Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Solusi RIO LAW JURNAL Jurnal Bisnis Mahasiswa JYRS: Journal of Youth Research and Studies VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial dan Kemanusiaan Justici Jurnal Legalitas
Rahmiati Ranti Pawari
STIH Pertiba Pangkalpinang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Agustina, Enny; Eryani, Susanti; Dewi, Virna; Pawari, Rahmiati Ranti
Solusi Vol 19 No 2 (2021): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v19i2.357

Abstract

One form of protection of human rights is providing legal assistance. This research discusses the role and position of legal aid institutions from a human rights perspective as well as the role of the state in empowering legal aid institutions as a means of legal protection in society. This study uses a normative research method, in which the data sources used come from literature books, law magazines, legal journals, and other library materials. The conclusion of this research is that legal aid is the most human right of every person and is guaranteed by the laws of Indonesia. In fact, legal aid activities are currently running in accordance with the expectations of the community, as outlined by the provisions of the prevailing laws and regulations. Its functions and roles as law enforcement officers in the field of counseling and information as well as legal reform, until now have been very helpful and seen in the practice of constitutional law in Indonesia. The provision of legal aid as a state obligation to fulfill the constitutional rights of citizens is expanded in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid by involving not only advocates, but also paralegals, lecturers and law faculty students.
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA YANG MENCEMARI PEMANDIAN UMUM SEBAGAI SIMBOL SOSIAL Rahmiati Ranti Pawari; Anis Rindiani; Eko Riyadi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2049

Abstract

Kesadaran Hukum masyarakat akan pengelolaan limbah rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari tergolong masih sangat minim di Desa Zed, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Hal ini dapat dibuktikan di hampir semua tempat pemadian umum yang berada di Desa Zed tercemar oleh hasil limbah rumah tangga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini. Namun upaya-upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Desa Zed mengalami jalan buntu, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan kebersihan dan kebiasaan masyarakat  dalam membuang limbah rumah tangga di kawasan hutan desa yang mana kawasan tersebut merupakan mata debit air yang mengarah ke pemandian umum. Bila pada musim hujan, sampah yang telah di buang di kawasan hutan desa oleh masyarakat, akan terbawa arus hingga sampai di tempat pemandian umum. Hal ini kemudian memicu persoalan baru bagi masyrakat Desa yang menggunakan fasilitas pemandian umum, misalnya air menjadi bau, keruh dan lain sebagainya. Hal yang akan di analisis dalam penulisan ini adalah kesadaaran hukum terhadap masyarakat dalam pencemaran limbah rumah tangga. Persoalaan yang akan dibahas tidak adanya kesadaran hukum oleh masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga dan keresahan masyarakat terhadap pemandian umum yang tercemar. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif, menunjukan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan SOP yang ada, tetapi dalam prakteknya masih mengalami kendala karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga. Sinergi yang berjalan menyebabkan kurangnya upaya pemerintah dalam menanggulangi kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap membuang limbah rumah tangga yang mencemari pemandian umum.
Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat Anis Rindiani; Eko Riyadi; Rahmiati Ranti Pawari
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v8i1.2374

Abstract

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Desa Labuh Air Pandan, mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, untuk tempat tinggal dan bercocok tanam yang selanjutnya untuk tempat usaha lainnya, namun di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah, karenanya sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah tanah hutan atau kawasan hutan yang ada. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya tata batas yang jelas pada kawasan hutan tersebut dan belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan Kawasan hutan sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan perusahaan untuk merambah dan merubah fungsinya.  
Juridical Study for Drivers who Smuggle and Embezzle Type of ll Solar Fuel Using Expedion Truck in West Bangka (Case Studies PN Mentok Decion Number: 43/Pid.B/Lh.2023/PN.Mtk) Herlina, Herlina; Riyadi, Eko; Dewi, Virna; Yuliana, Sri; Pawari, Rahmiati Ranti; Rindiani, Anis
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal JYRS Juni 2024
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v5i1.4522

Abstract

Fuel oil is one of the vital elements needed to serve the wider community, both in poor countries, developing countries and even in countries with developed country status. The current use of fuel oil not only has implications for a country's foreign policy which has a significant influence on the country's economic growth, but also has a global impact resulting in human suffering. The type of research used in this research is normative juridical research which examines the law of internal perspective with the object of research being legal norms. Normative legal research functions to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity and conflict of norms. This means that normative legal research plays a role in maintaining critical aspects of legal science as normative science.
Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatalan Pesanan Melalui Aplikasi Ojek Online Di Pangkalpinang Dalam Perspektif Hukum Bisnis Pawari, Rahmiati Ranti
VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.3296

Abstract

Membahas tentang pembatalan pesanan melalui aplikasi ojek online dari perspektif hukum bisnis, serta implikasi hukum bagi pengemudi ojek online. Dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kasus, hukum, dan analisis. Penelitian ini menggunakan data primer dalam penelitian penulis melakukan wawancara langsung dan observasi lapangan untuk mendapatkan data di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak melalui aplikasi merupakan perbuatan melawan hukum, penggunaan layanan pada aplikasi termasuk perjanjian. Serta pembatalan pesanan secara sepihak dapat menimbulkan implikasi hukum bagi pengemudi ojek online. Untuk itu, konsumen yang menggunakan aplikasi diharapkan mematuhi aturan layanan aplikasi ojek online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen agar dalam menggunakan jasa dalam aplikasi lebih bertanggung jawab dan beritikad baik, serta memberikan pemahaman hukum bagi pengemudi ojek online apabila terjadi pembatalan sepihak berdasarkan hukum yang berlaku
UPAYA HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI MASALAH PENCURIAN DI DESA LABU KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA Rahmiati Ranti Pawari
Justici Vol 15 No 1 (2022): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stealing is a problem that often happen be environmented society. With existence the mentioned stealing becoming society to feel not safe, with that government has an obligation to to overcome the mentioned problem. this Research to use it the quantitative research method descriptive, that is to descript it an incident that being happen and research data be done to use it kuesioner and also the interview that be done directly to to get it the accurate research result. research Result show that factor from existence action of stealing in Pumpkin village is from environment factor, and effort from Pumpkin village government at this time be told yet maximal, its lessly action from government mentioned expecting society so that village government to can to active it back ronda's post like that ever be done be yeared-year previous, so that can stealing to lesson action in village mentioned.
Upaya Pemerintah Desa Teru Dalam Menangani Masalah Pemberhentian Hubungan Kerja Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Teru Pawari, Rahmiati Ranti
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i2.3762

Abstract

During the Covid-19 pandemic, many workers in Indonesia had to be laid off and even had their employment terminated. This is also experienced by the community in Teru Village, Simpang Katis District, Bangka Regency. The government has made various efforts to overcome this, starting from implementing pre-employment cards, BLT, social assistance for MSMEs, and so on. The method used in this research is a normative legal research method, namely research on library materials that are relevant to the problem to be analyzed, whether in the form of primary legal materials, secondary legal materials, or tertiary legal materials. The research results concluded that the Teru Village Government took strategic steps to help residents affected by the Covid 19 pandemic by allocating funds from the APBDes, in collaboration with the Bangka Regional Government and stakeholders
Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi Asriani, Asriani; Irvita, Misnah; Tribuana, Robi Rendra; Pawari, Rahmiati Ranti
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.v5i1.324

Abstract

Era digital menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi pembangunan hukum. Transformasi teknologi yang cepat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek hukum dan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum di tengah perkembangan teknologi informasi, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan e-commerce. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai tantangan, seperti kekurangan infrastruktur hukum dan keterbatasan sumber daya manusia, terdapat peluang untuk inovasi dalam penyusunan regulasi yang adaptif terhadap teknologi.
Implikasi Hukum Perjanjian terhadap Pendaftaran dan Pengalihan Hak atas Merek Dagang Pawari, Rahmiati Ranti
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1775

Abstract

Merek dagang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menjadikannya objek hukum dalam bentuk perjanjian. Penelitian ini mengkaji kedudukan merek dagang sebagai objek perjanjian dan implikasi hukum perjanjian terhadap proses pendaftaran dan pengalihan hak merek berdasarkan hukum positif di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian menjadi dasar hukum bagi pengalihan hak merek, namun efektivitasnya bergantung pada pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Implikasi hukum timbul apabila perjanjian tidak diikuti pendaftaran, yang dapat menyebabkan sengketa kepemilikan dan hilangnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum perjanjian dan sistem administrasi merek menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum. Merek dagang berfungsi sebagai tanda pengenal produk dan jasa, merepresentasikan reputasi dan kualitas. Sebagai objek perjanjian, merek dagang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata, termasuk dalam hal perjanjian, khususnya terkait penggunaan, pengalihan, atau pemberian lisensi
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Timah di Bangka dalam Hukum Nasional Putri, Wika; Adystia Sunggara, Muhamad; Ranti Pawari, Rahmiati
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49734

Abstract

This research examines the effectiveness of law enforcement against tin smuggling crimes in Bangka from the perspective of national criminal law. Tin smuggling has become a serious problem affecting state revenues, environmental sustainability, and socio-economic stability in tin-producing regions. Through a juridical-empirical approach, this research analyzes the implementation of law enforcement against tin smuggling and identifies factors that hinder its effectiveness. Data were obtained through interviews with law enforcement officials, legal document studies, and field observations. The results show that law enforcement against tin smuggling in Bangka has not been optimal due to limited resources, weak inter-agency coordination, and the complexity of smuggling networks. This research also finds that existing legislation is not yet comprehensive in addressing the specificity of tin smuggling crimes. Recommended countermeasures include strengthening coordination between law enforcement agencies, optimizing surveillance at smuggling routes, and updating regulations to be more responsive to the dynamics of tin smuggling.Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan timah di Bangka dalam perspektif hukum pidana nasional. Penyelundupan timah telah menjadi masalah serius yang berdampak pada pendapatan negara, kelestarian lingkungan, dan stabilitas sosial-ekonomi di wilayah penghasil timah. Melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap penyelundupan timah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, studi dokumen hukum, dan observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyelundupan timah di Bangka belum optimal karena keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan kompleksitas jaringan penyelundupan. Penelitian ini juga menemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum komprehensif dalam menangani kekhususan tindak pidana penyelundupan timah. Strategi penanggulangan yang direkomendasikan meliputi penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, optimalisasi pengawasan di jalur-jalur penyelundupan, dan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika penyelundupan timah.
Co-Authors Abdalla, RM. Sheridan Anis Rindiani Asriani Asriani, Asriani Baharudin Baharudin David Robertino Dewi, Virna Dhea Nurisma Eduar Saputra Eko Riyadi, Eko Enny Agustina Eryani, Susanti Gea Andini Herlina Herlina Ihsan Naluri Jumaiyeh Jumaiyeh Meylie Cawla Misnah Irvita Muhamad Adystia Sunggara Nora Rahma Aprilika Nur Naini Muna Pratiwi Putri, Wika Reo Pratama Robi Rendra Tribuana Sri Yuliana Sugianto, Efendi Sukrisno, Wijayono Hadi Yandi