalam al – Qur’an bahwasanya Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan melarang riba. Berdasarkan tinjaun hukum Islam berkenaan dengan pengambilan keuntungan dari transakis jual beli tidak ada nash al – Qur’an, hadis nabi, maupun ijma’ para ulama yang melarangnya. Adapun pendapat ulama tentang batasan pengambilan keuntungan ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut salah satu ulama (Yusuf Qardhawi) memberikan pendapat apabila keuntungan yang diperoleh terhindar dari sebab – sebab keharaman dan kezaliman maka penjual diperbolehkan mengambil 100% dari keuntungan yang diperoleh atau bahkan lebih. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang menetapkan besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil transaksi jual beli.
Tinjauan Yuridis Upaya Penyelesaian Penggelapan Dana Arisan Secara Mediasi: Studi Kasus di Desa Batu Betumpang Kifly, Windy; Baharudin; Irvita, Misnah
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v1i1.50

Abstract

Pada dasarnya kegiatan arisan muncul di kalangan masyarakat salah satunya menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang dengan sesama kerabat ataupun bersenang-senang saja, dengan begitu kegiatan arisan semakin menyebar luas dari waktu-kewaktu mengakibatkan kegiatan ini banyak dilakukan oleh sekelompok orang, Arisan dimanfaatkan juga sebagai sarana untuk membantu perekonomian dari para anggota yang terkait. Permasalahan arisan sering terjadi di tengah masyarakat tanpa terkecuali di Desa Batu Betumpang. Arisan ini tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan atau ibu-ibu, namun arisan juga sering dilakukan oleh para pelajar dari tingkat SD hingga SMA, Pegawai Kantoran bahkan Bapak-bapak juga ikut bergabung dalam kegiatan arisan. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa di Desa Batu Betumpang ini sering terjadi permasalahan mengenai arisan.
Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Irvita, Misnah; Sukrisno, Wijayono Hadi; Thamrin, Husni
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v2i1.113

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan negara terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengawasan negara dapat ditingkatkan agar LSM beroperasi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. dan nilai-nilai. peraturan hukum yang berlaku. LSM seringkali memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup, namun terdapat risiko pelanggaran etika atau hukum dalam aktivitas mereka. Oleh karena itu, kendali pemerintah sangat penting bagi keberlanjutan dan kredibilitas LSM. LSM dipandang sebagai penggerak perubahan sosial dan pembela hak asasi manusia. Namun keberadaan LSM tidak lepas dari  pelanggaran etika dan hukum. Artikel ini mengkaji dan menganalisis efektivitas kontrol negara terhadap aktivitas LSM, dengan fokus pada aspek hukum dan mekanisme kontrol yang diterapkan. Pengawasan negara terhadap LSM sangat penting untuk menjamin kejujuran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka. Artikel ini membahas landasan teori hukum, politik dan prinsip demokrasi, serta membahas instrumen hukum yang berlaku dan peran pemerintah dalam pengendalian LSM. Analisis mendalam terhadap studi kasus spesifik juga disajikan untuk memberikan gambaran realistis mengenai tantangan dan peluang pengawasan pemerintah.  Metode penelitiannya menggunakan pendekatan interdisipliner yang meliputi analisis hukum, kebijakan publik, dan konsep demokrasi.Tinjauan pustaka yang mencakup kajian mendalam terhadap literatur terkait hukum dan politik, serta kajian empiris  terkait  peran pemerintah di masyarakat. pengendalian dan penggunaan organisasi non-pemerintah. terjadi pelanggaran, Analisis Hukum: Kajian peraturan perundang-undangan mengenai LSM dan peran pemerintah dalam pengawasan. Identifikasi dan evaluasi instrumen hukum yang relevan dan pemahaman menyeluruh tentang aspek hukum pelanggaran LSM, Pendekatan teoretis: menerapkan teori hukum, demokrasi, dan  kebijakan publik untuk menyempurnakan kerangka konseptual dan memberikan dasar analisis, dan Analisis kritis: Analisis kritis. analisis  isu-isu yang muncul, termasuk isu-isu pemantauan, peluang untuk perbaikan dan implikasi yang lebih luas dari temuan penelitian.  Hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kontrol negara terhadap LSM. Implikasinya mencakup perlunya peningkatan kapasitas pemantauan, transparansi yang lebih besar, dan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam mendukung integritas dan akuntabilitas LSM sebagai mitra pembangunan masyarakat. Studi ini dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan praktik surveilans yang lebih efektif di masa depan.
Finding a new direction for Indonesian democracy: analysis of limitations of the president's powers in the amendments to the constitution Agustina, Enny; Irvita, Misnah; Saharuddin, Saharuddin; I Rahim, Erman; Hidayat Muhtar, Mohamad
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.929

Abstract

The purpose of this study is to investigate the rationale and consequences of the strategy of reducing executive authority, particularly that of the president, that was incorporated into the Republic of Indonesia Constitution of 1945 (UUD 1945) via a series of modifications. To comprehend the modifications to the constitution, this study employs a normative or doctrinal approach, concentrating on the analysis of pertinent papers, reports, and literature. According to the findings, these amendments were implemented in reaction to calls for reform and democratization. They sought to build a more balanced system of government with strong principles of checks and balances among the executive, legislative, and judiciary, and they eliminated the sacred and static views of the 1945 Constitution during the New Order era. This embodies the shift in Indonesian governance from a top-down, autocratic system to a bottom-up, democratic one, where checks and balances on the presidency are put in place to forestall any return to autocracy and guarantee greater citizen input into policymaking
Co-Authors Asriani Asriani, Asriani Baharudin Enny Agustina Erman I. Rahim Husni Thamrin I Rahim, Erman Kifly, Windy Lubis, Riyani Fitri Mohamad Hidayat Muhtar Pawari, Rahmiati Ranti Robi Rendra Tribuana Saharuddin Saharuddin Saharuddin Sukrisno, Wijayono Hadi