Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Efektifitas dan Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Studi Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Sembiring, Alprindo; Sidi, Redyanto
Jurnal Ners Vol. 8 No. 1 (2024): APRIL 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v8i1.17937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana realisasi hak dan kewajiban rumah sakit serta pasien dalam pelayanan kesehatan, berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009, serta bagaimana efektifitas dan perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit umum terhadap peserta BPJS kesehatan studi rumah sakit umum sembiring deli tua. Hasil penelitian yaitu Hak dan kewajiban rumah sakit serta pasien, termasuk peserta BPJS Kesehatan, telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan dan Undang-Undang di Indonesia. Pasien umum dan peserta BPJS memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Namun, peserta BPJS memiliki kewajiban membayar iuran dan harus mengikuti sistem rujukan yang ditetapkan. Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua beroperasi sesuai dengan berbagai peraturan dan Undang-Undang, termasuk sistem rujukan pelayanan kesehatan. Selama periode Juli, RSU Sembiring berhasil melayani 8318 pasien BPJS. Meskipun demikian, tantangan dan hambatan di lapangan tetap ada dan memerlukan perhatian dari pembuat kebijakan. RSU Sembiring secara umum berhasil dalam melayani peserta BPJS Kesehatan dengan efektif dan mematuhi hukum. RSU Sembiring merupakan contoh bagaimana fasilitas kesehatan harus terus beradaptasi dan bekerja sama dengan BPJS dan pemerintah untuk mencari solusi terhadap tantangan yang ada, demi memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan perlindungan hukum bagi peserta BPJS.
PERTANGGUNGJAWABAN PEREDARAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DAN PERAN PENDIDIKAN ISLAM Sidi, Redyanto; Putra, Andika
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 11 No. 03 (2022): Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ei.v11i03.4275

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi siapapun, tentu sehat adalah sebuah anugerah yang amat sangat tinggi nilainya, terlebih ada satu sisi dimana orang-orang banyak berupaya untuk tetap sehat atau bahkan mengharapkan kesembuhan dengan mengonsumsi obat-obatan, mulai dari obat yang tergolong biasa, hingga sampai obat yang tergolong keras, mulai dari obat yang bebas di beli dimanapun hingga sampai obat yang wajib mengantongi resep dokter. Hal itulah yang menjadi locus penelitian kami. Bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban hukum akan peredaran obat keras yang diperjual belikan atau dikonsumsi dengan tanpa resep dokter. Dengan metode penelitian yuridis normati kami berharap dapat memaksimalkan tema ini untuk dibahas hingga nantinya mendapatkan klimaks atau kesimpulan yang dapat menjadi acuan para akademisi dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian kami setelah membaca berbagai regulasi dan undang-undang didapati bahwa tidak diperbolehkan memperjualbelikan obat keras yang sudah ditentukan tanpa mengantongi resep dokter, buruknya pengaruh terhadap pendidikan Islam. Seperti yang diatur pada pasal 196 sampai pasal 198 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman 10 tahun atau denda 1 miliar, begitupun dengan konsumen sebagai pengguna dapat dijerat undang-undang narkotika apabila obat keras dimaksud mengandung psikotropika, Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Legal Enforcement on Prisoners Escaping from Class IIA Narcotics Correctional Facility, Langkat Jefri Aritonang; Lidya Rahmadhani Hasibuan; Sidi, Redyanto
International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice Vol. 3 No. 1 (2026): Vol. 3 No. 1 (2026): SLP-IJSLCJ
Publisher : PT. Sinergi Legal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70321/ijslcj.v3i1.144

Abstract

The phenomenon of prisoner escapes impacts the criminal law enforcement process, which aims to prevent the public from becoming victims of crime and halt the correctional process in prisons. Sanctions for prisoners who escape from correctional institutions still impose disciplinary penalties in the form of reclusion and the suspension or revocation of certain rights in accordance with applicable laws and regulations without additional criminal proceedings for the inmates. The purpose of this study is to determine law enforcement against prisoners who escaped from correctional institutions, factors that cause prisoners to escape from correctional institutions, and criminal law enforcement against prisoners who escaped from the Class IIA Langkat Narcotics Correctional Institution. This study is a descriptive study with a normative juridical research type using qualitative analysis methods. From the results of the study, the laws and regulations related to prisoners and convicts who escape from detention centers and correctional institutions are Articles 34 and 85 of the Criminal Code, Article 67 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2013 concerning the Rules of Procedure for Correctional Institutions and State Detention Centers, Factors for prisoners escaping from correctional institutions or state detention centers are caused by Internal Factors such as Willingness with personal encouragement, Long prison sentences and External Factors such as Over capacity, Environment and Social Relations, Lack of prison security officers, Inadequate Building Conditions, and Opportunity Factors and Law enforcement against prisoners who escape is by giving sanctions for serious disciplinary violations by entering them into a silent lockup for 12 days and to officers who are negligent or intentionally allow prisoners or detainees to escape is by applying administrative sanctions in the form of warnings to delays in promotions to dismissal from office or with criminal sanctions in prison
Juridical Analysis of Cyber Crime Offenses in Hacking Hospital Management Information Systems (SIMRS) Sidi, Redyanto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4882

Abstract

In the current digital era, the increasing reliance on information technology in the healthcare sector, especially through the use of Hospital Management Information Systems (SIMRS) as an effort for administrative orderliness and also to avoid medical disputes in health services, brings significant risks related to cybercrime. SIMRS, which integrates the management of sensitive health data such as medical records and financial information, has become a primary target for cybercriminals. Cybercrime, particularly hacking, is a real threat that not only disrupts hospital operations but also damages public trust in the healthcare system and threatens the loss or misuse of data. This study aims to identify the legal vulnerabilities in SIMRS in Indonesia, analyze the legal implications of cybercrime hacking, and evaluate the effectiveness of existing regulations against hacking as an evaluation and protection for the present and the future. The research method used is doctrinal, focusing on the normative analysis of relevant regulations and legal documents, including the Indonesian Law No. 11 of 2008 as amended by Indonesian Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions, and the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia No. 82 of 2013 on Hospital Management Information Systems. This approach involves data collection through literature studies and analysis of existing regulations to identify gaps and the need for legal reforms. The results of the research show that although the ITE Law provides a strong legal foundation, there is still a need for revision and adaptation to accommodate technological developments and the ever-changing hacking practices. Based on these findings, the recommendations proposed include revising the ITE Law to include more specific aspects of health data security, adopting international cybersecurity standards, enhancing human resource capacity, and fostering closer cooperation between sectors in developing cybersecurity solutions. The implementation of these recommendations is expected to strengthen data security in SIMRS and improve the resilience of the health sector against cyber threats. Thus, the integrity and privacy of patient data can be maintained, ensuring smooth hospital operations.