Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN BERBASIS BUDAYA SEBUAH TANTANGAN KEPEMIMPINAN BARU PADA DIVISI INTERNASIONAL BNI 46 JAKARTA Teguh Yuwono
Inovasi Vol 3, No 2 (2016): INOVASI
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.106 KB) | DOI: 10.32493/Inovasi.v3i2.p%p.107

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masalah kepemimpinan di Divisi Internasional BNI 46 Jakarta. Hal ini menjadi ketertarikan tersendiri karena BNI sebagai sebuah BUMN di Indonesia dengan Divisi Internasionalnya,  telah  mengokohkan dirinya sebagai salah satu dari sembilan perusahaan di Indonesia yang mendunia ( Koran Sindo, 15 Juli 2014). Dan di tahun yang sama mendapat penghargaan dari Majalah South East Asian sebagai The Best Division. Pencapaian ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode Chain of Evidence, yaitu merangkai data baik dari wawancara langsung kepada first hand informan, grup diskusi maupun literatur lainnya. Dalam penelitian ini juga dilakukan analisa SWOT untuk mengetahui strategi kepemimpinan yang ada. Dari hasil wawancara ditemukan adanya kharakteristik kepemimpinan yang berbasis budaya, yaitu bagaimana seorang pemimpin mampu menerapkan nilai-nilai kehidupan yang harus linier dalam bekerja. Dari hasil grup diskusi ditemukan bahwa kepemimpinan yang dilakukan di Divisi Internasional BNI 46 bukan saja mampu menciptakan etos kerja, namun mampu menumbuhkembangkan budaya kepemimpinan itu sendiri. Sehingga semua sepakat bahwa Pemimpin Divisi Internasional adalah sebagai role model. Dari hasil analisa SWOT ditemukan bahwa proses terbentuknya budaya organisasi di  Divisi Internasional yaitu mendasarkan pada visi, strategi dan filosofi serta nilai-nilai kepemimpinan. Pemikiran atau ide dari Pemimpin Divisi Internasional diterapkan kepada seluruh karyawan sesuai dengan pola perilaku para pekerjanya dengan nilai-nilai dan norma yang sudah menetap dengan istilah Budaya Kerja Prinsip  46 :  Empat Nilai Budaya Kerja : 1. Profesionalisme, 2. Integritas, 3. Orientasi perbankan, 4. Perbaikan tiada henti.  Enam  Nilai Perilaku Utama Insan BNI :1. Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik, 2. Jujur, Tulus dan Ikhlas 3.Disiplin, Konsisten dan Bertanggung Jawab, 4. Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis 5. Senantiasa Melakukan Penyempurnaan,  6. Kreatif dan Inovatif Kata Kunci : Kepemimpinan, Budaya, Tantangan Baru
Membangun Jiwa Kewirausahaan Bagi Mahasiswa Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Perspektif Perkuliahan Mata Kuliah Kewirausahaan di Universitas Pamulang Tangerang Selatan Teguh Yuwono
Jurnal Ilmiah Feasible (JIF) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Feasible (JIF): Bisnis, Kewirausahaan dan Koperasi
Publisher : universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1043.703 KB) | DOI: 10.32493/fb.v1i1.2019.9-13.2262

Abstract

Tujuan Praktik Perkuliahan Kewirausahaan adalah untuk mewujudkan kemandirian bagi para mahasiswa, sekaligus pembekalan ketrampilan berwirausaha. Hal ini penting karena selepas lulus kuliah mahasiswa tertuntut untuk melakukan kreativitas usaha agar dapat menghasilkan yang pada gilirannya dapat menghidupi dirinya sendiri, bermanfaat bagi lingkungan dan memberi dampak ekonomis bagi aktivitasnya. Metode yang dilaksanakan adalah dengan melakukan praktik bisnis dari produk yang sudah disiapkan oleh Koperasi Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan (Pinbik) Universitas Pamulang, yaitu yang tersedia di Kopinmart untuk dimarketingkan. Disinilah akan banyak kreativitas tercipta, baik penciptaan segmen, re-selling,  sampai bagaimana melakukan positioning. Hasil dari pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dan sejenisnya - terlepas memenuhi target atau tidak - akan menjadi experience competence dan bahan evaluasi bagi para mahasiswa yang  bersangkutan sekaligus penilaian bagi dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan sejenisnya kepada mahasiswanya. Kata kunci : Kewirausahaan; Kemandirian
MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA, MENGEFEKTIFKAN DANA DESA Laila Kholid Alfirdaus; Teguh Yuwono; Wijayanto Wijayanto; Dzunuwanus Ghulam Manar
Jurnal Pengabdian Vokasi Vol 1, No 4 (2020): Nopember 2020
Publisher : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.305 KB) | DOI: 10.14710/jpv.2020.9251

Abstract

Sejak Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diundangkan, kewenangan desa makin menguat sehingga inisiatif desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat semakin memperoleh ruang yang luas. Namun demikian, kewenangan yang luas ini tentu perlu didukung dengan kapasitas yang makin dikuatkan pula. Selama ini, keraguan atas implementasi Undang-undang ini terletak pada aspek kapasitas pemerintah desa. Tentu saja, karena sudah lama sekali desa dibiarkan tertinggal, desa menghadapi banyak tantangan dalam upaya mengembangkan diri. Namun demikian, bukan berarti pemberian kewenangan kepada pemerintah desa lantas tidak layak untuk diadvokasi. Kelahiran Undang-undang Desa justru merupakan waktu yang tepat untuk memungkinkan dan memberikan kesempatan pemerintah desa untuk memperbaiki celah-celah tatakelola yang sudah lama tidak mendapat perhatian pemerintah. Penguatan tatakelola pemerintahan desa dengan tujuan mengefektifkan dana desa adalah salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Apalagi, salah satu inti dari implementasi Undang-undang Desa adalah penyaluran Dana Desa untuk tujuan menunjang pembangunan di desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu pemerintah desa meningkatkan pemahaman mengenai tatakelola pemerintahan desa dengan strategi pengelolaan dana desa yang efektif di desa Ujungpandan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. 
Government Coordination in Data Synchronization of the Family Harapan Program (PKH) In Pujud District, Rokan Hilir Regency Putri Azzahara; Muhammad Adnan; Teguh Yuwono
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7061

Abstract

The Family Hope Program aims to develop social protection for the poor in Indonesia. The PKH program helps reduce the burden of responsibility and change the lifestyle of poor families by providing cash assistance to meet their needs for Very Poor Households (RTSM) by providing conditional cash transfers as recipients of assistance provided in the health and education fields to non-healthy families who can meet their needs. daily. Similar to Rokan Hilir Regency, errors occurred in Pujud Regency due to the district government's lack of prudence in handling the problem, so that many recipients were not properly targeted. The purpose of this research is to find out how the government coordinates poverty data in the Central Statistics Agency of Rokan Hilir Regency and what are the obstacles to government coordination related to the PKH program in Pujud Regency. The theory used is Inu Kenchana Shafee's Government Coordination Theory on Coordination Elements: Regulation, Synchronization, Cooperation and the Common Good. The research methodology used is descriptive and qualitative to provide a clear picture of the management that occurs in the context of coordinating the Family Hope Program. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. The result of this study is that state coordination in synchronizing PKH data is still not optimal. This can be seen from the coordination between the village government and the district government where communication is still not running. In addition, the government's obstacle in coordinating PKH is the lack of human resources and government coordination.
MENGGAGAS KINERJA BIROKRASI PUBLIK Teguh Yuwono
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.891 KB)

Abstract

Change in the public sector is the rule rather than the expectation. The quest for the perfect way of structuring and managing government has gone on as long as there has been a government, always to end in disappointment. The problem has been in part that no single definition of what constitutes perfect administration exists. Further, each solution tends to create its own new set of problems, which in turn will create a new set of reforms. Although this cycle of reform is beneficial for those of us interested in the process of change, it is less so far for those involved in the process. Frequent changes tend to create cynicism about reform efforts both inside and outside the public sector. However, such efforts can be a politician’s best friend, given that they are at times the only possible reaction to intractable policy problems
Profil Gaya Hidup Bebas Sampah Masyarakat Pesisir Kabupaten Malang Yunita Rakhmawati; Agus Dharmawan; Indra Kurniawan Saputra; Mardiana Lelitawati; Nur'aini Kartikasari; Nadila Sekar Zahida; Teguh Yuwono; Muhamad Syaikhu Alam
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS) Perguruan Tinggi Mengabdi: Berkarya dan Berinovasi Untuk Membangun Masyarakat Semakin Tangguh di Mas
Publisher : Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi gaya hidup bebas sampah (zero waste) masyarakat pesisir Kabupaten Malang saat dilakukan publikasi hasil penelitian pemanfaatan tulang ikan sebagai bahan tambahan makanan. Fokus utama penelitian ini adalah mengetahui kehidupan dan bagaimana masyarakat menghadapi gaya hidup bebas sampah, serta menemukan solusi dalam mendukung terwujudnya gaya hidup bebas sampah. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Terdapat 52 orang (28 laki-laki dan 24 perempuan) di atas 18 tahun, yang terpilih secara acak, berpartisipasi dalam survei gaya hidup bebas sampah. Berdasarkan responden survei, semua partisipan (100%) menyatakan pentingnya gaya hidup bebas sampah. Namun, terdapat 10% dari partisipan yang mengaku belum menerapkan gaya hidup bebas atau “minim” sampah. Alasannya tersebar masing-masing 20% menyatakan bahwa mereka tidak menyadari bahwa aksinya dapat mengubah apa pun; gaya hidup bebas sampah merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan; kurang fasilitas pendukung; dan menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya. Bagi masyarakat yang sudah berpartisipasi, mengungkap tantangan terbesar (28%) yang dihadapi dalam menjalani gaya hidup bebas atau “minim” sampah adalah banyaknya barang-barang yang termasuk kedalam kebutuhan pokok dikemas secara berlebihan (menggunakan banyak plastik), disusul oleh kurangnya motivasi (21%) dan memakan lebih banyak waktu (19%). Dalam menghadapi tantangan tersebut, hampir setengah partisipan menyatakan bahwa dengan adanya panduan rinci untuk gaya hidup bebas sampah serta dibangunnya lebih banyak fasilitas pendukung dapat menjadi solusi.Kata Kunci: limbah tulang ikan, zero waste, masyarakat
FREE LUNCH FOR STUDENTS IN SEVERAL COUNTRIES AND LESSON LEARNED FOR INDONESIA IN ORDER TO PREPARE FOR THE GOLDEN GENERATION 2045 K.P.Suharyono Soemarwoto Hadiningrat; Teguh Yuwono
JIPOWER : Journal of Intellectual Power Vol. 1 No. 3 (2024): JIPOWER - DECEMBER
Publisher : Yayasan Inspirasi Merah Putih Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human Resources who are physically healthy, spiritual, intelligent and have integrity are an effort of the Republic of Indonesia to promote public welfare and educate the nation's life as stipulated in the Preamble to the 1945 Constitution, must be carried out continuously, comprehensively and continuously. In this case, the strong commitment of the Government of President Prabowo Subiyanto greatly determines the success of Astacita's programs, one of which is a nutritious meal program for students, toddlers and pregnant women. This is a new program, which must be carefully prepared with adequate resource support, including bench marks to take lessons from the success stories of other countries, such as the United States, France, Japan, South Korea and others. The design of this study is qualitative descriptive using secondary data from credible publications, which are analyzed qualitatively to describe the phenomenon of the research variables. The results found that the success of other countries in organizing free lunches for students is a human investment program for the state in preparing superior human resources that have been going on for tens or even hundreds of years, have significant benefits in improving the degree of health, quality of human resources and the economy of the community. It is recommended that Indonesia prepare a nutritious lunch program carefully, both in terms of regulations/laws, institutions, human resources to manage, the use of technology and financing so that it is sustainable, not just lasting 5 years.
RE-ENGINEERING JAKARTA CITY INTO A SUSTAINABLE AND RESILIENT GLOBAL CITY BASED ON CONTEMPORARY PUBLIC POLICY Teguh Yuwono; K.P.Suharyono Soemarwoto Hadiningrat
JIPOWER : Journal of Intellectual Power Vol. 1 No. 3 (2024): JIPOWER - DECEMBER
Publisher : Yayasan Inspirasi Merah Putih Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The relocation of the capital of Indonesia from Jakarta to the archipelago has the consequence of reengineering Jakarta into a specific city referring to the dynamics and aspirations that develop as the embodiment of contemporary public policy. Where the aspirations of the community are one of the important considerations that will be taken by the central government and the Jakarta Special Region government. The change of Jakarta's status from the Special Capital Region of Jakarta to the Special Region of Jakarta must be determined in any case, so that there is no overlap in its implementation. It is appropriate to make Jakarta a sustainable and resilient Global City in line with the aspirations of the community and global dynamics that change very quickly in response to the humanitarian crisis, food and energy crisis, so it is necessary to commit together to carry out sustainable and resilient development to meet the needs of the current generation and prepare the needs for future generations. The potential is so great that according to the 2023 Global City Index (CGI), Jakarta ranks 74th out of 156 global cities in the world. The globality of a city can be seen, among others, from the economic sector, research and development, multicultural interaction, ease of life, nature and environment, and the accessibility of its citizens. Then, by referring to the experience of other countries that separate the center of government from the center of business, it is appropriate that the city of Nusantara becomes the center of government and the city of Jakarta becomes the center of international business; such as Sejong City (government center) and Seoul City (business center) in South Korea. In relation to contemporary public policy, it is dynamic depending on many factors, including changes in people's aspirations and demands to the government, campaign promises of Presidential Candidates/Vice Presidential Candidates, campaign promises of Presidential Candidates-to the regions, openness and courage of the public to express their opinions in public, the establishment of democracy and public participation. The issue of city globalization is related to 7 (seven) dimensions of economy, research and development, multicultural interaction, ease of life, nature and the environment, and accessibility of its citizens. And sustainable development has 17 (seventeen) goals, namely: a) Without poverty; b) No hunger; c) Healthy and prosperous life; d) Quality education; e) Gender equality; f) Clean water and proper sanitation; g) Clean and affordable energy; h) Decent work and economic growth; i) innovation and infrastructure industries; j) Reducing the gap; k) Sustainable cities and settlements; l) Responsible consumption and production; m) Handling climate change; n) Ocean ecosystems; o) Terrestrial ecosystems; p) Peace, justice and resilient institutions; and q) Partnerships to achieve goals. Then, urban resilience is the capacity of individuals, communities, institutions, businesses, and systems within a city to survive, adapt, and grow, regardless of the type of chronic stress and acute shock they experience; where in May 2016, the City of Jakarta was selected as a member of the 100 RC (Resillient City) network. The results of this study conclude that the central government and the DKJ government to re-engineer the city of Jakarta into a sustainable and resilient Global City. And it is recommended to the Central Government and the Jakarta Government to collaborate in realizing the City of Jakarta to become a sustainable and resilient Global City, after the City of Jakarta does not become the Capital of the State.