Articles
<![CDATA[KEBIJAKAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI SURAT TELEGRAM NOMOR: 1715/ST/VIII/HUK.2.8/2022 TENTANG PEMBERANTASAN PERJUDIAN ONLINE GUNA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES MEMPAWAH) ]]>
<![CDATA[Polii, Rully Robinson]]>;
<![CDATA[Wiko, Garuda]]>;
<![CDATA[Saptomo, Priyo]]>
<![CDATA[ Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71517
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini membahas bentuk dan mekanisme Polres Mempawah untuk melaksanakan kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan judi online guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat beserta hambatan yang ditemui dan langkah strategis yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemberantasan judi online oleh Polres Mempawah. Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa bentuk dan mekanisme pelaksanaan kebijakan Kapolri dalam pemberantasan judi online yang dilakukan oleh Polres Mempawah ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi berdasarkan Surat Perintah Kapolres Mempawah No. Sprin/1532/IX/OPS.2/2022 tanggal 6 September 2022, dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Mempawah yang salah satu sasarannya adalah segala bentuk perjudian baik online. Adapun hambatan yang ditemui berasal dari rendahnya ancaman sanksi oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kurangnya kuantitas dan pemahaman penyidik Polres Mempawah terkait dengan cybercrime, keterbatasan fasilitas yang dimiliki serta budaya hukum masyarakat. Langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam menangani cybercrime, penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas pendukung, upaya preventif serta memperkuat koordinasi dengan lembaga lain.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Diaan, Fransiskus]]>;
<![CDATA[Hermansyah, Hermansyah]]>;
<![CDATA[Saptomo, Priyo]]>
<![CDATA[ Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72677
<![CDATA[Penelitian ini membahas proses penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta hambatan dalam penerapan tersebut serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu supaya penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif dan empiris atau non doktrinal sekaligus. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan serta data sekunder sebagai pelengkap data primer diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif yuridis dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu sebagai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan potensi yang ada serta dasar penentuan nilai tarif pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dipungut adalah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan PAD, upaya yang dilakukan terutama dengan melakukan restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Kata Kunci: Efektivitas hukum; Pajak daerah; Retribusi daerah; Pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[PERAN TENAGA AHLI ANGGOTA DPR RI DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (STUDI TENAGA AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Kurniawati, Novia]]>;
<![CDATA[Hermansyah, Hermansyah]]>;
<![CDATA[Saptomo, Priyo]]>
<![CDATA[ Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v1i2.71529
<![CDATA[Abstrak Artikel ini membahas peran yang dilaksanakan oleh tenaga ahli anggota DPR RI dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif.Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa peran tenaga ahli anggota dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional DPR RI dilaksanakan dengan memberikan telaahan keahlian mengenai masalah tertentu dalam bentuk kajian dan analisa sesuai dengan fungsi di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Kendala yang dihadapi dalam dukungan tenaga ahli anggota DPR RI bersumber pada sistem rekrutmen tenaga ahli dan pengetahuan terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tidak rincinya aturan tentang tenaga ahli anggota. Untuk memaksimalkan dukungan tenaga ahli anggota DPR RI diperlukan upaya dengan melakukan seleksi secara profesional dan melakukan peningkatan kemampuan bagi tenaga ahli dalam bidang legislative drafting.Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Tenaga ahli; Tugas dan fungsi konstitusional.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Laowo, Hadiryaman]]>;
<![CDATA[Hermansyah, Hermansyah]]>;
<![CDATA[Saptomo, Priyo]]>
<![CDATA[ Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v2i2.81926
<![CDATA[This research aims to describe and analyze the effectiveness of facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City and to explain the obstacles to implementing facilitation for preventing and handling narcotics abuse in Pontianak City. Research is divided into two, namely normative legal research and sociological or empirical legal research. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods, which were carried out according to the information or data obtained when the research was carried out, then processed and applied as a tool for analysis and discussion of research results. The results of the research found that the facilitation of preventing and handling narcotics abuse by the Pontianak City Government was carried out in collaboration with other related agencies such as the Pontianak City National Narcotics Agency and the Pontianak Police Narcotics Investigation Unit which was well established, but there was still no written cooperation in the form of coordination. especially after the issuance of Regional Regulation Number 6 of 2022. The obstacles to the effectiveness of facilitating the prevention of handling and abuse of narcotics are mainly: lack of community participation; limited human resources in each agency such as the National Narcotics Agency and the Police; and there are no rehabilitation homes available in Pontianak City. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis efektivitas fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak serta memaparkan hambatan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak. Penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi atau data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah Kota Pontianak dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak serta Satuan Reserse Narkotika Polresta Pontianak sudah terjalin dengan baik akan tetapi masih dalam bentuk koordinasi belum ada kerjasama secara tertulis, khususnya setelah dikeluarkannya Perda Nomor 6 Tahun 2022. Adapun penghambat dari efektivitas fasilitasi pencegahan penanganan dan penyalahgunaan narkotika ini terutama adalah: kurangnya partisipasi masyarakat; terbatasnya sumber daya manusia pada masing-masing instansi seperti dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian; serta belum tersedianya panti rehabilitasi di Kota Pontianak.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PUNGUTAN PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN TANPA IZIN DALAM MENJALANKAN USAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[Ardiansyah, Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Bangun, Budi Hermawan]]>;
<![CDATA[Saptomo, Priyo]]>
<![CDATA[ Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72678
<![CDATA[Artikel ini menganalisis dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan serta bentuk pertanggungjawaban hukum terkait pemungutan pajak terhadap perusahaan tanpa izin dalam menjalankan usaha mineral bukan logam dan batuan. Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang utama adalah data sekunder serta data primer untuk memperkuat validitas data untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Temuan dari penelitian adalah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap menarik Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi seluruh usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di dalam wilayahnya dan menganggap bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki izin tetap merupakan wajib pajak sepanjang memperoleh aspek ekonomi. Dari perspektif UU No. 28 Tahun 2009 maka pemungutan pajak oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin. Kata Kunci: Izin; Kewenangan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS-RBA) OLEH PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Yunizar, Dedy]]>;
<![CDATA[Saptomo, Priyo]]>;
<![CDATA[Wulandari, Ria]]>
<![CDATA[ Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v2i2.82979
<![CDATA[The regional business licensing process has significant urgency and relevance in the context of regional law and development. This research aims to discuss and analyze the authority and process of Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Business Licensing services by the Regional Government based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This research uses a form of normative juridical research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data or legal materials. Data analysis was carried out qualitatively and then presented descriptively. The research results show that the authority of regional governments in Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Online Business Licensing based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is limited to the implementation of the Law, and in the context of licensing in the regions. This shows that business licensing in the regions is centralized. The impact is that regional authorities in administering permits try to focus more on less strategic aspects to produce innovation in local resource management. Proses perizinan berusaha di daerah memiliki urgensi dan relevansi yang signifikan dalam konteks hukum dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis kewenangan dan proses pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan-bahan hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif selanjutnya dikemukakan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan pemerintah daerah dalam Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbatas pada pelaksanaan Undang-Undang, dan dalam konteks perizinan di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perizinan berusaha di daerah bersifat sentralistik. Dampaknya adalah kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha lebih banyak terfokus pada aspek yang tidak begitu strategis untuk menghasilkan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[Kayo, Hermas Lakin]]>;
<![CDATA[Wiko, Garuda]]>;
<![CDATA[Saptomo, Priyo]]>
<![CDATA[ Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 2, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v2i1.72681
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kebijakan penanggulangan bencana banjir dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut serta upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. Sebagai penelitian hukum normatif dan sosiologis sekaligus, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana banjir guna memberikan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah daerah telah merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi berasal dari keterbatasan anggaran,sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia serta belum sinergisnya komunikasi antar stakeholders.Untuk mengatasinya dilakukan perbaikan anggaran, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait serta meningkatkan fasilitas serta sarana dan prasarana. Kata Kunci: Kebijakan; Penanggulangan bencana; Perlindungan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN BENGKAYANG ]]>
<![CDATA[Siagian, Frits Orlando]]>;
<![CDATA[Syafei, Muhammad]]>;
<![CDATA[Saptomo, Priyo]]>
<![CDATA[ Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 1, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v1i1.69922
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini membahas peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bengkayang, kendala-kendala yang dihadapi serta strategi yang diupayakan kepolisian dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Dalam upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang, Kepolisian berusaha melakukan upaya preventif, dengan melakukan himbauan kepada masyarakat yaitu seperti dalam dan melakukan razia secara berkala Selain itu juga dilakukan upaya represif yaitu penindakan dan penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya organisasi Kepolisian, kebijakan sektoral yang bersifat parsial dan tidak holistik dalam penegakan hukum, serta budaya hukum masyarakat menjadi beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kegiatan PETI di Kabupaten Bengkayang. Untuk itu, pihak Kepolisian juga melakukan langkah dan strategi melalui peningkatan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan serta mendorong pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk berwawasan lingkungan.]]>
<![CDATA[Eksistensi Peraturan Pemerintah (PP) Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) ]]>
<![CDATA[Saptomo, Priyo]]>;
<![CDATA[Subiyatno, Subiyatno]]>;
<![CDATA[Mintarsih, Endah]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10955
<![CDATA[Undang-Undang (UU) adalah peraturan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menjelaskan lebih lanjut materi UUD 1945. UU mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Sebelum dijalankan, UU harus memenuhi Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU. Presiden memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tanpa DPR. Jika PP belum ditetapkan, UU tidak dapat dilaksanakan. Namun, seringkali PP diterbitkan terlambat, bahkan bertahun-tahun setelah UU disahkan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan penelitian ini adalah implikasi dan konsekuensi hukum jika PP diterbitkan melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh UU yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus.]]>
<![CDATA[KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Indra Safwatulloh, Mochamad]]>;
<![CDATA[Syafei, Muhammad]]>;
<![CDATA[Saptomo, Priyo]]>
<![CDATA[ Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/nestor.v3i1.87914
<![CDATA[ Abstract This research aims to describe and analyze the implementation of coordination between the Prosecutor's Office and the Government Internal Monitoring Apparatus (APIP) in handling reports or complaints about government administration, especially in Pontianak City as well as obstacles in handling and efforts to overcome these obstacles.Research is divided into two, namely normative legal research and sociological or empirical legal research. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods, which were carried out according to the information or data obtained when the research was carried out, then processed and applied as a tool for analysis and discussion of research results.The results of the research found that APIP will only submit the Audit Results Report and Minutes files to the Pontianak District Prosecutor's Office if there is a failure to recover state financial losses by government officials in Pontianak City. Factors inhibiting coordination between the Pontianak District Prosecutor's Office and APIP come from regulatory factors, APIP's role will be hampered by its position as a subordinate to the Regional Head as well as the minimal amount of evidence and evidence attached by the reporter as well as the limited number and ability to carry out investigative audits. Optimizing coordination between APIP and the Pontianak District Prosecutor's Office is carried out in accordance with the scope of duties and authorities held individually or jointly. Keywords: Coordination; Complaint; Government Administrator; Report Abstrak Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan dengan APIP dalam menangani penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah, khususnya di Kota Pontianak serta hambatan dalam penanganan dan upaya mengatasi hambatan tersebut.Penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi atau data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian.Hasil penelitian menemukan bahwa APIP baru akan menyerahkan berkas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara kepada Kejari Pontianak bila terjadi kegagalan pengembalian kerugian keuangan negara oleh penyelenggara pemerintah di Kota Pontianak. Faktor penghambat koordinasi antara Kejari Pontianak dan APIP berasal dari faktor regulasi, peran APIP akan terbentur dengan posisinya sebagai bawahan Kepala Daerah serta minimnya jumlah alat bukti dan barang bukti yang dilampirkan pelapor serta terbatasnya jumlah dan kemampuan dalam melakukan audit investigatif. Optimalisiasi koordinasi APIP maupun Kejari Pontianak dilakukan sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang dimiliki masing-masing maupun secara bersama.]]>
